Sulut,GN- Kehadiran Lembaga Anti Rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di DPRD Sulut di sambut apresiasi oleh legislator Sulut Henry Walukow.

Hal itu disampaikan Henry Walukow  ketika di wawancarai sejumlah awak media di gedung rakyat Jumat, (15/7/2022).

” Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tentunya saya selaku wakil rakyat memberikan apresiasi,” kata Walukow.

Dia berharap kehadiran lembaga anti rasuah ini inteaitasnya dapat dilaksanakan satu tahun sekali. ” Diharapkan intensitasnya ini bisa dilaksanakan satu (1) tahun sekali dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi. Karena kita sebagai mitra kerja bisa mendapatkan masukan-masukan yang positif yang perlu di agendakan setiap enam bulan bahkan kalau boleh per triwulan atau tiga bulan sekali,” tandasnya.

Diketahui kehadiran KPK RI yang di hadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti wilayah IV di DPRD Sulut dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Se Sulut. Kegiatan tersebut di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen dan di dampingi oleh Wakil Ketua Viktor Mailangkay,Billy Lombok dan James A Konjongian.(sisco)

Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).

Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.

Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.

Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.

Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Kegiatan dalam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara yang di laksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian, mendapat apresiasi dari ketua komisi tiga DPRD Sulut Berty Kapojos.

” Tentu kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada KPK RI yang sudah melaksanakan kegiatan audiensi dan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Ini akan menambah wawasan bagi kami, untuk menghindari dari tindakan-tindakan korupsi yang intinya merugikan masyarakat,” kata legislator dapil Minut-Bitung ini kepada sejumlah media, Rabu (16/6/2021) usai mengikuti audiensi dan sosialisasi bersama KPK RI di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut.

Selain itu, Kapojos juga mengatakan wawasan yang telah di dapatkan ini tentunya sebagai anggota DPRD Sulut dalam menjalankan tugas terkait pembahasan APBD di Sulawesi Utara.

Senada dengan Ketua Komisi 3 ini, personil Komisi 1 Arthur Kotambunan juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah mensosialisasikan dan audiensi terkait pencegahan korupsi. Harapannya sosialisasi ini dapat bermanfaat dan menjadi wawasan dalam pencegahan korupsi. (sisco)

Sulut,GN- Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK RI) Rabu, (16/6/2021) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan KPK RI dlam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian.

Acara di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD. Dalam kesempatan itu Silangen menyampaikan apresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi dari KPK RI bidang pencegahan wilayah IV. ” Untuk itu kami mengapresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi ini,” kata Silangen.

Sementara, Andi Puwarna dalam kesempatan itu memaparkan beberapa materi yang disosialisasikan termasuk 281 data laporan dari masyarakat.

Selain itu, Andi juga menyampaikan sesuai data yang ada, 8 personil anggota DPRD Sulut yang belum memasukan LHKPN. “Secara detilnya kami akan menyurat ke pimpinan DPRD Sulut terkait 8 orang personil yang belum memasukan LHKPN,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan anggota DPRD Sulut. (sisco)