Sangihe,GN- Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ferdy Sondakh, S.E., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Para pejabat KPK RI yang hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, Ketua DPRD dr. Fransiscus Andi Silangen, Sp.B, KBD serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara, serta unsur pimpinan DPRD dari masing-masing daerah. Rapat ini juga diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala Badan Keuangan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah bersama pimpinan DPRD diminta untuk memaparkan kondisi aktual terkait permasalahan korupsi di daerah masing-masing, sekaligus menyampaikan langkah-langkah pencegahan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah serta memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi oleh Gubernur Sulawesi Utara, Ketua DPRD Provinsi, serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program pencegahan korupsi serta berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.(RB)

Sulut,GN- KPU Sulut Mengelar Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang berlangsung selama 3 hari 3-5 juni 2024 di Hotel Swiss-bell hotel Manado.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang signifikan, dimana salah satu fokus utama rapat adalah membahas rencana pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih.

Termasuk penentuan kriteria seleksi petugas, pelatihan yang akan diberikan, serta langkah-langkah teknis  untuk memastikan akurasi dan keandalan data pemilih.

Rapat Koordinasi dibuka oleh oleh Ketua KPU Sulut Kenly Poluan didampingi Anggota KPU Sulut Awaluddin Umbola, Salman Saelangi dan Meidy Tinangon serta Plt Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda.

Dalam sambutannya Poluan mengapresiasi atas kehadiran dan keaktifan peserta kegiatan ini, Poluan juga menegaskan sekarang ini kita telah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih sehingga kita perlu mematangkan terkait data pemilih yang pendataannya akan dilakukan oleh Pantarlih yang rekruitmentnya sebentar lagi akan teman-teman lakukan.

“Penting keseriusan dan keprofesionalan KPU Kabupaten/Kota agar Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa berjalan dengan baik, saya juga berharap agar pembahasan dalam Rakor ini bisa bermanfaat dalam pembentukan Pantarlih Pilkada Serentak Tahun 2024”, ungkapnya.

Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola menekankan KPU Kabupaten dan Kota agar lebih memperhatikan dan memastikan persiapan rekrutmen badan adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berjalan dengan baik.

Selain itu kehadiran kita disini bertujuan untuk konsolidasi data antara Divisi SDM dan Divisi Perencanaan dan Data Informasi karena perlu ketelitian dan penyamaan persepsi yang matang antar divisi tersebut guna memastikan keakuratan data pemilih yang akan menyalurkan suaranya pada 27 november 2024 nanti.

Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan perlu diperhatikan mekanisme pembentukan Pantarlih yang telah diatur dalam pedoman teknis sehingga hasilnya prosedural.

“Pantarlih yang akan direkrut harus memahami kondisi wilayahnya” sambung Tinangon Disisi lain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sulut Salman Saelangi menegaskan Calon Pantarlih harus bukan berasal dari anggota Partai Politik sehingga perlu diseleksi dengan baik dan cermat.

Selanjutnya Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda dalam arahan mengingatkan Sekretariat harus membackup dengan serius perekrutan Pantarlih dan juga setiap proses kegiatan harus dikomunikasikan dengan para atasan.

Sekretariat harus memberi dukungan teknis dan administrasi terkait persiapan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih.

Adapun peserta Rakor antara lain Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM , Kasubag Hukum dan SDM serta Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota. (*/sisco)

SANGIHE, GN- Pemerintah Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi Pembangunan dan Epra kabupaten/Kota se-Propinsi Sulawesi Utara yang dihadiri Pejabat dari masing-masing Kabupaten /Kota, dengan tempat pelaksaannya di dialoog hotel Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selasa(14/6/2022).

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE pada sambutannya yang dibacakan oleh Kepala dinas sosial Sulut dr. Rinny Tamuntuan pertama-tama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada biro pembangunan Setda Propinsi Sulawesi Utara yang menggelar kegiatan Rakor.

” Pertama-tama Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasihk kepada jajaran biro pembangunan Sulut yang telah menggelar kegiatan ini,”ujar Tamuntuan membacakan sambutan Gubernur.

Dalam sambutan Gubernur pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah dari masing-masing Kabupaten/Kota yang tetap antosias menunjukkan komitmen dan bersemangat mengikuti rakor Pembangunan dan epra yang digelar di Kabupaten Sangihe.

Pada kesempatan itu dr.Rinny Tamuntuan selaku Penjabat Bupati Sangihe mengucapkan selamat datang di Sangihe kepada seluruh peserta rapat yang datang dari 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara.

” Saya selaku Penjabat Bupati Sangihe juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak/Ibu sekalian dan tentunya juga Bapak,Ibu Sekalian dapat menyiapkan waktu bagi peserta rapat untuk jalan-jalan di Kabupaten Sangihe dan ketika balik ke kota masing-masing dapat membawa ole-ole dari Kabupaten Sangihe,”ucap Penjabat Bupati Sangihe ini.

Lanjut Bupati bahwa realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting suksesnya penyelenggaraan pembangunan yang sedang dan terus kita upayakan sehingga dituntut untuk menunjukkan kinerja yang optimal dalam setiap mata rantai pelaksanaanya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,pengawan hingga evaluasinya.

” Dengan harapan kedepannya akan mampu menopang pembangunan dan menyelesaikan kendala atau hambatan dalam penyerapan realisasi anggaran yang ada di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi,sangat diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan kreatif dan inovatif sekaligus dapat menghasilkan gagasan yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai kendala yang menghambat dalam percepatan realisasi untuk penyerapan anggaran,” tutup dr.Rinny Tamuntuan memabacakan sambutan Guberbur Sulut. (ROBIN).

Sulut,GN- Untuk memaksimalkan program kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Manado, Sulawesi Utara (Sulut) Selasa,(4/8/2020) sore tadi melakukan pertemuan perdana dengan komisi III DPRD Sulut.

Kepala BPJN XV Manado Sulawesi utara Agung Hari Probowo kepada sejumlah wartawan mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan awal yang baik untuk menjalin silahturahmi dengan Komisi III DPRD Sulut.

Pertemuan tersebut,lanjut Agung Hari adalah untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait program kerja BPJN XV Manado di wilayah Sulawesi Utara. ” Pertemuan ini sangat penting selain kami memperkenalkan diri setelah ada rotasi di kantor BPJN XV Manado Sulawesi Utara, juga ajang silahturahmi. Selain itu membangun koordinasi dan sinkronisasi terkait program kerja prioritas di Sulawesi Utara,” jelas Agung Hari.

Selain itu, Agung Hari menjelaskan terkait pekerjaan jalan dan jembatan di Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang rusak akibat banjir dan tanah longsor, saat ini sedang di perbaiki.

” Kami sudah melakukan pekerjaan dan kegiatan tanggap darurat di wilayah Bolmong dan Bolsel. Longsoran tanah sudah kami bersihkan dan jalan sudah berfungsi kemudian jembatan yang rusak tergerus kami prioritaskan untuk dipasang jembatan darurat. Dari empat jembatan sudah terpasang satu jembatan dan sisanya Sementara proses,” jelasnya.

Diapun berharap, wilayah-wilayah di Bolmong dan Bolsel sudah terlayani lalulintas. (Sisco)