Sulut,GN- Hearing komisi IV bidang Kesejahteraan menggelar dengan Dinas Pendidikan Daerah di laksanakan di ruang rapat komisi IV, Senin (6/2/2023) siang tadi.

implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, menjadi pokok pertanyaan anggota komisi IV DPRD Sulut.

Dari implementasi IKM tersebut, ternyata belum dipahami benar oleh sekolah-sekolah, guru dan siswa.

Cindy Wurangian selaku Sekretaris Komisi menyebutkan temuan saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bolmong, beberapa waktu lalu. Saat ditanya, ternyata ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.

“Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” kata Wurangian.

Mendengar hal itu, Wurangian pun meminta Dikda untuk memperhatikan temuan tersebut. “Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Vonny Paat mengatakan ada  sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM. “Saya minta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena saat kami kunjungan kerja di Bolmong, kami di antar ke sekolah-sekolah yang tidak tahu IKM, dan belum menerapkan IKM,” terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dikda Sulut dr Grace Punuh menjelaskan dan mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.

” Contohnya ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Nanti akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” ungkapnya.

Punuh mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM. “Kami akan maksimalkan sosialisasi, sehingga sekolah yang sudah menerapkan IKM akan mengimbas ke sekolah yang belum,” tuturnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jumat, (19/8/2022) kemarin, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat di dampingi wakil dan sekretaris serta anggota. Sementara dari DPPA Provinsi Sulut di hadiri Kepala Dinas dr Devy Thanos,MKes Mars bersama jajarannya.

Pada kesempatan itu, Kepala DPPA Provinsi Sulut menjelaskan terkait Laporan Realisasi Anggaran Semester I sampai dengan 31 Juli 2022. Juga berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan oleh DPPA Sulut.

Usai mendengarkan pemaparan dari Kepala DPPA Sulut, Ketua komisi IV DPRD Sulut mengapresiasi kinerja dari DPPA Sulut dibawah pimpinan Kepala Dinas dr Devy Thanos,MKes, Mars.

” Dari sekian SKPD yang kami undang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat, hanya Dinas PPA Sulut yang lengkap personilnya. Saya sebagai ketua komisi IV sangat mengapresiasi,” tutup Paat disambut tepuk tangan oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut. (sisco)

Sulut,GN- Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulut Fereydy Kaligis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/7/2022).

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Fonny Paat.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro memaparkan terkait mekanisme pemberian bantuan ke rumah-rumah ibadah dalam beberapa point yang menjadi kriteria untuk untuk mendapatkan bantuan.

” Kami dari biro kesra dalam menyalurkan bantuan rumah-rumah ibadah ada ketentuan yang harus di penuhi, sehingga yang belum menerima bantuan akan dikeluarkan surat keputusan dari gubernur Sulut,” katanya.

Setelah ada surat keputusan gubernur kata Kaligis, pihaknya akan turun mengecek lapangan. ” Kami akan turun lapangan mengecek lokasi terkait dengan pemberian bantuan untuk rumah ibadah,” tutupnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang terletak di daerah di Bogor Baru I dan Bogor Baru II, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/3/2021) didampingi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Kunker Komisi IV tersebut dalam rangka memantau keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat. Personel Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungannya berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menjelaskan bahwa Komisi IV berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan asrama yang rusak atau tidak layak ditempati, serta aspirasi soal beasiswa dan bantuan studi akhir buat mahasiswa.

“Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di asrama. Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi Utara agar mengalokasikan anggaran beasiswa dan bantuan studi akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan atau renovasi asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Sekretaris Bapemperda DPRD Sulut ini.

Selain itu MJP mengatakan Komisi IV DPRD mengingatkan kepada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktivitas di setiap asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dia mengharapkan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut, untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa asal Sulawesi Utara.

Hadir dalam kunker Komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsyi, Hilman Firmansyah Idrus, dan Melisa Gerungan berserta Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun data dan aspirasi yang dirangkum dari hasil kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di asrama mahasiswa Sam Ratulagi Bogor :

– Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar. Sedangkan 9 kamar sudah tidak layak atau rusak parah.
Penghuni asrama mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan.
– Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan studi akhir saat menyusun skripsi, tesis dan disertasi. (sisco/*)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut dalam kunjungan kerjanya ke Kemendikbud juga menyempatkan diri menyambangi asrama mahasiswa samratulangi Sulut di Jalan Banda Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2020).

Dalam laporan kerja harian anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan, SIP MSi menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring Kegiatan Mahasiswa selama masa Pandemi Covid-19.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa dari Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat,” kata Pangemanan.

Lanjut dikatakannya dalam diskusi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan diantaranya:
-Mahasiswa mengeluhkan kondisi beberapa kamar dan ruangan Asrama yang baru di renovasi menggunakan anggaran APBD Sulawesi Utara, namun disayangkan baru 1 tahun sudah rusak dan tidak layak ditempati atau digunakan oleh mahasiswa.
– Ada 20 orang mahasiswa yang tinggal di Asrama. Strata 1 (3 orang), Strata 2 (12 orang) dan Strata 3 (5 orang). Saat ini yang tinggal di Asrama menyisakan 4 orang karena 16 mahasiswa lainnya sementara waktu kembali ke Sulawesi Utara karena kondisi pandemi CVD.
– Mahasiswa berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan hidup dan perkuliahan bagi mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
– Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti Beasiswa atau Bantuan Studi Akhir saat menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi.
– Subsidi untuk biaya kuota internet, mengingat aktivitas perkuliahan dilakukan dengan metode online.

“Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi beberapa ruangan/kamar Asrama yang rusak atau tidak layak ditempati serta aspirasi soal Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir buat mahasiswa,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV menyayangkan kondisi beberapa ruangan/kamar yang baru di renovasi/perbaiki namun Kualitas pengerjaan bangunan sangat rendah dan dengan tidak memperhatikan keamanan dan kenyaman peserta didik yang tinggal di Asrama.

“Komisi IV akan berjuang maksimal dan mendorong Pemerintah Provinsi agar mengalokasikan anggaran Beasiswa dan Bantuan Studi Akhir bagi mahasiswa dan anggaran perbaikan beberapa ruangan Asrama dalam APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Utara 2020,” tutup pangemanan legislator Sulut yang vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat. (sisco)

Sulut,GN- Polemik yang terjadi di Unsrat Manado terkait UKT akhirnya terjawab. DPRD Sulut melalui komisi 4 memberikan rekomendasi atas aspirasi yang disampaikan para dokter residen atau calon dokter spesialis Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang meminta pengurangan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pertemuan yang di gelar di kantor DPRD Sulut Rabu,(29/7/20) yang dihadiri langsung Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Prof DR Ir Ellen Kumaaat MSc DEA, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Dr Ir Grevo S Gerung, MSc, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Dr Ronny Adrie Maramis, SH,MH, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni Drs Ronny Gosal, MSi, Wakil Rektor Bidang Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Prof Dr Ir Sangkertadi, DEA, Dekan fakultas Kedokteran Dr dr Billy J Kepel,MMedSc serta ratusan dokter residen menyepakati rekomendasi tersebut akan dikawal dan diperjuangkan bersama sampai ke Kementerian Pendidikan.

Berikut Hasil Rekomendasi DPRD Sulut yang diserahkan langsung ppke Rektor Unsrat Prof DR Ir Ellen Kumaat serta Koordinator Forum Komunikasi Residen Fakultas Kedokteran Unsrat Jacob Pajan.

1. Agar Rektor Menyurat Ke Kementerian Pemdidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perihal aspirasi tentang keringanan Uang Kuliah di masa pandemic covid19.

2. Agar Rektor menetapkan standard minimum UKT sesuai perundang-undangan, Komisi 4 DPRD Sulut akan mengawal apirasi tersebut.

3. Mengusulkan kepada pimpinan DPRD Sulut agar mengirim surat kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan terkait masalah ini.

Sementara ketua Komisi 4 Braien Waworuntu didampingi wakil ketua Careig Runtu, Sekretaris Andi Silangen, Melky Pangemanan, Yusra Alhabsy, Richard Sualang dan Melisa Gerungan menegaskan, rekomendasi yang merupakan keputusan politik DPRD Sulut tersebut secepatnya akan ditindak lanjuti agar persoalan tidak sampai berlarut sehingga para dokter residen bisa mendapatkan kepastian apa yang menjadi keluhan mereka.

“DPRD Sulut khususnya komisi 4 memberikan apresiasi kepada Rektor Unsrat dan jajarannya yang merespon undangan DPRD bahkan sepakat menerima bahkan bersama-sama akan mengawal rekomendasi yang kita buat untuk meringankan beban para dokter residen di tengah pandemic covid 19, dimana mereka terus melaksanakan tugas di garda terdepan penanganan pasien, bahkan banyak diantara mereka ikut terpapar.” kata Waworuntu.

Sementara itu, Rektor Unsrat Prof, DR Ir, Ellen Kumaaat menyambut positif rekomendasi tersebut. Dirinya berkomitmen untuk bersama-sama DPRD Sulut menuntaskan persoalan tersebut sampai ke Pusat.

“ Kita akan sama-sama bareng dengan DPRD kapan pun DPRD siap kami-pun siap, mau esok atau lusa kami siap. Artinya jangan kami menyurat sendiri-sendiri harus bareng,“ tandas Prof Ellen.(sisco/*)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Sulut bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, Selasa (14/7/2020) terkait transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan covid 19 khususnya bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) dimana Nakes merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan pasien.

Selain masyarakat umum dirinya juga mendorong Pemerintah agar memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan yang memiliki resiko terpapar virus tersebut karena setiap hari mereka memiliki kontak erat dengan pasien. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dipimpin ketua komisi Braien Waworuntu,Melky J Pangemanan dan Careigh N Runtu, Kamis (2/7/2020) melakukan Peninjauan terhadap dampak lingkungan dari pembangunan gedung terminal bandara Sam Ratulangi.

Komisi IV saat meninjau didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.
Kunjungan tersebut, diterima oleh General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi manado Minggus Gandeguai.

Pantauan awak media ini usai melakukan peninjauan, komisi IV bersama pihak angkasa pura serta Dinas Lingkungan hidup melakukan dialog di kantor Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi manado.

GM Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado dan PT Adhi Karya sebagai mitra pelaksana proyek berjanji akan menindaklanjuti setiap aduan yang disampaikan masyarakat melalui DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) menegaskan Komisi IV akan terus mengawal janji dan komitmen dari pihak Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado dan PT Adhi Karya terkait tindak lanjut dari aduan warga. ” Akan kami kawal janji dan komitmen dari pihak Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado dan PT Adhi Karya terkait tindak lanjut dari aduan warga,” tegasnya.

Selain itu lanjut MJP, komisi IV juga mendorong PT Adhi Karya agar memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal (Asal Sulawesi Utara) dalam proyek pengembangan pembangunan perluasan Terminal dan fasilitas penunjang Bandara Sam Ratulangi Manado. ” Kami minta kepada pihak PT Adhi Karya sebagai mitra pelaksana proyek untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal asal Sulut,” pungkasnya. (sisco)