Manado-Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Selasa (19/5/2026) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026.

Bertempat di Ruang Rapat Komisi I, Kantor DPRD Sulut, Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini menanyakan ke Dinas PMD Sulut seputar capaian kinerja dan sekaligus evaluasi program di triwulan pertama tahun 2026.

Ketua Komisi I Braien Waworuntu, memimpin jalannya RDP dan didampingi anggota komisi Muliadi Paputungan, Eugenie Mantiri, Henry Walukow, Hillary Tuwo dan Royke Anter. Sedangkan dari Dinas PMD dihadiri langsung oleh Plt Kepala Dinas Novita Lumintang.

Sejumlah permasalahan yang ada di Dinas PMD terangkat dalam RDP tersebut, salah satunya terkait capaian kinerja yang hanya 16 persen yang mestinya sudah harus di atas angka 30-40 persen.

Komisi I DPRD Sulut Pertanyakan Program Di Dinas PMD Terkait Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Selain itu, dalam RDP tersebut, komisi I juga mempertanyakan tentang kejelasan dari pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan Bumdes, terkait fungsi dan regulasinya seperti apa nantinya, jangan sampai tumpang tindih dalam penerapannya, yang nantinya berdampak pada masyarakat luas. (sisco)

Sulut, GN- Guna memaksimalkan kinerja mitra kerja, komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Hearing Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut, Senin (19/01/2026) bertempat diruangan rapat komisi I lantai dua.

Rapat Hearing komisi I di pimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu,SE di dampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota komisi I DPRD Sulut. Sementara dari dinas PMD Provinsi Sulut dihadiri langsung Kepala Dinas Bersama jajarannya.

Usai kepala Dinas (Kadis) PMD Sulut Darwin Muksin, S.Sos, M.M., dan jajarannya memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun direncanakan kedepan, Ketua Komisi I mengingatkan agar kepala dinas PMD Sulut bersama jajarannya jangan lama bergerak namun harus aktif mendampingi kegiatan program kemasyarakatan.

‘Tentunya kami mengharapkan kerja – kerja harus di dampingi juga, jangan sampai pak Kadis dan jajaran lama gerak. Kami mengharapkan agar segala kegiatan ini pak kadis mensuport program – program kemasyarakatan bisa menyentuh langsung bagi masyarakat,” tegas Braien.

Lanjut Braien mengatakan dinas PMD Sulut harus pro aktif melakukan sosialisasi ke desa – desa menyangkut anggaran dana desa.

“Dan yang kedua disampaikan tadi aspirasi terkait dana desa, hukumtua – hukumtua. Nah,sekarang dana desa dari satu miliar turun hingga dua ratus juta sampai tiga ratus juta. Jadi apa langkah – langkah pemerintah daerah khususnya dari pak kadis supaya kumtua – kumtua ini tidak salah gunakan anggaran dana ini. Jadi butuh sosialisasi dari pak kadis dan jajaran karena dinas ini menyangkut desa – desa di Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua komisi 1 DPRD Sulut Braien Waworuntu mengajak generasi muda untuk memaknai hari lahirnya Pancasila.

Hal itu, disampaikan Braien kepada sejumlah media ketika di temui diruangan kerjanya, Senin (2/6/2025).

” Saya mendorong generasi muda untuk memaknai hari lahirnya pancasila dengan mengamalkan nilai – luhur bangsa,” kata Braien.

Lanjut Braien mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa.

“Generasi muda dapat menjadi penjaga sekaligus penggerak Pancasila di era modern,” ujarnya.

“Generasi muda bisa memperingati Hari Lahir Pancasila dengan menghormati perbedaan, tidak mudah terprovokasi isu SARA, serta aktif menciptakan ruang dialog lintas identitas. Ini mencerminkan implementasi dari sila pertama dan kedua,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Wawuruntu di dampingi Wakil Ketua dan Serketaris serta anggota komisi 1, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin serta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi 1 Muliadi Paputungan mempertanyakan BumDes yang masih aktif di Sulut. Bahkan menurut Paputungan, pihaknya menerima informasi banyaknya dugaan kasus – kasus terkait BumDes di Sulawesi Utara.

“Kami ingin meminta data BumDes dari 1507 desa yang ada di Sulawesi Utara, kira – kira ada berapa desa yang BumDes jalan aktif,” kata Legislator dapil Bolmong Raya itu.

Selain itu, Paputungan juga menanyakan sejauh mana pendampingan Dinas PMD Sulut terhadap kasus BumDes yang tersandung di beberapa desa di Sulawesi Utara. ” Jadi apa yang menjadi upaya dari Dinas PMD Provinsi terhadap kasus ini,” ujarnya.

Terkait pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin secara singkat menyampaikan bahwa kasus per kasus tersebut, pihaknya menyerahkan ke kabupaten dan kota masing – masing.

” Sedangkan untuk BumDes kita selalu bilang harus ada Bimtek. Kenapa BumDes tidak terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia dan proporsional anggaran yang di berikan kepada mereka itu tidak tercapai karena dari satu sisi sumber daya manusia. Untuk BumDes itu ada pendamping desa,” ungkapnya.

Untuk data BumDes yang aktif yang dimintakan oleh anggota komisi 1, Kepala Dinas PMD Sulut mengatakan pihaknya akan memintakan data tersebut kepada pendamping desa untuk secara detail akan di berikan ke komisi 1 DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow menjelaskan terkait hearing bersama mitra kerja sekretariat DPRD Sulut, Senin (26/2/2024) tadi siang.

Henry menjelaskan komisi I mengevaluasi sekaligus menanyakan program – program sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024.

“Tadi kami mengevaluasi sekaligus menanyakan progres sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024. Artinya kesiapan-kesiapan dan program-programnya, kemudian persoalan persoalan yang di hadapi,” jelas Henry.

“Karena hari ini terjadwal sekretariat DPRD, kami juga menanyakan menyangkut kegiatan-kegiatan DPRD itu sendiri. Seperti reses, kesiapan bimtek dan lain sebagainya dan menyangkut evaluasi program sekretariat DPRD sebagai mitra kerja komisi I,” ucapnya.

Menurut Henry, hasil evaluasi sekretariat DPRD Sulut masih normatif saja, hanya ada beberapa masukan terkait pelayanan.

“Untuk sekarang masih normatif saja dan tadi kami juga mendapatkan masukan – masukan terkait pelayanan kepada anggota DPRD, baik pelayanan secara administrasi maupun pelayanan – pelayanan dalam rangka menunjang kinerja daripada DPRD itu sendiri,” terang Henry.. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi I membidangi Pemerintahan Hukum, Ham dan kamtibmas, 21 Februari 2023 lalu, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten minahasa utara tepatnya di Dinas Sosial/PMD dan Inspektorat.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan terkait temuan pengelolaan Dana Desa (Dandes) di tahun 2022 lalu.

Dari hasil diskusi dengan dinas PMD dan Inspektorat terdapat beberapa desa yang bermasalah di antaranya desa paslaten, desa tanggari, desa maumbi dan desa lansa. Malahan juga sudah ada beberapa Penjabat hukum tua yang sudah di proses hukum maupun sudah jadi tersangka.

Melalui pemaparan perangkat daerah terkait temuan dalam program dana desa seperti usaha Simpan pinjam, penyelenggaraan desa digital dan lain-lain.

Terkait persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) angkat bicara. HVK sapaan akrab, mendorong para hukum tua, Sangadi dan kepala desa di Sulut mengelola dana desa sesuai aturan. “Oleh sebab itu, saya mendorong kepada Hukum tua, Sangadi, Kepala desa yang ada di Provinsi Sulut
dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan dengan baik. Jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan Aparat penegak Hukum.Ingat Keluarga menunggu di rumah, nama baik lebih berharga dari Emas dan perak,” kata HVK

Di ketahui, Kunjungan kerja Komisi I di terima oleh Kadis Sosial & Pemberdayaan Masyarakat desa Arnolus Wolajan SSTP, MM dan Kepala Badan Inspektorat Minut Stephen Tuwaidan S.Sos, M.Si beserta jajarannya.

Sementara tim yang melaksanakan kunjungan kerja diantaranya Herol Vresly Kaawoan, Fabian Kaloh dan staf pendamping.(sisco/*)

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I DPRD Sulut ke Desa Pangian dan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow Kamis, (9/9/2021).

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi terkait penyaluran dana Desa untuk pelaksanaan program padat karya tunai dan kunjungan kerja dinas pemberdayaan masyarakat desa Kota Kotamobagu guna menjalankan fungsi pengawasan DPRD Sulut terkait pemilihan serentak Sangadi di Kota Kotamobagu.