Komisi I DPRD Sulut Kunker Ke Bawaslu Dan KPU Minut, HVK Dorong Jalankan Tugas Dengan Netral,Jujur Dan Adil

Sulut,GN- Komisi I DPRD Sulut yang membidangi Pemerintahan Hukum,HAM,Kamtibmas dan Politik, beberapa hari lalu melakukan Kunjungan kerja (Kunker) Ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Utara (Minut).

Kunker tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut Rasky Mokodompit,Herol Vresly Kaawoan (HVK), Hilman Idrus dan Staf Sekretariat.

Kunker ini untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Dalam diskusi tersebut, HVK mendorong dan berharap KPU dan Bawaslu Minut dan 14 Kabupaten/Kota serta Provinsi dapat menjalankan tugasnya dengan Netral,Jujur dan Adil.

“Untuk KPU dapat mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat, supaya Pemilu tahun 2024, orang yang menggunakan hak pilih lebih banyak dari Tahun sebelumnya dan dapat mengkoordinasikan, mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya dengan baik,” ujarnya.

“Untuk bawaslu juga lebih optimalkan sosialisasi ke partai politik, calon legislatif dan Masyarakat, agar supaya pelanggaran dan sengketa Pemilu lebih berkurang dari tahun sebelumnya,” tambah wakil ketua Umum Kadin Sulut itu.(sisco)

Terkait Penyaluran Dana Desa Di Sulut, Komisi 1 DPRD Koordinasi Ke Dirjen Pemdes

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Direktorat Jendral (Dirjen) pembangunan desa dan pedesaan Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI, beberapa waktu lalu, sebelum Roling AKD DPRD Sulut dilakukan.

Hal tersebut guna koordinasi terkait dengan penyaluran dana desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),

Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengatakan bahwa dalam pertemuan Komisi I ini diterima oleh koordinator fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat Andrey Ikhsan Lubis dan Winarno sebagai Sub koordinator tata kelola pemanfaatan dana desa.
Politisi Gerindra ini pun membeberkan bahwa dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat

“Dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat. Desa adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri. 20 % di geser untuk kepentingan bahan pangan perpres 104 point 2. Posisi sekarang endemi, tetapi efek dari pandemi masi berasa sehingga danah 68 triliun harus di kawal,” ungkap HVK, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/06/22).

Lanjutnya, bahwa penguatan pangan dan nabati dijadikan potensi desa di lihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.

“86 % wilayah indonesia adalah desa. Harus ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten. Keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tau tentang pertanian dan lain sebagainya. Bumdes menjadi satu Kewajiban di desa,” pungkas politisi dapil Minahasa-Tomohon ini.

Diketahui turut hadir dalam Kunker tersebut, personil komisi Jhony panambunan, Arthur kotambunan, dan Stella Runtuwene. (*/sisco)

Komisi 1 DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Rapat internal komisi 1 DPRD Provinsi sulut yang di laksanakan ( 4 Januari 2022 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Senin (17/01/2022) bersama mitra kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan tujuan pelaksanaan RDP ini adalah pertama melihat kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam dokumen anggaran thn 2022, kedua meminimalisir potensi potensi yang bisa memberikan dampak kekurang maksimalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketiga tentunya sebagai mitra kerja Menselaraskan rencana kegiatan komisi 1 bersama mitra kerja perangkat daerah dan keempat mendorong perangkat daerah memaksimalkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

“Oleh dan sebab itu dalam rangkaian RDP kemarin ada beberapa masukan yang kami sampaikan ke perangkat daerah antara lain soal dana hiba yang di berikan ke organisasi kemasyarakatan agar dapat di peruntukan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas HVK sapaan akrabnya. (*/sisco)

Komisi 1 Gelar Hearing, AK7 Dorong Peran Kesbangpol

Sulut,GN- Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Hearing dengan mitra kerjanya Badan Kesbangpol Sulut Senin, (17/01/2022) di ruangan rapat komisi 1.

Hearing Komisi 1 DPRD Sulut Di Pimpin Ketua Komisi 1 Vonny Paat Di dampingi Wakil Ketua Herol V Kaawoan (foto: gemparnews)

Pada kesempatan itu, anggota komisi 1 DPRD Sulut Arthur Kotambunan mendorong peran badan Kesbangpol dalam meredam pemberitaan yang menyudutkan pemerintah daerah, yang berulang-ulangkali di beritakan tanpa ada kebenarannya. “Peran Kesbangpol harus ada untuk meredam pemberitaan yang tidak benar. Kondisi seperti ini supaya tidak terulang lagi,” ujar AK7 sapaan akrabnya.

Kepala Badan Kesbangpol Sulut Drs Verry Sangian (gemparnews)

Menanggapi soal itu, kepada sejumlah media Kepala Badan Kesbangpol Sulut Drs Verry Sangian menegaskan bahwa pihaknya ke depan akan melakukan koordinasi dengan BINDA. ” Kami akan berkoordinasi dengan BINDA terkait situasi, kondisi dan keamanan di daerah,” tandasnya singkat.

Hearing tersebut di pimpin langsung Ketua komisi 1 Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua komisi 1 Herol V Kaawoan serta anggota komisi. (sisco)