Sulut,GN- Melalui Platform Digital, di akun Facebook miliknya, Selasa (25/8/2026), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah (2026 Masehi).

Ketua DPRD Sulut menyampaikan Peringatan Maulid Nabi untuk dijadikan momentum untuk meneladani ahlak dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW”, Ucapnya.

Semoga ajaran dan keteladanannya senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kita, membawa kedamaian, serta mempererat tali silaturahmi,” tandasnya. (SM)

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) komitmen dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Hal itu ditunjukkan lewat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025.

Rapat pembahasan tersebut di pimpin berlangsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, SpB,KBD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (6/7/2026).

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat tersebut didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu, Royke Anter, dan Stella Runtuwene, serta dihadiri seluruh jajaran Banggar.

Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir Kepala TAPD yang juga Sekretaris Daerah Sulut, Thalis Gallang, bersama jajarannya.

Anggota Banggar DPRD Sulut Royke Roring menyampaikan masukan strategis yang tentunya diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulut dalam penyempurnaan kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBD untuk tahun mendatang.

Roring pun mengapresiasi atas penyajian indikator ekonomi makro dan mikro yang telah mengacu pada indikator nasional.

Dia menilai indikator tersebut perlu disandingkan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar capaian pembangunan dapat diukur secara lebih objektif.

“Indikator ekonomi makro sebaiknya direferensikan kembali dengan RPJMD sehingga terlihat jelas target dan realisasinya. Jika terjadi deviasi yang cukup besar, tentu perlu dijelaskan penyebabnya sebagai bagian dari evaluasi,” kata Roring.

Di samping itu, Roring juga menyoroti dimana belum terealisasi Peraturan Gubernur yang sebelumnya. Dia pun berharap dapat diberlakukan pada Perubahan APBD tahun lalu.

Regulasi tersebut kata Roring, belum dapat diproses karena adanya kendala prosedural saat diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga sejumlah hak yang telah dinantikan berbagai pihak belum dapat direalisasikan.

Lebih jauh, Roring mengharapkan pemerintah daerah, untuk dapat mempercepat penyelesaian proses tersebut agar tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian kepada pihak yang berkepentingan.

“Kalau memungkinkan, kami berharap proses ini bisa dipercepat sehingga persoalan ini segera mendapatkan solusi,” ujar Roring.

Tak hanya itu, politisi PDI Perjuangan ini, juga meminta dilakukan peninjauan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek). Karena menurutnya, ketentuan yang masih mengatur dua kali pelaksanaan Bimtek sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan saat ini, mengingat fraksi telah melaksanakan tiga kali kegiatan.

Untuk itu, Roring mengusulkan adanya penyesuaian besaran anggaran Bimtek agar selaras dengan perkembangan biaya yang terus mengalami peningkatan.

Sebagai bentuk perhatian terhadap para pelayan keagamaan, Roring terus mendorong Pemerintah Provinsi Sulut mempertimbangkan penyesuaian honorarium bagi petugas keagamaan yang mengabdi di instansi pemerintah daerah. Langkah tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pelayanan mereka kepada masyarakat.

Dalam rapat Banggar tersebut berbagai masukan disampaikan sehingga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Perlu diketahui, sinergi antara DPRD Sulut dan pemerintah daerah diyakini akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Ini untuk memastikan arah pembangunan daerah agar tetap berjalan sesuai target RPJMD untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera. (Advetorial)

Sulut,GN- Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara berlangsung Selasa, (7/7/2026).

Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD pada kesempatan itu menyoroti pentingnya mengembalikan semangat otonomi daerah melalui desentralisasi.

Silangen mengungkapkan dalam bimbingan teknis (bimtek) bersama kader PDI Perjuangan sebelumnya, ia menekankan perlunya koreksi terhadap kebijakan yang cenderung kembali ke arah sentralisasi. Dia menilai adanya ketimpangan ketika pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai diri sendiri (mandiri), namun kewenangan dan aturan strategis justru ditarik kembali ke pemerintah pusat.

“Harus dikembalikan semangat Reformasi. Sentralisasi diberikan kembali ke desentralisasi. Karena itu ditarik semua, bagaimana kita bisa dituntut pemerintah daerah bisa membiayai diri sendiri, tapi aturannya ditarik ke pusat,” kata Silangen.

Mengingat Ketua Banggar DPR RI saat ini berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Silangen menyatakan rekomendasi ini akan langsung disampaikan kepada para legislator di pusat. Dengan harapan aspirasi daerah didengar dan ditindaklanjuti secara serius.

“Diskusi kemarin untuk mendorong kembali (desentralisasi). Masukan rekomendasi ini disampaikan kepada mereka yang duduk di DPR pusat, karena percuma kita duduk di sini kalau suara kita tidak didengar atau tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,”tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus A Silangen, SpB-KBD menerima Kunjungan kerja (Kunker) Danrem 131/Santiago Manado, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi pada Senin (22/6/2026).

Kunjungan kerja Danrem 131 Santiago Manado kali ini untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini lewat pimpinan sebelumnya.

Kunjungan Danrem ini adalah kunjungan Perdana setelah di lantik beberapa waktu lalu oleh pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus. Mengawali tugas perdana Danrem bertandang ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk sinergitas.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni Plt Sekwan Wiliam Niklas Silangen, SSos, MSi.

Pertemuan tersebut berjalan dengan baik, dan sebagai bentuk mempererat kerjasama dan dukungan antar lembaga. (sisco)

Manado-Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si, mendampingi Sekprov Sulut Tahlis Galang, Jumat (8/5/2026) menyambut kedatangan Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Ahmad Muzani yang tiba di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Nampak kedatangan Ketua MPR RI juga disambut dengan tarian adat Kabasaran, sebagai bentuk penghormatan setibanya di Tanah Toar Lumimuut.

Turut hadir bersama sekprov Sulut sejumlah Pejabat teras Pemprov Sulut menjemput kedatangan ketua MPR RI.

Kunjungan ini dinilai sebagai momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk di ketahui Kedatangan Ketua MPR RI di bumi nyiur melambai untuk menghadiri sejumlah agenda penting. Diharapkan kehadiran ketua MPR RI akan membawa dampak positif bagi kemajuan bumi nyiur melambai ke depan. (sisco)

Sulut, GN – Bertempat diruangan paripurna, Senin (13/04/2026) Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB,KBD membuka rapat pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun 2025.

Saat membuka rapat pembahasan pansus LKPJ Gubernur tahun 2025, Ketua DPRD Sulut di dampingi Ketua Pansus Raski Mokodompit,SH,Wakil Ketua Louis Chramm dan Sekretaris Capt Ramli Kandoli,M.Mar beserta anggota pansus. Sementara dari eksekutif Sekretaris Provinsi Sulut di wakili Asisten III Dr Fransiscus Manumpil bersama jajaran SKPD Sulut.

Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa pembahasan LKPJ Gubernur 2025 selanjutnya akan di serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan. ” Untuk itu, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025, kami serahkan kepada ketua pansus untuk melanjutkan rapat pembahasan bersama jajaran SKPD Sulut,” ujar Silangen sambil mempersilahkan ketua pansus untuk memimpin rapat pembahasan.

Usai diserahkan mandat oleh ketua DPRD Sulut, rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 langsung di ambil alih oleh Ketua Pansus Raski Mokodompit. Raski mengatakan, dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur ini, jadwal pembahasan akan di sesuaikan dengan masing – masing mitra kerja komisi di DPRD Sulut.

” Untuk rapat pembahasan hari ini, ada dua mitra kerja komisi yaitu komisi I dan Komisi II. Kemudian besok hari rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi III dan Selanjutnya rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi IV DPRD Sulut. Tentunya ini untuk mempersingkat waktu, agar rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 tidak memakan waktu yang lama,” kata Raski.

Raski pun meminta persetujuan seluruh anggota pansus agar usulan tersebut dapat disetujui oleh semua anggota pansus LKPJ Gubernur 2025. Sementara, anggota Pansus Vonny Paat juga menyampaikan usulannya agar eksekutif harus mempersiapkan data untuk di paparkan secara singkat guna mempererat waktu rapat pembahasan.

“Mengingat rapat pembahasan ini sudah jam 12 siang, sebaiknya jajaran SKPD menyampaikan laporannya secara singkat dan yang pokok intinya program yang terealisasi dan program yang belum terealisasi, agar supaya dapat menghemat waktu pembahasan kita,” kata Paat.

Selanjutnya, Ketua Pansus memberikan kesempatan kepada Asisten III Setdaprov Sulut untuk menyampaikan pengantar sekaligus memberikan kesempatan kepada kepala SKPD Sulut secara berurutan, untuk menyampaikan laporan anggaran tahun 2025.

Setelah asisten III menyampaikan laporan pengantar, langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada Kepala Bappeda Sulut menyampaikan laporan anggaran tahun 2025, kemudian di lanjutkan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulut, Kepala Badan Inspektorat Sulut, Kepala BKD Sulut, Kepala Biro Orpeg Sulut, Kepala Badan Kesbangpol Sulut dan beberapa SKPD yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Sesuai jadwal yang ada, rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 hari ini diperkirakan akan berakhir pada pukul 18.00 wita, dan selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada besok hari dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Kemudian Pada Rabu 15 April 2026, Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan melakukan pertemuan dengan Bank SulutGo sebagai mitra komisi II DPRD Sulut dan dilanjutkan mengunjungi PT MSM yang berada di Minahasa Utara. Selanjutnya pada Kamis 16 April 2025 Pansus LKPJ Gubernur 2025 melakukan kunjungan lapangan ke PT JRBM  berlokasi di Bolaangmongondow.

Rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 dilanjutkan Senin 20 April 2025 di ruangan serba guna lantai III DPRD Sulut bersama dinas PU Provinsi Sulut, Dinas LHD Sulut dan Sekretariat DPRD Sulut. Rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 berlangsung tertib, sehingga semua pertanyaan, masukan dan usulan dari anggota pansus di jawab oleh SKPD, dan ada beberapa poin di sampaikan secara tertulis kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. (Advetorial)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Akademi Militer Magelang.

ketua DPRD Sulut ikut dalam kegiatan ini bersama para Ketua DPRD provinsi serta kabupaten/kota lainnya dari seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan Legislatif dalam Mensukseskan Program AstaCita Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, menjadi wadah strategis bagi peserta dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan serta sinergi antara lembaga legislatif di berbagai daerah.

Ketua DPRD Sulut mengatakan, retreat yang diikuti meninggalkan semangat, betapa pentingnya peran legislatif dalam mendukung arah pembangunan nasional.

“Kegiatan ini sangat penting untuk diikuti, karena secara langsung membuka wawasan kebangsaan. Bahkan meningkatkan kapasitas kepemimpinan kami sebagai pimpinan DPRD. Sehingga kami dapat lebih optimal dalam mengawal dan mensukseskan program-program strategis pemerintah menuju Indonesia Emas 2045,”kata Silangen.

Agenda KPPD ini, para pimpinan DPRD mendapatkan pembekalan optimal terkait geopolitik, geostrategi, hingga tata kelola pemerintahan yang efektif.

“DPRD sebagai representasi rakyat di daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang tepat sasaran. Kunci utamanya adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ucapnya.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Akademi Militer Magelang ini dirancang tidak hanya sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan penguatan karakter kepemimpinan.

Berbagai kegiatan yang di ikuti oleh peserta antara lain sesi diskusi, ceramah strategis, serta simulasi kebijakan yang dipandu oleh para pakar dan pejabat nasional.

Sialngen berharap dalam mengikuti agenda ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara semakin berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional.

“Kami berkomitmen untuk membawa hasil pembelajaran ini ke daerah, demi peningkatan kinerja legislatif yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya

Sulut,GN- Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2205, Raski Mokodompit menegaskan rapat pembahasan akan berlangsung sampai Selasa 14 April 2026 dengan menghadirkan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut.

Raski menyebutkan sebelumnya rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2025 menghadirkan dua mitra kerja yakni komisi I dan Komisi II.

” Kita baru selesai melakukan rapat pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja komisi I dan komisi II dan besok hari kita akan lanjut rapat pembahasan LKPJ Gubernur dengan mitra kerja komisi III dan komisi IV DPRD Sulut,” kata Raski kepada sejumlah media usai rapat pembahasan, Senin (13/04/2026) di ruangan sidang paripurna DPRD Sulut.

Lanjut kata Raski, setelah selesai pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2025 dengan mitra kerja, pansus akan turun lapangan sekaligus mengecek spot – spot sesuai dengan data yang di terima oleh pansus. ” Nanti kita akan berembuk dengan anggota pansus, untuk turun lapangan usai rapat pembahasan ini,” tandas Raski. (sisco)