Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Ketua Lingkungan VI Kelurahan Bunaken Kepulauan Niklas David, membantah atas pemberitaan di media Sulutzone.com, menyebut dirinya telah merampas microfon dari petugas kepolisian saat Kapolsek menyampaikan izin pemberitahuan keramaian pada pesta pernikahan, Sabtu 30 Mei 2025 lalu.

Niklas mengatakan, dirinya tidak pernah merampas microfon dari tangan kapolsek. Justru kata Niklas, pihaknya memberikan waktu kepada Kapolsek untuk menyampaikan pemberitahuan izin keramaian kepada warga masyarakat di lingkungan VI.

” Saya tidak merampas microfon dari kapolsek, justru malam itu saya selaku ketua lingkungan VI memberikan kesempatan kepada bapak kapolsek untuk menyampaikan pemberitahuan izin keramaian, kebetulan juga malam itu bapak kapolsek hadir, dan memberitahukan kepada saya untuk di berikan waktu menyampaikan pemberitahuan pada warga yang hadir dalam pesta pernikahan saat itu,” ungkap Niklas kepada media gemparnews.com, Senin (9/6/2025).

Lebih jauh Niklas menjelaskan, usai kapolsek menyampaikan izin keramaian, pihaknya langsung menerima kembali microfon untuk meminta agar memberikan dispensasi izin waktu keramaian hingga pukul 24.00 wita (jam 12 malam).

” Saya kembali menerima mocrofon usai bapak Kapolsek menyampaikan pemberitahuan izin keramaian. Kalau acara tidak kondusif malam itu, saya juga harus bertanggungjawab, karena saya selaku ketua lingkungan VI harus bertanggung jawab terhadap warga dan masyarakat saya,” ucapnya.

Niklas sangat keberatan atas pemberitaan di media Sulutzone.com tanpa ada konfirmasi terhadap dirinya.

“Saya sangat menyayangkan pemberitaan itu, tanpa bertanya atau konfirmasi langsung kepada saya. Berita itu hanya sepihak. Saya tidak melawan pemerintah tetapi sebagai ketua lingkungan, pun saya harus bertanggung jawab terhadap warga dan masyarakat,” tandasnya.

penulis : Sisco Manossoh

SANGIHE,GN-Masyarakat Kampung Kawaluso, Kecamatan Kendahe mengeluhkan aliran listrik yang sampai sekarang ini belum juga beroperasi walaupun sudah ada material yang terpasang di wilayah tersebut.
Menanggapi hal ini, Manager PT PLN UP3 Tahuna, Mulke Gal Tumanken, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Jumat (23/8/19) mengatakan,selain Kawaluso juga ada kampung Matutuang dan Kawio yang merupakan wilayah Kecamatan Kepulauan Marore yang sedang dalam proses pemasangan listrik oleh Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Propinsi Sulawesi Utara pada PT PLN Unit Induk Wilayah Sulutenggo.
“Setelah proses pembangunan sarana kelistrikan selesai, selanjutnya pengoperasian akan dilaksanakan dan akan diserahkan kepada kami PLN UP3 Tahuna sebagai penanggung jawab yang akan mengelolanya. Terkait perkembangan di Kawaluso, Matutuang dan Kawio, pihak PLN tinggal menunggu material pelengkap untuk pengoprasian listrik yaitu Trafo Step Up dan Tangki Induk yang berfungsi sebagai penampungan bahan bakar minyak (BBM) guna menyuplai ke mesin,” kata dia.
Lebih lanjut disampaikannya, pembangkit listrik berupa mesin dan jaringan sudah terpasang di wilayah kepulauan, namun peralatan berupa Trafo Step Up dan Tangki Induk tersebut yang masih diusahakan oleh pihak PLN Tahuna, rencananya bulan Oktober ini jika sudah tersedia, akan segera dikirim untuk diinstal, agar listrik dapat mulai beroperasi.
“Untuk pengiriman material ke wilayah pulau harus juga melihat kondisi cuaca, agar tidak terjadi kerusakan sebelum digunakan, khususnya pada trafo step up. Berharap ketika listrik sudah siap dioperasikan di tiga wilayah pulau tersebut, masyarakat  bisa melakukan permohonan untuk pemasangan listrik sehingga terdaftar sebagai pelanggan PLN,”tandasnya.
Dia juga menambahkan, nantinya jika mendaftar untuk menjadi pelanggan PLN, untuk biaya penyambungan ada program Biaya Penyambungan Cicil dari PLN yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan listrik dari PLN.
“Dan terkait administrasi serta biaya penyambungan, PLN Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Petta akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu sebelum pengoperasian di 3 pulau tersebut dilaksanakan. Pulau Kawaluso, dan Seluruh Wilayah Kecamatan Marore, masuk dalam wilayah pelayanan PLN ULP Petta,”tutupnya. (ROBIN)