Sulut,GN- Mengawali tahun 2026 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulawesi Utara (Sulut) merencanakan program kerja untuk kemajuan transportasi di daerah Bumi Nyiur Melambai.

Kepala BPTD Kelas II Sulut Alexander Hilmi Perdana menyebutkan program strategis yang akan dikerjakan pada tahun 2026 ini berfokus pada pemuatan layanan transportasi, optimalisasi terminal tipe A, pengawasan angkutan barang, pemanfaatan Barang Milik Negara serta mendukung program angkutan massal dan keselamatan di jalan.

“Salah satu contoh program utama kami adalah melakukan subsidi angkutan barang perintis khususnya dikepulauan,” kata Alexander melalui podcast Okestra BPTD Kelas II Sulut.

Dia menjelaskan saat ini ada empat trayek atau lintasan yang sedang dikelola yaitu di kepulauan Talaud, kemudian Tahuna, Siau,Tagulandang dan Biaro.

“Ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat termasuk ketersediaan barang kebutuhan pokok yang lebih terjamin serta bisa menurunkan disparitas harga,” ujar Alexander.

Namun tantangan yang dihadapi kata Alexander adalah kondisi cuaca yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

“Karena pengiriman barang ke kepulauan yang saya sebut diatas, mengalami kondisi dan tantangan yang harus perlu kita hadapi bersama,” ucapnya.

Lanjut kata Alexander, kehadiran BPTD Kelas II Sulut, bukan hanya soalnya layanan transportasi tetapi juga tentang solidaritas kemanusiaan.

“Seperti beberapa hari lalu kami juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang ada di Siau, yang mengalami musibah banjir bandang,” Jelasnya.

Bantuan BPTD Kelas II Sulut tersebut diterima Bupati Kabupaten Kepulauan Siau,Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diwakili Kadishub Sitaro.

Selain itu, Alexander menuturkan pihaknya juga mengawasi lintasan transportasi angkutan penyeberangan yang ada di Sulawesi Utara yang dikelola oleh beberapa instansi dan daerah. Kata Alexander, ada tujuh lintasan yang awasi oleh BPTD Kelas II Sulut.

“Tiga lintasan penyeberangan yang dikelola oleh ASDP Bitung, dua lintasan penyeberangan di kelola oleh PD Pelayaran Sitaro, satu lintasan di kelola oleh PD angkutan Talaud dan satu lintasan dikelola oleh PD Perumda Kota Bitung,” ungkap Alexander.

Dia menegaskan dengan adanya lintasan yang dikelola oleh instansi dan daerah maka akan mempermudah sistem konektivitas di wilayah kepulauan.

“Manfaatnya adalah konektivitas lebih terjamin dari segi waktu dan tarif kemudian Peningkatan mobilitas barang dan orang serta memperkuat negara di wilayah terluar,” terangnya.

” Jadi tantangan yang kami hadapi adalah kondisi arus laut yang tidak menentu, sehingga kami harus menunda keberangkatan kapal perintis tersebut,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sebanyak 645 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Manado, Rabu (5/11/2025) besok, akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Hal ini disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Manado Jemmy Jeremias,MPd kepada media Gemparnews.com ketika ditemui di ruangan kerjanya.

Jemmy menjelaskan Tes Kemampuan Akademik ini merupakan program dari Kementerian pendidikan untuk melaksanakan tes bagi siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi.

” Dulunya hanya melihat dari nilai raport saja. Tetapi sekarang sudah ada Tes Kemampuan Akademik. TKA ini tidak dipaksakan bagi siswa untuk ikut tes. Jika siswa ingin masuk perguruan tinggi dan tidak ikut TKA, boleh juga mendaftar lewat jalur mandiri atau jalur lainnya. Tes Kemampuan Akademik ini, masuk ke perguruan tinggi hanya untuk jalur prestasi,” kata Jemmy.

Jemmy menambahkan jadwal tes kemampuan akademik untuk SMAN 1 Manado pada gelombang kedua dan laksanakan selama 2 hari.

” Pelaksanaannya tes kemampuan akademik pada Rabu 6 November sampai Kamis 7 November 2025. Siswa yang akan mengikuti tes ini sebanyak 645 siswa,” jelas Jemmy.

Jemmy berharap siswa yang ikut tes kemampuan akademik untuk masuk ke perguruan tinggi jalur prestasi, tentunya dapat menjawab setiap soal dan pertanyaan yang di siapkan. ” Karena data hasil tes ini akan di input ke pangkalan data perguruan tinggi sehingga menentukan apakah siswa ini diterima masuk perguruan tinggi jalur prestasi atau tidak,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Kepala Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo Ermin Tora membantah issue atau pemberitaan beredarnya beras plastik di kalangan warga penerima manfaat.

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, saat menggelar pers conference, Rabu (13/8/2025) di Kantor Bulog Kanwil SulutGo.

Ermin menegaskan bahwa pemberitaan tersebut adalah tidak benar. Dia menyebutkan pihaknya telah membuktikan bersama penerima manfaat dan juga membuktikan beras yang ada.

“Saya menyampaikan bahwa berita itu tidak benar,kami sudah membuktikan dengan penerima manfaat, dan kami juga sudah membuktikan dengan beras yang ada, itu tidak benar bahwa itu beras plastik,” tegas Ermin kepada sejumlah media.

“Sekali lagi kami sampaikan, itu tidak benar. Mohon agar ini jelas semua. Ini adalah program pemerintah,” sambungnya.

Ermin mengajak untuk bekerjasama agar tujuan dari pemerintah memberikan manfaat ataupun bantuan dapat di nikmati oleh masyarakat.

“Mari kita sama – sama bekerjasama, agar supaya tujuan dari pemerintah ini untuk memberikan manfaat, bantuan kepada masyarakat, betul – betul dapat di nikmati dengan baik,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN- Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Utara (Sulut) Syachrul Afriyadi, SKom, MAP mengatakan saat ini kondisi di Sulut sedang darurat wabah sosial tenaga kerja ilegal bekerja di luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Sulut kepada sejumlah awak media, Jumat (13/06/2025) di ruangan kerjanya.

“Kondisi di Sulut saat ini sedang darurat, wabah sosial masyarakat senang kerja ke Kamboja,” kata Syachrul.

Dia menyebutkan langkah dan upaya untuk menangkal pekerja ilegal dari bumi nyiur melambai, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat diberbagai tempat.

“Belum lama ini kami melakukan silaturahmi ke Sinode GMIM. Kami lakukan sosialisasi dan memohon beri pemahaman ke jemaat soal bahayanya kerja ke luar negeri yang belum memiliki perjanjian kerja sama,” ucapnya.

Indonesia tidak memiliki hubungan kerjasama tenaga kerja ke negara luar yakni Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Kepala BP3MI Sulut mengajak masyarakat yang ingin kerja di luar negeri untuk waspada.

“Bekerjalah ke negara yang memiliki hubungan perjanjian kerja sama dengan Indonesia,” terangnya.

“Kita bisa kolaborasi dengan LPSK, untuk ke depannya tentunya bagaimana kita melayani masyarakat terutama kasus perdagangan orang,” tukas pria yang ramah dengan awak media.

Sementara, di tempat yang sama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia Wawan Fahrudin merespon positif berkolaborasi dengan BP3MI.

Dengan penuh keyakinan, Wakil Ketua LPSK ini kerjasama dan kolaborasi dapat membantu korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kuncinya memang kolaborasi, hak warga bisa kerja di manapun tapi kalau sudah jadi korban kita upayakan memberikan perlindungan,” tegas Fahrudin.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Kita berbagi peran dengan teman-teman BP3MI. Mereka didorong untuk bagaimana suatu proses penempatan prosedural sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika ada korban tindak pidana perdagangan orang, kemudian kami bisa lakukan penanganan, LPSK bisa masuk di situ,” ungkapnya saat bertandang di bumi nyiur melambai.(sisco)

Manado,GN – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado sampai hari ini menerapkan penyajian layanan gizi makanan untuk pasien sesuai standar yang ada.

hal itu dikatakan oleh Direktur Utama RSUP Kandou Manado melalui Kepala Instalasi Gizi, August Porajou Watak,S.ST kepada sejumlah media, ketika di temui di ruangan kerja, Jumat (28/2/2025).

“Jadi kami memberikan makanan yang spesifikasinya halal. Untuk ke depan sudah ada sertifikasi halal yang harus di ikuti oleh pihak rumah sakit di instalasi gizi khususnya. Karena dengan adanya hal seperti ini, masyarakat lebih percaya bahwa kegiatan kita menerapkan produk halal. Hal ini perlu di standarisasi sehingga pelayanan kita lebih bermutu. Jadi standar – standar seperti itu harus jelas ada,” kata Watak.

Lanjut Watak menjelaskan, Standar yang telah dibuat tidak menjadi patokan. “Memang ada standar-standar yang sudah dibuat oleh kita namun standar ini tidak menjadi patokan. Jika pasien di ijinkan untuk makan maka kami akan ikuti. Kecuali ada makanan yang nota bene dilarang atau tidak halal maka kami pun melarang untuk pasien,” ujarnya.

Sementara untuk pemberian makanan pada pasien kata Watak, pihaknya menyajikan pelayanan makanan sehari tiga kali plus extra.

” Layanan makanan kami sajikan sehari tiga kali plus ektra tambahan sesuai kebutuhan dan bukan terpaku pada kegiatan rutin namun hanya pada kebutuhan,” ucapnya.

Selain itu kata Watak, pihaknya juga memberikan edukasi kepada pasien bahwa pemberian makanan termasuk cita rasa untuk proses penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

“Itu juga kami lakukan para ahli gizi untuk menyampaikan pola makanan kepada pasien. Demikian juga para dokter spesial gizi klinik untuk memberikan proses penanganan penyakit gizi yang berhubungan dengan pasien. Ada perbedaan kegiatannya antara ahli gizi dan dokter spesialis gizi klinik,” ungkapnya.

“Jadi fokus kita pada proses asuhan gizi atau layanan gizi sedangkan dokter spesialis gizi klinik fokus pada penyakit gizinya artinya penyakit yang disebabkan oleh gizi,” sambung watak.

Terkait pemberian bumbu makanan untuk pasien di rumah sakit, Watak menjelaskan menyesuaikan dengan kondisi dan penyakit yang di derita oleh pasien.

” Kami memberikan cita rasa garam dan kecap secukupnya dan juga bahan alami lainnya. Karena kami memberikan sajian layanan makanan sesuai standar dan kondisi penyakit pasien. Kami tidak memakai bumbu penyedap rasa seperti ajinomoto, masako dan bumbu penyedap rasa lainnya, karena itu sangat di larang untuk pemulihan dan penyembuhan kesehatan.di rumah sakit ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Utara (Sulut) Johnny Suak mengatakan, menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Kepulauan Talaud di Kecamatan Essang, Kesbangpol Sulut akan melakukan scanning keamanan dan ketertiban.

“Kesbangpol Sulut setelah mengikuti hasil dari MK dan hasil dari pertemuan KPU Talaud dan KPU RI, maka mau tidak mau Kesbangpol Sulut akan melakukan scanning, untuk keamanan dan ketertiban menjelang PSU,” kata Suak kepada media Gemparnews.com ketika di temui diruangan kerjanya, Kamis (27/2/2025).

Untuk membantu KPU dan Bawaslu Talaud sebagai penyelenggara pilkada disana, kata Suak pihaknya akan mencoba mendekati organisasi masyarakat terutama Kesbangpol Talaud.dan juga berkoordinasi dengan TNI Polri dalam memantapkan keamanan dan ketertiban.

“Kita akan mendekati beberapa organisasi masyarakat dan terutama kesbangpol talaud. Kami juga berkoordinasi dengan TNI Polri, untuk membantu KPU dan Bawaslu Talaud sebagai penyelenggara pilkada di sana dalam memantapkan keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan PSU,” ujarnya.

Selain itu, kata Suak Kesbangpol Sulut masih menunggu arahan dari KPU dan Bawaslu RI dan juga menunggu arahan dari Gubernur Sulawesi Utara.

“Kita masih menunggu arahan dari KPU dan Bawaslu RI dan juga menunggu petunjuk dan arahan dari Gubernur Sulawesi Utara Bapak Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE,” terangnya.

“Untuk persiapan, kita sudah berkoordinasi dengan TNI Polri dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah disana termasuk Kesbangpol Talaud,” tandasnya. (sisco)

Manado,GN – Bertempat di lantai dua gedung administrasi kantor RSUP Kandou Manado,dilaksanakan acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Komite dan Kepala Inatalasi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Selasa (12/2/2025).

acara pelantikan dan pengambilan sumpah di pimpin langsung Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado drg Yuli Astuti Saripawan,M.Kes dan turut dihadiri Direktur PMKP dr Jeheskiel Panjaitan,SH.MARS, Direktur Layanan Operasional dr Wega Sukamto,Sp BTKV, Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN, Dr Erwin Sondang Siagian, SSTP, M.Si, Plt Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan Ns Suwandi Luneto, S.Kep,M.Kes serta undangan lainnya.

Saripawan mengatakan dukungan dari seluruh aspek manajemen serta pihak terkait sangat diperlukan dalam menjalankan tugas Komite, terutama dalam menjaga standar profesi dan mutu pelayanan medis di rumah sakit.

“Saya meminta seluruh aspek di RSUP Kandou, mulai dari Direksi, manajemen hingga seluruh aspek pendukung, untuk memberikan dukungan penuh kepada Komite yang baru dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya saat memberikan sambutan.

Lanjut kata Saripawan, ada saatnya kinerja di evaluasi sehingga membangun komitmen dan kepercayaan terhadap RSUP Kandou. Selain itu, juga membangun komunikasi yang baik.

“Nanti dievaluasi kinerja kalian. Kita harus membangun komitmen dan kepercayaan terhadap RSUP Kandou. Komunikasi harus terus dibangun agar mendapat kepercayaan. Karena kita terus dipotret oleh masyarakat, jadi utamakan SOP,” terangnya.

Adapun ketua komite dan kepala instalasi yang dilantik sebagai berikut ini:
1. Ketua Komte Medik Dr dr Juanita Asri Langi, Sp.PD-KEMD
2. Ketua Komite Keperawatan Ns. Jerry Hence Pandelaki, S.Kep
3. Ketua Komite PPI dan IPCN dr Pearla F.C Lasut,Sp.PD-KHOM
4. ketua Komite Koordinasi dan Pendidikan dr Janeline Rivana Sefty Tengor, Sp.JP, Subsp.P.Kv(K)
5. Ketua Komite Mutu dr Ronaldy EC Tumbel, Sp.THT-KL (K)
6. Ketua Komite Etik Penelitian dan Kesehatan dr Eka Yudha Lantang, Sp.AN-TI. Subsp-TI (K) Mmin.MM
7. Ketua Komite Resistensi Antimicroba dr Jose Meki Mamdei,S.PA (K)
8.Ketua Komite Etik dan Hukum Dr dr Theresia Isye Mogi, Sp.KRF,. KR (K). SH. MKes
9. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain David Ginting,S.Tr.Kes
10. Ketua Komite Farmasi dan Terapi Farha Elein Kukihi, Apt.M.Clin.Pharm
11. Kepala Instalasi Farmasi Farha Elein Kukihi,Apt,M.Clin.Pharm

Dirut berharap, dukungan dari seluruh aspek di RSUP Kandou Manado untuk memberikan dukungan penuh kepada Komite yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya. (sisco)

Sulut,GN – Listrik penting untuk desa karena dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas masyarakat.  Listrik juga memberikan manfaat untuk desa terkait pengembangan usaha dan peningkatan akses informasi dan pendidikan.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya memaksimalkan desa yang ada di seluruh kabupaten agar teraliri pembangkit listrik.

Data yang dihimpun media ini, ada 10 desa di Sulut belum teraliri pembangkit listrik. Desa tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka, melalui Kepala Bidang Listrik Micriority Y Maki,ST saat di konfirmasi, membenarkan 10 desa di Sulut yang belum teraliri pembangkit listrik.

Kepala bidang listrik menjelaskan 6 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan 4 desa berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

” Jadi semua ada 10 desa yang belum berlistrik. 6 desa di Sangihe yakni desa Beeng darat, desa kahakitang,desa dalako bembanahe, taleko batusaiki, desa para 1 dan desa para. Sedangkan 4 desa berada di Sitaro yakni desa tapile,desa pahepa, desa pumpente dan desa laingpatehi,” jelasnya di kantor Dinas ESDM Sulut Selasa. (11/2/2025).

Lanjut Maki menjelaskan, ada dua desa yakni desa pumpente dan laingpatehi sampai saat ini belum ada informasi, karena warga di kedua desa ini tidak kembali dan menetap di sana pasca erupsi gunung ruang di tagulandang Sitaro.

“Kami tinggal menunggu status kedua desa ini, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi terkait status kedua desa,” ucapnya.

Sementara, untuk desa pahepa dan tapile di targetkan tahun 2025 ini selesai pengerjaan pembangkit listrik. ” Rencana bulan april ini, pembangkit listrik di desa tapile dan pahepa akan segera terpasang. Jadi target 2 desa tahun ini sudah teraliri listrik,” kata Maki.

Pengerjaan pembangkit listrik kata Maki, merupakan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ditangani langsung oleh PLN. ” Ini anggaran penyertaan modal negara yang di tangani langsung oleh PLN,” tandasnya. (sisco)