Jakarta,GN- Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) mendorong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Sulut dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan, dibahas dalam forum yang di inisiasi oleh Lembaga Inovasi Energi Teknologi Nusantara (Lientera), Sabtu 31 Agustus 2024 di Jakarta International Expo.

Dalam forum Lientera Sustainability Session: Pilkada Ramah Lingkungan dalam Prespektif Penyelenggara Pemilu itu, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Provinsi Sulut Awaluddin Umbola didapuk menjadi salah satu pembicara.

Saat menyampaikan paparannya, Umbola menjelaskan bahwa dalam Pilkada 2024 ini KPU Sulut mencoba melibatkan elemen pegiat lingkungan, akademisi serta stakeholder lainnya merumuskan apa yang bisa dikerjakan secara kolaboratif agar Pilkada dapat menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

“Sudah tiga bulan berjalan kami mendiskusikan topik ini, yang dimulai dari Camping Pilkada, kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion serta beberapa pertemuan lainnya,” jelas Ewin.

Dari serangkaian pertemuan itu, lahirlah komitmen bersama, KPU Sulut dan pegiat lingkungan serta komponen masyarakat lainnya menjadi beberapa rencana aksi.

“Diantaranya kami akan mengupayakan APK yang dicetak oleh KPU Sulut saat tahapan kampanye itu, kembali lagi KPU untuk dibawa ke lokasi pengelolaan daur ulang sampah,” jelas Umbola.

Hal lainnya yang akan dilakukan adalah penanaman pohon dengan menerapkan prinsip MRV (terukur, terdokumentasi dan terverifikasi).

“Jadi semua pohon yang akan ditanam oleh badan adhoc yang jumlahnya cukup  banyak itu, pertumbuhannya bisa dimonitor,” kata Ewin.

Rencana aksi lainnya terkait dengan implementasi Pilkada Ramah Lingkungan ini adalah, di masa tahapan pungut hitung, KPU Sulut akan menggelar lomba TPS Ramah Lingkungan di tingkat KPU kabupaten/kota. Lomba ini diharapkan dapat mendorong pembuatan TPS dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan serta langkah meminimalisir sampah dan pemilihan sampah di TPS.

“Beberapa pihak sudah berkomitmen mewujudkan ini. Selama tiga hari pada masa pendaftaran pasangan calon saja, sudah ada relawan yang menjemput sampah botol plastik di KPU Sulut. Sampah itu kemudian dibawah ke tempat pengelolaan daur ulang, disortir kemudian ditimbang untuk didaur ulang,” jelas Ewin.

Menurut Ewin, meski implementasi Pilkada Ramah Lingkungan ini bukan pekerjaan yang mudah, karena harus berhadapan dengan regulasi dan penganggaran yang sudah tertata, namun KPU Sulut yakin program ini bisa berjalan selama tahapan Pilkada yang tersisa.

“Paling tidak kami membangun kesadaran dulu di lingkungan KPU Sulut, sembari memberikan edaran ke KPU kabupaten/kota se Sulut, agar dapat mengukur apa yang bisa kita lakukan terkait Pilkada Ramah Lingkungan tanpa mengintervensi regulasi yang sudah ada. Kita coba maksimalkan apa yang ada,” ujar Ewin.

Dalam forum ini, Lientera menghadirkan keynote speaker, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI, Eberta Kawima, yang memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU terkait dengan penyelenggaran Pemilu yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup.

“Ada dorongan dari KPU Sulut, bahwa beberapa hal terkait hal ini dimasukkan dalam regulasi, agar kita bisa mengubah perilaku, salah satunya tahapan kampanye yang benar-benar menerapkan prinsip ramah lingkungan,” ujar Kawima.

Kawima menjelaskan soal tahapan-tahapan Pemilu yang nyaris semuanya bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup.

“Saya sangat setuju bahwa Pilkada itu harus dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan. Mari kita bahas bersama,” tegas Kawima.

Sementara itu Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh KPU Sulut tersebut.

Doktor lingkungan ini mendorong agar salah satu asas yang harus ditambah ke dalam asas penyelenggaraan Pemiilu adalah asas ramah lingkungan.

Dari penelitian penulis buku Green Constitution ini, pada Pemilu 2019, di Kota Manado saja, kertas suara yang digunakan setara dengan 6.675 pohon yang ditebang. Alat peraga kampanye di Kota Manado waktu itu ada 10.143 unit dengan total ukuran 37.700m2 yang setara 23 persen luas Kota Manado yang hanya 157.300m2.

“Bisa dihitung berapa pohon yang harus ditebang untuk menggelar Pilkada Serentak di tahun 2024 ini,” kata Herwyn.

Lientera juga menghadirkan pembicara lainnya yakni Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik, Maharani Kristiningsih, serta Export Board Lientera sekaligus pendiri Baciraro Recycle, Marlon Kamagi. Diskusi ini dipandu oleh Advisory Board Lientera, Moshe Rizal.

Marlon Kamagi dalam kesempatan tersebut memperlihatkan beberapa produk hasil daur ulang yang sudah dihasilkan oleh Baciraro Recycle. Dia berharap, pada Pilkada Sulut 2024, APK yang dicetak oleh KPU Sulut dapat mendorong ekonomi sirkular.

“Caranya APK itu harus dikumpulkan di satu titik, ada relawan pegiat lingkungan yang menjemput, dan kami serta pengelola sampah daur ulang lainnya dapat mendaur ulang APK menjadi produk yang lebih bernilai,” jelas Marlon.

Sementara itu Maharini Kristiningsih dari Kementerian LHK menjelaskan bahwa sudah ada Surat Edaran Menteri LHK No 3 Tahun 2024, yang mengatur pengelolaan sampah yang timbul dari penyelenggaraan Pemilu.

“Tujuannya adalah memperkuat komitmen dan peran aktif peserta Pemilu, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah dan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang ramah terhadap lingkungan hidup, menghindari timbulan sampah dari penyelenggaran Pemilu, serta mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan,” jelas Maharini. (*/sisco)

 

SANGIHE,GN- Sebanyak 57 orang menerima kartu BPJS masing-masing,43 orang tukang ojek persatuan ojek Tabukan Utara (PEROT) dan 14 persatuan
sopir angkutan Kota. Kartu BPJS langsung diserahkan oleh Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME di Kampung Embuhanga Kecamatan Tabukan Utara,Rabu (2/9/2020).

Laporan persatuan Ojek Tabukan Utara Swaib Maasar menyampaikan terbentuknnya komonitas ojek Tabukan Utara yaitu,pada masa pandemi covid 19 tanggal 8 maret 2020,sesuai dengan keputusan bersama disalingi dengan kegiatan serta dilandasi keiklasan untuk mensejaterakan sesama para tukang ojek.

” Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu,tabungan, arisan,uang kas dan uang konsumsi,untuk penerima arisan seminggu sekali,tabungan akan disalurkan satu tahun satu kali.tujuan uang kas untuk mencari kepentingan anggota yaitu atribut seragam dan juga jika ada anggota yang terkena musibah atau sakit,sementara konsumsi diserahkan kepada anggota yang menerima arisan”.

Pada kesempatan itu juga,Maasar menyampaikan kebanggaan karena pada saat itu Bupati Gaghana sebagai Pemerintah Daerah hadir menyerahkan kartu BPJS,serta sebelumnya Bupati telah menyerahkan bantuan beras kepada tukang ojek di rumah Jabatan Bupati.

” Tahun 2020 ini atas kebijakan dan kepedulian Pak Bupati sehingga apa yang kami harapkan dengan puluhan tahun telah tercapai,itulah yang kami sangat banggakan,”ujar Maasar.

Dokta Pangandaheng Kepala dinas tenaga kerja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengatakan bahwa kartu BPJS yang diserahkan meliputi dua asas manfaat yaitu,jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

” ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi teman-teman ketika dalam pelaksanaan tugas profesi beresiko,pemerintah daerah lewat kepemimpinan Bupati dapat mengakomodasi teman-teman sekalian melalui pemberian perlindungan sosial ketenagakerjaan,ini menjadi sesuatu yang sangat istimewah,harapan kami secara teknis dari instansi yang menangani ini kiranya status kepesertaan dari teman-teman sekalian menjadi pegangan ketika melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan profesi”.

Sementara itu Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME pada sambutannya menyampaikan bahwa,memang kegiatan ojek punya resiko yang tinggi sehingga itu menjadi tantangan dan penuh dengan kehati-hatian dan mampu mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,dalam kondisi itu solusi untuk antisipasi adalah asuransi BPJS ketenagakerjaan.

” Saya sangat berterima kasih karena kondisi ini boleh diterima oleh teman-teman semua,baik sopir ,sopir luar kota dan teman-teman ojek.silakan kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk melakukan koordinasi dan komonikasi bersama”.

Lebih jauh Gaghana mengatakan bahwa memberikan ruang ini adalah sesuatu hal yang harus didukung bersama.

” Dinas tenaga kerja telah mengakomodir ini kami harapkan menjadi bagian dari pada apa yang ingin kita capai,Saya berharap Pak Ketua Ojek boleh merangkul yang lain,komitmen kita adalah kita semua untuk memberikan ketenangan buat teman-teman,kita hanya memberikan sebuah solusi dan itu adalah jaminan dari pemerintah,”Imbuh Gaghana.

Bupati berharap bagi para tukang ojek dan sopir menitipkan kedisiplinan penggunaan jalan,menghargai penumpang saat berkendaraan di motor wajib pakai helm juga memakai masker.

” Saya mengucapkan terima kasih kesadaran inilah yang kita harapkan dari teman-teman kesadaran atas diri sendiri,kesadaran keluarga kita dan kesadaran akan kerangka tanggungjawab kita bersama,”harap Gaghana.

Turut dihadiri asisten Pemerintahan dan Kesra Iklis Sombounaung,sejumlah Pimpinan OPD,staff khusus Bupati,Camat Tabukan Utara dan sejumlah Kapitalaung.

Sementara kamis (03/9) di Papanuhung rumah Jabatan Bupati,Jabes menyerahkan kartu BPJS bagi 1063 Tenaga Harian Lepas (THL) yang bekerja di lingkup Pemkab Sangihe di fasilitasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tenaga kerja.

Dalam sambutannya Bupati Gaghana mengatakan, dengan diasuransikanya para pekerja baik sektor formal maupun informal di Kabuapten Kepulauan Sangihe, menunjukan kehadiran dan kepedulian pemerintah untuk memproteksi para pekerja.

“Kita tidak berpikir hal buruk terjadi namun juga kita tidak tau apa yang terjadi, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk melindungi para pekerja melalui program BPJS tenaga kerja didalamnya para THL,” kata Jabes.

Bupati pun berharap, dengan adanya program ini (BPJS tenaga kerja) menjadi pendorong bagi para pekerja khususnya THL untuk meningkatkan etos kerja.

“Sebagai pemerintah saya berharap dengan adanya kepedulian dari pemerintah memproteksi para THL dengan BPJS tenaga kerja, ini menjadi pendorong dan pelecut semangat dalam tanggung jawab sebagai seorang pekerja untuk melayani masyarakat Sangihe,”tambahnya.

Selain itu selasa (15/9) bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo
Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME memberikan asuransi bagi 395 orang untuk kepala lingkungan (Kaling),Ketua RT dan petugas kebersihan,melalui pemberian kartu BPJS,dan langsung diserahkan Bupati JEG.

Pada sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe sesuasi dengan Visinya bagaimana kesejateraan itu boleh dicapai dalam berbagai aspek kehidupan,diantaranya aspek untuk ketenangan bekerja dari semua yang ada di Kabupaten Sangihe s,diantaranya Kepala lingkungan,Ketua RT dan Petugas kebersihan untuk diberikan kesejateraan dan perlindungan bagi masyarakat.

” Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan ini,diberbagai sektor yang ada bisa dirangkum yaitu,teman-teman yang bekerja di Pelabuhan,Sopir angkut,tenaga honorer,tukang ojek,kaling,RT,Petugas kebersihan demikian juga kita akan mempersiapkan teman-teman aparat di Kampung,teman-teman bekerja di sektor Pertanian dan perikanan”

Ditambahkan Bupati bahwa tatanan kehidupan dalam kerangka memberikan ketenangan dalam setiap orang bekerja kalau terlindungi dengan asuransi ada sebuah semangat baru .

“Dalam Kondisi inilah Pemerintah Daerah melalui dinas ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe bekerjasama dengan BPJS tenaga kerja untuk meramu ini menjadi sebuah bagian jawaban,dan harapan dari masyarakat yang ada,Saya berharapan teman-teman dalam tugas komonikasi langsung kepada masyarakat tidak terlepas dari sentuhan-sentuhan dalam komonikasi yang dijalankan.Harapan inilah yang menjadi komitmen kita semua untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang ada,”harap Bupati Gaghana.(Advetorial).