Sulut,GN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) menerima Kunjungan kerja (Kunker) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam RI).

Rombongan yang dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Brigjen TNI Haryadi diterima langsung Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon didampingi Anggota KPU Sulut Salman Saelangi, Lanny Ointu dan Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto di ruang rapat KPU Sulut Selasa, (09/05/2023).

Tinangon menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan kerja yang sangat penting ke KPU Sulut yakni dalam rangka koordinasi pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024. ” Terimakasih kami atas kunjungan kerja ke KPU Sulut,” ujar Tinangon.

Dalam kesempatan itu, Haryadi mengatakan maksud kedatangan ke KPU Sulut, untuk bersilahturahmi sekaligus kunjungan kerja untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024. Terlebih khusus peran KPU Sulut dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih untuk kesuksesan Pemilu Serentak 2024.

Sementara itu, anggota KPU Sulut Salman Saelangi, mempresentasikan program dan kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan oleh KPU Sulut, antara lain sosialisasi terkait tahapan pemilu 2024 kepada stakeholder, Masyarakat, Media, Mahasiswa, NGO, LSM, Partai Politik dan Bakal Calon Anggota DPD.

“selain itu juga KPU Sulut melaksanakan Kirab Pemilu 2024 setahun menuju hari pemungutan suara ’Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa’ di sembilan (9) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara selama lima puluh tiga (53) hari,” kata Saelangi.

Sekretaris KPU Sulut Lucky Firnandy Majanto mengatakan sosialisasi secara langsung (tatap muka) dan melalui media online merupakan metode sosialisasi yang efektif sehingga mampu mengajak masyarakat berpartisipasi secara aktif.

Disisi lain anggota KPU Sulut Lanny Ointu menginformasikan, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 melebihi target Nasional dan juga tertinggi secara Nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BIdang Pengelolaan Pemilu Kolonel Inf Situmorang bersama Tim bidang pengelolaan Program dan Kegiatan Menkopolhukam RI dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan. (*/sisco)

SANGIHE,GN – Kepala BPK Perwakilan sulawesi Utara Karyadi,SE,MM,AK,CA,CfrA,CSFA mengingatkan agar pendapatan Daerah harus dikelolah dan ditargetkan dengan bagus berdasarkan data dan fakta dilapangan.

Hal itu dikatakan Karyadi ketika memberikan arahan kepada Pimpinan OPD dan Pejabat ASN di Kabupaten Sangihe bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati,kamis (25/3/2021).

Karyadi memberikan contoh, seperti pengelolaan PDAM jangan sampai dipakai oleh industri secara gratis maka itu adalah kerugian.” Tapi kalau PDAM sudah dipakai oleh industri dan nda dibayar itu adalah kerugian,oleh karena itu bagaimana pendapatan dikelolah yang bagus,ditargetkan dengan bagus,ditetapkan dengan bagus berdasarkan fakta dan data dilapangan,”ujar Kepala BPK Sulut ini.

Pun diingatkan kepala BPK Perwakilan Sulut agar dalam pendistribusian jangan menaikan tarif pendapatan stengah persen atau sekian persen tapi mulailah dengan realistis,selain itu harus memiliki payung hukum yang jelas dan dipungut jelas.” Biasanya dinaikan stenga persen atau sekian persen saja,itu jangan,mulailah dengan realistis,”tegas Karyadi.

Turut hadir Inspektur Sulawesi Utara Drs.M.Onibala,MM, Tim BPK Sulut,Kepala PU Propinsi,Wakil Bupati Helmud Hontong,SE,Sekda Melanchton Harry Wolff,ST,ME dan Peserta adalah OPD dan Pejabat ASN Kabupaten Sangihe.(ROBIN)