Sulut,GN – Usai menggelar aksi damai di kantor Gubernur Sulawesi Utara, masa aksi damai yang di koordinir oleh Panglima LMP Provinsi Sulut Indra Wongkar,SE, Ketua LMP Sulut Yopie Wonte, dan beberapa Ormas lainnya dan masyarakat bergerak menuju ke kantor DPRD Sulut yang berada di Kairagi, di bilangan jalan Manado – Bitung.

Pantauan media Gemparnews.com, Rabu (01/04/2026) Ratusan masa aksi berkonvoi dengan memakai satu kendaraan tronton dan kendaraan roda empat serta roda dua menuju ke gedung cengkih.

Sesampainya di halaman kantor DPRD Sulut, masa aksi belum diberikan izin masuk. Dan setelah melakukan negosiasi, akhirnya masa aksi di perbolehkan memasuki gedung DPRD Sulut. Selanjutnya perwakilan masa aksi di perkenankan menuju ke lantai tiga di ruangan serba guna DPRD Sulut untuk melakukan dialog sekaligus menyampaikan aspirasinya.

Di ruangan serba guna DPRD Sulut, perwakilan masa aksi damai di terima oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, Ketua Fraksi Nasdem Nick A Lomban, anggota fraksi Nasdem Paula Runtuwene dan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen.

Dialog tersebut di tuntun langsung Ketua Komisi 3 DPRD Sulut Berty Kapojos, memberikan kesempatan kepada kordinator masa aksi Indra Wongkar,SE mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Indra menjelaskan ada berbagai aspirasi yang akan di sampaikan diantaranya, aspirasi dari masyarakat Bolaangmongondow tepatnya desa Lolak, pinagoluman dan beberapa desa lainnya terkait penerbitan akta tanah atau sertipikat. Hal sama juga kata Indra terjadi pada Masyarakat Pandu Kota Manado. Dimana Masyarakat Pandu telah lama menempati tanah HGU namun belum diberikan haknya untuk mendapatkan sertipikat.

Sementara untuk masyarakat Desa Lotta Kecamatan Pineleng mengeluhkan terkait janji Pemerintah Kota untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat desa Lotta dalam penyambungan air bersih dari PDAM. ” Tapi nyatanya, pihak PDAM menagih beban tagihan kepada masyarakat. Padahal pemerintah kota sudah menjanjikan secara gratis,” ucap Indra dengan nada geram.

Indra juga memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat diantaranya masyarakat Pandu, masyarakat Bolmong, masyarakat Lotta dan lainnya secara langsung menyampaikan keluhan kepada anggota DPRD Sulut.

Perwakilan Masyarakat Pandu Christian Salumpaehe dan Ibu Sofie Adrian mengharapkan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulut, dapat memfasilitasi menerbitkan sertipikat.  Saat ini ada program Pemerintah yakni PTSL untuk penerbitan sertipikat.

Usai mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter berjanji bahwa aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti dan semua akan dilaporkan kepada pimpinan DPRD Sulut mengenai hasil diskusi hari ini. “Jadi kami sebagai anggota DPRD tugas kami sebagai pengawasan tentunya akan menerima aspirasi ini untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut,” kata Anter.

Sementara itu, Ketua Komisi 3 Berty Kapojos, senada dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut bahwa keluhan dan aspirasi masyarakat akan di tindaklanjuti. “Pasti akan Kami tindaklanjuti dengan memanggil Hearing. Semua akan kami undang termasuk perwakilan masyarakat yang hadir pada saat ini,” ungkap Kapojos.

Pantauan media ini, Dialog berjalan dengan tertib dan aman. Semua perwakilan masa aksi yang sudah hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keluhannya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Senin (14/10/2024) menggelar ibadah rutin sebelum melaksanakan tugas dan tanggungjawab di kantor DPRD. Ibadah dilaksanakan diruang rapat Paripurna DPRD Sulut, diawali dengan Nyanyian Pujian dan Penyembahan.

Selanjutnya mendengarkan pembacaan ayat Firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Steven Tumbel. Dalam Khotbah yang diangkat dari bacaan Alkitab Mazmur 103:2 “Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikanNya”.

Ayat Firman Tuhan ini mengingatkan jemaat bahkan siapapun untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan serta mengingat perbuatan baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini.

” Adakah yang merasa bahwa bisa berkarya dan melalukan apapun sendiri dengan kemampuannya. Kalau saudara masih ada hari ini, kalau saudara masih bisa menempati.kursi anggota Dewan bisa bekerja, bisa makan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Inga Tuhan pe bae dan jangan lupakan dia,” kata Pendeta Steven dalam kotbahnya.

Sementara itu mewakili pimpinan. DPRD Sulut, Berty Kapojos, S.Sos dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas berita Firman yang meneguhkan, menguatkan oleh Pdt Steven sekaligus mengingatkan pesan firman untuk tetap rendah hati dan jangan sombong.

“Ingatlah selalu bahwa hidup kita bahkan jabatan, profesi , kekayaan apapun semua yang dimiliki hanyalah anugerah Tuhan, jadi jangan sombong,” ucap Kapojos.

Dalam ibadah tersebut, ada sembilan (9) anggota DPRD Sulut yang hadir diantaranya Berty Kapojos, Louis Carl Schram, Reza Waworuntu, Remly Kandoli,  Cindy Wurangian ,Inggrid Sondakh, Jeane Laluyan, Pricilia Rondo dan Paula Runtuwene.

Anggota DPRD membawakan kesaksian pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Hadir juga sekretariat DPRD Sulut dalam ibadah tersebut. (sisco).

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Berty Kapojos,S.Sos kepada sejumlah media mendukung kader PDI P yang akan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara periode 2024-2029.

“Saya selaku kader Partai PDI P akan memberikan dukungan penuh kepada Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, SE. MAP. MM. MSi dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, SH. MH, untuk melanjutkan 2 periode calon dari Partai PDIP,” kata Kapojos kepada media.

Selain dukungan dari Partai PDIP ada 2 Partai besar yaitu Partai Golkar dan Partai Demokrat yang memberikan dukungan kepada JG-KWL untuk target 70% suara yang akan di capai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Tutup Berty Kapojos. (sisco)

Sulut,GN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi III menggelar rapat dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut untuk mengevaluasi program kegiatan di Tahun 2024, Selasa (9/7/2024).

Rapat tersebut di laksanakan di Ruang Rapat Komisi III ini dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi Sekretaris Amir Liputo, serta Anggota Arthur Kotambunan dan Tanao Jangkubus.

Pada kesempatan tersebut, Liputo mempertanyakan soal aspirasinya untuk pengadaan 2 bor mata air yang sempat disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Komisi III, namun ternyata tidak masuk dalam laporan Dinas ESDM.

“Aspirasi ini untuk 2 mesjid yang ada di Pandu dan Teling Bawah. Pengadaan bor air tidak pernah ditindaklanjuti. Harusnya masuk program dan anggaran tahun 2024 ini. Tak perlu yang 200 juta, yang 50 juta saja cukup. Padahal aspirasi masyarakat ini untuk air wudhu dan air minum. Masyarakat selalu bertanya soal itu,” kata Amir Liputo.

Liputo juga menyoroti kondisi lampu penerangan jalan yang kurang baik bahkan terabaikan di sejumlah ruas jalan.

“Contoh, tidak ada lampu penerangan jalan antara ruas penghubung ring road III ke politeknik buha, begitu juga untuk ruas jalan yang nantinya dibangun ke arah pandu,” sorotnya.

Di samping itu, Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos mengingatkan Dinas ESDM Sulut agar segera memasukkan catatan strategis dalam rangka pembahasan APBD Perubahan tahun 2024.

“Kira-kira, nantinya apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas pada APBD Perubahan, agar dapat disampaikan tertulis,” terangnya.

Ditempat yang sama, kepala Dinas ESDM Sulut Fransiscus Maindoka mengatakan akan dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Steve Keppel.

Maindoka juga membenarkan bahwa, pihaknya hanya mengutip retribusi air tanah di mana memang belum ada payung hukum yang mengatur terkait kewajiban retribusi dari para pengusaha pengeboran sumur.

“Ke depan, bisa dibuatkan perdanya, yang mengutip nantinya adalah Kabupaten dan Kota,” kata Maindoka.(Advetorial)

Sulut,GN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Berty Kapojos menggelar sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Senin, (27/6/2022).

Pada kegiatan sosialisasi itu, menghadirkan narasumber Steven Golioth,SH untuk memberikan pemaparan tentang empat kerangka penting yang terus menggelorakan kembali wawasan kebangsaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pancasila sebagai dasar dan Ideologi negara penting untuk tetap hidup dalam kepribadian kita, sehingga didalam kita berbangsa dan bernegara tidak akan mudah dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa, dan lebih memepekuat jati diri,” kata Golioth.

Dia menjelaskan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan dengan mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia oleh para founding father akan lebih memperjelas jati diri, sehingga nilai nilai Pancaaila, UUD sebagai landasan konstitusi dan mempertahankan NKRI dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. “Dampak pengaruh globalisasi yang mendatangkan Bahaya individualisme mementingkan diri sendiri mengikis semangat kekerabatan, yang dimulai dari diri sendiri,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Berty Kapojos berharap Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat agar masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya memaknai nilai luhur Pancasila, UUD 45, NKRI untuk terus digelorakan dalam jati diri setiap warga negara agar boleh menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.
” Nilai Pancasila agar tetap hidup dan digelorakan karena itulah yang menjadi dasar kita untuk berbangsa dan bernegara, Satu Bangsa, Satu Bahasa,” ungkap Kapojos.

Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan tersebut Hukum Tua Eske Dendeng, dan moderator Donny Poluakan, SIP, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat sekitar. (sisco/*)

Sulut,GN- Kegiatan dalam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara yang di laksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian, mendapat apresiasi dari ketua komisi tiga DPRD Sulut Berty Kapojos.

” Tentu kami memberikan apresiasi dan terimakasih kepada KPK RI yang sudah melaksanakan kegiatan audiensi dan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Ini akan menambah wawasan bagi kami, untuk menghindari dari tindakan-tindakan korupsi yang intinya merugikan masyarakat,” kata legislator dapil Minut-Bitung ini kepada sejumlah media, Rabu (16/6/2021) usai mengikuti audiensi dan sosialisasi bersama KPK RI di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut.

Selain itu, Kapojos juga mengatakan wawasan yang telah di dapatkan ini tentunya sebagai anggota DPRD Sulut dalam menjalankan tugas terkait pembahasan APBD di Sulawesi Utara.

Senada dengan Ketua Komisi 3 ini, personil Komisi 1 Arthur Kotambunan juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah mensosialisasikan dan audiensi terkait pencegahan korupsi. Harapannya sosialisasi ini dapat bermanfaat dan menjadi wawasan dalam pencegahan korupsi. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan pembahasan sebelumnya atas aspirasi masyarakat Perkamil Dan Tass Dengan Pihak Terkait Jumat (5/3/2021) di ruangan sidang paripurna DPRD.

RDP tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi Amir Liputo,Yongkie Limen dan Stien Kambey. Sementara instansi terkait di hadiri BPJN,Pengembang dan masyarakat Perkamil serta masyarakat Taas.

Pada kesempatan itu,Ketua Komisi III memberikan waktu pihak BPJN untuk menjelaskan sejauh mana progres yang di rencanakan dalam penanganan masalah banjer di dua wilayah tersebut.” Rapat ini telah beberapa kali dilaksanakan, semua ini adalah aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Dan setelah itu, Komisi III juga memberikan kesempatan kepada pihak pengembang menjelaskan program yang akan dikerjakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Sampai berita ini di muat, RDP masih terus berlanjut. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos, menegaskan pihaknya akan melakukan rapat lanjutan terkait persoalan di labuan Uki Bolmong antara Koperasi TKBM dan Pihak PT Cons.

“Kami akan mengundang pihak terkait, dalam hal ini akan mengagendakan kembali rapat gabungan termasuk Koperasi TKBM, PT Cons, Dinas perhubungan Sulut dan instansi terkait lainnya,” tegas Kapojos.

Lanjut Kapojos menjelaskan, rapat gabungan ini akan mencari titik terang dan solusi terkait permasalahan tersebut. ” Kami akan mempertemukan mereka, untuk mencari solusi terbaik terkait permasalahan di labuan Uki,” terangnya.

Sementara, Sekretaris Komisi III, Yongkie Limen senada dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi III. Limen mengatakan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut komisi III akan menghadirkan semua yang terlibat di dalamnya. ” Komisi III akan melakukan rapat lanjutan terkait permasalahan tersebut. Semua yang terkait akan kami undang dalam rapat gabungan,” pungkasnya. (sisco)