Sulut,GN- Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven OE Kandouw menegaskan bahwa Dinas Pertanian Provinsi Sulut agar membagikan bibit Jagung kepada petani yang ada di Sulut.

Wagub secara terang-terangan menginstruksikan agar Kepala Dinas Pertanian Sulut setelah meninggalkan ruangan paripurna, tidak tinggal diam saja tetapi mencari solusi membagikan bibit jagung kepada masyarakat petani.

” Pak Kadis pulang dari sini jangan diam saja, cari dan cabut tu bibit jagung Kong bagikan ke petani sekarang,” ujar Wagub dengan nada tegas.

Lanjut Wagub mengatakan secara defacto Sulut lebih banyak petani jagung. ” Kalo perlu ambil dana untuk bibit Porang, untuk pengadaan bibit jagung. Defacto Sulut lebih banyak petani jagung,” ungkap Wagub saat menyampaikan sambutannya pada rapat Paripurna dalam rangka Ranperda Penyampaian RAPBD Sulut tahun 2022 dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang dilaksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut Kamis, (4/11/2021).

Di ketahui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen memimpin jalannya rapat Paripurna tersebut. Ketua DPRD Sulut dalam memimpin rapat paripurna di dampingi wakil ketua dan di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, Plh Sekprov dan jajarannya serta undangan lainnya. (sisco)

Minahasa, GN- Robby Dodokambey (RD) terpilih sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Minahasa, masa bakti 2020-2025. Pelantikan dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) selasa (30/06/2020).

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw selaku Ketua PMI provinsi, melantik Robby Dondokambey sebagai Ketua PMI Kabupaten Minahasa bersama dengan pengurus untuk masa bakti 2020 – 2025.

Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey S.Si selaku Ketua PMI Kabupaten Minahasa yang baru dilantik menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha esa karena diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua PMI Kabupaten minahasa.

RD juga memberikan ucapan Selamat kepada semua yang dilantik menjadi Pengurus PMI Kabupaten Minahasa masa Bakti 2020-2025. “Palang Merah Indonesia adalah organisasi yang bersifat sosial dan juga merupakan wadah yang di dalamnya orang-orang yang siap dan siaga secara sukarela mendarmabaktikan diri, jiwa, dan raga untuk meringankan beban orang lain. PMI juga adalah salah satu aset bangsa dan negara yang perlu di jaga dan di kelolah dengan cara Profesional, amanah, Netral dan Mandiri dimana Tugas PMI adalah Peningkatan Transfusi darah dan donor darah sukarela, memperkuat pelayanan dalam Penanggulangan bencana dan meningkatkan tindakan preventif dalam pelayanan PMI,” Kata Dondokambey.
Selain itu, lanjutnya Tugas PMI semakin berat dan berkembang seiring perkembangan dunia karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Hal itu dibutuhkan operasional yang besar diantarnya pembinaan PMR dan KSR sukarela berkesinambungan melaksanakan layanan operasi tanggap darurat bencana senantiasa ikut dan berperan aktif dalam kegiatan tingkat nasional memfasilitasi kegiatan donor darah di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat umum.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw selaku Ketua PMI Provinsi Sulut menyampaikan selamat kepada Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Minahasa Masa bakti 2020-2025 yang sudah di lantik.

Dia berharap sebagai masyarakat yang ada di Sulawesi Utara sadar akan bencana karena kita tidak bisa melawan bencana dengan sendiri karena tempat kita rawan akan bencana Alam.
“Untuk itu di harapkan kepada Pengurus PMI Kabupaten Mianahsa untuk membuat agenda setiap instansi dan kecamatan untuk melakukan kegiatan donor darah, agar pasokan darah akan selalu ada dan Masyarakat tidak harus membayar saat membutukan darah,” ucapnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Sulut akan membantu dalam memfasilitasi dan mendanai setiap kegiatan yang dilakukan pangurus Palang Merah Indonesia yang ada di Kabupaten Minahasa. “Ini adalah pekerjaan kemanusiaan, sosial tidak ada imbalan untuk itu di harapkan pula semua Pengurus PMI Kabupaten Minahasa untuk bekerja dengan damai dan sukacita,”terangnya.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Minahasa Martina W Dondokambey Lengkong, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Glady Kandouw SE, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Minahasa DR Vecky Kaloh, Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Utara.(*/CIPI)

Sulut,GN- DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(16/11/17) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan dihadiri Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, unsur pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda dan pejabat eselon Pemprov.

Agenda Paripurna ini diawali dengan Penyampaian Laporan Hasil Sinkronisasi Komisi-Komisi dengan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan oleh Anggota DPRD Sulut Eva Sarundajang. Agenda selanjutnya adalah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, pengambilan Keputusan dimana disimpulkan oleh Ketua DPRD bahwa Semua Fraksi menerima dan dilanjutkan dengan penandatanganan disaksikan oleh undangan yang hadir.

Wakil Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan bahwa beberapa program penting yang sedang digalakkan pemerintah Provinsi. Salah satu yang disentil soal pengadaan Tempat Pembuangan Akhir ( TPA) Regional di Minahasa Utara yang diperuntukkan beberapa kabupaten kota seperti Manado,Bitung, Minut, Minahasa dan Tomohon.

Lanjut Wagub mengatakan pengelolaan ini dilakukan secara profesional tidak sama dengan TPA tradisional. TPA Regional ini menurut Wagub sangat menguntungkan kabupaten kota yang ada di Sulut, sambil mencontohkan pengelolaan TPA di Denmark yang pernah dikunjungi Pemprov Sulut dan sangat baik sekali.
Selain itu,Wagub juga mengapresiasi DPRD Sulut yang selalu mengawal kepentingan masyarakat bumi nyiur melambai.
(Adv)

Sulut,GN- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke- 53 tahun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar sidang paripurna istimewa Sabtu,(23/9/17).

Sebelumnya dilaksanakan acara peresmian dan penandatanganan prasasti gedung baru DPRD Sulut oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey,Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw,Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu,Marthen Manopo dan Wenny Lumentut disaksikan oleh wakil Gubenur Steven Kandouw dan undangan yang hadir.

Setelah peresmian dan penanadatanganan Prasasti dilanjutkan dengan sidang istimewa DPRD Sulut.
Ada hal yang menarik dalam sidang Istimewa ini dimana semua anggota DPRD Sulut diwajibkan memakai pakaian adat daerah Sulawesi Utara.

Bukan hanya anggota DPRD Sulut saja yang memakai pakaian Adat namun Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,Eselon Dua dan Eselon Tiga dan pejabat lainnya juga memakai pakaian adat daerah.

Tampak hadir dalam sidang Istimewa DPRD Sulut Anggota DPR RI,Walikota,Bupati,Unsur Forkopimda,Dubes,Sekprov Sulut dan undangan lainnya. Acara peresmian dan Sidang Istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT Provinsi Sulut berlangsung sukses.(Adv)

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis,(20/07/17) dalam Rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD T. A 2016 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Marthen Manopo dan Wenny Lumentut.

Rapat ini digelar setelah sebelumnya dilaksanakan tahapan pembahasan di komisi-komisi DPRD Sulut dengan mitra kerja, maka keenam fraksi yang ada di DPRD Sulut menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ke enam Fraksi yang menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 yakni Fraksi PDIP yang diwakili Adriana Dondokambey, Fraksi Golkar Meiva Lintang, Fraksi Gerindra Yudi Moniaga, Fraksi Demokrat Billy Lombok, Fraksi Amanat Keadilan Amir Liputo dan Fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan yang diwakili Felly Runtuwene.
Meskipun keenam fraksi menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016, namun ada beberapa poin penting yang harus ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar bisa dievaluasi kembali oleh SKPD terkait.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2016 untuk ditetapkan menjadi Perda, serta beberapa poin penting dari fraksi-fraksi, nantinya pihak Pemprov akan menindaklanjuti.
“Terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Sulut yang sudah menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD T A 2016, dan untuk beberapa catatan penting akan kami tindak lanjuti untuk dijadikan bahan evaluasi nanti,” ucap Kandouw.
Hadiri dalam rapat paripurna tersebut unsur Forkopimda, Kepala SKPD Sulut,para undangan lainnya. (Adv)