Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengkritisi fungsi Comand Center yang berada di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Menurut HVK, Comand center belum layak disebut Comand center. Pasalnya selama ini kata HVK, Comand center hanya digunakan untuk rapat zoom metting dan rapat biasa.

“Menurut saya ini kritik membangun ya. Comand center belum layak di sebut Comand center. Kenapa belum layak?Karena disitu setahu saya hanya digunakan untuk rapat – rapat, zoom metting dan rapat biasa,” ungkap HVK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo Sulut Senin (5/8/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.

HVK menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan hal itu (Comand center red) pada rapat sebelumnya kepada kepala dinas dan jajarannya.

“Pada rapat sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pak kadis dan jajaran tapi mungkin kinerjanya belum optimal,” ujarnya.

HVK memberikan contoh terkait fungsi dari Comand center dalam menyampaikan berita dan informasi yang cepat apabila terjadi hal yang genting di Sulut. Justru selama ini kata HVK Comand center belum berfungsi dengan baik.

“Comand center itu memberitakan dengan cepat. Misalnya ada bencana alam gunung ruang di Sitaro, atau tanah longsor di Kota Kotamobagu Bolmong dan Bitung. Comand center itu yang menyebarluaskan berita. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum berjalan dan kita harus sampaikan hal ini supaya kedepan Kasub, Kabid dapat membantu Kepala Dinas,” kata HVK.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD bersama Diskominfo Sulut di pimpin Sekretaris Komisi I Hendry Walukow. Sementara dari Diskominfo Sulut di hadir oleh Kepala Dinas Steven Liow bersama jajaran. (sisco)

Sulut,GN – Sebagai penyambung aspirasi warga masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) khususnya daerah pemilihan Minahasa-Tomohon (MinTom), legislator DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) tak jemu-jemu mengawal setiap aspirasi warga di Bappenas Jakarta.

Menurut Kaawoan Bappenas merupakan jantung perencanaan nasional. Oleh sebab itu, kata Kaawoan Komisi I DPRD Sulut bersama tim melaksanakan kunjungan kerja, Jumat (26/7/2024).

Kaawoan menuturkan komisi I bersama Bappenas menggelar diskusi saat kunjungan ini.

Pada kesempatan tersebut, Kaawoan menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Bappenas.

pada beberapa tahun lalu HVK sudah menginput ke Aplikasi SIPD (Sistem informasi pembangunan daerah) yang mana menjadi kewenangan Pemerintah pusat.

“Pertama pelindungan dan Pelestarian Danau tondano, dan Pelebaran, Penguatan tebing Jalan Nasional yang menghubungkan kota manado, Kota Tomohon dan kabupaten Minahasa,” sebut
Ketua OKK DPD Partai Gerindra Sulut itu.

Anggota DPRD Sulut ini berharap aspirasi tersebut bisa terakomodir dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Juga ke depan Program -program pemerintah pusat yang besar, strategis buat Kemaslahatan masyarakat lebih banyak masuk di provinsi Sulut.

Kunjungan kerja komisi 1 kantor Bappenas diterima oleh Alfiah Oktivalerina, selaku Koordinator Bidang Pembangunan Daerah dan bersama Jajarannya. (sisco)

Sulut,GN- Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang di gelar anggota DPRD Provinsi Sulut, Herol Vesly Kaawoan (HVK) bertempat di Desa Paslaten Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, pada Selasa (21/2/2023).

Pada kesempatan ini, HVK (sapaan akrabnya) menghadirkan tokoh Agama dan masyarakat setempat, dengan Narasumber Novita Lumintang SSTP. MSi.

Bahkan didalam Sosialisasi ini, HVK memberikan kuis dan hadiah bagi para peserta yang mampu menjawab dengan baik dan benar terkait Empat Pilar Kebangsaan sebagai tujuan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

“Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan Sosbang ini, bahkan bisa dilihat peserta undangan sampai melebihi kapasitas, berarti kita bisa menilai bahwa betapa pentingnya akan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan ini terlebih mengenai Empat Pilar”, ungkap HVK.

Namun ada satu hal yang membuat Herol Kaawoan agak kecewa, dimana Camat Kakas selaku Pemerintah setempat tidak memenuhi undangan bahkan perwakilan pun tidak diutus.

“Sangat di sayangkan! Sosbang di Kecamatan Kakas sudah kedua kali ini saya laksanakan dan dari Kecamatan tidak memenuhi undangan, padahal ini adalah kegiatan resmi dari Sekertariat DPRD”, kesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut HVK pun akan meminta ke Pemkab Minahasa untuk mengevaluasi kinerja Camat Kakas tersebut.

“Saya meminta Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama Sekda yang baru mengevaluasi kinerja dari camat tersebut, tidak hadir atau mengutus perwakilan berarti Camat tersebut tidak mendukung kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Sekertariat DPRD”, tegas Kaawoan.

“Padahal betapa pentingnya kegiatan Sosialisasi Kebangsaan tersebut kenapa penting? Dimana saat melaksanakan Fit n ProperTest beberapa bulan lalu Calon Komisoner KOMISI INFORMASI PROVINSI ada beberapa orang yg tidak tau atau bisa menjawab terkait Empat pilar kebangsaan dan Tujuan bernegara”, sambung Kaawoan.

Kaawoan pun menambahkan bahwa gelar akademisi tidak menjamin orang tersebut mengetahui wawasan kebangsaan dan Tujuan bernegara, Sehingga perlu di Sosialisasikan kembali. (*/sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Herold V Kaawoan menegaskan Ranperda ini berisi 11 bab dan 44 pasal sangat penting dan menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat.

Sulut,GN- Pimpinan dan anggota komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi utara (Sulut) yang membidangi pemerintahan Hukum dan HAM, pekan lalu melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaangmongondouw Timur (Boltim).

Kepada sejumlah media Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan menjelaskan terkait Kunker ke Kabupaten Bolmong Timur. ” Kunjungan ini guna koordinasi terkait dengan peran inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata HVK sapaan akrabnya.

Selain itu, HVK menyebutkan bahwa dalam diskusi dengan Ispektorat Pihaknya menanyakan berita yang di media cetak, online lokal dan Nasional, di mana 81 atau seluruh kepala desa (sangadi) Kabupaten Boltim di panggil Polres Boltim untuk di mintai keterangan dugaan korupsi dana bantuan penanggulangan Covid-19.

Dari penjelasan Irban wilayah dua Frede Ocotan bahwa terkait berita yang lagi viral tersebut adalah laporan dari masyarakat, dan ini masih dalam status penyelidikan oleh Polres Boltim.

Kunker tersebut di terima langsung Irban wilayah dua Frede Ocotan, ibu Herlina dan jajarannya. Sementara Tim yang melaksanakan Kunker pimpinan tim Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan, bersama anggota Komisi 1 Jhonni panambunan, imelda Novita rewa dan staf komisi 1 DPRD Sulut.

HVK berharap dengan melakukan Kunker tersebut semoga pertemuan dan diskusi, bisa memberikan impact positif untuk Provinsi Sulawesi utara. (*/sisco)

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) Selasa, (01/03/2022) memimpin rapat internal komisi I Bidang Pemerintahan, politik, Hukum dan HAM DPRD Sulut .

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan bahwa sebagai mitra, mendukung pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemberitaan yang angkuntabel, bermutu dan profesional.

“Oleh dan sebab itu sebagai Mitra Pers, Mendukung pers dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemberitaan pemberitaan yang akuntabel, bermutu dan profesional,” kata HVK kepada sejumlah media, Rabu (9/2/2022).

Lanjut HVK mengatakan Pers adalah yang membuat, menerbitkan media massa secara berkala. Selain itu, kata HVK ada beberapa Fungsi pers yakni menginformasikan informasi yang menjadi hak rakyat. Misalnya Politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, sosial dan budaya.

Di sisi lain, Pers sebagai media pendidikan yang turut ikut meningkatkan wawasan dalam mencerdaskan bangsa. “Pers sebagai media hiburan yang menyenangkan bagi masyarakat, juga pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam menegakan nilai-nilai pancasila dan penegakan hukum. Untuk itu, saya menyampaikan Selamat Hari Pers Nasional tahun 2022,” pungkas Wakil ketua Umum kadin Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Kasus positif covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia
Pada beberapa hari ini melalui informasi dari beberapa media online dan cetak lebih khusus di provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus mengalami meningkatan.

Terkait hal itu, Herol V Kaawoan (HVK) selaku Wakil rakyat mengajak semua masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terlebih khusus pihak sekolah dapat menjabarkan dengan baik dan benar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulut No 1 tahun 2021 tentang penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dimana Perda tersebut mempertegas pelaksanaan protokol kesehatan sehingga harus ada upaya-upaya dari pihak sekolah untuk mencegah kerumunan, memastikan anak-anak memakai masker dengan baik dan benar, kebersihan Sarana dan prasarana fasilitas sekolah dalam hal ini Toilet, kursi, meja, ruangan kelas dan air bersih tempat mencuci tangan.

“Karna yang kami amati pihak sekolah kurang memperhatikan kerumunan yang terjadi pada saat siswa masuk dan pulang sekolah,” kata wakil ketua komisi 1 DPRD Sulut ini.(sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan menggelar kegiatan reses III tahun 2021 di BPU Kinali, Kecamatan Kawangkoan, Rabu, (24/11/2021) pagi.

Kegiatan reses anggota DPRD Sulut Dapil (Daerah Pemilihan) Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon menerapkan protokol kesehatan.

Kaawoan mengatakan tugas sebagai wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat dan saat ini melalui masa reses III tahun 2021 DPRD Provinsi Sulawesi Utara. ”Menjadi tugas kami untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan yang di atur Undang – undang kepada kami,” kata HVK sapaan akrabnya.

Lanjut, Kaawoan yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara,pihaknya akan menyampaikan usulan masukan warga kepada pemerintah, yang menjadi kewenangan Daerah. “Saat ini ada Peraturan Daerah (Perda) Covid di Sulut yang artinya ada sanksi dan aturan yang mengikat termasuk pelaku usaha, kiranya masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, Emil Tiwa Tokoh Masyarakat Kelurahan Kinali menyampaikan aspirasinya terkait dana Kelurahan tidak ada untuk tahun 2021.

“Apa yang dibuat tahun lalu melalui Dana Kelurahan banyak yang belum selesai, mohon kiranya aspirasi warga tetap dikawal dan disampaikan ke Pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya kegiatan reses Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut di laksanakan di lokasi vaksinasi covid-19 di Kelurahan Sendangan.

Usai mengikuti reses, kepala Kelurahan Kinali Dirkoni Lumintang meyampaikan terima kasih kepada Anggota DPRD Sulut Herold V Kaawoan yang melaksanakan reses di Kelurahan Kinali.(*/sisco)