Sulut,GN- Apel kesiap siagaan bencana di pimpin oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I (BWSS1) Ir. I Komang Sudana, Selasa (8/11/2022).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dan pimpinan instansi teknis seluruh Balai Wilayah Kementerian PUPR di Sulawesi Utara bersama Basarnas, Polairud Polda Sulut, Dinas PUPR Sulut, BPBD maupun tim reaksi cepat Balai Wilayah Sungai.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut, guna mengantisipasi fenomena alam hidrometeorologi yang berpotensi terjadi intensitas curah hujan tinggi yang beresiko terjadi banjir dan tanah longsor di akhir tahun 2022 dan maupun di awal tahun 2023.

Kepala BWS Sulawesi I, I Komang Sudana mengatakan, kegiatan apel kesiap siagaan yang dilaksanakan bersama stakeholder yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk menunjukan dan mengahadapi resiko bencana kapan bisa saja terjadi.

” Kita melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana ini menunjukan kita siap menghadapi bencana karena kita menerima informasi bahwa kedepan ini bahkan sudah dimulai bencana hidrometeorologi curah hujan makin tinggi serta intensitasnya juga bahkan sudah terjadi banjir dan tanah longsor di beberapa lokasi di Sulut, ” kata I Komang Sudana yang juga koordinator pelaksana kegiatan kepada sejumlah media.

Lanjut kata Dia, dengan adanya tim siaga bencana ini nantinya akan saling berkolaborasi secara bersama
untuk saling menginformasikan bila terjadi bencana dengan kesiapan personil dan peralatan yang ada.

” Mudah – mudahan dengan kegiatan apel ini kita menjadi lebih siaga, waspada dan siap menghadapi bencana kedepannya. Intinya kita kolaborasi, kita semangat menghadapi kemungkinan bencana alam membantu masyarakat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Balai BPJN Sulut Hendo Satrio mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah unit peralatan berat untuk memberikan dukungan di lapangan apangan bila terjadi bencana alam.

” Kami siapkan 22 alat berat yang ada
seperti Louder, escavator Louder, Grader dan lain sebagainya, kami juga siapkan tujuh pos siaga bencana yang tersebar di seluruh lokasi baik di Manado (Kantor BPJN) kemudian Tomohon, Kotamobagu, Nuangan juga di wilayah Bolsel serta Sangihe dan Talaud, ” tukas Hendro.

Dengan kesiapan tersebut tambah Hendro, maka bila terjadi bencana bisa secepatnya ditangani. Dia pun menghimbau kepada masyarakat harus waspada serta mengantisipasi diri untuk mengindari wilayah – wilayah yang berpotensi terjadi bencana alam.

“Bila bepergian agar selalu waspada terutama di lokasi – lokasi yang berpotensi terjadi bencana misalnya longsor dan banjir, agar pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi karena walaupun kami telah berupaya mengantisipasi penanganan bencana
kami harapkan juga masyarakat agar selalu siaga,” terangnya.

” Kami juga di tiap posko masing – masing sudah siap karena perintah dari pimpinan kami Bapak Menteri PUPR enam jam saat terjadi bencana alat berat harus segera turun di lokasi,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Sulawesi Utara diwakili Kepala BPBD Joy Oroh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR melalui instansi teknis di daerah terlebih Balai Wilayah Sungai Sulawesi I yang mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadi bencana.

”Kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kegiatan kesiapsiagaan bencana yang dimotori oleh Kementerian PUPR di daerah. Tentu ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kita kemarin dipimpin bapak wakil Gubernur Steven OE Kandow terkait kesiapsiagaan seluruh stakeholder menghadapi bencana yang berpotensi terjadi khususnya hidrometeorologi ini,” tukas Oroh.

”Apalagi seperti disampaikan Kepala BWS bahwa perlengkapan untuk penanganan bencana sudah siap tidak hanya di dalam kota Manado saja tetapi juga ditempatkan di seluruh wilayah lainnya di Sulut bahkan sampai ke Kepulauan Sangihe, namun demikian kita semua berdoa serta berharap cuaca akan tetap baik serta tidak terjadi hal – hal yang tidak kita inginkan bersama, ” pungkasnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (5/7/2022). Dalam RDP kali ini membahas beberapa hal terkait penanggulangan bencana di daerah Nyiur Melambai di ruang Komisi III Gedung DPRD Sulut.

Usai RDP, kepala BPBD Sulut Joy Oroh mengatakan, karena jauh untuk daerah kepulauan bantuannya terbatas. “Jadi disana daerah kepulauan untuk bantuan-bantuan terbatas karena agak jauh. Tadi kami sudah sampaikan saat RDP dengan Komisi III DPRD Sulut tetap akan kami sediakan di pengadaan tahun 2022 ini untuk bantuannya,” kata Oroh.

Terkait dengan Moronge untuk bantuan dari BPBD Provinsi Sulut yang di tanyakan tadi oleh Anggota Komisi III Dapil Nusa Utara Ibu Sherly Tjangkulung, Kepala BPBD asulut menjelaskan bahwa hal itu sudah di verifikasi oleh salah satu pejabat eselon II Kedeputian Bidang Rekonstruksi pada Dua (2) bulan lalu.

“Jadi itu ada pembangunan talut, kemudian kalau tidak salah ada jembatan dan memang itu perlu di verifikasi dengan data yang akurat oleh pusat, karena anggaran dari pusat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.

“Pelaksanaannya biasa langsung di serahkan ke Kabupaten/Kota dan itu masuk APBD Kabupaten/Kota langsung masuk ke Kas Daerah, Provinsi hanya monitor saja, nanti daerah yang akan proses lelang,” sambungnya.

Sementara, untuk daerah Minahasa Selatan (Minsel) kata Oroh, data 126 Kepala Keluarga yang terdampak musibah, sudah kami sampaikan tadi, saat ini untuk penanganan pengungsi kami tetap bersama-sama Pemda Minsel.

“Untuk pemenuhan bantuan dasar makan minum sandang pangan itu terpenuhi. Saat ini juga Pemerintah Kabupaten Minsel sedang menyiapkan tempat Hunian Sementara (Huntara) kurang lebih 120 unit tempat tinggal bagi mereka di kilo meter dua, sambil juga pemerintah Kabupaten Minsel menyiapkan untuk hunian tetap, dan itu pelaksananya lintas sektor,”tukasnya.

“Pemerintah sediakan lahan dan pembangunannya PUPR Pusat termasuk fasilitas air, jalan dan sebagainya,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN – Bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan selama sebulan belakangan, menciptakan kerugian besar bagi kabupaten/kota terdampak. Di antaranya kerugian materil dan korban jiwa.

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, ribuan rumah mengalami kerusakan, puluhan ribu warga terdampak dan tujuh orang meninggal. Ini disampaikan Joy Oroh selaku Kepala BPBD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi 3 Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (2/2/2021).

“Sejak Januari 2021, sudah beberapa kejadian bencana terjadi di daerah kita. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi ada di beberapa daerah juga. Seperti banjir di Kecamatan Tamako Sangihe, pada tanggal 4 yang merenggut satu korban jiwa. Tanggal 16 hampir semua daerah mengalami bencana hidrometeorologi. Yang terbesar terjadi di Manado dengan 6 orang meninggal,” kata Joy.

Lanjut Joy, kemudian tanggal 17, di beberapa daerah terjadi gelombang pasang. Seperti yang terjadi di pesisir Mantos dan Megamall. Ini pun terjadi di beberapa kabupaten/kota, seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Selatan. Jadi rumah-rumah di pinggir pantai itu mengalami kerusakan. Gempa 7.1 skala richter juga terjadi pada tanggal 21 pukul 20.30 WITA, di Talaud. Akibatnya 5 rumah rusak ringan dan 1 rumah sakit tehelnya retak.

Tidak berhenti di situ, tanggal 22 banjir kedua melanda Kota Manado. BPBD Sulut mengutip data BPBD Manado, ada 7.875 rumah yang terdampak. Sebanyak 7.200 rumah rusak ringan, 104 rusak sedang, dan 12 rusak berat.

“Ada kurang lebih 8.724 kepala keluarga yang terdampak dan 27.000 jumlah jiwa yang dilanda musibah ini. Sedangkan, daerah yang terbanyak mengalami dampak bencana ada di Kecamatan Paal 2, Wanea, dan Sario,” pungkas Kepala BPBD Sulut.(sisco)

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene Saat Melakukan Pertemuan Dengan BPBD Provinsi Sulut (Foto: gemparnews)

Sulut,GN- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Felly Estelita Runtuwene (FER) Jumat, (27/03/2020) menyambangi kantor Balai Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang beralamat di jalan bethesda Sario Kota Manado.

” Jangan cuma pantau di pelabuhan laut dan bandar udara saja tapi darat pun penting, karena kita ini trans solusi. Ingat, kita ini belum belum ada namanya lockdown, berarti dari perbatasan bisa masuk kendaraan trans sulawesi ke daerah kita. Nah, ini juga penting jadi terminal harus di jaga,” tukasnya. Penulis: sisco