Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut,Kamis (9/7/2020) guna melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi antar mitra kerja.

Dalam pertemuan itu, dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Sulut Fredy A Kolintama ST,M,Si di dampingi Kepala BPN Manado Gunthar WM Tutuarima S.H bersama jajaran BPN Manado.

Ketua komisi I Vonny Paat pada kesempatan itu menyampaikan hal penting terkait persoalan tanah dan sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Sulut yang perlu dituntaskan.

“Kita disini ingin menyampaikan hal hal tersebut sekaligus juga kami ingin tahu program kegiatan BPN bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tanah di daerah kita, termasuk aset-aset milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang hingga saat ini ada yang belum memiliki sertifikat, ” ucap Paat.

Disamping itu,lanjut ketua komisi satu ini, pertemuan ini sangat penting untuk menyatukan persepsi terutama kaitannya dengan sosialisasi bahkan ikut bersama sama menyelesaikan persoalan tanah di Sulut yang sangat kompleks.

“Tidak hanya permasalahan orang per orang tapi juga penting kita tuntaskan terkait aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk soal tapal batas antar kabupaten/kota, ” ujar legislator dapil Minahasa Tomohon ini.

Kakanwil BPN Sulut Fredy A Kolintama ST, M.Si saat menanggapinya mengatakan Terkait masalah aset pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurutnya sudah diutarakan langsung dihadapan legislator Sulut baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum.

“Permintaan kami, DPRD dapat membantu agar supaya proses sertifikat tanah milik Pemprov dan Kabupaten/kota bisa terlaksana dan bisa mencapai target untuk secepatnya diselesaikan,” terang putra totabuan ini.

Selain itu, pertemuan dengan komisi I DPRD Sulut sangat penting untuk saling memberi masukan terutama dukungan DPRD dalam menjalankan setiap program kerja BPN di Sulawesi Utara. Dalam pertemuan dengan komisi I ini, lanjut Kolintama, ada beberapa hal yang menjadi materi konsultasi antara lain terkait program pendaftaran tanah sistimatis lengkap yang menjadi program prioritas nasional di Sulawesi Utara.

” Beberapa hal yang ditanyakan dan dikonsultasikan oleh anggota Dewan yang kami tanggapi diantaranya KEK Bitung, tanah tanah bekas hak guna usaha bahkan tanah tanah yang di komplain oleh beberapa ahli waris termasuk pelayanan kami kepada masyarakat,” tutupnya.

Selain ketua komisi satu, juga hadir sekretaris komisi Mohammad Wongso, Fabian Kaloh,Jhon Panambunan, Ronald Sampel serta Novita Rewah.(sisco)