Ketua DPRD Sulut dan Ketua Fraksi Gerindra Kawal Insiden Pencabutan Izin Berlayar KM Barcelona

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD angkat Suara terkait pencabutan ijin pelayaran KM Barcelona.

Hal itu, dikatakannya sebelum mengakhiri rapat Paripurna pembahasan RPJMD Tahun 2025 – 2029, Jumat (08/08/2025) Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.

”Sebelum mengakhiri rapat pada hari ini, masyarakat kepulauan, 3 kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud menghadapi pergumulan karena KSOP mencabut ijin pelayaran dari Barcelona, karena ada 5 kapal berlayar,” kata ketua DPRD Sulut.

Atas insiden pencabutan ijin pelayaran kapal tersebut, kata Silangen sangat mempengaruhi masyarakat yang ada di kepulauan.

”Dan saya kira ini menjadi perhatian, dan tolong teman-teman di komisi III untuk memanggil pihak terkait,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Louis Carl Scramm juga memberikan tanggapannya perihal pencabutan ijin berlayar tersebut.

Menurut Louis, kebijakan tersebut dinilai berlebihan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut.

“Jangan bikin susah masyarakat Nusa Utara. Sebagian besar kebutuhan mereka tergantung kapal. Sekarang semua izin dibekukan, hanya karena satu kapal terbakar. Ada apa ini? Dan anehnya, hanya satu perusahaan yang terdampak,”ucap ketua fraksi Gerindra DPRD Sulut itu.

Jika memang ada kesalahan atau pelanggaran sambung Louis, seharusnya KSOP melakukan pembinaan sambil tetap mengizinkan operasional kapal berjalan, bukan menghentikan seluruh aktivitas pelayaran.

“Kalau ada kekurangan, bina sambil berjalan. Jangan korbankan masyarakat. KSOP sebaiknya segera kembalikan semua ijin yang dibekukan,” tegas Louis.

Louis  menegaskan, pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas. “Melihat kebijakan sepihak ini dapat memicu krisis distribusi logistik, layanan, hingga aktivitas ekonomi di Nusa Utara,” tandasnya. (sisco)



Henry Walukow : Fraksi Demokrat Siap Mendukung Pemerintahan YSK – Victory Tanpa Syarat

Sulut,GN – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut Henry Walukow secara kesatria menegaskan fraksi demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Sulut dan mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2024.

Sekretaris Fraksi Demokrat Henry Walukow Saat Menyampaikan Aspirasi Masyarakat. (Foto : Gemparnews)

“Yang pertama saya menyampaikan, atas nama fraksi partai Demokrat menyampaikan secara kesatria partai Demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, fraksi partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Gubernur terpilih bapak Mayjen Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH MH (Victory) tanpa syarat,” tegas Henry di sela – sela rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (7/2/2025).

Henry juga menyampaikan dua aspirasi masyarakat yang di titipkan pada pemerintahan YSK – Victory untuk dapat di perjuangkan.

“Izinkan saya menyampaikan aspirasi dalam forum ini yaitu pertama bahwa sampai saat ini teman – teman penambang rakyat belum mendapat izin dan sangat merindukan payung hukum yang jelas di provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada suara hati dari masyarakat nelayan pesisir utara pantai manado sekarang sudah tiga kali berproses reklamasi dan tiga kali telah melakukan RDP di kantor DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu rekomendasi penolakan dan ada yang menerima dengan catatan,” ujar Henry.

Henry mengusulkan agar reklamasi tersebut di berdayakan oleh BUMD mengingat harga tanah 50 tahun ke depan akan berubah.

“Reklamasi ini alangkah baiknya ketika sulawesi utara boleh memberdayakan BUMD yang melaksanakannya. Karena harga tanah 50 tahun ke depan akan naik dan sangat rugi kalau pihak swasta yang akan mengelola,” pungkas Henry. (sisco)