Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulut meninjau pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kalasey Satu.

Kunker ini dilakukan untuk memastikan progres pembangunan fasilitas ekonomi desa berjalan sesuai perencanaan.

” Pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu kini telah mencapai 100 persen. Fasilitas ini diharapkan kelak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal,” ungkap Kabid Alex Rompies.

Dalam tahap proses pengadaan ini PT Agrinas Pangan Nusantara tengah menyiapkan berbagai sarana pendukung. Fasilitas yang akan disalurkan meliputi 1 unit truk 6 ban, 1 unit pickup 4×4, 2 motor roda tiga, rak display, meja, AC, dan perlengkapan lainnya guna menunjang operasional gerai dan gudang.

Sebelumnya, Selasa 5 Mei 2026, Komisi II bersama Komisi IV DPRD Sulut Bidang Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan audiensi dengan Kementerian Koperasi RI. Rombongan tersebut terdiri dari Inggried Sondakh SE, MM selaku Ketua Komisi II dari Partai Golkar, Dhea Lumenta SE Sekretaris Komisi II dari Partai Gerindra, Ruslan Gani, S. Sos, MM dari PDIP, Seska Budiman dari Nasdem, dan Angelia Regina Wenas, S.E. dari Demokrat.

Dalam kunjungan ke Kalasey Satu, rombongan menyampaikan hasil pertemuan dengan Kementerian Koperasi RI dan PT Agrinas Pangan Nusantara kepada pengurus KDKMP dan Hukum Tua. Informasi disampaikan terkait pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan fasilitas yang menjadi bagian program penguatan koperasi desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut Inggried Sondakh menjelaskan bahwa setiap koperasi mendapatkan pagu anggaran sebesar 3 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan gerai, gudang, serta pengadaan kendaraan dan perlengkapan lainnya.

“Pembiayaan ini dicicil dan dibayarkan oleh APBN, bukan oleh KDKMP, sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026,” ujar Inggried.

Dengan dukungan APBN, koperasi diharapkan dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani beban awal investasi. Program ini juga menjadi upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DPRD dan Dinas Koperasi Sulut optimis pembangunan gerai dan gudang KDKMP Kalasey Satu akan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kolaborasi antara legislatif, pemerintah daerah, TNI, dan kementerian diharapkan menjadi model percepatan penguatan ekonomi desa di seluruh Sulawesi Utara

Hadir pula Danramil Minahasa dan Babinsa sebagai bentuk dukungan TNI dalam pengawalan program ekonomi kerakyatan di tingkat desa. (*/sisco)

​Diharapkan dengan sinergi antara DPRD, Polda, dan Pertamina, krisis dan penyelewengan solar yang merugikan masyarakat luas ini dapat segera teratasi. (*/sisco)

Sulut,GN- Komisi II DPRD Provinsi Sulaweai Utara (Sulut) menggelar hearing atau tapat dengar pendapat bersama mitra kerja Dinas Koperasi Daerah Sulut, 15 Mei 2025.

Wakil Ketua DPRD dr. Michaela Elsiana Paruntu yang juga selaku koordinator komisi II turut hadir dalam hearing tersebut.

Sementara, rapat dengar pendapat di pimpin Ketua Komisi II Inggried Sondakh di dampingi anggota komisi dan dinas koperasi daerah sulut.

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dalam rangka terkait Program dan Kegiatan Triwulan I tahun 2025.

” Kita mengudang Dinas Koperasi Daeah Sulut sebagai mitra kerja komisi II DPRD untuk mendengarkan apa saja yang menjadi program kegiatan triwulan I tahun 2025,” kata Ketua Komisi.

Dia berharap, apa yang menjadi program kerja dari Dinas Koperasi Sulut dapat di jabarkan, supaya komisi II dapat mengetahui sesuai fungsi kontrol atau pengawasan. (sisco)

Sulut,GN – Mengawali tahun 2025 DPRD Sulut melalui komisi – Komisi yang sudah terbentuk mengundang para mitra kerja SKPD Provinsi Sulut untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menjelaskan, memaparkan dan menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini.

Komisi yang melaksanakan RDP dengan mitra kerja SKPD Provinsi Sulut Senin (3/2/2025) yakni Komisi II . RDP tersebut di pimpin langsung Ketua Komisi II Inggried Sondakh,SE,MM dan dihadiri koordinator, wakil ketua, sekretaris dan anggota komisi.

Usai melaksanakan RDP, Ketua Komisi II menjelaskan kepada sejumlah awak media terkait hasil dari RDP dengan mitra kerja. Ingggried menjelaskan pada dasarnya dinas mampu menjabarkan program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun 2025 ini.

“Pada intinya sejauh ini dari enam (6) dinas yang hadir pada rapat dengar pendapat hari ini mereka mampu menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025 secara kongkrit,” kata Inggried.

Politisi partai Golkar ini menyampaikan permintaan kemitraan dengan dinas direspon dengan baik sehingga dirinya bersama anggota komisi II sebagai pembawa aspirasi masyarakat dapat dijabarkan oleh dinas selaku mitra kerja.

“Bahkan kami memintakan kemitraan yang baik dengan dinas karena kami ini adalah pembawa aspirasi dari masyarakat. Itu sepertinya direspon dengan baik dan akan kita lihat nanti kedepannya apakah itu terealisasi dengan baik,” ujar Inggried. (sisco).

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi II Inggried Sondakh menyoroti penyaluran bantuan usaha Dinas perdagangan dan perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut.

Hal itu disampaikannya ketika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II bersama Disperindag Provinsi Sulut, Senin (10/10/2022).

” Itu memang tidak menyalahi aturan, tetapi soal etikalah. Kalau memang di berikan kepada masyarakat yang ada atau mampu, kasihan kan masyarakat yang susah atau tidak mampu. Itu yang menjadi konsentrasi kita dalam RDP ini,” kata Inggried.

” Karena ini langsung menyentuh ke masyarakat, sehingga bagaimana bantuan yang akan diserahkan ke masyarakat itu, betul-betul di upayakan semaksimal mungkin dan tepat sasaran,” tandas Inggried. (sisco)