SANGIHE,GN – Saat ini Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe merasa resah karena terjadinya pemadaman listrik yang terus berulang baik siang dan malam yang tentu dapat merugikan masyarakat.

Dengan terjadinya krisis listrik ini Bupati Sangihe Michael Thungari,SE,MM langsung memberikan peringatan keras kepala manajemen PT PLN (Persero),UP3 Tahuna.

Teguran orang nomor satu di Bumi Tampungang lawo disampaikan dalam rapat koordinasi bersama perwakilan PLN UP3 Tahuna,Kamis.(19/2/2026),di ruang serbaguna kantor Bupati,yang di dampingi wakil Bupati Tendris Bulahari.

Bupati meminta kepada pihak PLN UP3 Tahuna untuk memberikan penjelasan yang konkret dan terbuka mengenai penyebab pemadaman yang terus terjadi di Sangihe.

” Saya meminta kepada PLN UP3 Tahuna untuk dapat memberikan penjelasan yang konkret,jelas dan terbuka mengapa sampai terus terjadi pemadaman listrik saat ini,”kata Bupati.

Bupati pun menanyakan apa penyebab utama sampai pemadaman listrik terus terjadi dan apa langkah konkret manajemen mengatasi krisis listrik.

” Apa penyebab utama sampai terus terjadi pemadaman listrik saat ini, dan apa langkah konkret dari manajemen PLN UP3 Tahuna untuk mengatasi krisis listrik saat ini,”tanya Bupati Thungari.

Bupati menambahkan bahwa,masyarakat saat ini tidak lagi mendengar alasan teknis,sebab mereka telah memenuhi kewajiban untuk membayar listrik dan berhak untuk memperoleh pelayanan yang maximal.

Menanggapi hal itu,Manager PLN UP3 Tahuna RM Dimas Adhi Prabowo menjelaskan kembali alasan klasik yaitu, cuaca ekstrem hujan deras dan angin kencang dan defisit daya, penyebab utama gangguan jaringan listrik total juga menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan terbaru, sistem kelistrikan di Tahuna masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 600 kW.

Namun Manajemen PLN berjanji bahwa pasokan listrik di sejumlah wilayah di Sangihe akan kembali normal pada akhir Februari.

Menutup pertemuan saat itu,Bupati mengingatkan agar PLN UP3 Tahuna benar-benar menepati komitmennya.

” Saya meminta agar pihak PLN UP3 Tahuna benar-benar menepati komitmennya,”Kata Bupati (RB).

SANGIHE,GN – Transparansi dan Keterbukaan Pengelolaan anggaran dana desa (ADD), wajib dilakukan oleh para Kapitalaung di Kabupaten Sangihe.Hal ini di tegaskan Bupati Michael Thungari,SE,MM ketika menyampaikan sambutan dalam kegiatan rapat koordinasi Pemerintahan desa SE-Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di hadiri Para Kapitalaung dan bendahara Kampung, bertempat di Papanuhung Tampungang Lawo Kamis, ( 6/11/2025 ).

” Perlu Saya Tekankan dan ingatkan agar kedepan transparansi pengelolaan ADD di setiap kampung-kampung wajib dilakukan, transparasi seperti baliho yang dikampung tentang pengelolaan dana desa wajib ada, kemudian Para MTK juga wajib mengetahui anggaran yang ada di desa,mereka mendapat informasi bagaimana kalau Kapitalaung tidak membuka anggaran kepada MTK, Para Kapitalauang harus mampu bekerja sama dengan MTK, dengan forum Pimpinan yang ada di Kecamatan,” tegas Bupati.

Bupati pun menegaskan agar memperkuat akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa.

” Perkuat akuntanbilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Kampung dan dapat bekerja sama dengan Para MTK untuk pengelolaan dana desa yang tranparan, dan terbuka,” tutup Bupati Thungari.

Dalam Rapat koordinasi Pemerintahan Desa turun dihadiri Wakil Bupati Tendris Bulahari dan Forkopimda juga selaku Pembicara dan memberikan Materi (RB).

Sulut,GN- Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I bersama BKD Sulut, Selasa (14/10/2025) Ketua komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu (BW) mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar dalam melaksanakan pengisian jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan Provinsi dilakukan secara tepat serta memperhatikan latar belakang akademik.

Hal itu di ingatkan BW terkait adanya rencana pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulut yang saat ini sebagian besar masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

“Bapak Gubernur Yulius Selvanus juga berpesan agar BKD berkerja lebih profesional lagi terutama pengisian pos-pos jabatan eselon II, III dan IV sekaligus memperhatikan latar belakang kompetensi misalnya pejabat tersebut kompetensinya di ekonomi, teknik, dan lain sebagainya,” ujar BW.

Legislator Dapil Minahasa Tomohon ini memberikan apresiasi kinerja Plt Kepala BKD Sulut Olivia Theodore yang dinilai mampu melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta memberikan dukungan teknis dan pembinaan bagi aparatur sipil negara.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BKD Sulut dibawah kepemimpinan ibu Olivia dalam kinerjanya terasa lebih baik dan maju lagi, apalagi kemarin telah melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat, dan kami komisi I meminta dan memberikan rekomendasi Plt Kaban BKD ibu Olive segera didefinitifkan,” tandasnya. (sisco/*)

SANGIHE,GN – Senin (2/9/2024), Pemerintah Kabupaten Sangihe menggelar apel bersama yang ikuti ASN dan THL bertempat di lapangan gelora Santiago Tahuna.

Apel dipimpin langsung oleh penjabat Bupati Albert Huppy Wounde,SH,MH.
Pada arahannya Wounde menegaskan dan mengingatkan kepada seluruh ASN dan THL di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sangihe agar selalu disiplin dalam bekerja.

” Saya mengingatkan kepada saudara-saudara selaku ASN dan THL untuk senantiasa menerapkan sistem kerja yang disiplin, baik disiplin jam kerja maupun dalam melaksanakan tugas kerja,” kata Wounde.

Lanjutnya, bahwa setiap perangkat kerja dan unit kerja diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan sore, namun tidak hanya sekedar mengikuti apel,ASN dan THL diwajibkan melaksanakan tugas sepanjang jam kerja yang telah ditentukan.

” Kepada perangkat daerah dan unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Saya Ingatkan untuk senangtiasa melaksanakan pelayanan publik yang prima, yang ramah dan santun serta pelayanan yang diberikan cepat,mudah dan berkualitas,” kuncinya.(ROBIN).

Sulut,GN- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara,Kamis (25/7/2024) mengingatkan seluruh Partai Politik di wilayahnya untuk tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun (mahar politik) pada proses pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dimana Partai Politik akan memberikan rekomendasi dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Hal tersebut tertuang dalam surat imbauan yang dikirimkan oleh Bawaslu Sulut kepada Partai Politik khususnya yang telah memperoleh kursi pada pemilu terakhir di DPRD Provinsi Sulut berdasarkan penetapan dari KPU Sulawesi Utara. Larangan menerima mahar politik tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang dalam Pasal 47 ayat 1-6 memuat sanksi administratif bagi Partai Politik atau oknum dalam partai politik apabila terbukti menerima mahar politik yaitu dilarang mengajukan calon di daerah yang sama pada pemilihan berikutnya, pembatalan pasangan calon, denda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Selain sanksi administratif , dapat dikenakan juga Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang pada Pasal 187B dan Pasal 187C dimana anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang menerima mahar politik dijerat dengan ancaman pidana maksimal 72 bulan serta denda 1 Milyar Rupiah sedangkan untuk Pemberi Imbalan dijerat dengan ancaman Pidana maksimal 60 bulan serta denda maksimal 1 Milyar Rupiah.

Untuk Itu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Donny Rumagit yang juga sebagai PIC (Person in Charge) Pengawasan Pencalonan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, mengimbau kepada Partai Politik untuk tidak menerima atau meminta mahar politik serta kepada Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur untuk tidak memberikan imbalan atau mahar kepada Partai Politik atau Oknum Partai Politik.

Selanjutnya Rumagit mengharapkan partisipasi aktif pengawasan oleh masyarakat apabila ditemukan indikasi atau informasi dugaan pemberian mahar politik dalam proses tahapan pencalonan untuk melaporkan kepada Bawaalu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwascam untuk selanjutnya diinvestigasi oleh Bawaslu Sulut. (sisco)

Manado,GN- Mengawali kegiatan di tahun 2024 ini, Plt Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr RD Kandou Manado, Dr dr Ivonne Elisabeth Rotty,MKes, memimpin apel perdana Rabu (03/01/ 2024) di kantor pusat RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.

Setelah liburan Natal 2023 dan memasuki tahun 2024 memulai aktifitas untuk kembali berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Dirut mengatakan bahwa pentingnya kerja sama dan dedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

“Saya memberikan apresiasi kepada civitas RSUP Kandou Manado atas pencapaian di tahun 2023 yang sangat memuaskan.Ini bukan kerja keras dari satu dua orang, tapi kita semua,” kata Dirut dalam sambutannya.

Dirut mengingatkan semua staf dan karyawan tentang Visi dan Misi RSUP Kandou Manado untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan memuaskan bagi pasien.

Di tahun 2024 ini kata Dirut, akan menjadi tahun yang lebih baik dan lebih produktif bagi RSUP Kandou Manado. ” Saya berharap semua staf dan karyawan akan terus bekerja keras dan berdedikasi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Direktur Medik, Penunjang dan Keperawatan, dr Jeheskiel Panjaitan, SH.MARS menjabarkan tiga poin penting dalam apel tersebut. ” Pertama komunikasi antar unit dalam aktivitas pelayanan di rumah sakit perlu ditingkatkan, yang kedua keramah tamahan dalam pelayanan, dan kecepatan,” ujarnya.

“Kinerja kita selalu terpantau oleh sistim, untuk itu saya harap yang masih ada keluhan tolong diperbaiki indikatornya,” tambah Panjaitan.

Turut hadir Direktur PMKP dr Yeheskiel Panjaitan,S.H, MARS. Direktur Layanan Operasional, dr Wega Sukanto,Sp BTKV, Direktur Direktur Perencanaan dan Keuangan Dr. Erwin Sondang Siagian, SSTP, MSi. (*/sisco)

Sangihe, GN- Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan mengingatkan kepada seluruh OPD, agar segera menyelesaikan semua kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Hal ini disampaikan Tamuntuan ketika memimpin apel bersama dengan seluruh ASN, P3K dan THL Kabupaten Sangihe, senin (10/7/2023), dilapangan gelora Santiago.

” Saya Ingatkan kembali kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, mohon untuk dapat melihat seluruh program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan, karena ini sudah masuk semester kedua, jadi mohon perhatian untuk semua kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan masih akan dilaksanakan lagi agar supaya segera diselesaikan administrasi dan juga kegiatannya, jadi tentunya seluruh ASN proaktif dengan kegiatan di masing-masing dinas,” kata Pj Bupati.

Lanjut Tamuntuan bahwa dengan kekurangan anggaran saat ini, agar ASN,P3K dan THL dapat mengerti dan memahami, jangan sampai ada efisiensi anggaran dan bertanya-tanya.

” Jadi semua tentunya harus mengerti dan memahami, jangan sampai nanti ada efisiensi anggaran trus semua bertanya-tanya,” tutup Rinny.(ROBIN).

Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.

“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.

Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.

“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.

“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.

Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.

di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)

Sulut,GN– Gereja dan pemerintah diajak untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan ini penting agar semua pihak terhindar dari kesalahan.

Imbauan ini diungkap Olly Dondokambey, yang saat ini sedang berstatus cuti sebagai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) ketika menghadiri ibadah di Jemaat GMIM Bukit Moria Rike Kota Manado,Minggu (4/10/2020) pagi.

“Sebagai manusia, juga sebagai institusi, kita bisa saja berbuat salah, karena sebagai manusia kita memang tidak sempurna. Karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan,” kata Olly.

Upaya mengingatkan itu, kata Olly yang hadir dalam kapasitas sebagai undangan, harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip Kristiani, yaitu kasih. Yakni dengan sabar, lemah lembut dan tidak arogan.

“Kita bersyukur karena selama ini sinergitas gereja dengan pemerintah di Sulut sudah terjaga. Ada hubungan baik yang telah terbina cukup lama. Namun tentu saja, kita tetap berharap ada masukan dari gereja,” ujar Olly.

Kalau di rumah tangga kata Olly, ada pasangan yakni istri yang selalu mengingatkan. Namun di luar keluarga, ada beragam pihak yang bisa memberikan masukan dan mengingatkan, seperti gereja.

Pada bagian lain, Olly yang didampingi Steven Kandouw itu mengingatkan jemaat untuk menjaga ketertiban, terutama menjelang ajang pemilihan kepala daerah, baik pemilihan gubernur maupun walikota Manado.

“Menjelang pilkada, bisa saja pilihan kita berbeda. Namun itu tidak masalah. Perbedaan sikap politik bukan berarti harus menjadi musuh. Perbedaan pilihan politik harus disikapi dengan dewasa, antara lain dengan tidak mudah terhasut oleh aksi yang ingin memecah-belah Sulut yang selama ini sangat rukun dan damai,” kata Olly. (sisco/*)