SANGIHE,GN – Albert Huppy Wounde,SH,MH Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadiri pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) Tim Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Rabu, (18/9/2024), bertempat di Tahuna Beach Hotel.

Pertemuan ini bertujuan untuk mensinergikan berbagai inovasi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah, dengan harapan dapat memperkuat perekonomian lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pj Bupati Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara atas dukungan yang diberikan, serta pelaksanaan acara di Tahuna Beach Hotel sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian lokal.

“Saya berterima kasih atas sinergi yang terjalin antara TPID, Forkopimda, dan Bank Indonesia, khususnya Perwakilan Sulawesi Utara, yang selalu memberikan dukungan penuh dalam pengendalian inflasi di daerah kami,” ujar Wounde.

Ia juga berharap, melalui pertemuan ini, kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia dapat terus diperkuat, termasuk dalam hal percepatan digitalisasi di wilayah Kepulauan Sangihe.

“Saat ini hampir seluruh wilayah sudah terjangkau sinyal 4G, kecuali beberapa titik yang masih blank spot. Kami terus berupaya memperluas jaringan dengan bantuan Kementerian Kominfo,” tambahnya.

Wounde menekankan pentingnya pemanfaatan digitalisasi untuk meningkatkan layanan publik dan memperkuat ekonomi melalui inovasi teknologi.

” Saya berharap, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk memperluas jangkauan digitalisasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” Harap orang nomor satu di Bumi Tampungang Lawo ini.(ROBIN)

SANGIHE,GN – Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Silangen Tamuntuan menghadiri kegiatan arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di ruang Cendrawasi JCC Jakarta Kamis, (29/09/2022).

Luhut Binsar Panjaitan Menko Kemaritiman dan investasi dalam laporannya menyampaikan sebelum arahan Presiden mengatakan ada tiga kebijakan Konvergensi Program dan akurasi Penssaran yaitu,1. Tentang penetapan wilayah prioritas Program penghapusan kemiskinan ekstrem, 2022, 2023 dan 2024.
2. Ketersediaan data Pensasaran Program penghapusan kemiskinan ekstrem yang padan dengan Dukcapil dan 3. Pedoman umum Kementerian Lembaga/Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan.

Ada Delapan Hal yang Memerlukan Arahan dan Keputusan Presiden antara lain:
1. Pemerintah Daerah agar segera menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga, belanja wajib 2%
Dana Transfer Umum, dan menyalurkan Bansos dalam rangka pengendalian inflasi.
2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian
inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan
strategis seperti beras, daging sapi, dan hortikultura (bawang dan cabai).
3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan dan menetapkan Data
P3KE sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem untuk memastikan
akurasi sasaran program.
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah beserta semua pemangku kepentingan agar
memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan afirmatif penanganan kemiskinan ekstrem,
termasuk re-alokasi anggaran.
5. Kemenkeu dan Kemendagri bersama Kemenperin, BPS, dan Pemerintah Daerah agar
menyelesaikan harmonisasi kode referensi produk barang dan jasa terhadap Klasifikasi Baku
Komoditas Indonesia pada akhir Oktober 2022.
6. LKPP agar menyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, untuk memperkuat dasar
hukum aksi afirmasi, dan diberlakukan pada 2024.
7. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar membatasi belanja impor
menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023, serta diikuti dengan pengembangan UMK dan
Koperasi serta industri dalam negeri.
8. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN agar menggunakan Kartu Kredit
Pemerintah Domestik pada Januari 2023.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengutarakan isu strategis dan penanganan krisis global yang berdampak luas bagi ekonomi dunia termasuk Indonesia, dimana tiap hari di suguhkan dengan krisis pangan global 345 juta orang di 82 negara mengalami krisis pangan, 19 700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan akut.

“Kita bersyukur Indonesia bulan Agustus lalu peroleh sertifikat swasembada pangan dari Internasional Riset Institut
dan dianggap sebagai negara dengan ketahanan pangan terbaik dibandingkan dengan negara lain, tapi jangan senang dulu karena krisis global mengakibatkan dunia penuh ketidak pastian ” tutur Presiden.

Krisis pangan, energi, finansial dimana nilai tukar uang mengalami guncangan termasuk Indonesia, penyesuaian harga BBM turut mempengaruhi ekonomi hal ini perlu di ketahui oleh semua pihak, diminta kita semua memiliki sense of crisis.

Lanjut Presiden Jokowi momok terbesar semua negara adalah inflasi kenaikan barang dan jasa, oleh sebab itu, kita harus kompak dan bersatu dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai kebawah, Kementerian dan lembaga juga
harus bersatu seperti kemarin kita menangani covid. “Kalau covid kita bisa bersama maka urusan inflasi ini kita juga harus bersama” terang Joko Widodo.

Disampaikan oleh Presiden Inflasi dari pangan, bahan makanan ini juga menjadi kontributor kenaikan inflasi hingga Agustus lalu.

Joko Widodo juga ingatkan soal inpor barang, dimana seharusnya pengelolaan keuangan dari APBN, dan APBD orientasi menyokong produk dalam negeri, memberdayakan UKM, UMKM sebab sejauh ini yang terdaftar di e katalog lebih dari 1 juta, lewat UKM/UMKM prodak dalam negeri menjadi unggulan, namun masih ada daerah nol catatan soal UKM/UMKM.

“Saya meminta para kepala daerah untuk membina mengembangkan UKM/UMKM agar berbondong-bondong masuk ke e katalog untuk menopang ekonomi lokal maupun nasional”. Tambah Presiden.

Lebih jauh Presiden mengatakan Untuk Kabupaten kota sarapan produk dalam negeri tolong di lihat termasuk sektor pariwisata sebaiknya tonjolkan wisata dalam negeri agar berdampak langsung bagi daerah maupun skala nasional.

Pun Disampaikan soal masalah kemiskinan ekstrim dimana data disetiap daerah sudah jelas serta sasarannya, kalau Pusat dan daerah bersama-sama menuju sasaran berdasarkan data by name by address maka persoalan kemiskinan dapat diyakini bisa teratasi. “Ini menjadi harapan, kekompakan dalam menangani kemiskinan” ujar Presiden Jokowi.

Sementara itu Pj Bupati Tamuntuan, ada berbagai catatan strategis yang ia dapatkan dari arahan Presiden untuk dijadikan acuan kerja di daerah.

“Yang pasti kami akan menindak lanjuti setiap arahan dari Bapak Presiden, ada catatan strategis dalam mewujudkan harapan Presiden” kata Tamuntuan.

Bupati juga menambahkan hal-hal yang disampaikan Presiden menjadi atensi khusus untuk di tuntaskan agar ada sinergitas antara Pusat dan daerah dalam mengahadapi berbagai masalah Nasonal maupun daerah.

Turut hadir seluruh Menteri,Kapolri,Kejagung,seluruh Gubernur,Bupati/Walikota se Indonesia,Pangdam,Kapolda dan para direksi BUMN di Indonesia.(ROBIN)