Momentum Natal Dan Tahun Baru, HVK Himbau Masyarakat Jaga Stabilitas Keamanan

Sulut,GN- Setiap tahun umat Nasrani di seluruh dunia merayakan Natal Yesus Kristus dan Tahun Baru. Peringatan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, mulai terasa dimana-mana. Masyarakat mulai terlihat sibuk menyambut hari besar tersebut dengan memasang ornamen Natal bahkan kebutuhan lainnya.

Terkait itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK),menyebutkan bahwa hal yang penting diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat di daerah ini adalah bagaimana menjaga dan menciptakan keamanan serta kedamaian.

” Saya kira keamanan dan kedamaian merupakan tanggung-jawan kita bersama. Bukan hanya tanggung-jawab Polri dan TNI , ” ujar HVK kepada sejumlah media, Kamis, (07/12/2022).

Lanjut, legislator DPRD Sulut dari Partai Gerindra ini, menegaskan seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya harus turut melibatkan diri sekaligus berperan aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

” Sulawesi Utara terkenal sebagai daerah yang aman dan damai. Berkat kerukunan antar umat beragama yang sudah lama terjalin, menjadikan Sulut sebagai daerah yang paling aman dan nyaman di negeri ini. Karena itu semangat ini harus dijaga dan dipertahankan ,” ungkapnya.

Selain itu, HVK mengatakan toleransi antar umat beragama di daerah ini merupakan modal yang sangat kuat, sehingga siapapun yang memiliki niat jahat untuk merusak toleransi di daerah ini sulit terwujud.

” Inilah salah satu kekuatan yang sangat ampuh yang telah dibangun oleh pendahulu kita. Makna semboyan Torang samua basudara, serta semangat toleransi yang tinggi diantara umat beragama, menjadikan Sulut sebagai daerah yang rukun dan aman di Indonesia ,” tegas HVK.

Dia menambahkan, Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 1 Januari 2023, harus dijadikan momentum untuk membangun semangat dan komitmen yang baru untuk menjadikan daerah ini makin maju dan berkembang.

” Semoga Nataru kali ini akan memberikan makna yang amat dalam bagi kita dan Sulawesi Utara umumnya, dalam memacu pembangunan, menuju Sulawesi Utara yang kian maju. Untuk itu, saya mengucapkan selamat menyambut Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru, Tuhan memberkati Sulut dan memberkati kita semua,” pungkas anggota DPRD Sulut asal daerah pemilihan Minahasa – Tomohon itu. (*/sisco)




Terima Aspirasi Warga Lansot Dan Ranowangko, HVK : Saya Akan Berjuang Dan Mengawal Aspirasi Secara Maksimal

Sulut,GN–Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon dan Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa adalah dua lokasi yang dikunjungi oleh anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Tomohon Minahasa, Herol Vresly Kaawoan (HVK) untuk menggelar Reses III masa persidangan I tahun 2022.

Berdasarkan Surat Nomor 800/set.DPRD/652/2022, maka setiap anggota DPRD. Sulut turun menggelar reses guna menyerap aspirasi warga masyarakat dari tiap dapil masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah aspirasi diterima oleh anggota Komisi I DPRD Sulut antara lain :
–Jalan Tomohon-Manado sangat rawan dan kiranya pemerintah Provinsi dan Pusat bisa menganggarkan atau membuat jalan alternatif, juga penguatan tebing dan pelebaran jalan tersebut.
– Warga berharap agar dapat mencarikan solusi pihak gereja GMIM Getsemani Lansot Sarongsong dengan pihak Developer PT Griya Bangun Lestari terkait janji pemberian Lahan buat gereja yang sampai saat ini belum di berikan, dimana seperti yang di sampaikan peserta reses oleh bapak Jemmy supit, pihak developer pernah menjanjikan akan memberikan lahan/hibah buat Gereja di kompleks perumahan.
– Petani masih mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi.
– Masyarakat yang tinggal di dalam perumahan Griya bangun lestari Kelurahan lansot kecamatan Tomohon Selatan mengeluhkan mahal / tingginya biaya pemasangan Air bersih yang terinformasi Rp 946.000
– Lahan pekuburan kelurahan Lansot terbatas dan kiranya ada solusi.

Sementara reses di Desa Ranowangko, Wakil Ketua Kadin Sulut ini juga menerima banyak aspirasi antara lain :
– Warga berharap Pemerintah Provinsi dan Pusat membuat talut pengamanan sungai ranowangko kurang lebih 450 meter.
– Meminta Kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat membuat penangkal/pemecah ombak pinggir pantai/laut kurang lebih panjangnya 1 km.
– Meminta bantuan bibit jagung buat petani dan meminta bantuan jalan pertanian yang kurang lebih panjangnya 500 meter.

Mendengar berbagai aspirasi yang disampaikan oleh waga masyarakat, HVK yang juga Ketua Asosiasi Pedagang Antar Pulau (APAP) Sulut, memastikan akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulut untuk dapat ditindak lanjuti.
“Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, saya akan berjuang dan mengawal aspirasi secara maksimal yang masuk demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Aspirasi yang masuk kata HVK, yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota akan di teruskan ke Pemerintah setempat, dalam hal ini Walikota dan Wakil walikota Tomohon serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa.

Turut hadir dalam kegiatan reses tersebut, Lurah lansot Pnt Olvie mandagi SPd, Pnt Toar pangkey ST.MT, Hukum Tua Desa Ranowangko Deitje kusoy, Ketua PPIR Provinsi Sulut Kol Purn Ruddy Linturan, tokoh Agama dan Masyarakat. (*/sisco)




Penutupan Kegiatan Sepakbola Antar Club, HVK Serahkan Hadiah Dan Uang Tunai Kepada Pemenang

Sulut,GN- Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Minahasa ke -594 tahun, Pemeritah Desa Kaima Kecamatan Remboken bersama Mahasiswa KKN Unima serta Sponsor, melaksanakan Kegiatan Lomba sepakbola antar Club.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon Harol V Kaawoan (HVK) pada acara penutupan, Minggu (20/11/2022) menyerahkan dan memberikan hadiah uang tunai kepada pemenang sepakbola antar club untuk juara satu (1), juara dua (2) dan juara tiga ( 3) serta Top Score (pencetak gol terbanyak).

HVK sapaan akrabnya menyampaikan hal penting bagi masyarakat yang hadir dalam kegiatan penutupan pertandingan sepakbola tersebut. ” Saya menegaskan kepada seluruh masyarakat, pentingnya menjaga kamtibmas di sekitar kita,” ujarnya.

” Untuk itu, saya menyampaikan selamat kepada club yang meraih juara dan marilah kita dukung terus kemajuan olahraga yang ada di Provinsi Sulawesi Utara,” pungkasnya.

Hadir dalam penutupan kegiatan tersebut, Hukum Tua Desa Kaima Arthur supit bersama jajaran, Kanit Polsek Remboken dan jajaran, Tokoh Agama dan Masyarakat sekitarnya. (*/sisco)

 




Berhasil Lobi Pemerintah Pusat 4.594 Kuota P3K, HVK Apresiasi ODSK

Sulut,GN- Pemerintah pusat melalui KemenPAN-RB menyetujui usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 4.594.

Khabar baik ini tentu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan kepada Pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)Sulut Clay June Dondokambey selaku leading sektor atas peran aktif memperjuangkan kuota P3K untuk Sulut.

Apresiasi disampaikan anggota DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) atas perjuangan dan prestasi yang sungguh luar biasa dari pemerintah Sulut.

HVK mengatakan ini benar-benar patut di apresiasi karena Pemerintah provinsi mampu melobi dan meyakinkan pemerintah pusat dalam hal kuota P3K.

” Dengan kuota sebanyak itu optimis tahun depan semua THL yang ada di pemprov Sulut akan terakomodir untuk menjadi P3K Pemprov Sulut. Dari jumlah THL yang ada, tentu tahun depan hanya sisa 1000-an lagi dan saya optimis kuota bisa disetujui oleh pemerintah pusat untuk masuk menjadi P3K,” kata HVK kepada sejumlah media, Senin (31/10/22) di ruang kerjanya.

Untuk itu, HVK mendorong agar tenaga harian lepas (THL) agar mempersiapkan diri mengikuti tes menjadi P3K.

“Harus persiapkan diri dan tentu saja tetap saling berkoordinasi dan komunikasi dengan BKD Sulut,” terang wakil ketua umum IKADIN Sulut ini.

Diketahui berdasarkan data BKD Sulut untuk formasi P3K terdiri dari tenaga teknis 622 orang, tenaga kesehatan 693 orang dan Guru 3279 orang. (*/sisco)




Serapan Anggaran Rendah, HVK Ingatkan Bapeda Sulut Maksimalkan Realisasi Anggaran

Sulut,GN- Anggota Komisi I DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menegaskan bahwa realisasi anggaran sampai bulan ini seharusnya sudah mencapai 50 persen. Hal itu, disampaikannya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda Provinsi Sulut, Senin (11/6/2022), di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.

“Realisasi anggaran sampai awal triwulan III pada 11 Juli 2022 adalah 38,13 persen. Ini masih sangat rendah. Seharusnya, di bulan seperti ini realisasi anggaran sudah bisa mencapai 50 persen lebih,” tegasnya.

Lanjut kata HVK sapaan akrabnya, bahwa tahun lalu dirinya sudah mengingatkan  realisasi anggaran ke Bappeda.

“Salah satu indikator realisasi anggaran lemah berarti kinerja itu kurang. Sebaliknya kinerja yang kurang, berarti realisasi anggaran tentu lemah. Tahun lalu saya ingat, saya sampaikan untuk itu saya mendorong di triwulan tiga bisa maksimal dalam realisasi anggaran,” ungkapnya.

Untuk di ketahui, RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulut Raski Mokodompit, didamping Wakil Ketua Komisi Braien Waworuntu dan Sekretaris Hendry Walukow. Turut hadir Anggota Komisi I Melky Pangemanan dan Hilman Idrus. (*/sisco)




Terkait Penyaluran Dana Desa Di Sulut, Komisi 1 DPRD Koordinasi Ke Dirjen Pemdes

Sulut,GN- Kunjungan kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Sulut ke Direktorat Jendral (Dirjen) pembangunan desa dan pedesaan Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI, beberapa waktu lalu, sebelum Roling AKD DPRD Sulut dilakukan.

Hal tersebut guna koordinasi terkait dengan penyaluran dana desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),

Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengatakan bahwa dalam pertemuan Komisi I ini diterima oleh koordinator fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat Andrey Ikhsan Lubis dan Winarno sebagai Sub koordinator tata kelola pemanfaatan dana desa.
Politisi Gerindra ini pun membeberkan bahwa dana desa menjadi sangat strategis dalam rangka membangkitkan ekonomi masyarakat

“Dana desa dari sumber APBN , dan yang mengatur pusat. Desa adalah obyek dan berhak melakukan kegiatan sendiri. 20 % di geser untuk kepentingan bahan pangan perpres 104 point 2. Posisi sekarang endemi, tetapi efek dari pandemi masi berasa sehingga danah 68 triliun harus di kawal,” ungkap HVK, kepada sejumlah wartawan, Jumat (17/06/22).

Lanjutnya, bahwa penguatan pangan dan nabati dijadikan potensi desa di lihat dari situasi karena desa sebagai benteng yang kuat untuk mengatasi persoalan.

“86 % wilayah indonesia adalah desa. Harus ada Sinkronisasi program baik di provinsi maupun di kabupaten. Keterlibatan OPD untuk mengembangkan desa dan mendorong OPD untuk pembangunan desa, karena OPD lebih tau tentang pertanian dan lain sebagainya. Bumdes menjadi satu Kewajiban di desa,” pungkas politisi dapil Minahasa-Tomohon ini.

Diketahui turut hadir dalam Kunker tersebut, personil komisi Jhony panambunan, Arthur kotambunan, dan Stella Runtuwene. (*/sisco)




Mendapat Undangan Kehormatan Anggota VI BPK RI, HVK : Sosok Humble, Visioner, Kreatif Dan Inspiratif

Sulut,GN- Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, Herol Vresly Kaawoan (HVK) merasa terhormat atas undangan yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI
Dr Pius Lustrilanang Sip, MSi, CFrA, CSFA.

“ Sebuah kehormatan yang besar atas undangan Pak Dr Pius Lustrilanang Sip, MSi, CFrA, CSFA, mau bersama saya melakukan diskusi ringan,” kata HVK.

HVK menjelaskan banyak hal yang dibicarakan bahkan dirinya menerima banyak masukan dan wejangan terkait banyak hal, bukan hanya menyangkut pengelolaan dan pengawasan keuangan, tapi banyak hal.

“Saya tentunya bersyukur dan berterima kasih karena boleh mendapatkan banyak ilmu dan wejangan dari beliau yang sangat berpengalaman terlebih selaku anggota BPK RI,” jelas HVK, Jumat (13/5/2022).

Lanjut kata HVK, Dia menilai Dr Pius Lustrilanang Sip, MSi, CFrA, CSFA, adalah sosok yang humble, visioner dan kreatif serta inspiratif.

HVK berharap dan mendoakan kiranya Pak Pius sapaan akrabnya selalu sehat dan diberkati dalam segala tugas dan pengabdiannya sebagai abdi negara yakni anggota VI BPK RI.

Di ketahui, Anggota Komisi VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang Sip, MSi, CFrA, CSFA, menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, terkait penyampaian laporan hasil keuangan Pemerintah Sulut tahun anggaran 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga menyampaikan catatan catatan penting untuk diseriusi dan ditindaklanjuti Pemerintah Sulut.(sisco/*)




Jadi Nara Sumber Dalam Kegiatan Sosialisasi Di Minahasa, HVK Apresiasi KPID Sulut

Sulut,GN- Wakil ketua komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK) Kamis, (28/4/2022) menjadi Narasumber Sosialisasi Migrasi Siaran dari TV analog ke TV digital yang di selenggarakan oleh KPID provinsi Sulawesi utara di ruang sidang kantor Bupati Minahasa.

Dalam sosialisasi tersebut HVK sapaan akrabnya menyampaikan perbedaan TV analog dan TV digital adalah sinyal yang di pancarkan dari kedua siaran tersebut,
TV analog hanya di batasi dengan sinyal analog, sedangkan TV digital dapat memproses sinyal digital dan analog sekaligus Keunggulan TV digital adalah hemat dan tidak membutuhkan kuota internet, siaran digital ini bukan TV berbayar sehingga tidak perlu membayar Iuran bulanan.

di samping itu, HVK menyampaikan tahapan Migrasi TV digital di provinsi sulawesi utara, tahap satu batas waktunya tgl 30 April 2022 di lima kabupaten kota yaitu Kabupaten Minahasa, kabupaten Minahasa utara, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.

“Oleh dan sebab itu, Saya mengapresiasi KPID provinsi Sulut yang sudah melaksanakan kegiatan ini, juga kami mendorong kepada bapak dan ibu perangkat daerah, Camat, hukum tua/Lurah dapat menyampai nyampaikan ini ke masyarakat di wilayah masing-masing,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut itu.

Sementara, Ketua Komisi Satu Dra Vonny J Paat, anggota komisi satu Ibu Novita rewa Spd juga jadi Nara sumber dalam kegiatan tersebut.

Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Minahasa di wakili Asisten ll Ir Wenny talumewo Msi, Kadis Kominfo Kabupaten Minahasa Agustivo Tumundo SE.Msi, Camat dan perwakilan perwakilan Hukum tua kabupaten minahasa, komisioner KPID provinsi sulut, Santo Amisan SIP, Merlin Watulangkouw SH, Meilany Rauw SE. (*/sisco)




Rapat Perdana Pansus Ranperda RIPPARPROV, Sekretaris Pansus: Tak Ada Halangan Ranperda Tuntas 5 Bulan

Sulut,GN- Rapat awal Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Sulut 2022-2025 bersama instansi terkait Senin (25/4/2022).

Sekretaris Pansus Herol V Kaawoan (foto: ist)

Herol V Kaawoan (HVK) selaku Sekretaris Pansus menjelaskan diawal rapat ini pihaknya membicarakan beberapa hal. “Ini baru rapat awal dan belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” jelas Kaawoan.

HVK sedikit menjelaskan dalam rapat tersebut, dirinya menanyakan terkait judul rancangan peraturan daerah dibahas untuk menjadi perda. “Ini baru rapat awal. Belum bahas pasal demi pasal. Kami hanya diskusi dengan instansi terkait yakni Pariwisata, Biro hukum dan tim ahli penyusun ranperda ini,” kata politisi partai Gerindra itu.

Lanjut HVK, Pansus juga usulkan pertemuan rapat selanjutnya mengundang asisten 2 Setda, Kepala Bappeda, Dinas Kebudayaan dan selaku stakeholder terkait termasuk pelaku usaha.”Selain itu, juga usulan-usulan kunker ke beberapa destinasi super prioritas di Indonesia. Karena kita tahu bersama, Likupang juga kan masuk destinasi super prioritas yang ada di Sulut. Kami pansus akan laksanakan kunker ke Kementrian-kementrian terkait. Diskusikan, koordinasikan,” tukasnya

Selain itu kata HVK, hal menarik yang mencuat dalam rapat awal tersebut, di mana salah satu tim ahli Prof Charles Kepel mengatakan bahwa ranperda tersebut sudah selaras dengan RPJMD 2021-2026. “Kemudian, Minahasa raya akan jadi kota metropolitan. Dan saya tanyakan metropolitan ini apa. Dijelaskan beliau bahwa jumlah penduduknya Minahasa raya melebihi 1 juta orang, itu bisa disebut metropolitan. Dan itu sudah tertuang di RPJMD 2021-2026,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi 1 itu juga mengatakan bahwa Ranperda tersebut selaras dengan pemerintah pusat. “Bersyukur rancangan ini ternyata di 2010 pernah dibahas tapi terhenti. Makanya kami konsen. Kalau tak ada halangan, 4 atau 5 bulan ranperda ini tuntas,” tandas HVK.

Untuk diketahui, pada rapat perdana tersebut dihadiri Kadis Pariwisata Sulut, Karo Hukum dan beberapa tim ahli. (*/sisco)




HVK Yakin Kapasitas Dan Kapabilitas Gubernur Sulut, Perbaikan Akses Jalan Rusak Di Kecamatan Remboken Dapat Terwujud

Sulut,GN- Keyakinan anggota Fraksi Nyiur Melambai DPRD Sulut, Herol V Kaawoan (HVK) terhadap kapasitas dan kapabilitas Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Di Pemerintah Pusat sangat luar biasa.

Herol V Kaawoan (foto: gemparnews)

Hal itu dikatakannya dihadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut saat rapat Paripurna DPRD Sulut Jumat, (23/4/2022).

Kepercayaan anggota DPRD Sulut ini kepada Gubernur Sulut, perhatian pemerintah terkait Danau Tondano. Dia menjelaskan bahwa Danau Tondano sebagai kawasan strategis pariwisata terletak di Kabupaten Minahasa merupakan destinasi pariwisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara.

Namun kata HVK, ada beberapa kendala termasuk akses jalan di beberapa titik di Kecamatan Tondano Selatan, Remboken, Kakas, Kakas Barat dan Eris, sangat rusak dan sempit. Dia berharap, agar pemerintah dapat menganggarkan pelebaran jalan lingkar Danau tersebut. “Melihat kapabiltas dan kapasitas seorang Gubernur Sulut Pak Olly Dondokambey di pemerintah pusat begitu luar biasa, sehingga kami yakin hal ini bisa terwujud,” ujarnya disambut tepuk tangan para undangan yang hadir.

Sebelum menyerahkan rekomendasi fraksi, seperti biasanya dilakukan anggota fraksi nyiur melambai melantunkan beberapa pantun dihadapan pimpinan sidang dan undangan yang hadir pada rapat paripurna tersebut. (sisco)