Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPRD Sulut bersama mitra kerja (Dinas Pertanian dan peternakan Sulut, Dinas Perkebunan Sulut) Selasa, (26/7/2022) Diruangan rapat komisi II berjalan dengan baik.

Rapat yang dipimpin langsung ketua komisi II DPRD Sulut Sandra Rondonuwu,STh di hadiri koordinator Komisi II Victor Mailangkay,SH MH dan anggota komisi lainnya, di hiasi berbagai usulan dan pertanyaan.

Diantaranya usulan anggota komisi II Herry Rotinsulu (Hero) terkait pengadaan bibit anggur. Menurutnya bibit anggur ini dapat di kembangkan dan di tanam di halaman rumah. ‘ Bibit Anggur ini sebenarnya sederhana saja, sebab dapat di tanam di pekarangan rumah,” kata Hero sapaan akrabnya.

Selain itu, Hero juga mengusulkan benih padi. Dia mencontohkan saat ini beras yang dikonsumsinya berasal dari Sulteng, karena berasnya tidak keras sementara beras dari Kotamobagu cukup keras. ‘ Jadi perlu di pikirkan dan mendapat solusi dan perhatian kita,” ujarnya.

Hero juga mempertanyakan terkait bibit Porang yang sempat di usulkan sampai hari ini belum ada bibit tersebut. “Padahal itu sudah kami usulkan namun sangat program bibit Porang ini sangat lamban,bayangkan bibitnya belum ada hingga saat ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Masalah kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi topik pembicaraan hangat. Pasalnya, pupuk bersubsidi yang notabene menjadi andalan untuk membantu para petani, terkesan tidak ada lagi.

Terkait hal itu, legislator Sulut yang duduk di komisi II DPRD Herry Rotinsulu (HeRo) menegaskan bahwa Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut bersama Dinas Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Sulut untuk pro aktif turun lapangan melakukan koordinasi. ” Dua dinas ini termasuk Distanak dan Disperindag Provinsi Sulut harus pro aktif. Mereka seharusnya turun lapangan mengecek dan berkoordinasi dengan penyalur pupuk,” tegas HeRo sapaan akrabnya kepada media gemparnews.com Senin,(3/5/2021) di Kantor DPRD Sulut.

Lanjutnya mengatakan jika pupuk tidak sampai ke petani maka hasil pasti tak maksimal. ” Jika dianalog kalau manusia hanya 1 kali makan sehari kan swuak, mestinya harus 3 kali makan. Begitu juga dengan tanaman harusnya diberi pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan subur,” terangnya.

Selain itu, Dia menekankan Kepala Dinas harus bijak memantau untuk mengetahui situasi yang saat ini terjadi.

” Kadis Pertanian saya kira bisa mengatasi atas berkurangnya pupuk bersubsidi dilapangan, karena itu penting dibutuhkan kerjasama lintas sektoral antara produsen, konsumen dan distributor, hal ini agar hilangnya pupuk dipasaran dapat teratasi.” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Ir Herry Rotinsulu, kembali meningatkan terkait penanganan pupuk harus di revisi dan adakan pertemuan bersama komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar permasalahan klasik yang terjadi akhir-akhir ini soal pupuk khususnya pupuk bersubsidi dapat di selesai.

“Minta teman-teman di Dinas Terkait Mekanisme Pengelolaan Pupuk, Kartu Tani dan Nelayan. Jadi, harusnya duduk bersama baik komunitas petani, distributor pupuk, dan stakeholder terkait agar masalah pupuk bersubsidi bisa tuntas,” kata Hero, sapaan akrabnya Jumat (23/4/2021) diruangan rapat paripurna DPRD ketika membahas LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2020 bersama jajaran SKPD.

Selanjutnya, Rotinsulu menyentil masalah kartu nelayan dan kartu tani, pembagian kepada masyarakat yang belum maksimal dan harus mendapat perhatian serius.

” Saya menemui kondisi ini saat turun lapangan dimana dikeluhkan oleh sekian banyak petani dan nelayan belum memiliki kartu Tani dan Kartu Nelayan karena salah satu persyaratan mendapat akses bantuan oleh kementerian. Melalui pantauan langsung di lapangan, ternyata mereka belum semua memiliki atau mendapatkan kartu nelayan. Saya pikir ini harus di perhatikan teman-teman kepala Dinas Pertanian dan Perikanan. Walaupun proses input data itu mulai dari kabupaten/kota, lebih baik diambil alih,” ungkap Rotinsulu.

Dia memberikan contoh terkait syarat untuk.mendapatkan bantuan. “Saya ambil contoh, dalam rangka mendapatkan pupuk bersubsidi dia memiliki kartu di samping ada RDKK, dia memiliki kartu tani, kalau tidak memiliki kartu tani atau kartu nelayan pasti tidak akan dilayani,” pungkasnya. (sisco)