FNM Percayakan HVK Bacakan Pemandangan Umum Fraksi Pada Rapat Paripurna DPRD Sulut

Sulut,GN- Fraksi Nyiur Melambai (FNM) kembali memberikan kepercayaan kepada Herol V Kaawoan (HVK) untuk membacakan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (03/07/2023)tadi sore.

Dalam pemandangan umum, fraksi Nyiur melambai mendorong kepada PT Jamkrida agar dapat membantu pengusaha mikro bidang pariwisata yang ada di Sulawesi Utara, terutama usaha pariwisata bahari atau selam. ” Karena selam merupakan salah satu primadona pariwisata yang ada di Sulut,” ujar HVK.

Fraksi Nyiur Melambai berharap agar PT Jamkrida bekerja secara profesional, transparansi, dan akuntabel dalam mengelola anggaran penyertaan modal dari pemerintah Sulut. “Menempatkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan,” kata HVK.

Usai membacakan pemandangan umum fraksi, HVK sapaan akrabnya juga melantunkan pantun seperti biasanya yang sudah menjadi tradisi di setiap pandangan Umum Fraksi. Berikut bunyi dua pantun yang di sampaikan oleh HVK dihadapan rapat paripurna.

Jalan jalan ke sulawesi utara
Jangan lupa membeli madu
Mau usaha lancar dan jaya nanti
Bersama PT JAMKRIDA sulut pasti semakin Maju.

Minum kopi sambil makan kurma
Di iringi musik tenangkan jiwa
Opini WTP telah sembilan kali di terima
Fraksi Nyiur Melambai Mengapresiasinya.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 dan penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Sulut sekaligus Pandangan Umum Fraksi terhadap dua Ranperda tersebut dan/atau jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi di pimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, serta jajaran eselon II dan III Pemprov Sulut dan undangan lainnya. (sisco)

Kecewa! DLHD Sulut Tidak Fokus Bahas RPPLH, HVK : Harus Dilaporkan Ke Pak Gubernur

Sulut,GN– Panitia Khusus DPRD Sulut yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merasa kecewa dengan kinerja yang di tunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Sulawesi Utara (Sulut).

Anggota DPRD Sulut Herol V Kaawoan (Foto : ist)

Pasalnya Pihak eksekutif selaku inisiator aturan tersebut dinilai tidak konsen termasuk adanya kesalahan dokumen yang dibahas.Senin (27/3/2023), di ruang rapat komisi I DPRD Sulut.

Para legislator mengkritisi kinerja pihak eksekutif, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut sebagai instansi yang menggerakkan sehingga dibahasnya ranperda tersebut.

Dalam rapat tersebut terungkap , ternyata pihak eksekutif telah melakukan konsultasi ke kementerian dan Makassar terkait materi aturan tersebut. Dalam konsultasi itu ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan.

Hanya saja, hal itu tidak diberitahukan secepatnya kepada pansus sehingga pansus sudah membahas dokumen yang salah yaitu yang belum melewati penyesuaian-penyesuaian hasil konsultasi terbaru. Sementara dari 15 pasal, pembahasan terakhir sudah berada di pasal 7.

Anggota Pansus DPRD Sulut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) menyampaikan, sangat disayangkan catatan-catatan yang sudah dikonsultasikan tidak dimasukkan ke pihak pansus. Padahal pembahasannya sudah ada di pasal 7.

HVK berpendapat, waktu sudah terbuang sementara mereka sebagai pansus harus membagi waktu dengan agenda yang padat.

“Apalagi pansus kami bukan hanya ini. Kita juga ada di pansus yang lain,” ungkapnya.

Dia mengusulkan, untuk pihak eksekutif mencermati kembali apa yang menjadi catatan saat konsultasi. Jika penyesuaian yang diberikan kementerian itu tidak menyentil pasal 1 hingga pasal 7 maka pembahasan bisa dilanjutkan kembali. Dirinya juga mengusulkan agar sebaiknya perda ini tidak dihentikan pembahasannya.

“Sebaiknya perda ini tidak dihentikan karena ini sangat penting menyangkut dengan pariwisata super prioritas yang ada di Likupang. Karena sebelumnya kita sudah ada perda pariwisata. Perda lingkungan hidup ini sangat berkaitan,”terangnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengkritisi kinerja pihak eksekutif khususnya DLH Provinsi Sulut sebagai instansi inti dari bergulirnya ranperda ini.

“Pihak eksekutif tidak fokus membahas ini dan ini harus dilaporkan ke pak Gubernur. Khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan leading sektor Ranperda ini yakni dinas lingkungan hidup berarti tidak konsen,” tandasnya. (sisco)

Bacakan Pemandangan Umum Fraksi Nyiur Melambai, HVK Suarakan Aspirasi Masyarakat Kakas Dan pengguna Jalan Tondano-Langowan

Sulut,GN- Herol V Kaawoan (HVK) Anggota DPRD Sulut dari Fraksi Nyiur Melambai Membacakan pandangan Umum Fraksi Nyiur Melambai terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda ) tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulut No 4 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi sulut dalam rapat paripurna DPRD Sulut yang digelar Jumat, (10/03/2023).

Dalam pemandangan umum Fraksi Nyiur melambai meminta Pemerintah Provinsi Sulut untuk Mengkaji atau melakukan telaah kembali terkait perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

“ Tentunya kami meminta agar SBM nya jangan di samakan dengan Pejabat Eselon 2 Pemprov Sulut, Karena Amanat UUD No 23 tahun 2014 dimana DPRD Provinsi sejajar dengan Gubernur Dan perangkat daerah/eselon 2 membantu kerja daei Gubernur dan Anggota DPRD,” ucapnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum KADIN Sulut ini menyuarakan Aspirasi dari masyarakat Kakas dan Pengguna jalan Tondano – Langowan .” Terkait SMK 1 Kakas dimana terinformasi Kepala sekolah dan Guru Guru Mis komunikasi atau kurang akur oleh sebab itu kami meminta Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan turun langsung ke lapangan Melihat/memonitor langsung Kinerja Kepala sekolah dan Guru yg ada, terlebih bantu mencarikan solusinya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Ham ini juga menyoroti Jalan Provinsi Tondano – Langowan yang melewati Tataaran, Kec Remboken, Kecamatan Kakas barat.

”Warga berharap perhatian serius Pemerintah, ada jalan yang amblas di dekat kampus/Perum Unima, dan jalan sebelum desa Leleko dan di desa Leleko Sudah lumayan rusaknya.Kiranya pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini Dinas PU Menindaklanjutinya,” tandasnya. (sisco/*)

HVK Dorong Pengurus TIDAR Sulut Berikan Kontribusi Besar Untuk Kemenangan Partai Gerindra

Sulut,GN- Penasehat Tunas Muda Indonesia Raya (TIDAR) Sulawesi Utara (Sulut) Herol V Kaawoan (HVK) mendorong pengurus TIDAR Sulut yang nantinya akan terbentuk, baik Pengurus Daerah (PD) maupun Pengurus Cabang (PC) untuk memberikan kontribusi besar dalam kemenangan partai Gerindra di Sulaweai Utara.

Hal itu dikatakannya kepada sejumlah media, Sabtu (4/3/2023) di Hotel Grand Puri Manado Usai menghadiri Acara pembukaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) II TIDAR Sulut yang di buka oleh Ketua Umum TIDAR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

“Tentu harapan saya pengurus yang nantinya akan terbentuk TIDAR Sulawesi Utara, baik itu Pengurus Daerah (PD) maupun Pengurus Cabang (PC) memberikan kontribusi besar untuk kemenangan partai Gerindra Di Sulaweai Utara,” kata HVK.

Lanjut kata politisi partai Gerindra Sulut ini mengatakan Pengurus TIDAR Sulut juga diharapkan dapat membantu para Calon Legislatif (Caleg) partai Gerindra di Sulawesi Utara. “Berharap pengurus Tidar juga dapat membantu para caleg- caleg partai Gerindra di Sulaweai Utara,” ujarnya.

Terkait gebrakan yang akan dilakukan TIDAR Sulut ke depan nanti, HVK meminta pengurus untuk dapat merangkul generasi muda masuk dalam kepengurusan TIDAR Sulut.” Saya selaku penasehat TIDAR Sulut tentunya akan mendorong pengurus TIDAR yang akan terbentuk sebentar untuk merangkul generasi muda dalam berorganisasi untuk masuk dalam kepengurusan TIDAR, baik PD dan PC di Provinsi Sulawesi Utara,” terangnya.

Diketahui, Panitia Musdalub TIDAR Sulut memberikan mandat kepada HVK sebagai penasehat TIDAR Sulawesi Utara sekaligus memberikan Arahan dan sambutan pada agenda Musdalub II TIDAR Sulut yang digelar di Hotel Grand Puri Manado. (sisco)

HVK dorong Kepala Desa Di Provinsi Sulut Kelola Dandes Sesuai Aturan

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi I membidangi Pemerintahan Hukum, Ham dan kamtibmas, 21 Februari 2023 lalu, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten minahasa utara tepatnya di Dinas Sosial/PMD dan Inspektorat.

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan terkait temuan pengelolaan Dana Desa (Dandes) di tahun 2022 lalu.

Dari hasil diskusi dengan dinas PMD dan Inspektorat terdapat beberapa desa yang bermasalah di antaranya desa paslaten, desa tanggari, desa maumbi dan desa lansa. Malahan juga sudah ada beberapa Penjabat hukum tua yang sudah di proses hukum maupun sudah jadi tersangka.

Melalui pemaparan perangkat daerah terkait temuan dalam program dana desa seperti usaha Simpan pinjam, penyelenggaraan desa digital dan lain-lain.

Terkait persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) angkat bicara. HVK sapaan akrab, mendorong para hukum tua, Sangadi dan kepala desa di Sulut mengelola dana desa sesuai aturan. “Oleh sebab itu, saya mendorong kepada Hukum tua, Sangadi, Kepala desa yang ada di Provinsi Sulut
dalam mengelola dana desa harus sesuai aturan dengan baik. Jangan sampai ada lagi yang berurusan dengan Aparat penegak Hukum.Ingat Keluarga menunggu di rumah, nama baik lebih berharga dari Emas dan perak,” kata HVK

Di ketahui, Kunjungan kerja Komisi I di terima oleh Kadis Sosial & Pemberdayaan Masyarakat desa Arnolus Wolajan SSTP, MM dan Kepala Badan Inspektorat Minut Stephen Tuwaidan S.Sos, M.Si beserta jajarannya.

Sementara tim yang melaksanakan kunjungan kerja diantaranya Herol Vresly Kaawoan, Fabian Kaloh dan staf pendamping.(sisco/*)

RDP Komisi I Bersama Diskominfo Sulut, Herol V Kaawoan Pertanyakan Anggaran Tahapan Seleksi KIP

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama mitra kerjanya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Daerah Sulut Senin (5/9/22) siang, dilaksanakan di ruang rapat komisi I.

Anggota komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (foto: Gemparnews)

Ketua Komisi I Raski A Mokodompit memimpin jalannya rapat tersebut. Ketua komisi I di sampingi Sekretaris Hendry Walukow serta anggota Melky J Pangemanan dan Herol V Kaawoan, Sementara yang hadir Kepala Bidang (Kabid) Kominfo Christian Iroth SSTP mewakili Kepala Dinas Kominfo yang sedang melaksanakan pendidikan.

Dalam RDP tersebut Komisi I yang membidangi langsung Pemerintahan, Hukum dan HAM tersebut membahas tentang persiapan seleksi penerimaan calon Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP).

Ketua Komisi I Raski A Mokodompit mempertanyakan terkait seleksi pendaftaran calon Komisioner KIP tidak melakukan koordinasi bersama DPRD Sulut.

Christian Iroth menjelaskan, jika pihaknya dalam seleksi anggota KIP ini adalah sebagai Kepala Sekretariat, sementara semua agenda tahapan diputuskan oleh tim seleksi (Timsel).

“Kami memohon maaf jika belum ada koordinasi antara tim seleksi bersama DPRD Sulut, khususnya Komisi I,” ungkap Iroth.

Iroth juga menjelaskan setelah menerima SK dari gubernur, Timsel telah memutuskan dalam rapat bahwa jadwal pendaftaran KIP dimulai tanggal 1-14 September 2022 mendatang

Anggota Komisi I Herol V Kaawoan pada kesempatan itu mempertanyakan terkait anggaran untuk pelaksanaan tahapan seleksi ataupun setelah seleksi.

“Kami mendukung seleksi KIP Sulut untuk angka gaji dari honorer nanti untuk KIP yang sudah terpilih nanti bagaimana skemanya. Karena kita tahu bersama kondisi keuangan daerah kita banyak di rasionalisasi atau di refocusing,” kata Kaawoan.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Cristian Ortoh menjelaskan anggaran Komisioner sudah di tata dan melekat di Diskominfo. (*/sisco)

Pansus Ripparprov Sambangi Pemkot Manado, HVK : Kami Mendorong Pariwisata Kota Manado Penyanggah Destinasi Prioritas KEK Likupang

Sulut,GN- Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi (Ripparprov) Sulut 2022-2026, memasuki tahap akhir pembahasan, melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Manado Kamis (18/8/2022).

Herol V Kaawoan selaku Sekretaris Pansus Ripparprov Sulut berharap Ranperda ini dapat diparipurnakan sebelum HUT Provinsi Sulut tahun 2022. “Sudah di ujung, mudah-mudahan diparipurnakan sebelum HUT Provinsi,” kata Kaawoan pada pertemuan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Manado kawasan Megamas.

Lanjut HVK sapaan akrab Herol V Kaawoan mengatakan Kota Manado adalah penyanggah destinasi kawasan super prioritas yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. “Kami mendorong pariwisata di Kota Manado karena pariwisata sumber devisa kedua terbesar di Indonesia,” ujar HVK.

Rapat bersama pemerintah provinsi dan Pemkot Manado ini, dipimpin Ketua Pansus Ripparprov Sulut, Ir Julius Jems Tuuk, didampingi Herry Rotinsulu dan Herol Kaawoan.

Hadir dalam rapat ini, Kadis Pariwisata Sulut Henry Kaitjily, Asisten II Setdakot Manado Atto Bulo, Kadis Pariwisata Manado Easther Mamangkey, tim penyusun Winda Mingkid dan Charles Kepel, dan sejumlah pejabat dinas pariwisata Pemprov Sulut dan Pemkot Manado. (sisco/*)

Komisi 1 Gelar RDP Bersama Mitra Kerja

Sulut,GN- Rapat internal komisi 1 DPRD Provinsi sulut yang di laksanakan ( 4 Januari 2022 mengagendakan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja perangkat daerah.

Kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Senin (17/01/2022) bersama mitra kerja, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mengatakan tujuan pelaksanaan RDP ini adalah pertama melihat kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah tertata dalam dokumen anggaran thn 2022, kedua meminimalisir potensi potensi yang bisa memberikan dampak kekurang maksimalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, ketiga tentunya sebagai mitra kerja Menselaraskan rencana kegiatan komisi 1 bersama mitra kerja perangkat daerah dan keempat mendorong perangkat daerah memaksimalkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran.

“Oleh dan sebab itu dalam rangkaian RDP kemarin ada beberapa masukan yang kami sampaikan ke perangkat daerah antara lain soal dana hiba yang di berikan ke organisasi kemasyarakatan agar dapat di peruntukan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandas HVK sapaan akrabnya. (*/sisco)

HUT Ke 57 Tahun, Herol V Kaawoan : Pemerintah Sulut Berada Dalam Kondisi Kepemerintahan Sempurna

Sulut,GN- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-57 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis, (23/9/2021) di tengah situasi dan kondisi pandemi covid-19 tetap dirayakan dengan kesederhanaan dan di banjiri dengan ucapan syukur dari berbagai elemen.

Wakil ketua komisi 1 DPRD Sulut, Herol V Kaawoan juga ikut menyampaikan syukur atas hari ulang tahun provinsi Sulut ke-57 tahun. “Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha kuasa di mana pada hari ini Kamis, 23 september tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara berhari ulang tahun ke – 57,” ucapnya kepada media gemparnews.com melalui aplikasi WhatsApp.

Perjalanan waktu 57 tahun menurut Kaawoan adalah proses kehidupan yang masuk dalam tahapan kedewasaan dan matang artinya pemerintah sulawesi utara berada dalam kondisi kepemerintahan yang sempurna. Tidak bisa pulah di pungkiri keadaan pandemi covid – 19 merubah proses kepemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Namun sebagai wakil rakyat, Kaawoan mengajak masyarakat Sulawesi Utara tetap optimis berjuang bersama pemerintah, tetap setia kepada bangsa dan negara.

“Seperti tema hari ulang tahun Provinsi Sulawesi utara Sulut Maju dan Sejahtera bukan hanya sekedar slogan atau kalimat semata tapi bisa menjadi embrio pertumbuhan ekonomi yang baik untuk provinsi sulut dan pengembangan potensi pariwisata untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sulut. Dirgahayu Provinsi Sulawesi Utara
Ke – 57 tahun. Moto tompiaan Moto tabian bo moto tanoban, Maesa esaan masawa sawangan matombol tombolan, Somahe kai kehage, Sang siote sang pate pate, Pakatiti tuhema pakanandu mengena Boleng balang sengkahindo, Pakatuan wo Pakalawiren,Merdeka,” ujar Wakil ketua DPD Gerindra sulut ini. (sisco)

Kunker Komisi I DPRD Sulut Ke Bolsel, HVK Dorong Desa Di Sulut Jadi Mandiri

Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) komisi 1 DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Jumat (26/3/2021) di dampingi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulut Mutu B Mokoginta. Dalam kunjungan tersebut Komisi I DPRD Sulut di terima langsung kepala Dinas PMD kabupaten bolsel Eka Frie H Van Gobel SStp dan jajarannya.Tujuan kunjungan kerja Komisi I itu, guna Koordinasi terkait Realisasi dari kementerian Desa yang dialokasikan untuk Kabupaten Bolsel sebanyak 81 Desa Sebesar 70 Miliar lebih.

Kunjungan Komisi I DPRD Sulut Ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (foto : gemparnews)

Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolsel dalam pemaparannya mengatakan bahwa Kabupaten Bolsel di minta oleh Kementerian Desa menjadi Pilot Project dalam penanggulangan Kemiskinan. ” Salah satu srateginya dengan memaksimalkan dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat desa dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kadis.

Hasil pemantauan langsung komisi 1 pada umumnya Realisasi dana desa di Kabupaten bolsel sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, komisi 1 DPRD Provinsi sulut, terus mengawal bantuan dana desa yang ada di provinsi Sulut agar penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sulut Herol V Kaawoan (HVK) mendorong desa yang ada di Sulawesi utara jadi mandiri. ” Saya mendorong desa yang ada di Sulut untuk membuat Badan usaha milik Desa (Bumdes), supaya kelak desa tersebut dapat memberi income Untuk kesejahteraan bersama dan membantu pemerintah atau negara mencapi target Indonesia bebas dari negara miskin sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wakil Ketua Umum KADIN Sulut dan juga Wakil Bendahara DPD Gerindra Sulut ini. (sisco)