Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahasan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025_2029 Henry Walukow menegaskan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan reward dari sisi anggaran kepada instansi yang menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberian reward dari sisi anggaran ini menurut Henry merupakan bagian dari instansi tersebut untuk membackup Visi dan Misi Gubernur.

“Kita harus fair instansi yang terkait dengan pendapatan daerah harus diberikan reward dari sisi penganggaran. Masa hanya di suruh mencari tidak dikasih anggaran. Saya berkunjung ke dinas pertambangan secara pribadi, ini pak kadis tidak berpesan kepada saya. Mata saya sendiri melihat untuk maintenence ruangan saja tidak ada anggaran bahkan anggaran untuk pengecatan juga tidak ada,” kata Henry, Jumat (01/08/2025) diruangan sidang paripurna.

“Bagaimana mau beck up visi dan misi pak gubernur kalau tidak ada anggaran,” tambah Henry. (sisco)

Sulut, GN- Ketua Pansus RTRW Henry Walukow mengatakan khusus pembahasan Ranperda hari ini, pansus bersama – sama dengan beberapa mitra kerja eksekutif dan instansi vertikal mendapat wawasan.

Lanjut kata Henry, pada pembahasan berikut, pembahasan masuk pada pola ruang dengan menghadirkan beberapa kabupaten/kota yang ada.

“Ini untuk menjawab persoalan -persoalan zona dan perbatasan yang ada di beberapa kabupaten dan kota,” kata Henry Senin (7/7/2025) usai melakukan pembahasan.

Henry menegaskan target pembahasan ranperda RTRW di perkirakan selesai satu bulan ke depan.

“Jadi target pembahasan berjalan on the track sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah – mudahan dalam satu bulan ke depan kita bisa menyelesaikan agenda ini,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Setelah mengikuti jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW oleh Panitia Khusus bersama SKPD Provinsi Sulut dan Instansi Vertikal, Senin (7/7/2025) di ruangan rapat paripurna, maka terungkap ada delapan (8) desa di Sulawesi Utara (Sulut) yang belum teraliri listrik.

Hal itu, di katakan oleh Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow,SE kepada sejumlah media, usai pembahasan ranperda RTRW. Menurut Walukow delapan desa ini belum menikmati aliran listrik. Sehingga kata Walukow lewat pembahasan seperti ini, dapat menjawab kesenjangan dan menjawab kebutuhan dasar warga masyarakat.

” Nah, yang kami maksudkan bahwa lewat pembahasan Ranperda ini bisa menjawab apa yang menjadi kesenjangan dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)

Sulut,GN- Maraknya mafia tanah yang terjadi di bumi nyiur melambai, Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota.

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan diruangan serbaguna lantai 3 kantor DPRD Sulut.Selasa (20/05/2025).

Anggota Komisi I DPDR Sulut Hendry Walukow, SE menegaskan dengan banyaknya aspirasi yang masuk terkait berbagai permasalahan tanah di Sulut sehingga hal ini harus mendapat respons dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Di Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,” tegas Henry.

Lanjut Henry mengatakan untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihaknya perlu kerjasama dengan pihak BPN Sulut.

“Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi, sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka mengantisipasi persoalan tanah di Sulut.” ujar Henry.

“Untuk memberantas para mafia tanah, kami butuh dukungan data dan informasi dari BPN. Semoga pertemuan ini menjadi langka awal kita bekerja sama terkait permasalahan memberantas para mafia tanah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut Henry Walukow secara kesatria menegaskan fraksi demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Sulut dan mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2024.

“Yang pertama saya menyampaikan, atas nama fraksi partai Demokrat menyampaikan secara kesatria partai Demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, fraksi partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Gubernur terpilih bapak Mayjen Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH MH (Victory) tanpa syarat,” tegas Henry di sela – sela rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (7/2/2025).

Henry juga menyampaikan dua aspirasi masyarakat yang di titipkan pada pemerintahan YSK – Victory untuk dapat di perjuangkan.

“Izinkan saya menyampaikan aspirasi dalam forum ini yaitu pertama bahwa sampai saat ini teman – teman penambang rakyat belum mendapat izin dan sangat merindukan payung hukum yang jelas di provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada suara hati dari masyarakat nelayan pesisir utara pantai manado sekarang sudah tiga kali berproses reklamasi dan tiga kali telah melakukan RDP di kantor DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu rekomendasi penolakan dan ada yang menerima dengan catatan,” ujar Henry.

Henry mengusulkan agar reklamasi tersebut di berdayakan oleh BUMD mengingat harga tanah 50 tahun ke depan akan berubah.

“Reklamasi ini alangkah baiknya ketika sulawesi utara boleh memberdayakan BUMD yang melaksanakannya. Karena harga tanah 50 tahun ke depan akan naik dan sangat rugi kalau pihak swasta yang akan mengelola,” pungkas Henry. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengkritisi fungsi Comand Center yang berada di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Menurut HVK, Comand center belum layak disebut Comand center. Pasalnya selama ini kata HVK, Comand center hanya digunakan untuk rapat zoom metting dan rapat biasa.

“Menurut saya ini kritik membangun ya. Comand center belum layak di sebut Comand center. Kenapa belum layak?Karena disitu setahu saya hanya digunakan untuk rapat – rapat, zoom metting dan rapat biasa,” ungkap HVK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo Sulut Senin (5/8/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.

HVK menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan hal itu (Comand center red) pada rapat sebelumnya kepada kepala dinas dan jajarannya.

“Pada rapat sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pak kadis dan jajaran tapi mungkin kinerjanya belum optimal,” ujarnya.

HVK memberikan contoh terkait fungsi dari Comand center dalam menyampaikan berita dan informasi yang cepat apabila terjadi hal yang genting di Sulut. Justru selama ini kata HVK Comand center belum berfungsi dengan baik.

“Comand center itu memberitakan dengan cepat. Misalnya ada bencana alam gunung ruang di Sitaro, atau tanah longsor di Kota Kotamobagu Bolmong dan Bitung. Comand center itu yang menyebarluaskan berita. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum berjalan dan kita harus sampaikan hal ini supaya kedepan Kasub, Kabid dapat membantu Kepala Dinas,” kata HVK.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD bersama Diskominfo Sulut di pimpin Sekretaris Komisi I Hendry Walukow. Sementara dari Diskominfo Sulut di hadir oleh Kepala Dinas Steven Liow bersama jajaran. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow menjelaskan terkait hearing bersama mitra kerja sekretariat DPRD Sulut, Senin (26/2/2024) tadi siang.

Henry menjelaskan komisi I mengevaluasi sekaligus menanyakan program – program sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024.

“Tadi kami mengevaluasi sekaligus menanyakan progres sekretariat DPRD Sulut di sepanjang tahun 2024. Artinya kesiapan-kesiapan dan program-programnya, kemudian persoalan persoalan yang di hadapi,” jelas Henry.

“Karena hari ini terjadwal sekretariat DPRD, kami juga menanyakan menyangkut kegiatan-kegiatan DPRD itu sendiri. Seperti reses, kesiapan bimtek dan lain sebagainya dan menyangkut evaluasi program sekretariat DPRD sebagai mitra kerja komisi I,” ucapnya.

Menurut Henry, hasil evaluasi sekretariat DPRD Sulut masih normatif saja, hanya ada beberapa masukan terkait pelayanan.

“Untuk sekarang masih normatif saja dan tadi kami juga mendapatkan masukan – masukan terkait pelayanan kepada anggota DPRD, baik pelayanan secara administrasi maupun pelayanan – pelayanan dalam rangka menunjang kinerja daripada DPRD itu sendiri,” terang Henry.. (sisco)

“ PMD misalnya ada bantuan kepada kelompok-kelompok yang nilanya ratusan juta, itu dipangkas dan dirasionalisasi. Kami takutkan APBD tahun 2023 juga dipangkas. Demikian juga di Biro Hukum terkait Perda Bantuan Bagi Masyarakat Miskin yang Perda-nya sudah satu tahun lebih kami sosialisasikan ternyata dananya sangat minim, yang kami khawatirkan tahun depan kami juga Sosper (Sosialisasi Peraturan Daerah) justru dananya tidak tertata,” kata Walukow.