Sulut,GN- Pansus RTRW dan pihak eksekutif Pemprov Sulut kembali melaksanakan rapat pembahasan, terkait peta ketentuan khusus wilayah pertambangan di Sulawesi Utara.

Namun pada rapat kali ini antara pansus RTRW dan eksekutif tak menemui titik temu. Pasalnya, peta yang disodorkan pihak eksekutif itu, semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan.

Tentunya ini menuai kritik anggota pansus. Jika merujuk dari peta itu, tak akan ada lagi wilayah pertanian dan perkebunan, sebab sudah diganti dengan wilayah pertambangan.

“Jangan sampai suatu hari nanti tiba-tiba ada perusahaan asing mengklaim rumah kita, kebun kita sebagai wilayah tambang,” kata Sekretaris Pansus RTRW Cindy Wurangian, Selasa (19/8/2025) saat pembahasan.

Lanjut Cindy meminta pansus untuk menolak peta tersebut karena mengancam keberadaan wilayah pertanian sebagai wilayah pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pansus Henry Walukow juga meminta Dinas ESDM untuk mengubah peta tersebut.

“Kami minta agar peta ini bisa direvisi lagi. Tolong pihak ESDM tak usah berkeras. Revisi saja peta ini,” ujar Henry.

Kadis ESDM Provinsi Sulut Fransiskus Maindoka tetap bersikukuh tak akan mengubah peta tersebut. “Petanya memang sudah seperti ini,” tukasnya.

Dengan tidak adanya titik temu ini, pembahasan terkait peta itu dipending.

“Kita pending dulu pembahasan soal peta ini. Lanjut saja di pembahasan pasal lain,” tambah Henry.

Dalam peta itu, diketahui semua wilayah Sulawesi Utara masuk wilayah pertambangan, kecuali Kota Manado, pesisir pantai kota Manado, kaki Gunung Lokon dan kaki Gunung Dua Saudara. (sisco)

Sulut,GN- Dalam.pembahasan lanjutan Panitia Khusus (Pansus) pembahas RT RW Sulut Tahun 2025-2044 Rabu, (13/08/2025) menghadirkan Pemerintah Kabupaten /Kota.

Kehadiran mereka untuk melakukan sinkronisasi struktur dan pola ruang bersama sembilan (9) Kabupaten/kota yakni Manado, Bitung, Minsel, Bolmong, Boltim, Bolsel , Minut, Minahasa dan Sitaro.

Ketua Pansus Henry Walukow didampingi Wakil Ketua Cindy Wurangian dan Sekretaris, Berty Kapojos menjelaskan sinkronisasi tersebut dilakukan mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari masing masing Kabupaten/Kota terhadap struktur dan pola ruang untuk selanjutnya dimasukan pada rencana induk RTRW.

”Program yang tidak terakomodir akan dimasukkan dalam indikasi Program. Sementara yang mencakup semua tapal batas dan sudah tidak bermasalah,” ujar Henry usai rapat pansus.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Pansus RTRW Priscilla Cindy Wurangian mengatakan rapat pembahasan lanjutan pada besok hari akan hadir enam (6) Kabupaten/Kota. Mereka akan diundang dalam pembahasan yakni Tomohon, Mitra, Bolmut, Kotamobagu, Sangihe dan Talaud.

“Besok hari akan diberikan ruang bagi Kabupaten dan Kota untuk memaparkan Struktur dan Pola Ruang masing masing supaya didapatkan kesesuaian.Kalau pun tidak hadir mereka dianggap menerima,” jelas Cindy

Untuk diketahui rapat lanjutan pembahasan bersama Kabupaten/Kota akan dilaksanakan besok Kamis (14/8/2025) sekira pukul 10 pagi. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus Pembahasan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025_2029 Henry Walukow menegaskan kepada Pemerintah Provinsi untuk memberikan reward dari sisi anggaran kepada instansi yang menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemberian reward dari sisi anggaran ini menurut Henry merupakan bagian dari instansi tersebut untuk membackup Visi dan Misi Gubernur.

“Kita harus fair instansi yang terkait dengan pendapatan daerah harus diberikan reward dari sisi penganggaran. Masa hanya di suruh mencari tidak dikasih anggaran. Saya berkunjung ke dinas pertambangan secara pribadi, ini pak kadis tidak berpesan kepada saya. Mata saya sendiri melihat untuk maintenence ruangan saja tidak ada anggaran bahkan anggaran untuk pengecatan juga tidak ada,” kata Henry, Jumat (01/08/2025) diruangan sidang paripurna.

“Bagaimana mau beck up visi dan misi pak gubernur kalau tidak ada anggaran,” tambah Henry. (sisco)

Sulut, GN- Ketua Pansus RTRW Henry Walukow mengatakan khusus pembahasan Ranperda hari ini, pansus bersama – sama dengan beberapa mitra kerja eksekutif dan instansi vertikal mendapat wawasan.

Lanjut kata Henry, pada pembahasan berikut, pembahasan masuk pada pola ruang dengan menghadirkan beberapa kabupaten/kota yang ada.

“Ini untuk menjawab persoalan -persoalan zona dan perbatasan yang ada di beberapa kabupaten dan kota,” kata Henry Senin (7/7/2025) usai melakukan pembahasan.

Henry menegaskan target pembahasan ranperda RTRW di perkirakan selesai satu bulan ke depan.

“Jadi target pembahasan berjalan on the track sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah – mudahan dalam satu bulan ke depan kita bisa menyelesaikan agenda ini,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Setelah mengikuti jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW oleh Panitia Khusus bersama SKPD Provinsi Sulut dan Instansi Vertikal, Senin (7/7/2025) di ruangan rapat paripurna, maka terungkap ada delapan (8) desa di Sulawesi Utara (Sulut) yang belum teraliri listrik.

Hal itu, di katakan oleh Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow,SE kepada sejumlah media, usai pembahasan ranperda RTRW. Menurut Walukow delapan desa ini belum menikmati aliran listrik. Sehingga kata Walukow lewat pembahasan seperti ini, dapat menjawab kesenjangan dan menjawab kebutuhan dasar warga masyarakat.

” Nah, yang kami maksudkan bahwa lewat pembahasan Ranperda ini bisa menjawab apa yang menjadi kesenjangan dan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)

Sulut,GN- Maraknya mafia tanah yang terjadi di bumi nyiur melambai, Komisi I DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dan Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota.

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan diruangan serbaguna lantai 3 kantor DPRD Sulut.Selasa (20/05/2025).

Anggota Komisi I DPDR Sulut Hendry Walukow, SE menegaskan dengan banyaknya aspirasi yang masuk terkait berbagai permasalahan tanah di Sulut sehingga hal ini harus mendapat respons dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Di Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,” tegas Henry.

Lanjut Henry mengatakan untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihaknya perlu kerjasama dengan pihak BPN Sulut.

“Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi, sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka mengantisipasi persoalan tanah di Sulut.” ujar Henry.

“Untuk memberantas para mafia tanah, kami butuh dukungan data dan informasi dari BPN. Semoga pertemuan ini menjadi langka awal kita bekerja sama terkait permasalahan memberantas para mafia tanah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut Henry Walukow secara kesatria menegaskan fraksi demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Sulut dan mendukung pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2024.

“Yang pertama saya menyampaikan, atas nama fraksi partai Demokrat menyampaikan secara kesatria partai Demokrat menerima hasil pemilihan kepala daerah dari KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, fraksi partai Demokrat siap mendukung pemerintahan Gubernur terpilih bapak Mayjen Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH MH (Victory) tanpa syarat,” tegas Henry di sela – sela rapat paripurna DPRD Sulut, Jumat (7/2/2025).

Henry juga menyampaikan dua aspirasi masyarakat yang di titipkan pada pemerintahan YSK – Victory untuk dapat di perjuangkan.

“Izinkan saya menyampaikan aspirasi dalam forum ini yaitu pertama bahwa sampai saat ini teman – teman penambang rakyat belum mendapat izin dan sangat merindukan payung hukum yang jelas di provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada suara hati dari masyarakat nelayan pesisir utara pantai manado sekarang sudah tiga kali berproses reklamasi dan tiga kali telah melakukan RDP di kantor DPRD menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu rekomendasi penolakan dan ada yang menerima dengan catatan,” ujar Henry.

Henry mengusulkan agar reklamasi tersebut di berdayakan oleh BUMD mengingat harga tanah 50 tahun ke depan akan berubah.

“Reklamasi ini alangkah baiknya ketika sulawesi utara boleh memberdayakan BUMD yang melaksanakannya. Karena harga tanah 50 tahun ke depan akan naik dan sangat rugi kalau pihak swasta yang akan mengelola,” pungkas Henry. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Herol Vresly Kaawoan (HVK) mengkritisi fungsi Comand Center yang berada di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. Menurut HVK, Comand center belum layak disebut Comand center. Pasalnya selama ini kata HVK, Comand center hanya digunakan untuk rapat zoom metting dan rapat biasa.

“Menurut saya ini kritik membangun ya. Comand center belum layak di sebut Comand center. Kenapa belum layak?Karena disitu setahu saya hanya digunakan untuk rapat – rapat, zoom metting dan rapat biasa,” ungkap HVK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Diskominfo Sulut Senin (5/8/2024) di ruangan komisi I DPRD Sulut.

HVK menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan hal itu (Comand center red) pada rapat sebelumnya kepada kepala dinas dan jajarannya.

“Pada rapat sebelumnya saya sudah sampaikan kepada pak kadis dan jajaran tapi mungkin kinerjanya belum optimal,” ujarnya.

HVK memberikan contoh terkait fungsi dari Comand center dalam menyampaikan berita dan informasi yang cepat apabila terjadi hal yang genting di Sulut. Justru selama ini kata HVK Comand center belum berfungsi dengan baik.

“Comand center itu memberitakan dengan cepat. Misalnya ada bencana alam gunung ruang di Sitaro, atau tanah longsor di Kota Kotamobagu Bolmong dan Bitung. Comand center itu yang menyebarluaskan berita. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum berjalan dan kita harus sampaikan hal ini supaya kedepan Kasub, Kabid dapat membantu Kepala Dinas,” kata HVK.

Diketahui Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD bersama Diskominfo Sulut di pimpin Sekretaris Komisi I Hendry Walukow. Sementara dari Diskominfo Sulut di hadir oleh Kepala Dinas Steven Liow bersama jajaran. (sisco)