Manado,GN- Usai memantau jalannya vaksinasi massal covid-19 bagi tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan dari semua lintas sektor, kepada sejumlah awak media plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) Kemenkes RI Dr dr Maxi Rein Rondonuwu DHSM MARS menjelaskan sasaran vaksinasi massal selanjutnya adalah pedagang pasar,para guru dan dosen.

 

” Kami sudah menyampaikan kepada ibu rektor Unsrat Manado sasaran vaksinasi berikutnya para guru, dosen dan disamping pedagang pasar. Dan bersedia di dilaksanakan di Auditorium Unsrat Manado,” jelas plt Dirjen Jumat (05/02/2021).

Untuk pedagang pasar, lanjut Dirjen mengatakan pihaknya akan melakukan secara mobile. ” Kita akan lakukan secara mobile bersama Dirut RSUP Prof Dr RD Kandou Manado dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut saling berkoordinasi untuk turun lapangan langsung ke pasar melakukan vaksinasi covid-19,” pungkas Dirjen di dampingi Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD.(sisco)

Sulut,GN- Ratusan Guru Honorer yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sulut, pada Senin, (27/7/2020) siang “mengadu” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib Para guru honorer,yang belum di angkat menjadi Pegawai negeri Sipil(PNS).

Pada kesempatan itu, perwakilan guru honorer di terima Ketua Komisi 1V, Braien Waworuntu bersama Sejumlah anggota di antaranya Melky Jacky Pangemanan, Richard Sualang dan Johny Panambunan di ruangan rapat Komisi 1V.

Dengan lantang perwakilan para guru honorer ini mempertanyakan dan mengeluhkan akan nasib mereka yang belum di perhatikan Pemerintah.

” Saya mewakili teman-teman sesama guru honorer memintakan kepada wakil rakyat yang duduk di Komisi 1V DPRD Sulut, dapat memperjuangkan akan nasib guru honorer, pasalnya berdasarkan hasil pertemuan rakornas di jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa guru-guru honorer yang usia di atas 35 tahun diangkat menjadi ASN tanpa mengikuti test, ternyata sampai sekarang ini belum di Kabulkan Pemerintah,” ungkap salah seorang guru.

Menjawab aspirasi tersebut, Melky Jacky Pangemanan mengapresiasi para guru honorer yang datang menyampaikan aspirasinya. “Kami memberi apresiasi yang besar kepada para guru honorer, karna di pundak mereka masa depan bangasa Indonesia di pertaruhkan,” ujarnya.
MJP berjanji akan memperjuangkan dan mendorong pemerintah daerah maupun Pusat terkait keluhan para guru honorer ini. ” Memang sesuai regulasi mereka sudah tak bisa di angkat, karena faktor usia, sebagaimana hasil rakornas mereka untuk dapat mengangkat guru honorer dan tenaga kependidikan agar bisa menjadi Pegawai negeri sipil(PNS), tanpa test, ini menjadi perjuangan kami untuk memperjuangkan nasib akan guru honorer, ” terangnya.

Hal senada di ungkapkan anggota komisi lainnya Richard Sualang. Dikatakannya hal ini perlu duduk bersama Pemerintah untuk menyelesaikan segala keluhan para guru honorer. ” Kami merasa di hormati karna DPRD menjadi satu-satunya saluran untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan guru-guru honorer dan ini akan di perjuangkan, kalau perlu duduk bersama dalam perjuangan dengan pihak Pemerintah, ” tutup Sualang.

Sementara Ketua Komisi IV Braien Waworuntu berharap bahwa aspirasi guru-guru honorer ini secepatnya bisa terealisasi.

” Kami sangat prihatin nasib sejumlah guru honorer di Sulut ,sampai saat ini belum di perhatikan Pemerintah. Kami akan berjuang ke pusat agar mereka guru honorer bisa lega,” pungkas Waworuntu dan disambut tepuk tangan dari seluruh perwakilan guru honorer yang hadir. (sisco)

Sulut,GN- Legislator Sulut Ricard Sualang angkat bicara terkait laporan pemotongan gaji beberapa guru Tenaga Harian Lepas (THL).Sualang saat melakukan rapat dengar pendapat komisi IV DPRD Sulut dengan mitra kerja Dinas Pendidikan daerah Sulut,Senin (13/7/2020) menegaskan perlunya sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) dari Dinas pendidikan provinsi Sulut untuk diketahui semua guru THL.

” Melihat permasalahan seperti ini, maka perlu di sosialisasikan Pergub. Kalau Pergub disosialisasikan kepada guru-guru dan THL maka tidak ada hal seperti ini,” tegas Sualang.

Dalam Pergub lanjut Sualang, mengatur tentang jumlah jam mengajar dari para guru-guru dan THL. ” Jumlah jam mengajar sudah ada di Pergub. Mudah-mudahan ke depan tidak ada yang mengeluh,” terangnya.

Sualang menambahkan, setiap guru-guru dan THL harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. ” Jangan karena so baku kenal atau mentang-mentang ada kenalan so malas bekerja,” tukasnya.

Dia berharap, aturan-aturan harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah. ” Supaya ini dapat di ketahui oleh semua guru dan THL,” pungkas Sualang.

Diketahui, rapat tersebut dipimpin oleh ketua komisi IV Braien Waworuntu didampingi Careigh N Runtu dan Melky J Pangemanan dan secara Virtual diikuti dr Fransiscus A Silangen,Yusra Alhabsy.Sementara dari Dinas Pendidikan daerah Sulut Sekretaris Dinas Vileo Dondokambey,Kabid SMA Arthur Tumipa,kepala cabang dinas dan staf.(sisco)