Sulut,GN– Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti mewakili ketua Fraksi PDIP menyerahkan pendapat akhir fraksi kepada Pimpinan DPRD Sulut.

Pada kesempatan itu, Fraksi PDIP DPRD Sulawesi Utara mendorong agar APBD Perubahan Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 segera diparipurnakan.

Hal itu dikatakan Anggota DPRD Sulut Fraksi PDIP, Pierre Makisanti usai mengikuti rapat pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (26/08/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

“Ranperda APBD Perubahan ini harus cepat diparipurnakan agar supaya program-program dari Gubernur dan Wagub cepat terealisasi,” Ucap Makisanti saat diwawancarai awak media.

“Dengan ditetapkannya APBD Perubahan ini, masyarakat cepat merasakan dampak positifnya,” tambahnya.

Pierre juga mendorong terkait beberapa desa yang belum merasakan aliran listrik agar hal itu dapat menjadi prioritas dalam penganggaran.

“Memang hal itu butuh anggaran yang besar, maka dari itu kami mendorong agar dapat dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2026,” ungkapnya.

Pierre menegaskan pada prinsipnya Fraksi PDIP menyetujui Ranperda APBD Perubahan sulut TA 2025 ini untuk ditetapkan.

Turut hadir pada rapat finalisasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Stella Runtuwene, Anggota Henry Walukow, Nick Lomban dan Inggried Sondakh. (sisco)

Sulut,GN- Setelah melakukan pembahasan secara marathon akhirnya Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 disetujui menjadi Peraturan daerah (Perda), melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, 8 Agustus 2025.

Adapun komposisi Pansus RPJMD tahun 2025-2029 yakin Ketua Louis Carl Schramm, SH MH, Wakil Sekretaris Inggried J. N. N. Sondakh, SE, MM, Sekretaris Nick Adicipta Lomban, SE serta anggota yakni, Dr. Ir. Royke O. Roring, M.Si, IPU, Capt. Remly Kandoli, M.Mar, Dra. Vonny J. Paat, Melisa Gerungan, Irene Golda Pinontoan, Rhesa Waworuntu, Pierre J. S. Makisanti, SH, Pricilla Cindy Wurangian, MBA, Ronald Sampel, Henry Walukow, SE, Prof. Dr. Julyeta P. A Runtuwene, M.S dan Muliadi Paputungan, S.AP.

Pendapat akhir fraksi-fraksi yang disampaikan dalam pembahasan akhir terhadap ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Meskipun telah diterima menjadi Perda namun ada beberapa catatan fraksi antara lain:

1. Menegaskan pentingnya agar program-program prioritas dalam rpjmd diarahkan pada pengentasan kemiskinan struktural, pemberdayaan petani, nelayan, buruh, dan pelaku umkm serta penataan sistem perlindungan sosial yang lebih kuat.

2. Wilayah pembangunan harus menyentuh seluruh pelosok daerah termasuk daerah kepulauan, daerah perbatasan, dan desa tertinggal. fraksi mendorong pemerataan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan konektivitas digital sebagai hak rakyat yang tidak bisa ditunda.

3. RPJMD perlu memberikan penekanan lebih terhadap strategi kedaulatan pangan dan energi melalui penguatan produksi lokal, inovasi teknologi pertanian dan kelautan serta hilirisasi komoditas unggulan Sulawesi Utara.

4. Mendorong pendidikan yang berorientasi pada karakter kebangsaan, literasi digital, dan kesiapan menghadapi transformasi teknologi. generasi muda harus menjadi subjek aktif pembangunan, bukan sekedar objek statistik.

5. Implementasi RPJMD harus dikawal secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. fraksi menekankan pentingnya pengawasan melekat oleh dprd, media dan masyarakat sipil agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

6. Memahami adanya batas waktu 6 bulan penetapan rpjmd sesuai ketentuan. namun tidak ingin dokumen ini nantinya menjadi tidak sinkron dengan RTRW yang sedang difinalisasi. oleh karena itu, fraksi mendorong agar ada klausul eksplisit dalam rpjmd bahwa akan dilakukan review terbatas setelah RTRW 2025-2044 ditetapkan, sehingga harmonisasi dokumen tetap terjaga dan arah pembangunan tetap akuntabel.

7. Mencermati pagu indikatif perangkat daerah serta penjabaran ke program dan kegiatan, masih ada keraguan apakah bisa menopang pencapaian target. fraksi berharap adanya konsistensi arah kebijakan dan transparansi apabila terjadi deviasi dalam pagu anggaran perangkat daerah pada apbd tahun berjalan, termasuk tahun 2026 nanti. jangan sampai RPJMD hanya menjadi dokumen formalitas tanpa keterkaitan nyata dengan penganggaran tahunan.

8. Isu strategis seperti kesenjangan konektivitas dan infrastruktur, ketahanan pangan dan energi air di samping itu transparansi dan akuntabilitas pemerintah diakomodir dengan baik.

9. Mendorong agar isu-isu ini tidak berhenti di tataran dokumen tetapi diimplementasikan secara konsisten.

10. target indeks reformasi birokrasi dan indeks pengelolaan keuangan daerah, fraksi mendukung arah kebijakannya yang bersih dan berorientasi pelayanan. disamping itu percepatan digitalisasi dan sistim pelayanan publik.

11. perlunya sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam 12 program yang telah dirancang termasuk infrastruktur, sanitasi dan perumahan serta stabilisasi harga, diperlukan penguatan koordinasi antar OPD agar capaian rpjmd tahun 2025-2029 tercapai.

12. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara melalui RPJMD lima tahunan, menurut FRAKSI DPRD sudah dapat mengakomodir sektor-sektor pembangunan multi dimensional.

13. Fraksi mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan perhatian khusus daerah kepulauan terlebih sektor pendidikan, terutama gedung-gedung sekolah yang perlu direhabilitasi lebih khusus proyek pembangunan sekolah yang ditinggalkan oleh pelaksana proyek.

14. Fraksi berharap dan mendorong pembangunan ketersediaan jaringan tenaga listrik dan internet yang merata, bermutu dan berkelanjutan di Sulawesi Utara khususnya jaringan komunikasi internet di area Tondano Pantai, Minahasa;

15. Fraksi juga berharap dan mendorong pembangunan akses jalan penghubung yang lebih memadai, diantaranya di jalur: – sonder-rambunan-pinaras – tincep-timbukar-tangkuney (penghubung minahasa-minsel) – sawangan-pinaras – tondano-remboken-passo-kakas; dan – kelurahan urungo tepi danau tondano – unima

16. Fraksi berharap dan mendorong ketersediaan bantuan panti asuhan dan panti werdha berupa bahan pokok pangan, kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitas sarana prasarana pendukung setiap tahunnya.

17. Fraksi berharap dan mendorong ketersediaan air bersih khususnya di desa kolongan atas dan desa mokupa, minahasa.

18. Fraksi berharap dan mendorong gerakan “marijo ba tanam” dengan menanam komoditi pangan lokal sulawesi utara dalam menunjang swasembada kemandirian pangan daerah, serta mendorong ketersediaan jaring pengaman sosial daerah untuk kesehatan dan pangan bagi warga Sulawesi Utara.

19. Fraksi mengharapkan dengan hadirnya peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 yang merupakan acuan pembangunan daerah provinsi sulawesi utara kedepan dapat dijalankan secara optimal sehingga Sulawesi Utara dapat terus bertumbuh dan sejahtera.

20. Fraksi mengharapkan agar pemerintah provinsi sulawesi utara dapat mendorong aspek pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, umkm, pariwisata pertanian dan perkebunan kedepan lebih baik, agar permasalahan kemiskinan dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang terjadi saat ini dapat di selesaikan.

21. Fraksi juga berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang ada di provinsi sulawesi utara ke depan akan terkelola dan berkembang lebih baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah nyiur melambai yang kita cintai. (sisco)

Sulut,GN- Priscillia Cindy Wurangian selaku ketua fraksi Golkar DPRD Sulut, Senin (19/5/2025) di lantai tiga, Kantor DPRD Sulut memimpin jalannya rapat Fraksi.

Ketua fraksi Golkar dalam rapat fraksi tersebut menyampaikan bahwa Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara Christiany E Paruntu (CEP) menginstruksikan kepada seluruh personil Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut untuk aktif mengawal dan melaksanakan setiap program kerakyatan di lembaga DPRD Sulut.

Menurutnya instruksi berlaku untuk seluruh personil fraksi harus aktif dalam setiap pembahasan dan kritis dalam memberikan masukan pendapat agar setiap Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD benar-benar  berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

“Ibu Ketua DPD I Golkar Sulut menginstruksikan kepada seluruh personil yang ada di DPRD, untuk aktif memberikan pendapat dalam setiap pembahasan dan Kritis terhadap kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Wurangian kepada sejumlah media usai memimpin rapat Fraksi.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Dewan khususnya di DPRD Sulut, personil Fraksi Golkar yakni Priscilla Cindy Wurangian (Ketua), Ingrid JNN Sondakh (Wakil Ketua) Michaela Euqinia Paruntu, Yongky Limen, Vionita Kuera Anggota selalu terlibat aktif dalam setiap pembahasan bahkan kritis saat memberikan masukan dan pendapat terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Disampaikan juga perkembangan terhadap proses Pengganti Antar Waktu  (PAW) I Ketut Sukadi yang meninggal dunia, sudah sementara berproses dan tinggal menunggu pengesahan dari Mendagri.

“Kan suratnya sudah dibacakan lewat paripurna jadi tinggal menunggu pengambilan sumpah dan pengucapan janji,” ujar Cindy. (*/sisco)

Sulut,GN- Usai melaksanakan rapat fraksi Demokrat Jumat (7/2/2025) di kantor DPRD Sulut kepada sejumlah media, Ketua fraksi Demokrat Royke Anter mendorong semua anggota harus berperan aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang telah ditugaskan.

Dorongan ini disampaikan oleh ketua fraksi demokrat untuk mendukung program fraksi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini.

“Rapat fraksi Demokrat tadi membahas program – program fraksi yang akan dikerjakan di tahun 2025,” kata Anter.

“Semua anggota fraksi demokrat harus aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang sudah ditugaskan,” sambungnya.

Selain itu, Anter menegaskan fraksi Demokrat di DPRD Sulut juga mendukung program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat Sulawesi Utara.

“Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mendukung dalam setiap program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat, tidak ada yang lain,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Royke Anter menanggapi secara bijaksana terkait alat kelengkapan dewan (AKD) dimana Fraksi Partai Demokrat belum terakomodir dalam pimpinan AKD.

Hal itu di katakannya kepada sejumlah media, usai mengikuti rapat Banggar, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut.

“Mengenai Alat Kelengkapan Dewan berarti saat ini fraksi partai Demokrat belum di percayakan untuk duduk sebagai pimpinan,” ujar ketua fraksi Demokrat itu.

Ketua fraksi Demokrat menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi bersama wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok selaku pimpinan.

“Terkait hal itu, kami sudah komunikasikan dengan pimpinan fraksi Bapak Billy Lombok sebagai pimpinan dalam hal ini wakil ketua dua, DPRD Sulut,” kata Royke.

“Ketika kami tidak mendapat jatah untuk pimpinan AKD, kami menerima. Namun sebagai wakil rakyat yang di percayakan oleh rakyat tentu fraksi Demokrat tentu sudah berjuang walaupun tidak ada posisi AKD,” tambah Royke.

Kedepannya kata Royke, semua akan mengalir dengan sendirinya. ” Ya, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Mudah-mudahan pak E2L menjadi Gubernur walaupun kami fraksi Demokrat tidak dapat di legislatif pimpinan AKD, namun dapat pimpinan eksekutif,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Partai Gerindra Louis Scrham menegaskan Fraksi Gerindra akan membentuk secara utuh di DPRD Sulut, meskipun hanya empat yang duduk sebagai anggota DPRD Sulut dari partai Gerindra.

“Fraksi Gerindra hanya 4 orang, hanya saja menjadi fraksi utuh,” tegas Louis kepada sejumlah media, Senin (7/10/2024) dihalaman kantor DPRD Sulut usai menerima aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan.

“Cuma kalau jadi pimpinan dewan itu tidak mungkin tapi akan masuk di komisi – komisi,” tambahnya.

Lebih lanjut Louis mengatakan ada satu atau dua partai yang akan ikut bergabung dalam fraksi Gerindra. “Kemungkinan ada satu dua partai yang bergabung dengan Gerindra,” tukasnya.

Saat di tanya, apakah fraksi Gerindra akan duduk dalam pimpinan komisi di DPRD Sulut, Louis belum memberikan kepastian. Menurutnya semua itu tergantung pembicaraan. “Semua tergantung dalam pembicaraan nanti,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Pada prinsipnya fraksi kami menerima RPJMD walau memang ada catatan-catatan kritis untuk diperbaiki, catatan tersebut antara lain mengenai indeks lingkungan hidup, soal konten ketenaga kerjaan lokal, hal ini mesti harus mendapat prioritas dalam RPJMD.

Ini dikatakan anggota DPRD Sulut dari partai Nasdem, Nick Adicipta Lomban,SE kepada media ini usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sulut Penetapan Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 disahkan menjadi  peraturan daerah, Selasa (10/8/2021) diruangan paripurna.

“Catatan kami antara lain lingkungan hidup dan ketenagakerjaan lokal menjadi perhatian untuk dimasukan dalam RPJMD.” Ujarnya.

Nick juga mengungkapkan yang terpenting saat ini RPJMD tersebut menjadi kompas dalam rangka pembangunan sulawesi utara kedepannya. ” Yang paling penting dalam catatan, RPJMD dapat menjadi kompas guna  pemulihan ekonomi kedepan, selain itu kesehatan dan penanganan pandemi Covid 19 kedepan harus menjadi perioritas,” terangnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Nasdem ini juga menyoroti terkait masalah dirumah sakit, partai NasDem ikut  peduli keadaan sejumlah rumah sakit di Sulut berkaitan penanganan covid yang mendapat komplain masyarakat.

” Kami ingin memperbaiki masalah penanganan covid di sejumlah rumah sakit, yang menjadi keluhan masyarakat, dan ini menjadi catatan Kami fraksi nasdem, bukan cuma itu kami juga ikut menyoroti soal insetif tenaga kerja kesehatan, selain itu terhadap komisi terkait partai NasDem menaruh perhatian,” tukasnya.

Selanjutnya Nick juga mengapresiasi kepada Wakil Gubernur yang  sudah menjawab hal itu. “Ini juga merupakan kolaborasi eksekutif dan legislatif untuk mengatasi permasalahan yang ada ditengah masyarakat secara cepat dan tepat,” tandasnya. (sisco)