Sulut,GN- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Ini disampaikan Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy, Selasa (02/06/2026) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025.

Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi Pemprov Sulut.

“Apresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12, ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ungkap Rocky Wowor kepada Jurnalis sesuai memimpin rapat fraksi.

Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.

“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ucap Wowor.

Kebijakan ini menuryr Wowor, menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Lanjut Wowor, juga menyampaikan apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting. (*/sisco)

Sulut,GN- Penegasan Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Rocky Wowor untuk mendukung sepenuhnya berbagai program Pemerintah provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay.

Fraksi PDIP kata Rocky, akan mengawal program-program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai.

“Kami telah melalui proses pembahasan KUA-PPAS dan fraksi PDIP mendukung total berbagai program pro rakyat,” tegasnya Selasa (18/11/2025).

Lebih jauh Rocky mengatakan, Fraksi PDIP akan tampil aktif dalam setiap kerja-kerja politik di lembaga legislatif.

“Setiap minggunya kami ada evaluasi bagi setiap anggota fraksi PDIP. Harus aktif dalam setiap rapat. Kami juga instruksikan agar anggota Fraksi PDIP harus turun ke masyarakat. Mendengar aspirasi, melihat kondisi masyarakat dan tentu saja suarakan dan berjuang untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Rapat Paripurna internal DPRD Sulut, Rabu (09/10/2024) dengan agenda membacakan usulan pimpinan dewan dan pembentukan fraksi.

Ketua DPRD sementara, dr Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD sementara, dr Michaela Elsiana Paruntu MARS memimpin jalannya rapat tersebut.

Dalam rapat paripurna lima Fraksi DPRD Sulut resmi terbentuk antara lain, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Gerindra.

Ada beberapa anggota DPRD seperti Amir Liputo dari PKS, memilih bergabung dengan Fraksi PDIP, dan Normans Luntungan dari Perindo bergabung dengan Fraksi Partai Gerindra. Sementara untuk anggota DPRD dari PSI dan PKB masih belum ada informasi, karena akan melalui proses PAW terlebih dahulu.

Amir Liputo kepada sejumlah media mengatakan pihaknya bergabung dengan PDIP agar aspirasi masyarakat bisa cepat terealisasi karena PDIP adalah fraksi terbesar di DPRD Sulut.

Lain pula dengan Normans Luntungan dari partai Perindo. Dia mengatakan bahwa dirinya bersama Fraksi Partai Gerindra karena instruksi DPP Partai Perindo. (sisco)