Sulut,GN- Rapat paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian /Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pendapat Gubernur terhadap Ranperda,sekaligus Tanggapan/Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur,Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Kedua Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 serta Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022.

Rapat dibuka Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD didampingi Wakil Ketua James Kojongian, Wakil Ketua Billy Lombok. Rapat dihadiri langsung Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw, diruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (14/9/2022).

Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD, Fraksi Demokrat bersama rakyat tetap berkomitmen terima aspirasi rakyat ‘tolak’ terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuarakan oleh para pendemo dalam 5 gelombang di DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat, Henry Walukow menyatakan Fraksi Demokrat sudah 5 kali menerima gelombang demo menolak kenaikan BBM. Hal itu dikatakannya dihadapan Pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Sulut drs Steven OE Kandouw.

“Kami mengingatkan aspirasi yang sudah disuarakan, wajib di tindaklanjuti apa yang sudah dibawa ketempat ini. Fraksi Demokrat menyikapi dan mendukung aspirasi terkait ojek, penciptaan lapangan kerja, pemberian subsidi Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar Walukow.

Lanjut Kata Walukow, pihaknya akan mengusulkan agar aspirasi tersebut dibawa langsung ke pemerintah pusat atau mengundang perwakilan dari pendemo untuk sama-sama zoom meatting dengan pemerintah pusat.

“Supaya aspirasi ini tidak terkesan dibiarkan seperti kata pendemo bahwa aspirasi tak ada tindak lanjut,” kata Walukow, mengutip pernyataan pendemo dihalaman parkir kantor DPRD Sulut baru-baru ini.

“Kami pun mengakui sangat menghormati sikap dari fraksi-fraksi yang lain. Tapi kami tegaskan kembali, Fraksi demokrat sudah jelas dan tegas menolak kenaikan harga BBM. kami bersama dengan rakyat,” tukas Walukouw.

Walukow, juga mengingatkan pemerintah soal penanganan inflasi. “Karena beredar harga yang ada sudah mengalami kenaikan 30%, Ini harus ada tindakan konkrit dan nyata yang harus dilakukan pemerintah dan kita semua,” tutup wakil rakyat dapil Minut-Bitung itu.

di ketahui Fraksi Demokrat menyetujui pembahasan KUA-PPAS tahun 2022 untuk dibahas lebih lanjut. (sisco)

Manado,GN- Yusra Alhabsy anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pindah dan bergabung dengan fraksi Demokrat. Sebelumnya anggota DPRD Sulut itu, bergabung bersama fraksi Nyiur Melambai.

Perihal berpindahnya anggota DPRD Sulut tersebut disampaikan lewat surat masuk oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dalam rapat paripurna, Senin (25/4/2022).

“Surat masuk dari Partai Kebangkitan Bangsa, perihal pemberitahuan yakni, sehubungan dengan rapat DPW PKB 18 april 2022, telah diputuskan bahwa anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsyi tak lagi bergabung dengan Fraksi Nyiur melambai dan diusulkan bergabung dengan Fraksi Demokrat,” kata Kawatu.

Untuk di ketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPW PKB Sulut, Lukman Hakim dan Sekretaris Yusra Alhabsyi. Dengan adanya surat pemberitahuan permohonan tersebut, Partai Demokrat merespon baik dengan langsung menerima Yusra Alhabsyi menjadi anggota fraksi.

Pernyataan tersebut dibacakan pula lewat surat masuk oleh Sekwan.”Sehubungan dengan surat DPW PKB tentang permohonan menjadi anggota fraksi, maka pada prinsipnya menerima permohonan Anggota DPRD Yusra Alhabsyi menjadi anggota Fraksi Demokrat. Dan kepada yang bersangkutan agar ikuti keputusan Fraksi yang ada dan yang akan ada,” ucap Kawatu.

Diterimanya anggota DPRD Sulut bergabung dengan Fraksi Demokrat sesuai surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Demokrat Sulut Elly Lasut dan Sekretaris Billy Lombok. (sisco)