Sulut,GN- Sebagai salah satu persyaratan untuk membuat ranperda kepemudaan yaitu menggali masukan dari berbagai unsur atau pihak yang terkait seperti organisasi kepemudaan.

Maka dari itu, Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan bersama tim ahli menggelar Focus Group Discusion (FGD) dengan mengundang berbagai lintas organisasi kepemudaan di Sulawesi Utara.

Kegiatan FGD di laksanakan di ruangan rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (02/06/2025). Ketua Pansus Kepemudaan Eldo Wongkar memimpin jalannya kegiatan FGD dengan di pandu oleh tim ahli Dani Pinasang,SH,MH di hadiri juga Kepala SKPD Provinsi Sulut.

Pansus Kepemudaan dan tim ahli menerima berbagai masukan dari lintas organisasi kepemudaan untuk penyempurnaan draf yang sebelumnya telah di susun.

Ketua Pansus Eldo Wongkar menyampaikan bahwa masukan maupun saran dari teman – teman organisasi kepemudaan akan di tampung kemudian akan bahas dalam diskusi anggota pansus bersama tim ahli.

” Masukan dari teman – teman sangat baik, dan akan kami tampung untuk kita diskusikan kembali poin – poin mana yang akan kita tambahkan,” kata Eldo.

Adapun organisasi kepemudaan yang di undang antara lain GMNI Sulut, GAMKI Sulut, HIPMI Sulut, IMMI Sulut dan organisasi kepemudaan lainnya.(sisco)

Sulut,GN- Bertempat di rumah alam Manado, KPU Sulut gelar Focus Group Discussion (FGD) Pilkada Serentak Tahun 2024 Ramah Lingkungan di Sulawesi Utara, Rabu (17/7/2024).

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari apa yang telah dirumuskan pada kegiatan Camping Pilkada bersama komunitas pecinta alam di Kota Tomohon yang berlangsung tanggal 5-7 Juli 2024.

Ketua Divisi Sosdiklih,Parmas dan SDM Awaluddin Umbola menekankan beberapa point penting.

“Saya akan meminta para narasumber yang terundang pada hari ini untuk mempertajam lagi hal-hal konkrit yang kita bisa intervensi mengenai isu lingkungan dalam tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lewati contohnya pada saat debat pasangan calon ataupun pada saat kampanye tidak ada lagi alat peraga kampanye yang terpasang di pohon dan terakhir pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara kita akan elobarasi dalam konteks kebutuhan perlengkapan TPS yang bisa kita klaim sebagai bahan ramah lingkungan di TPS,” ujarnya.

“Selanjutnya kita juga akan mendiskusikan lagi hasil rekomendasi yang di hasilkan dari kegiatan camping pilkada kemarin yang kemudian dapat menjadi program prioritas dan kami akan skema kan menjadi kerangka tindaklanjut baik itu ke KPU Kabupaten/Kota maupun ke kebijakan di KPU Sulut,” kata Umbola.

Ketua KPU Sulut Kenly Poluan dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya karena Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat berkenan hadir memberikan arahannya di kegiatan ini, yang mana kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut dari kebijakan-kebijakan dari KPU RI yang telah berorientasi pada kebijakan berwawasan lingkungan.

“Maka dari itu kita berharap dari hasil inventaris masalah yang sudah diskusikan mudah-mudahan bisa dikelola dalam satu kebijakan tindaklanjut berdasarkan peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI”, ungkap Poluan.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam kesempatannya mengapresiasi digelarnya acara FGD Ramah Lingkungan ini dikarenakan isu-isu terkait lingkungan hidup ini menjadi perhatian kita bersama termaksud KPU RI, mewakili KPU RI saya juga akan merespon sekaligus menjawab komitmen-komitmen bapak-ibu yang pasti punya harapan agar disetiap agenda-agenda kenegaraan maupun pemilu dapat memperhatikan aspek-aspek lingkungan untuk kelestarian lingkungan hidup kita bersama.

Sudrajat juga menyampaikan hal ini sebenarnya sudah digagas dari periode-periode sebelumnya terkait sampah dari proses penyelanggaraan pemilu terutama logistik pemilu dan alat peraga kampanye. Adapun komitmen KPU terkait aspek ramah lingkungan yaitu dari sisi regulasi KPU telah menetapkan bahan baku utama  kotak dan bilik,surat suara, formulir itu merupakan bahan baku yang bisa didaur ulang, bahkan sebagai upaya kami tetap menjaga kelestarian lingkungan, pada Pemilu 2024 kami menginstruksikan pada saat pelantikan Anggota KPPS di seluruh indonesia, untuk menanam 1 pohon per satu orang KPPS, mungkin yang menjadi persoalan permasalahan yakni terkait alat peraga kampanye yang mana domainnya ada di peserta pemilu namun melalui regulasi kampanye kami telah membatasi titik-titik pemasangan alat peraga kampanye maupun larangan untuk memasang dipohon-pohon.

Turut hadir pada kegiatan Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon dan Salman Saelangi, Plt. Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Fungsional Ahli Madya Raymond Mamahit, Kepala Bagian Teknis Penyelenggara, Parhubmas, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parhubmas Novie T. Runtukahu serta staf Sekretariat KPU Sulut.(*/sisco)

Manado,GN – Bertempat di lantai II Gedung admistrasi, RSUP Prof Dr R D Kandou Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk merancang sistem penguatan kesehatan lewat UU.

Awal dalam tahapan proses RUU ini  dilakukan konsultasi publik untuk mendorong partisipasi masyarakat guna menghimpun masukan dan aspirasi seluas-luasnya.

Konsultasi Publik dilakukan menggunakan metode dua arah atau semacam dialog interaktif.

Saat membuka sekaligus sambutan dalam kegiatan FGD RUU Kesehatan yang digelar secara hybrid, Kamis (30/3/2023), Direktur Utama (Dirut) Dr dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD mengatakan dirinya berharap masukan yang konstruktif dari semua pihak.

“Saya berharap ada masukan yang konstruktif. Tentu saja UU ini dibuat untuk kepentingan kita semua dan diharapkan ini juga dapat memangkas birokrasi,” kata Dirut.

Dirut mengatakan bahwa Hal ini berkaitan dengan enam pilar untuk transformasi kesehatan, yakni Pelayanan Primer, Pelayanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

Diketahui dalam kegiatan ini acara dipandu oleh Dr dr E David Kaunang SpA(K) selaku moderator dengab menghadirkan dua nara sumber, yakni Rendy Witular SS MIBM dan Prof Dr Budi Sampurna, SH.

Sementara itu, Rendy Witular, menjelaskan bahwa RUU adalah inisiatif DPR dengan konsep Omnibus.

“Ini untuk memperbaiki sistem dan tata kelola dengan membuat dan meringkas UU yang sering tumpang tindih,”ujarnya.

Oleh karena itu, UU di sektor kesehatan termasuk yang paling banyak dan hanya disaingi sektor keuangan dan diikuti sektor hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, dr Yeheskiel Panjaitan SH MARS, Direktur SDM Pendidikan dan Umum, Dr dr Ivonne E Rotty MKes, serta undangan. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Provinsi Sulut, Kamis (02/02/2023) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh peserta dari 15 Kabupaten/Kota.

FGD yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna DPRD Sulut ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Di samping menerima materi dari narasumber yakni Sekretaris DPRD dan salah satu Pejabat BKN Regional XI Manado, FGD yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan ini juga membahas hal-hal strategis serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Sementara itu Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel dalam sambutannya mengatakan sebagai Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara memiliki peranan penting terhadap pelayanan administrasi bagi DPRD di dalam melaksanakan seluruh tugas-fungsinya selaku Lembaga Legislatif.

Kepel bahkan memberi apresiasi atas penyelenggaraan FGD yang di inisiai Sekretaris Dewan (Sekwan) Sandra Moniaga yang berkolaborasi memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menunjang program kerja pemerintah daerah.

” Saya berterima kasih atas seluruh upaya dan kinerja dari Sekretaris DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta seluruh jajaran, yang selama ini telah bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi sehingga seluruh agenda perihal pembahasan dan persetujuan APBD, Rancangan dan Penetapan Peraturan Daerah, dan agenda-agenda urgen yang dilangsungkan melalui sidang Paripurna bisa terlaksana, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepel juga mengingatkan kepada seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan seluruh staf yang melaksanakan tugas pada Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dapat mempertahankan prinsip dan budaya kerja yang sehat.

” Kejadian yang viral di pemberitaan televisi dan media elektronik
lainnya, terkait jabatan dan perolehan/aset kekayaan pribadi.Ini menjadi pembelajaran agar tetap fokus dan tidak terpengaruh dengan hal yang bisa memberikan dampak negatif,” terangnya.

Kepel berharap, para pejabat yang hadir
ditempat ini sudah melapor SPT dan LHKPN/LHKASN, yang menjadi kewajiban selaku Aparatur Sipil Negara,” pungkasnya. (sisco)

SANGIHE,GN- Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr.Rinny Tamuntuan menghadiri Focus Group Discussion di Tondano Ballroom Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara kamis (2/5/2022),tentang Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

FGD dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan narasumber Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

Ketika menghadiri FGD Bupati bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Kadis Penanaman Modal dan PTSPD, Kadis Perindustrian dan Perdagangan, serta Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Sangihe.

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai Narasumber pertama menyajikan data-data tentang keadaan pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara, dimana untuk tri wulan 1 tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Sulut berada diangka 3,86. goncangan Ekonomi di Sulut tidak segencar yg terjadi di tingkat nasional.

“Sulut beruntung karena punya komoditas pertanian unggulan yg tetap diekspor dan memiliki nilai eksport tertinggi di masa pemulihan Ekonomi.”ucap kepala BPS Sulut.

Narasumber yang kedua Kepala Perwakilan BI Sulut menyampaikan pertanian memegang peranan penting dan perlu untuk terus didorong dalam peran mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulut sebagai Narasumber ketiga juga menambahkan bahwa Pemerintah Sulut untuk tahun 2022 mendapatkan penghargaan Abdi Bakti Tani karena kinerja eksport di bidang pertanian tumbuh sebesar 15,9 % dan mengekspor 55 komoditas baru.

dr.Rinny Tamuntuan Pj. Bupati Kepulauan Sangihe mengapresiasi dilaksanakannya FGD oleh BI dan Pemerintah Provinsi Utara ini. Bupati mengatakan bahwa dengan adanya FGD ini kami selaku Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi perkembangan Ekonomi khususnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kami perlu mendorong berbagai bidang untuk semakin bergerak dalam penguatan ekonomi rakyat, terlebih lagi dalam bidang Perikanan dan Pertanian.

” Harapannya nilai eksport Sangihe akan semakin ditingkatkan dan menjadi salah satu pendorong naiknya gerak ekonomi daerah. Sangihe tidak kalah saing dalam hal potensi yang dimiliki daerah. tinggal pengelolaannya yang akan lebih kita tingkatkan, sehingga akan bernilai tinggi dan mampu meningkatkan ekonomi daerah,”harap Tamuntuan.(ROBIN)

Sulut,GN- Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Sulawesi Utara (Sulut) terus dimatangkan. Kali ini Bapemperda mengundang instansi terkait dan Para Penyandang Disabilitas ikut hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (15/3/2021).

FGD tersebut di pandu oleh Sekretaris Bapemperda Melky J Pangemanan (MJP) dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Sulawesi Utara Winsulangi Salindeho, Fabian Kaloh dan Melky Jakhin Pangemanan (MJP), serta Cindy Wurangian yang mengikuti secara virtual.

Pada kesempatan itu, MJP mengatakan instansi Pemerintah belum sepenuhnya memberikan hak bagi para menyandang disabilitas Melalui Ranperda. Diharapkan, pemerintah maupun dinas terkait dapat menyediakan fasilitas sebagai hak kepada penyandang Disabilitas. “Bukan hanya pemenuhan hak yang sama, tetapi juga soal pemberdayaan. Seperti ikut pelatihan dalam bidang hukum, pendidikan dan lainnya,” kata MJP.

Selain itu, dikatakannya Bapemperda DPRD Sulut memerlukan data pekerja para penyandang Disabilitas. “Data dari Disnakertrans Sulut terkait dengan distribusi tenaga kerja penyandang Disabilitas.
Kami sangat memerlukan data itu,” ujar Pangemanan.

Lanjut Dia, upaya tersebut dilakukan agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak dan tanggungjawab konstitusi yang diberikan kepada mereka. “Upaya ini dilakukan supaya penyandang Disabilitas mendapat perlakuan yang sewajarnya dan mendapatkan hak dan tanggungjawab secara konstitusi,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut menggelar Focus Group Disscusion (FGD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2021 Kamis (25/2/2021) di ruangan sidang peripurna.
Kegiatan ini di gelar guna melakukan sinergitas. Hadir dalam FGD yakni seluruh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut melalui assisten administrasi umum Asiano Kawatu dalam sambutannya mengatakan bahwa menjadi Sekretaris Dewan (sekwan) harus kuat, karena setiap Anggota DPRD mempunyai karakter yang berbeda.

Lanjut Kawatu mengatakan kita harus membangun kebersamaan lewat sinergitas dan program menopang kepemimpinan siapun pemimpin kita dalam pemerintahan.

“Membangun kebersamaan lewat sinergitas dalam program dan kegiatan dan menopang kepemimpinan. siapapun pemimpin kita dalam pemerintahan harus selalu ditopang lewat kinerja kita,” ungkapnya.

Usai sambutan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta melalui Assisten Administrasi Umum Pemprov Sulut Asiano Kawatu dan Sekwan Glady Kawatu dan di ikuti oleh semua peserta.

Sesi selanjutnya pemberian materi serta diskusi yang dipandu oleh Narasumber yakni Dani Pinasang dan Kabag Keuangan DPRD Sulut Dammy Tendean serta BAPPEDA Provinsi Sulut. (sisco)

SANGIHE,GN- Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana,SE,ME membuka fokus group discussion ( FGD),perumusan dan penetapan kerangka ekonomi makro daeah bertempat di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati,jumat (29/1/2021).

Peserta dari kadis dinas tenaga kerja daerah,kadis perhubungan,dinas Koperasi dan UKM,Kadis Ketahanan Pangan,Kadis Perijinan,dan kadis kelautan dan perikanan untuk menyampaikan pemaparan.

Pada sambutannya Bupati Gaghana berharap agar FGD yang digelar mampu merumuskan penetapan kerangka ekonomi makro di Kabupaten Sangihe ,khususnya dalam menghadapi covid 19.

” Walaupun ditengah covid 19 kinerja ekonomi kita bagus ada perkembangan walaupun angkanya tidak terlalu besar,tapi kita telah mencapai angka-angka yang cukup memuaskan ditengah pandemi covid 19,”ujar Bupati.

Bupati pun berharap di tahun 2021 menuju tahun 2022 lebih keras lagi pekerjaan yang dilakukan,lebih banyak lagi turun kelapangan.

” Ternyata terasa sekali kalau kita turun ke lapangan,kita mampu mengetahui dan mampu mengajak.dan ternyata masyarakat kita mengharapkan kehadiran pemerintah di lapangan.Ketika kami turun ke lokasi-lokasi perkebunan,lokasi-lokasi holtikiltura ini yang memberikan dampak cukup baik”.

Lebih jauh Gaghana berharap agar semua sektor di dorong terhadap aktivitas usaha-usaha masyarakat yang memberikan nilai tambah.

” Hari ini adalah sesuatu yang sangat baik,yang perlu kita diskusikan bersama agar supaya target kita yang telah disepakati di RPJMD yang telah dituangkan dalam RKPD dengan target yang bisa kita capai,dengan kerja dari teman-teman di OPD masing-masing,Saya berharap perlu ada singkronisasi dan koordinasi,kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,”tutup Bupati JEG.

Turut dihadiri Narasumber DR.Noldy Tuerah,Sekretaris daerah Melanchton Harry Wolf,Para Asisten Sekda,sejumlah Pimpinan OPD,serta Pegawai dan staff Bapelitbang.(ROBIN)