Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Louis Carl Schramm, usai pelantikan di kantor DPRD  kepada sejumlah media mengungkapkan bahwa masih banyak Pekerjaan Rumah(PR) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

” Kami sebagai Fraksi utuh di DPRD ini nanti akan kami pelajari dulu apa yang akan menjadi skala prioritas, untuk diperjuangkan, jadi kita akan mempelajari, mengkaji dan mempercepat penyelesaian, mengingat kalau ada pembahasan RUU kita bisa antisipasi.” ungkap Louis, Senin ( 9/9.2024).

Menurutnya, fraksi Gerindra adalah utuh maka dari 4 Komisi yang ada, semua anggotanya akan mendapat Komisi sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing.

” Kalau saya lebih cocok di komisi satu.” ujar Ketua Partai Gerindra Manado.

Dia berharap Kota Manado akan lebih maju dari sekarang.

“Banyak hal yang harus dituntaskan di Kota manado ini, termasuk infrastruktur yang harus diperbaiki dan dikerjakan, hal ini akan menjadi perhatian saya di DPRD Sulut.” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Berdasarkan sumber informasi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara, agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin, 8 Juli 2024 sebagai berikut.

Agenda pertama diawali dengan ibadah rutin pimpinan dan anggota DPRD Sulut serta Sekretariat DPRD dan Forward Sulut pukul 09.00 Wita dilaksanakan diruang rapat paripurna.

Selanjutnya Pukul 10.00 Wita bertempat diruang rapat komisi IV, Rapat Dengar Pendapat Biro Kesra Setda Provinsi Sulut terkait evaluasi kinerja program kegiatan tahun anggaran 2024 bersama komisi IV DPRD.

Kemudian pukul 11.00 Wita dilaksanakan Rapat Internal Komisi I bertempat di ruang rapat komisi I.

Pada pukul 11.00 Wita Rapat Lanjutan Pembahasan RANPERDA Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Danau Tondano Bersama Perangkat Daerah Terkait, dilaksanakan Diruang serba guna lantai tiga.

Rapat Dengar Pendapat Komisi III Bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa Utara Terkait Proses Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pukul 11.30 Wita dilaksanakan di ruangan komisi III.

Dan Pukul 14.00 Wita Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas PUPR dalam Rangka Evaluasi Program dan Kegiatan, dilaksanakan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (15/7/2022).

Kehadiran KPK RI di Gedung Rakyat ini terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan dan anggota DPRD Se Sulut.

Dari pantauan media ini, rombongan KPK RI di hadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti dan lainnya.

Kedatangan rombongan KPK RI di sambut oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD serta para wakil ketua yakni Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian, dan Billy Lombok.

Selain itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD provinsi serta para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut.

Untuk di ketahui KPK RI sebelum menyambangi DPRD Sulut, juga menggelar RDP dengan Kepala Daerah Se-Sulut di kantor gubernur Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Dalam rapat pembahasan hari ini tim pansus berupaya dengan serius dalam membahas Ranperda sampah plastik. Tak hanya mengejar waktu, untuk penyelesaian Ranperda ini, akan tetapi dipikirkan secara substansial, koheren dan komprehensif dalam penyelesaian perda ini. Hal ini disampaikan ketua pansus pengendalian sampah plastik Fabian Kaloh kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat perdana Senin (2/8/2021) di ruangan serbaguna lantai dua DPRD Sulut.

Lanjut,semua setuju dimasa PPKM perda tentang pengendalian sampah plastik ini harus diselesaikan secara cermat, cepat, dan tepat namun juga komprehensif. “arena kalau tidak, nanti ada kekurangan-kekurangan dan tidak terintegrasi dengan baik di daerah-daerah, yang juga dinilai sangat berbeda, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari situasi dan kondisinya juga dari segi sosiologi, kultur, budaya maka perda kemudian tak maksimal, karena itu diusahakan penyelesaiannya tepat dan cermat serta komprehensif,” Jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Kaloh menambahkan kami akan menyelesaikan perda sampah plastik ini secara maksimal, tidak ada celah, namun dia juga berharap agar kemudian tak ada komplain dari masyarakat, maupun para penghasil plastik didaerah ini.

Dia menjelaskan pihaknya akan mengundang rapat dengan pihak terkait termasuk para perusahaan penghasil plastik di daerah ini. “Diusahakan September atau Oktober sudah dapat di tetapkan menjadi perda,” tandas legislator dapil Minut-Bitung ini. (Sisco)

Sulut,GN- Penerapan Protokol Kesehatan dan Jumlah Kehadiran Di Kantor DPRD provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin ketat. Hal itu dilakukan guna mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sulut.

Meskipun demikian, tidak mengurangi jadwal dan agenda rapat anggota DPRD Sulut. Agenda dan jadwal rapat digelar secara virtual. Hal ini terlihat dari sejumlah jadwal yang telah dianggendakan oleh sekretariat DPRD Sulut dan sesuai rilis yang diterima oleh awak media ini, Senin 26 Juli 2021.

Berikut ini agenda dan jadwal rapat internal selama tiga hari kedepan (27,28 dan 29 Juli 2021:

1. Rapat1 Internal Komisi III, Selasa 27 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

2. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, Rabu 28 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

3. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pengendalian Sampah Plastik, Kamis 29 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual ).
(Sisco)

Sulut,GN- Masalah abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya masalah daerah melainkan menjadi masalah nasional. Sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi abrasi akibat situasi dan kondisi yang terjadi. Akan terjadi kesulitan dalam hal pengukuran bagi instansi yang berkepentingan jika hal itu tidak diperhatikan, misalnya pada saat pengukuran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho turut prihatin atas kondisi abrasi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Salindeho menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah daerah maupun pusat segera merespon apa yang menjadi persoalan di daerah perbatasan ini. “Abrasi terjadi di sepanjang pantai Tahuna, pesisir pantai desa Kalekube, Pampalaraeng,Tariang lama, Desa Lebo dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat untuk dapat dimasukan dalam anggaran APBN. Kami bersama instansi terkait menjadwalkan akan mendatangi Kementerian yang berkaitan dengan hal itu,” kata Salindeho kepada media gemparnews.com diruangan kerjanya Senin,(15/3/2021).
Selain itu, kata Salindeho ada beberapa sungai yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat seperti sungai yang ada di desa laine. ” Termasuk daerah aliran sungai juga akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat supaya mendapat alokasi dana di APBN,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Agenda Vaksin covid-19 bagi anggota DPRD Sulut bakal dilaksanakan pekan ini. Kegiatan sejumlah anggota DPRD Sulut sangat rentan terjangkiti virus covid-19 karena anggota dewan sering menerima aspirasi masyarakat sebagai representasi dari konstituen.” Tapi tentatif, menyesuaikan koordinasi dengan dinas kesehatan,” tulis sekretariat DPRD Sulut.

Diketahui jumlah anggota DPRD Sulut sebagai penyambung aspirasi masyarakat sebanyak 45 orang.

Sebelumnya, perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah di lakukan vaksinasi covid-19, bahkan sejumlah tenaga kesehatan yang bekerja telah menerima vaksin covid-19 secara massal di beberapa lokasi. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut menggelar Focus Group Disscusion (FGD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2021 Kamis (25/2/2021) di ruangan sidang peripurna.
Kegiatan ini di gelar guna melakukan sinergitas. Hadir dalam FGD yakni seluruh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut melalui assisten administrasi umum Asiano Kawatu dalam sambutannya mengatakan bahwa menjadi Sekretaris Dewan (sekwan) harus kuat, karena setiap Anggota DPRD mempunyai karakter yang berbeda.

Lanjut Kawatu mengatakan kita harus membangun kebersamaan lewat sinergitas dan program menopang kepemimpinan siapun pemimpin kita dalam pemerintahan.

“Membangun kebersamaan lewat sinergitas dalam program dan kegiatan dan menopang kepemimpinan. siapapun pemimpin kita dalam pemerintahan harus selalu ditopang lewat kinerja kita,” ungkapnya.

Usai sambutan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta melalui Assisten Administrasi Umum Pemprov Sulut Asiano Kawatu dan Sekwan Glady Kawatu dan di ikuti oleh semua peserta.

Sesi selanjutnya pemberian materi serta diskusi yang dipandu oleh Narasumber yakni Dani Pinasang dan Kabag Keuangan DPRD Sulut Dammy Tendean serta BAPPEDA Provinsi Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Istri Wakil Ketua DPRD Sulut Mikha E Paruntu (MEP) menyambangi ruangan Badan Kehormatan (BK) Rabu (03/02/2021).

Kehadiran MEP terkait dengan undangan klarifikasi yang di layangkan oleh Badan Kehormatan DPRD Sulut terkait video yang viral bulan lalu. Sebelumnya, BK sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Wakil Ketua DPRD Sulut James A Konjongian.

Pantauan awak media ini, MEP datang sendirian tanpa ada pengawalan ke gedung DPRD Sulut. MEP masuk melalui tangga lift langsung ke lantai 3 menuju ruangan Wakil DPRD Sulut James A Konjongian.

Usai menyampaikan klarifikasinya, kepada sejumlah media MEP memjelaskan maksud kedatangan di kantor DPRD Sulut. “Jadi kedatangan saya di tempat ini adalah dalam rangka menghadiri undangan dari Badan Kehormatan, untuk mengklarifikasi,” jelasnya.

Lajut MEP mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang ada. “Selanjutnya mari kita serahkan kepada Badan Kehormatan untuk mengerjakan apa yang menjadi prosedur, yang harus dilaksanakan. Apapun hasil akhirnya, ya kita berdoa saja yang terbaik,” kata MEP.

Saat ditanya oleh awak media terkait hubungannya selama ini dengan Wakil Ketua DPRD Sulut James A Konjongian, MEP hanya berujar singkat. ” Ngoni lia ini bagaimana dang, sembari tersipu malu disamping JAK dan sambil keduanya mengangkat tangan yang masih mengenakan cincin nikah. (sisco)

Sulut,GN – Bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan selama sebulan belakangan, menciptakan kerugian besar bagi kabupaten/kota terdampak. Di antaranya kerugian materil dan korban jiwa.

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, ribuan rumah mengalami kerusakan, puluhan ribu warga terdampak dan tujuh orang meninggal. Ini disampaikan Joy Oroh selaku Kepala BPBD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi 3 Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (2/2/2021).

“Sejak Januari 2021, sudah beberapa kejadian bencana terjadi di daerah kita. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi ada di beberapa daerah juga. Seperti banjir di Kecamatan Tamako Sangihe, pada tanggal 4 yang merenggut satu korban jiwa. Tanggal 16 hampir semua daerah mengalami bencana hidrometeorologi. Yang terbesar terjadi di Manado dengan 6 orang meninggal,” kata Joy.

Lanjut Joy, kemudian tanggal 17, di beberapa daerah terjadi gelombang pasang. Seperti yang terjadi di pesisir Mantos dan Megamall. Ini pun terjadi di beberapa kabupaten/kota, seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Selatan. Jadi rumah-rumah di pinggir pantai itu mengalami kerusakan. Gempa 7.1 skala richter juga terjadi pada tanggal 21 pukul 20.30 WITA, di Talaud. Akibatnya 5 rumah rusak ringan dan 1 rumah sakit tehelnya retak.

Tidak berhenti di situ, tanggal 22 banjir kedua melanda Kota Manado. BPBD Sulut mengutip data BPBD Manado, ada 7.875 rumah yang terdampak. Sebanyak 7.200 rumah rusak ringan, 104 rusak sedang, dan 12 rusak berat.

“Ada kurang lebih 8.724 kepala keluarga yang terdampak dan 27.000 jumlah jiwa yang dilanda musibah ini. Sedangkan, daerah yang terbanyak mengalami dampak bencana ada di Kecamatan Paal 2, Wanea, dan Sario,” pungkas Kepala BPBD Sulut.(sisco)