Sulut,GN- Dalam rapat pembahasan hari ini tim pansus berupaya dengan serius dalam membahas Ranperda sampah plastik. Tak hanya mengejar waktu, untuk penyelesaian Ranperda ini, akan tetapi dipikirkan secara substansial, koheren dan komprehensif dalam penyelesaian perda ini. Hal ini disampaikan ketua pansus pengendalian sampah plastik Fabian Kaloh kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat perdana Senin (2/8/2021) di ruangan serbaguna lantai dua DPRD Sulut.

Lanjut,semua setuju dimasa PPKM perda tentang pengendalian sampah plastik ini harus diselesaikan secara cermat, cepat, dan tepat namun juga komprehensif. “arena kalau tidak, nanti ada kekurangan-kekurangan dan tidak terintegrasi dengan baik di daerah-daerah, yang juga dinilai sangat berbeda, daerah yang satu dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari situasi dan kondisinya juga dari segi sosiologi, kultur, budaya maka perda kemudian tak maksimal, karena itu diusahakan penyelesaiannya tepat dan cermat serta komprehensif,” Jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Kaloh menambahkan kami akan menyelesaikan perda sampah plastik ini secara maksimal, tidak ada celah, namun dia juga berharap agar kemudian tak ada komplain dari masyarakat, maupun para penghasil plastik didaerah ini.

Dia menjelaskan pihaknya akan mengundang rapat dengan pihak terkait termasuk para perusahaan penghasil plastik di daerah ini. “Diusahakan September atau Oktober sudah dapat di tetapkan menjadi perda,” tandas legislator dapil Minut-Bitung ini. (Sisco)

Sulut,GN- Penerapan Protokol Kesehatan dan Jumlah Kehadiran Di Kantor DPRD provinsi Sulawesi Utara (Sulut) semakin ketat. Hal itu dilakukan guna mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sulut.

Meskipun demikian, tidak mengurangi jadwal dan agenda rapat anggota DPRD Sulut. Agenda dan jadwal rapat digelar secara virtual. Hal ini terlihat dari sejumlah jadwal yang telah dianggendakan oleh sekretariat DPRD Sulut dan sesuai rilis yang diterima oleh awak media ini, Senin 26 Juli 2021.

Berikut ini agenda dan jadwal rapat internal selama tiga hari kedepan (27,28 dan 29 Juli 2021:

1. Rapat1 Internal Komisi III, Selasa 27 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

2. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, Rabu 28 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual )

3. Rapat Internal Pansus Ranperda tentang Pengendalian Sampah Plastik, Kamis 29 Juli 2021, Pukul 10.00 Wita ( dilaksanakan secara Virtual ).
(Sisco)

Sulut,GN- Masalah abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan hanya masalah daerah melainkan menjadi masalah nasional. Sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi abrasi akibat situasi dan kondisi yang terjadi. Akan terjadi kesulitan dalam hal pengukuran bagi instansi yang berkepentingan jika hal itu tidak diperhatikan, misalnya pada saat pengukuran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Terkait hal itu, Anggota DPRD Sulut Winsulangi Salindeho turut prihatin atas kondisi abrasi di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Salindeho menyebutkan bahwa seharusnya pemerintah daerah maupun pusat segera merespon apa yang menjadi persoalan di daerah perbatasan ini. “Abrasi terjadi di sepanjang pantai Tahuna, pesisir pantai desa Kalekube, Pampalaraeng,Tariang lama, Desa Lebo dan lain sebagainya perlu mendapat perhatian. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat untuk dapat dimasukan dalam anggaran APBN. Kami bersama instansi terkait menjadwalkan akan mendatangi Kementerian yang berkaitan dengan hal itu,” kata Salindeho kepada media gemparnews.com diruangan kerjanya Senin,(15/3/2021).
Selain itu, kata Salindeho ada beberapa sungai yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat seperti sungai yang ada di desa laine. ” Termasuk daerah aliran sungai juga akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat supaya mendapat alokasi dana di APBN,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Agenda Vaksin covid-19 bagi anggota DPRD Sulut bakal dilaksanakan pekan ini. Kegiatan sejumlah anggota DPRD Sulut sangat rentan terjangkiti virus covid-19 karena anggota dewan sering menerima aspirasi masyarakat sebagai representasi dari konstituen.” Tapi tentatif, menyesuaikan koordinasi dengan dinas kesehatan,” tulis sekretariat DPRD Sulut.

Diketahui jumlah anggota DPRD Sulut sebagai penyambung aspirasi masyarakat sebanyak 45 orang.

Sebelumnya, perawat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya telah di lakukan vaksinasi covid-19, bahkan sejumlah tenaga kesehatan yang bekerja telah menerima vaksin covid-19 secara massal di beberapa lokasi. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat DPRD Sulut menggelar Focus Group Disscusion (FGD) se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2021 Kamis (25/2/2021) di ruangan sidang peripurna.
Kegiatan ini di gelar guna melakukan sinergitas. Hadir dalam FGD yakni seluruh sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan Sekretaris Provinsi Sulut melalui assisten administrasi umum Asiano Kawatu dalam sambutannya mengatakan bahwa menjadi Sekretaris Dewan (sekwan) harus kuat, karena setiap Anggota DPRD mempunyai karakter yang berbeda.

Lanjut Kawatu mengatakan kita harus membangun kebersamaan lewat sinergitas dan program menopang kepemimpinan siapun pemimpin kita dalam pemerintahan.

“Membangun kebersamaan lewat sinergitas dalam program dan kegiatan dan menopang kepemimpinan. siapapun pemimpin kita dalam pemerintahan harus selalu ditopang lewat kinerja kita,” ungkapnya.

Usai sambutan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta melalui Assisten Administrasi Umum Pemprov Sulut Asiano Kawatu dan Sekwan Glady Kawatu dan di ikuti oleh semua peserta.

Sesi selanjutnya pemberian materi serta diskusi yang dipandu oleh Narasumber yakni Dani Pinasang dan Kabag Keuangan DPRD Sulut Dammy Tendean serta BAPPEDA Provinsi Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Istri Wakil Ketua DPRD Sulut Mikha E Paruntu (MEP) menyambangi ruangan Badan Kehormatan (BK) Rabu (03/02/2021).

Kehadiran MEP terkait dengan undangan klarifikasi yang di layangkan oleh Badan Kehormatan DPRD Sulut terkait video yang viral bulan lalu. Sebelumnya, BK sudah melayangkan undangan klarifikasi kepada Wakil Ketua DPRD Sulut James A Konjongian.

Pantauan awak media ini, MEP datang sendirian tanpa ada pengawalan ke gedung DPRD Sulut. MEP masuk melalui tangga lift langsung ke lantai 3 menuju ruangan Wakil DPRD Sulut James A Konjongian.

Usai menyampaikan klarifikasinya, kepada sejumlah media MEP memjelaskan maksud kedatangan di kantor DPRD Sulut. “Jadi kedatangan saya di tempat ini adalah dalam rangka menghadiri undangan dari Badan Kehormatan, untuk mengklarifikasi,” jelasnya.

Lajut MEP mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kehormatan sesuai dengan prosedur yang ada. “Selanjutnya mari kita serahkan kepada Badan Kehormatan untuk mengerjakan apa yang menjadi prosedur, yang harus dilaksanakan. Apapun hasil akhirnya, ya kita berdoa saja yang terbaik,” kata MEP.

Saat ditanya oleh awak media terkait hubungannya selama ini dengan Wakil Ketua DPRD Sulut James A Konjongian, MEP hanya berujar singkat. ” Ngoni lia ini bagaimana dang, sembari tersipu malu disamping JAK dan sambil keduanya mengangkat tangan yang masih mengenakan cincin nikah. (sisco)

Sulut,GN – Bencana banjir dan tanah longsor yang ditimbulkan selama sebulan belakangan, menciptakan kerugian besar bagi kabupaten/kota terdampak. Di antaranya kerugian materil dan korban jiwa.

Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, ribuan rumah mengalami kerusakan, puluhan ribu warga terdampak dan tujuh orang meninggal. Ini disampaikan Joy Oroh selaku Kepala BPBD Sulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi 3 Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (2/2/2021).

“Sejak Januari 2021, sudah beberapa kejadian bencana terjadi di daerah kita. Jadi bukan hanya di Kota Manado, tapi ada di beberapa daerah juga. Seperti banjir di Kecamatan Tamako Sangihe, pada tanggal 4 yang merenggut satu korban jiwa. Tanggal 16 hampir semua daerah mengalami bencana hidrometeorologi. Yang terbesar terjadi di Manado dengan 6 orang meninggal,” kata Joy.

Lanjut Joy, kemudian tanggal 17, di beberapa daerah terjadi gelombang pasang. Seperti yang terjadi di pesisir Mantos dan Megamall. Ini pun terjadi di beberapa kabupaten/kota, seperti Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Selatan. Jadi rumah-rumah di pinggir pantai itu mengalami kerusakan. Gempa 7.1 skala richter juga terjadi pada tanggal 21 pukul 20.30 WITA, di Talaud. Akibatnya 5 rumah rusak ringan dan 1 rumah sakit tehelnya retak.

Tidak berhenti di situ, tanggal 22 banjir kedua melanda Kota Manado. BPBD Sulut mengutip data BPBD Manado, ada 7.875 rumah yang terdampak. Sebanyak 7.200 rumah rusak ringan, 104 rusak sedang, dan 12 rusak berat.

“Ada kurang lebih 8.724 kepala keluarga yang terdampak dan 27.000 jumlah jiwa yang dilanda musibah ini. Sedangkan, daerah yang terbanyak mengalami dampak bencana ada di Kecamatan Paal 2, Wanea, dan Sario,” pungkas Kepala BPBD Sulut.(sisco)

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Senin (25/1/2021) dalam rangka Pengumuman usul pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara masa jabatan 20216-2021, serta pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen didampingi para wakil Ketua Vicktor Mailangkay, James Arthur Kojongian dan Billy Lombok.

Rapat tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol covid 19 juga dihadiri secara Virtual zoom Gubernur Olly Dondokambey dan dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven OE Kandouw.

” Meskipun ditengah masyarakat sulut diterpa bencana, hendaknya pengumuman usulan pengesahan pengangkatan OD-SK dapat dijadikan momentum untuk membangun kebersamaan dan rasa sepenanggungan dengan apa yang dialami oleh saudara kita yang ditimpa bencana,” kata Silangen saat mengawali pelaksanaan paripurna.

Sementara, Wakil Gubernur terpilih Steven OE Kandouw dalam sambutannya mengatakan atas kepercayaan masyarakat Sulut yang kembali memilih pasangan OD-SK untuk melanjutkan kepemimpinan 5 tahun memdatang akan semakin terjalin kebersamaan yang bersinergitas antar semua pemangku kepentingan dalam membangun Sulut tambah hebat semakin maju dan sejahtra.”Sinergitas Pemerintah dan DPRD tetap terjaga dalam menjalankan program pemerintahan dalam upaya pemulihan kondisi daerah dan kondusifitas masyarakat dari pandemi covid 19,” ungkap Kandouw.

Usai digelar paripurna pengumuman usul pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih dalam pemilihan tahun 2020 selanjutnya DPRD Sulut akan menyampaikan usulan kepada Presiden untuk dilaksanakan pelantikan. (sisco)

Sulut,GN- Pengunjung yang datang ke kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Harian Lepas (THL) bahkan Wartawan, terhitung Rabu (13/01/21) harus menunjukkan surat rapid antigen. Pemberlakuan surat rapid antigen tersebut guna memutuskan penyebaran Covid-19.Untuk rapid antigen di kantor DPRD Sulut  pemeriksaan dilakukan secara gratis.

Ini disampaikan Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu,SH kepada sejumlah media saat diwawancarai Selasa (12/01/21) di kantor DPRD Sulut.” Yang pertama, ada kebijakan dari Bapak Gubernur yang sudah kita tau bersama ada larangan untuk pejabat dan ASN untuk ke luar daerah dan dalam daerah sementara waktu karena tingginya tambahan khasus virus corona. Kemudian petunjuk Pak Ketua DPRD yang searah dengan Pak Gubernur, dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 maka di kantor DPRD ini, kita akan berlakukan penerimaan tamu dari pimpinan dan anggota dewan serta sekretariat dewan, harus menunjukkan hasil rapid antigen,” kata Kawatu.

Jika tidak menunjukan surat rapid antigen, lanjut Kawatu maka tidak akan di layani untuk menemui pimpinan maupun anggota DPRD Sulut. “kalau ada rapid antigen negatif maka akan dipersilahkan masuk ke kantor. Kalau tidak menunjukan  surat rapid antigen, maka tidak dilayani di kantor ini untuk bertemu dengan pimpinan dan anggota dewan,” ucapnya.

Selain itu dijelaskannya, hal ini berlaku juga untuk jajaran pers yang akan bertemu dengan anggota dewan dimana harus menunjukkan surat rapid antigen. “Ini termasuk juga jajaran pers (Wartawan red) yang akan bertemu dengan anggota dewan di ruangnya atau di dalam kantor. Harus mengikuti mekanisme rapid antigen. Hari ini juga Dinkes melatih tenaga medis yang ada di sekretariat dewan, baik perawat dan dokter, sehingga mulai besok kita akan berlakukan penerimaan tamu dengan menunjukkan surat rapid antigen. Kalau tidak, tidak akan dilayani di sini untuk bertemu dengan anggota DPRD. Di luar kantor silakan, termasuk pers. Tapi kalau masuk ke dalam, kalau bertemu dengan pimpinan harus menunjukkan surat rapid antigen,” tegasnya.

Ditambahkannya, Gubernur juga membatasi semua kegiatan termasuk pembatasan orang. “Demikian juga pada pelaksanaan paripurna, semua tamu yang mengikuti paripurna akan kita test rapid antigen. Kemudian bagi jajaran pers, perwakilan 10 orang yang masuk di dalam ruangan juga mengikuti rapid tes antigen. Itu juga yang akan dipergunakan untuk melakukan preskonfres dengan Bapak Gubernur,” pungkasnya. (sisco/*)

Sulut,GN- Kerja nyata para wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Sulut telah membuahkan hasil sampai akhir tahun 2020 ini.

Namun masih ada beberapa Ranperda yang masih di genjot Seperti dua Ranperda usulan DPRD Sulut yakni Ranperda Fakir Miskin Dan Anak Terlantar juga Ranperda Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota DPRD. Sementara dua usulan Ranperda dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yakni Ranperda OPD (penyesuaian dengan Ketentuan lebih tinggi) juga Ranperda tentang Protokol Kesehatan Covid-19.

” Target Ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan daerah diakhir tahun 2020 namun posisinya sekarang masih dalam tahap Fasilitasi di Kemendagri,” kata Salindeho Selasa, (28/12/2020) kepada awak media ini.

Jika sampai akhir tahun 2020 ini belum sempat ditetapkan maka Dia berharap di awal tahun 2021 Ranperda tersebut sudah di tetapkan. ” Mudah-mudahan awal tahun 2021 sudah ditetapkan,” harap Ketua Bapemperda.

Lanjut Salindeho mengatakan salah satu tugas pokok DPRD adalah membuat peraturan daerah, maka Salindeho berharap 7 program yang telah di tetapkan dapat di selesaikan di tahun 2021. ” Harapan saya sebagai ketua Bapemperda, pada tahun 2021 nanti 7 propemperda yang sudah ditetapkan dapat di selesaikan,” pungkasnya. (sisco)