Sulut,GN- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang digelar, Jumat (15/8/2025) sukses dilaksanakan.

Rapat Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto serta pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan berlangsung tertib dan khidmat.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Stella Runtuwene serta dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Pantauan media ini, peran Sekretariat DPRD Sulut turut menjadi sorotan. Dimana persiapan telah dilakukan jauh sebelum agenda dilaksanakan.

Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos,M.Si bersama seluruh jajaran sekretariat dinilai berhasil mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis sehingga sidang dapat berjalan sesuai dengan rencana agenda.

Dari penataan ruangan paripurna yang dihiasi nuansa peringatan HUT RI ke-80, penyediaan konsumsi bagi peserta sidang, hingga kesiapan fasilitas pendukung, seluruhnya ditangani dengan segala baik.

Demi memastikan semua persiapan rampung tepat waktu, jajaran sekretariat bekerja hingga larut malam.

“Persiapan memang cukup padat, tetapi komitmen kami adalah memastikan paripurna ini berjalan sukses. Syukur, semua bisa terlaksana dengan baik,” kata sekwan Niklas Silangen usai pelaksanaan paripurna.

Kerja keras tersebut membuahkan hasil. Rangkaian paripurna DPRD Sulut berjalan tertib, tanpa kendala teknis berarti, dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Rapat Paripurna ini di hadiri oleh anggota DPRD Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.(sisco)

Sulut,GN– Menindak lanjuti aspirasi warga kota Bitung yang menyoroti buruknya infrastruktur jalan di kota cakalang, anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara dan Bitung temui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut.

Anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung dari lintas fraksi dibawah pimpinan Cindy Wurangian meminta perhatian dan keseriusan BPJN Sulut untuk memperbaiki akses status jalan nasional yang ada di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara.

Cindy Wurangian juga ketua fraksi Golkar, mengatakan BPJN memaparkan untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan mereka yang ada di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara 168,28 Kilo Meter.

“BPJN akan melakukan survey untuk memperbaiki akses jalan nasional yang ada di Minut dan Biting,” ungkapnya.

Dengan keterbukaan BPJN Sulut, Cindy mengapresiasi atas informasi yang diberikan terkait status jalan nasional.

Cindy berharap BPJN Sulut akan seriusi aspirasi warga kabupaten Minut dan Kota Bitung yang sudah disampaikan oleh anggota DPRD. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024

Rapat Paripurna tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A. Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Stela Runtuwene, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.

Rapat dilaksanakan di ruangan paripurna DPRD Sulut, Kamis (03/07/2025). Turut hadir anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Pejabat struktural serta jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu, anggota DPRD Sulut Jeane Laluyan membacakan hasil laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024.

Dari laporan tersebut, semua fraksi di DPRD Sulut menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2024 untuk selanjutnya di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)..

Selanjutnya, Ketua dan wakil ketua DPRD Sulut bersama Gubernur menandatangani berita acara pengesahan Ranperda menjadi Perda dan disaksikan oleh Wakil Gubernur, anggota DPRD serta undangan yang hadir.

Sementara, Gubernur Sulut dalam sambutannya menyampaikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan perkenaannya sehingga rapat paripurna DPRD dapat terlaksana.

“Puji dan syukur patutlah kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan perkenan-Nya,
Saat ini kita dapat dipertemukan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” kata Gubernur.

Sehubungan dengan itu kata Gubernur, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini dan sekaligus atas keputusan yang telah diambil terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Lanjut Gubernur mengatakan sebagai salah satu tahapan dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan, dipahami tahapan pertanggungjawaban
memiliki bobot yang tinggi.

Karena substansi utama dari tahapan ini adalah kesinambungan proses pembangunan daerah yang berkorelasi dengan pembangunan bangsa.

Melalui tahapan ini kita akan mampu mengukur keberhasilan proses pembangunan, yang telah dilaksanakan, sekaligus mengambil patokan atau tolak ukur guna penyelenggaraan pembangunan kedepan. Karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa suatu laporan pertanggungjawaban harus disusun se-riil dan se-akuntabel mungkin, agar dapat diterima oleh rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan bangsa.

Gubernur mengatakan sebagai pemenuhan tanggungjawab kami atas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan telah dilaksanakan selang Tahun Anggaran 2024, maka sejak diajukannya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan segala keterbatasan dan hambatan yang ada.kami telah berkomitmen dan terus berupaya maksimal menghadirkan dokumen pertanggungjawaban yang paripurna.

Gubernur menyadari bahwa proses pembahasan masih terdapat berbagai kekurangan,kemudian mampu direspon secara bijak, cerdas dan tepat sasaran oleh segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

“Respon yang Saya maksudkan antara lain melalui berbagai rekomendasi, saran dan kritik yang membangun selama tahapan pembahasan maupun melalui tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu sehingga Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 dapat disempurnakan, serta dapat diterima oleh rakyat Sulawesi Utara melalui para wakilnya di DPRD,” ucapnya.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah dan
rakyat Sulawesi Utara tak hentinya Saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Yang dengan penuh semangat dan komitmen tinggi,serta tidak kenal lelah melakukan pembahasan dan pengkajian secara kritis, cermat, teliti, obyektif dan
komprehensif terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024,” terang Gubernur.

Seiring dengan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda ini, Gubernur mengatakan maka perlu dipahami bahwa siklus pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama baru dimulai kembali, dan ke depan banyak tantangan yang bersifat dinamis.

“Oleh karena itu, Saya mengajak segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk tetap sinergis menerjemahkan dalam visi, misi, persepsi dan langkah membangun daerah.

Kedepannya, mari kita bergandengan tangan dalam satu visi,menuju Sulawesi Utara maju,sejahtera,dan berkelanjutan,” tutup Gubernur. (advetorial)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen mengumumkan Surat pengusulan ketua Fraksi Partai Demokrat dari Royke Anter kepada Ronald Sampel.

Surat masuk dari Partai Demokrat itu disampaikan Ketua DPRD di akhir Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044 sekaligus pemandangan umum fraksi, Selasa (10/06/2025).

Ketua DPRD juga menyampaikan pengusulan nama-nama Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Fraksi Partai Demokrat.

“Dimana Bapak Frangky Roger Mamesah sebagai anggota badan anggaran dan Ronald Sampel sebagai anggota badan musyawarah,” Tutur Ketua Andi di hadapan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wagub Victor Mailangkay, Forkopimda serta para pimpinan dan anggota DPRD.

Berikutnya, Ketua DPRD mengumumkan AKD Fraksi Demokrat, dimana Anggota DPRD Ronald  Sampel sebagai anggota Komisi III dan Billy Lombok sebagai Anggota Komisi IV.

“Demikian informasi untuk selanjutnya akan dituangkan dalam keputusan DPRD,” Ucap Ketua DPRD. (*/sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulut Niklas Silangen, S.Sos, MSi menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Komisi I dan II DPRD Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi pembahasan dan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD 2025 – 2029.

Pertemuan dilaksanakan di lantai dua kantor DPRD Sulut. Ada berbagai pertanyaan terkait tujuan kunjungan tersebut yang di anggota DPRD Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah.

Lewat kunjungan mereka berharap dapat masukan yang konstruktif untuk membangun kabupaten Katingan lebih baik lagi.

Sekwan Niklas menyampaikan terimakasih atas kunjungan dari DPRD Kabupaten Katingan. Demikian juga DPRD Kabupaten Katingan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada DPRD Sulut telah menyambut baik atas kunjungan ini. (sisco)

Sulut,GN – Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/1/2025) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut.

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Braien Wawuruntu di dampingi Wakil Ketua dan Serketaris serta anggota komisi 1, dan dihadiri Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin serta jajarannya.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi 1 Muliadi Paputungan mempertanyakan BumDes yang masih aktif di Sulut. Bahkan menurut Paputungan, pihaknya menerima informasi banyaknya dugaan kasus – kasus terkait BumDes di Sulawesi Utara.

“Kami ingin meminta data BumDes dari 1507 desa yang ada di Sulawesi Utara, kira – kira ada berapa desa yang BumDes jalan aktif,” kata Legislator dapil Bolmong Raya itu.

Selain itu, Paputungan juga menanyakan sejauh mana pendampingan Dinas PMD Sulut terhadap kasus BumDes yang tersandung di beberapa desa di Sulawesi Utara. ” Jadi apa yang menjadi upaya dari Dinas PMD Provinsi terhadap kasus ini,” ujarnya.

Terkait pertanyaan tersebut, Kepala Dinas PMD Sulut Darwin Muksin secara singkat menyampaikan bahwa kasus per kasus tersebut, pihaknya menyerahkan ke kabupaten dan kota masing – masing.

” Sedangkan untuk BumDes kita selalu bilang harus ada Bimtek. Kenapa BumDes tidak terlaksana dengan baik, karena sumber daya manusia dan proporsional anggaran yang di berikan kepada mereka itu tidak tercapai karena dari satu sisi sumber daya manusia. Untuk BumDes itu ada pendamping desa,” ungkapnya.

Untuk data BumDes yang aktif yang dimintakan oleh anggota komisi 1, Kepala Dinas PMD Sulut mengatakan pihaknya akan memintakan data tersebut kepada pendamping desa untuk secara detail akan di berikan ke komisi 1 DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utra (Sulut) dari Partai Demokrat periode 2024-2029 Ronald Sampel di ketahui lewat surat masuk dari DPP Demokrat akan di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Surat masuk tersebut di bacakan oleh Plt Sekretaris Dewan Niklas Silangen, Jumat (29/11/2024) disela – sela rapat paripurna DPRD Sulut.

Surat tertanggal 27 November 2024 tentang Pergantian Antar Waktu, yang di bacakan Sekwan, Terdapat SK Pemberhentian dari DPP Demokrat.

Nama yang akan menggantikan Anggota Dewan Ronald Sampel yakni Sherly Tjanggulung.

Pergantian antar waktu anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas nama Ronald Sampel maka DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara mengajukan pergantian antar waktu atas nama yang bersangkutan untuk sekiranya dapat di proses sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait itu, kepada awak media Gemparnews.com saat di hubungi melalui via telephone, Ronald Sampel menanggapi dengan senyum.

Dia menjelaskan dalam partai Demokrat tentu ada mekanisme untuk melakukan Pergantian Antar Waktu. “Ini kan baru di bacakan, bisa saja ada pembatalan. Yang pasti dalam partai ada prosedur dan mekanisme untuk melakukan pergantian antar waktu,” ucapnya singkat.

Diketahui Ronald Sampel dilantik menjadi anggota DPRD Sulut Periode 2024 – 2029 dua bulan lalu, setelah terpilih di pemilihan legislatif pada Februari 2024 lalu. Ronald Sampel menjadi anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan Nusa Utara. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Royke Anter menanggapi secara bijaksana terkait alat kelengkapan dewan (AKD) dimana Fraksi Partai Demokrat belum terakomodir dalam pimpinan AKD.

Hal itu di katakannya kepada sejumlah media, usai mengikuti rapat Banggar, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut.

“Mengenai Alat Kelengkapan Dewan berarti saat ini fraksi partai Demokrat belum di percayakan untuk duduk sebagai pimpinan,” ujar ketua fraksi Demokrat itu.

Ketua fraksi Demokrat menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi bersama wakil ketua DPRD Sulut Billy Lombok selaku pimpinan.

“Terkait hal itu, kami sudah komunikasikan dengan pimpinan fraksi Bapak Billy Lombok sebagai pimpinan dalam hal ini wakil ketua dua, DPRD Sulut,” kata Royke.

“Ketika kami tidak mendapat jatah untuk pimpinan AKD, kami menerima. Namun sebagai wakil rakyat yang di percayakan oleh rakyat tentu fraksi Demokrat tentu sudah berjuang walaupun tidak ada posisi AKD,” tambah Royke.

Kedepannya kata Royke, semua akan mengalir dengan sendirinya. ” Ya, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Mudah-mudahan pak E2L menjadi Gubernur walaupun kami fraksi Demokrat tidak dapat di legislatif pimpinan AKD, namun dapat pimpinan eksekutif,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Setelah memasuki sepuluh (10) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Prof Dr (HC) Olly Dondokambey, SE dan Drs Steven OE Kandouw banyak prestasi yang telah dicapai.

Hal ini mengundang perhatian dan apresiasi dari banyak kalangan. Salah satunya anggota DPRD Sulut Capt Ramly Kandoli,M.Mar turut memberi apresiasi.

Kepada sejumlah media Kandoli mengatakan bahwa Kepemimpinan Gubernur Sulut ODSK, membawa banyak perubahan.

“Ada banyak kemajuan selama sepuluh tahun memimpin Sulawesi Utara. Kami mengapresiasi kerja pak Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Kandoli, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Capt Ramly Kandoli,M.Mar Sebagai anggota DPRD Sulut yang baru saja terpilih dan sudah dilantik secara resmi mengatakan dirinya akan memperjuangkan kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu, ditegaskan Kandoli, ketika ditemui sejumlah awak media, Jumat (22/11/2024) di kantor DPRD Sulut.

“Saya sebagai anggota dewan akan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya itu akan saya perjuangkan,” tegas Kandoli.

Legislator dapil Minsel – Mitra ini berjanji bahwa setiap aspirasi dan kepentingan yang berhubungan dengan warga masyarakat, tentunya akan menjadi skala prioritasnya. ” Iya, saya tentu akan memperjuangkan,” tandasnya singkat. (sisco).