Sekwan Niklas Silangen Pimpin Apel Kerja

Sulut,GN- Apel kerja adalah kegiatan berkumpulnya para pegawai atau anggota suatu instansi di suatu tempat pada waktu tertentu untuk mendengar arahan, mengecek kehadiran, dan melatih kedisiplinan sebelum mulai bekerja.

Tujuan dan Manfaat Apel Kerja untuk Pengecekan kehadiran dan Memastikan jumlah personil yang hadir dan siap bekerja, Penyampaian informasi yakni Menyalurkan instruksi penting, target kerja, atau kebijakan baru dari pimpinan,
Meningkatkan disiplin untuk Membiasakan pegawai datang tepat waktu dan menaati aturan dan Memupuk kebersamaan dlaam Mempererat kerja sama dan kekompakan antaranggota tim.

Terkait dengan hal itu, sekretariat DPRD Sulawesi Utara, Selasa (29/09/2026) menggelar apel kerja di halaman kantor DPRD Sulut.

Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si dan pemimpin apel Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

Turut hadir Plh Kabag Umum, Plh Kabag Keuangan, Plh Kabag Persidangan, Ibu Pj Pengawas/Fungsional, staf ASN, Pol PP dan Mahasiswa Magang.

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan arahan penting bagi seluruh pegawai di lingkungan sekretariat DPRD Sulut. Dia berharap agar dalam menjalankan tugas pekerjaan harus dibarengi dengan tanggungjawab. (sisco)

 




Sidang Paripurna HUT ke-62 Provinsi Sulut, Silangen Apresiasi Keberhasilan Pemerintah Dalam Satu Tahun Terakhir

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Selasa (22/09/2016) memimpin jalannya sidang paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-62 Provinsi Sulut.

Silangen mengatakan Perbedaan pandangan dalam setiap pembahasan merupakan bagian dari demokrasi, sementara dialog dan keterbukaan dan kerjasama menjadi jalan untuk melahirkan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Silangen memberikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah Provinsi Sulut dalam setahun trakhir ini, atas berbagai hasil yang telah dicapai. “Dalam satu tahun terakhir kami memberikan penghargaan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berbagai kemajuan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, pariwisata, pelayanan publik, serta prestasi putra putri daerah menjadi bagian dari perjalanan yang patut diapresiasi,” kata Silangen.

Ketua DPRD Sulut menerangkan di hari ulang tahun ke-62 menjadi momentum mengenang perjalanan yang sudah dilewati. “Karena itulah peringatan hari ulang tahun ke 62 ini, tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan yang telah dilewati tetapi juga untuk meneguhkan langkah menuju babak berikutnya,” terangnya.

Lebih jauh Silangen menjelaskan semangat hari ulang tahun ke-62 kali ini mengambil tema Sulut Melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Semangat itulah yang kita tuangkan dalam tema hari ulang tahun ke -62, Sulut melaju, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan. Sulut melaju adalah semangat untuk terus bergerak berani menjawab perubahan dan membuka ruang bagi lahirnya gagasan – gagasan baru. Maju berarti terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia memperkuat daya saing serta mengembangkan potensi daerah. Sejahtera berarti mematikan hasil kemajuan yang dapat dirasakan dalam kehidupan rakyat, melalui kesempatan yang lebih luas dan pelayanan yang semakin baik. Sedangkan berkelanjutan berarti membangun dengan pandangan jauh kedepan, menjaga apa yang telah dimiliki dan menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya,” tandas Silangen.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Viktor Mailangkay,SH,MH, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela E Paruntu, Royke Anter, Stella Runtuwene, anggota DPRD, Forkopimda, Jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)




Ketua DPRD Sangihe Bersama Rombongan Sambangi DPRD Sulut, Konsultasi Dengan Badan Kehormatan

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Dr-Ir. Royke Octavian Roring, M.Si,IPU,ASEAN Eng dan Billy Lombok dampingi Sekretariat DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (07/06/2026).

Di kesempatan ini, Badan Kehormatan bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan kunjungan dengan maksud Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi bersama dengan Ketua Badan Kehormatan Sangihe Aris Tamapangag.

DPRD Sangihe melakukan Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Sulut, terkait langkah dan prosedur hukum, serta status “Oknum” Anggota DPRD Kepulauan Sangihe yang telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

“Tujuan kami ke sini hanya ingin konsultasi terkait status hukum salah satu anggota DPRD Sangihe yang sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan,” tandas Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Terima Kunjungan Kerja DPRD Sangihe

Sulut,GN- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD bersama Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut Dr-Ir. Royke Octavian Roring, M.Si,IPU,ASEAN Eng dan Billy Lombok dampingi Sekretariat DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupatwn Kepulauan Sangihe, Senin (07/06/2026).

Di kesempatan ini, Badan Kehormatan bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, melakukan kunjungan dengan maksud Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut.

Kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi bersama dengan Ketua Badan Kehormatan Sangihe Aris Tamapangag.

DPRD Sangihe melakukan Konsultasi dengan Badan Kehormatan DPRD Sulut, terkait langkah dan prosedur hukum, serta status “Oknum” Anggota DPRD Kepulauan Sangihe yang telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

“Tujuan kami ke sini hanya ingin konsultasi terkait status hukum salah satu anggota DPRD Sangihe yang sudah dinyatakan inkrah oleh pengadilan,” tandas Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi. (sisco)




Ketua DPRD Sulut Sampaikan Ucapkan Selamat Maulid Nabi Muhamad SAW 1448 H

Sulut,GN- Melalui Platform Digital, di akun Facebook miliknya, Selasa (25/8/2026), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriyah (2026 Masehi).

Ketua DPRD Sulut menyampaikan Peringatan Maulid Nabi untuk dijadikan momentum untuk meneladani ahlak dan keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari.

“Selamat memperingati Maulid Nabi Muhamad SAW”, Ucapnya.

Semoga ajaran dan keteladanannya senantiasa menjadi penerang dalam setiap langkah hidup kita, membawa kedamaian, serta mempererat tali silaturahmi,” tandasnya. (SM)

 




Ranperda Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan KUA-PPAS 2026, di Setujui 5 Fraksi DPRD Sulut

Sulut,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian/penjelasan Gubernur Terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, Dan Penyampaian/penjelasan Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat, Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tersebut Serta Tanggapan Dan/atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi, Senin (24/8/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr.Franciskus Andy Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil ketua dr Mikaela Elsiana Paruntu,Royke Anter dan Stella Runtuwene,

Turut Hadir Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus didampingi Wakil Gubernur DR Viktor Mailangkay, Pejabat. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulut, Forkopimda, dan Pejabat BUMD Bank Sulut, BUMN.

Diawali dengan pembacaan surat masuk di sampaikan oleh Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, di mana KUA-PPAS Perubahan APBD merupakan dokumen kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyesuaikan target pendapatan, belanja, dan pembiayaan di tengah tahun anggaran berjalan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD murni dan Perubahan RKPD.

Pantauan media ini, dimana pemandangan umum fraksi yakni 5 Fraksi disampaikan secara resmi oleh fraksi PDIP Jeane Laluyan, Fraksi Golkar Inggried Sondakh, Fraksi Demokrat Rojer Mamesah, Fraksi Nasdem Seska Budiman, Fraksi Gerindra Dea Lumenta.

Dari 5 Fraksi pada intinya menyetujui Ranperda tersebut untuk di bahas pada tingkatan selanjutnya. (sisco)

 




Sekretaris DPRD Sulut Hadiri Upacara Memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke- 81

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Weliam Niklas Silangen, menghadiri upacara memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/8/2026). Peringatan tahun ini mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.

Upacara berlangsung kidmat, tertib dan lancar yang dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Sulut, jajaran pejabat Pemprov Sulut, unsur Forkopimda, perwakilan instansi vertikal, serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov Sulut.

Usai upacara, Silangen menegaskan bahwa keikutsertaan dalam peringatan kemerdekaan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk penghormatan tulus kepada bangsa dan penghargaan atas pengorbanan para pahlawan.

“Kehadiran kita di sini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud rasa syukur dan penghormatan yang mendalam kepada NKRI serta jasa para pendahulu yang telah berjuang meraih kemerdekaan.” ujarnya.

Sekwan mengajak seluruh elemen birokrasi untuk meresapi tema besar peringatan kali ini dan menerjemahkannya dalam kinerja sehari-hari. Menurutnya, kemerdekaan harus diisi dengan dedikasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara.

“Tema ‘Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur’ harus menjadi panduan kita dalam menjalankan tugas. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata, agar terwujud keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat Sulut,” ucapnya.

Pantauan media ini, upacara berakhir mo dengan penyampaian puji-pujian kebangsaan dan sesi foto bersama seluruh pejabat daerah yang hadir dalam upacara bendera. (SM)




Sekretaris DPRD Sulut Terima Kunjungan Kerja DPRD Papua Barat

Sulut,GN- Kunjungan Kerja rombongan DPRD Papua Barat ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026), berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut.

Hadir Ketua Komisi IV dan Ketua Komisi II DPRD Papua Barat beserta anggota dan staf sekretariat, serta anggota DPRD dari Kabupaten Sitaro sebagai mitra studi.

Kunjungan bertujuan melihat lebih dekat sejumlah aspek pembangunan di Sulawesi Utara, meliputi potensi pariwisata, perkembangan infrastruktur jalan tol, layanan angkutan laut, serta proses usaha pengalengan ikan di PT Sinar Pure Foods Bitung.

Delegasi mendapat paparan bahwa Sulut aktif menyediakan akses transportasi publik, termasuk kapal feri yang menghubungkan pulau-pulau dan melayani wilayah kepulauan provinsi, sebagai bagian upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung pariwisata serta distribusi hasil laut.

Weliam Niklas Silangen selaku Sekretaris DPRD Sulut menyambut baik kunjungan tersebut. Dia menyampaikan kondisi internal DPRD Sulut saat ini, antara lain pekerjaan legislatif yang masih berjalan, termasuk pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi, serta rencana pelaksanaan rapat paripurna pada 14 Agustus 2026 mendatang.

Meski demikian, pertemuan tetap berlangsung hangat dan produktif dengan pertukaran pengalaman antardaerah. Perwakilan DPRD Sitaro turut berbagi informasi tentang regulasi daerah lain. Mereka menyebutkan bahwa di Papua Barat sudah ada peraturan daerah terkait tanaman pala—komoditas yang umumnya dikembangkan di kabupaten penghasil seperti Fakfak yang mengatur pembinaan, pengawasan, rencana aksi daerah perkebunan serta retribusi.

Wakil dari Sitaro menyatakan ketertarikan mempelajari produk hukum daerah tersebut sebagai bahan adaptasi untuk daerah mereka sendiri, khususnya dalam konteks pengembangan komoditas unggulan lokal.

Rombongan DPRD Papua Barat dijadwalkan melanjutkan kunjungan studi ke Dinas Pariwisata Provinsi Sulut, Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, serta PT Sinar Pure Foods di Bitung untuk melihat langsung praktik industri pengalengan ikan dan jaringan distribusinya.

Sekretaris DPRD Sulut, menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta harapan agar interaksi antardaerah ini memperkuat transfer pengetahuan dan kolaborasi pembangunan. (*/sisco)




Mantiri Serap Aspirasi Warga Manembo – Nembo Bitung

Sulut,GN- Eugenie Mantiri, S.Pd. MAP selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Minahasa Utara–Kota Bitung, melaksanakan kegiatan Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Manembo-Nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

Kegiatan yang dihadiri masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta perangkat Kelurahan Manembo-Nembo. Reses menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi serta kebutuhan pembangunan di wilayah setempat.

Mantiri menjelaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, sekaligus melihat dan menyampaikan perkembangan atas berbagai usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

Mantiri juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang telah mendapatkan perhatian, salah satunya pekerjaan pembangunan jalan paving yang telah direalisasikan. Sementara sejumlah aspirasi lainnya saat ini masih dalam proses penginputan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Setelah penyampaian tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Salah satu aspirasi disampaikan Denny Kaunang, warga Jemaat Manembo-Nembo, yang meminta perhatian terhadap kondisi lampu penerangan jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah, khususnya Lingkungan 1 hingga Lingkungan 4. Menurutnya, penerangan jalan sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan kenakalan remaja.

Bobby Gumansalangi, warga RT 2 dan RT 3, mengusulkan perbaikan drainase dan jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan berlubang.

Sementara itu, Mario selaku Sekretaris LPM, mengusulkan pengadaan lampu penerangan di sekitar kawasan pemakaman umum Manembo-Nembo. Penerangan tersebut dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dari Lingkungan 5, Devi Watuna menyampaikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan drainase serta jalan lingkungan hingga ke wilayah Sungai Jengki. Menurutnya, saluran yang sebelumnya dibangun melalui program PNPM kini tidak lagi mampu menampung kebutuhan masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan kawasan permukiman.

Aspirasi terkait penerangan dan jalan juga disampaikan warga Lingkungan 6. Sementara Kristian Waefa, warga Lingkungan 2 RT 02, mengusulkan normalisasi aliran Sungai Girian hingga ke titik pembuangan di Kuala Jengki untuk menjaga kelancaran aliran air dan mengantisipasi potensi genangan maupun banjir.

Selain itu, Hendri Wantah menyampaikan permohonan perbaikan fasilitas lampu jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Manembo-Nembo.

Sementara Frans, warga Sagerat Weru 2 RT 12, mengusulkan pembangunan atau peningkatan jalan yang menghubungkan wilayah Sagerat menuju arah Kelabat. Adapun Ibu Dewi mengusulkan pembangunan drainase dari kawasan AMI Bitung menuju SMECO Bitung, tepatnya di Lingkungan 5 RT 6.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Eugenie Mantiri menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan catatan dan perjuangan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme DPRD serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing.

“Reses ini merupakan kesempatan bagi kami untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengar apa yang menjadi kebutuhan serta persoalan di lapangan. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada,” ujar Mantiri.

Dia menegaskan, aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan jalan, drainase, penerangan, maupun normalisasi sungai akan dikoordinasikan dengan instansi teknis terkait untuk mendapatkan perhatian sesuai prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Menurut Mantiri, komunikasi yang berkelanjutan antara masyarakat dan wakil rakyat sangat penting agar kebutuhan riil di lapangan dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.

“Aspirasi masyarakat adalah bagian penting dari tugas kami sebagai wakil rakyat. Karena itu, apa yang disampaikan dalam reses ini akan menjadi catatan untuk terus dikawal dan diperjuangkan,” tandasnya.

Kegiatan Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Manembo-Nembo berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Berbagai aspirasi yang berhasil dihimpun selanjutnya akan menjadi bahan untuk dikawal melalui mekanisme DPRD dan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. (*/sisco)

 




Roring Pertanyakan Pengelolaan Silpa dan Penetapan Batas Defisit Anggaran Daerah

Sulut,GN- Royke Roring selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, saat rapat pembahasan anggaran di ruang paripurna DPRD Sulut, Selasa (28/7/2026) mempertanyakan pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penetapan batas defisit anggaran daerah.

Roring menyoroti fakta bahwa nilai SILPA daerah dalam lima tahun terakhir konsisten berada di angka minimal Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar. “Mengapa pemerintah daerah tetap menetapkan batas defisit di bawah satu persen, padahal terdapat sisa anggaran yang cukup besar,” kata Roring.

Menanggapi hal pertanyaan tersebut, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Tahlis Gallang, menjelaskan tidak semua nilai SILPA dapat digunakan secara bebas. “Dari total estimasi Rp 60 miliar, hanya sekitar Rp 20–30 miliar yang merupakan SILPA murni. Sisanya adalah dana terikat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembayaran PPG Guru,” jelas Tahlis.

Lanjut Tahlis menjelaskan sebagian besar SILPA selama ini berasal dari sisa hasil tender pekerjaan fisik yang belum tuntas atau efisiensi belanja perjalanan dinas. Namun, dengan target pelaksanaan program 100 persen agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, potensi SILPA dari kegiatan fisik diprediksi akan menurun.

Meskipun regulasi memungkinkan kata Tahlis, batas defisit dinaikkan hingga maksimal 2,5 persen, Sekprov menegaskan pembatasan saat ini dilakukan karena tekanan kemampuan keuangan daerah akibat penurunan dana transfer dari pusat.

“Secara regulasi ruang itu tersedia. Namun, SILPA tetap menjadi sandaran terakhir kami,” tandasnya. (*/sisco)