Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Henry Walukow,SE di percayakan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2025-2044.

Henry di percayakan sebagai Ketua Pansus pada rapat pimpinan DPRD Sulut, Selasa (10/06/2025). Adapun pimpinan pansus RTRW yang terpilih yakni Henry Walukow (Demokrat) sebagai Ketua, Cindy Wurangian (Golkar) sebagai Wakil Ketua dan Berty Kapojos (PDI P) sebagai Sekretaris.

Usai rapat pimpinan kepada sejumlah media, Henry mengatakan dirinya akan menjalankan mandat dan kepercayaan ini dengan penuh tanggung jawab.

“Sebuah kepercayaan, saya harus siap menjalankan kepercayaan dan mandat yang sudah di berikan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Henry Selasa (10/06/2025) di kantor DPRD Sulut.

Terkait rencana jadwal pembahasan pansus, Henry menjelaskan segera akan dilakukan pertemuan untuk membahas jadwal khusus dan rencana kerja

“Kita akan segera melakukan pertemuan khusus untuk rencana kerja dan kita akan mempelajari dokumen – dokumen yang ada,” tandasnya.

Di ketahui sebelumnya, DPRD Sulut telah melakukan rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiscus A Silangen, Selasa (10/06/2025) membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025–2044, dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengatakan patut bersyukur karena proses panjang Ranperda RTRW Provinsi Sulut yang diinisiasi sejak tahun 2018, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menyampaikan sekaligus akan dibahas bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Sulut untuk bagaimana arah dan proses Ranperda RTRW ini selanjutnya.

“Proses ini dalam undang-undang, dimana pemprov Sulut harus dipastikan bahwa Perda RTRW ini dapat mudah dilakukan melalui seluruh rangkaian kebijakan perencanaan pembangunan. Ranperda RTRW merupakan pemberian pemerintah pusat, pemerintah daerah serta kabupaten/kota,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan, pemprov harus mengakomodasi seluruh masukan melalui diskusi publik termasuk infonisasi dan konsultasi publik. Tujuan RTRW ini dirancang kata Gubernur, untuk penguatan ekonomi pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang bertumpu sektor pariwisata, perikanan dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk masyarakat.

“Pentingnya RTRW sebagai dokumen strategis dalam memastikan bahwa pembangunan di Sulut dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berbasis pada kompetensi nilai spirit dan kearifan lokal,” ujarnya.

Dalam.pemandangan fraksi – fraksi DPRD, yakni Fraksi Partai Golkar melalui Cindy Wurangian menyatakan fraksi PG menyetujui Ranperda RTRW di bahas pada tingkat selanjutnya.

Angelina Wenas dari fraksi Demokrat, mengingatkan agar Ranperda RTRW selaras dengan visi misi gubernur terpilih. Fraksi Demokrat menyorot kerisauan lingkungan akibat tambang ilegal, dan mengingatkan pemprov terhadap lahan pertanian dan kawasan pariwisata.

Fraksi Partai Nasdem melalui Ketua Fraksi Braien Waworuntu menyampaikan agar wilayah Langowan di kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Fraksi Nasdem setuju Ranperda RTRW dapat dibahas lebih lanjut.

Sementara, Fraksi Gerindra oleh Louis Schramm menyetujui atas pembahasan Ranperda RTRW, yang disebutnya sebagai instrumen vital dalam arah pembangunan daerah. (sisco)

Sulut,GN – Legislator DPRD Sulut Ronald Sampel secara resmi menjabat Ketua Fraksi Demokrat. Sebelumnya ketua fraksi Demokrat di jabat oleh Royke Anter. Kini Royke Anter menjabat Wakil Ketua DPRD Sulut menggantikan Billy Lombok.

Pergantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut ini dibacakan oleh Sekertaris DPRD Sulut, Niklas Silangen disela-sela rapat Paripurna mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2025-2044, Selasa (10/06/2025) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Selain membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut tentang pergantian pimpinan fraksi, Niklas Silangen juga membacakan surat masuk dari DPD Partai Demokrat tentang pergantian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di fraksi Demokrat.

Dalam isi surat tersebut, Ronald Sampel yang sebelumnya sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut, ditempatkan di Komisi III DPRD Sulut. Sementara Franky Roger Mamesah ditempatkan sebagai personil Badan Anggaran (Banggar), dan Billy Lombok sebagai anggota Komisi IV DPRD Sulut.

Ronald Sampel mengatakan, dirinya bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Partai Demokrat Sulut di bawah kepemimpinan Elly Engelbert Lasut.

“Tentunya saya berterima kasih kepada Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, Bapak Elly Engelbert Lasut atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Fraksi Demokrat di DPRD Sulut,” kata legislator dapil Nusa Utara itu.

Sampel berjanji akan menjalankan amanah dengan bekerja sesuai tupoksi dan memimpin Fraksi Demokrat untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kami sebagai kader yang ditugaskan siap melaksanakan tanggung jawab yang diberikan pimpinan partai untuk mengkoordinir kegiatan anggota fraksi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dititipkan melalui Partai Demokrat,” ucapnya.

Terkait program fraksi Demokrat, Sampel menjelaskan pihaknya akan menunggu hasil rapat internal fraksi. “Kalau program kerja, kita menunggu hasil rapat internal,” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesebelas kali berturut dari BPK RI terkait pengelolaan keuangan daerah.

Atas penilaian WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua DPRD Sulut MIchaela E Paruntu (MEP) memberikan tanggapan.

Kepada sejumlah media, Senin (2/6/2025) di lantai tiga ruangan serbaguna kantor DPRD Sulut MEP mengapresiasi pemprov Sulut. Dia mengatakan segala program kegiatan yang menjadi visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dapat dijalankan, sehingga WTP ini menjadi motivasi bagi pemerintah dan DPRD untuk bekerjasama memajukan Sulawesi Utara lebih baik lagi.

“Dan kalau kita notice, tanggal 31 Mei kemarin kan seratus harinya kerja bapak gubernur dan wakil gubernur. Banyak sekali inovasi – inovasi yang terjadi dalam Provinsi Sulawesi Utara,”kata MEP.

“Jadi kita punya harapan besar, bapak gubernur dan wakil gubernur pemerintah provinsi yang ada, bersama DPRD bekerja bersama -sama.menjalankan visi dan misi dalam bentuk program yang ada di pemprov,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN – Legislator Dapil Nusa Utara Vionita Kuera dalam pertemuan perdana Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan, Senin (26/5/2025) menanyakan terkait sosialisasi pembelajaran nilai – nilai karakter bangsa dan penguatan ideologi pancasila untuk anak – anak di sekolah maupun para pemuda.

“Apakah Dispora dan Kesbangpol Sulut berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan pembelajaran nilai – nilai karakter bangsa dan penguatan ideologi pancasila untuk anak anak di sekolah dan para pemuda,” kata Vionita.

Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini juga menanyakan sosialisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. ” Apakah sudah berjalan dengan baik tentang pembelajaran tersebut,” ujarnya.

Vionita meragukan jika pembelajaran nilai – nilai karakter bangsa dan penguatan ideologi pancasila untuk anak anak di sekolah dan para pemuda tidak tersosialisasi, akan berdampak pada pembentukan perda.

Dia menegaskan perda yang dibuat akan menjadi sia – sia, apabila sosialisasi pembelajaran nilai – nilai karakter bangsa dan penguatan ideologi pancasila tidak terimplementasi dengan baik kepada anak anak di sekolah dan para pemuda.

“Jika tidak tersosialisasi dengan baik, maka sia – sia perda yang kita buat,” tegasnya. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan DPRD Sulut, Pierre Makisanti mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah.

Pierre menegaskan pemuda harus di berikan ruang dalam wira usaha dan peran lainnya.

“Ketika perda ini di tetapkan menjadi acuan, dan pemerintah harus lebih memberikan ruang kepada pemuda,” ucapnya kepada sejumlah media Senin (26/5/20025) usai pembahasan pansus kepemudaan.

Pierre mengharapkan kehadiran pemerintah dalam upaya pembangunan daerah dengan melibatkan pemuda.

“Pemerintah harus hadir dan melibatkan pemuda dalam pembangunan daerah,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kepemudaan Eldo Wongkar menegaskan pembahasan ranperda kepemudaan di pastikan selesai dua bulan.

Penegasan itu disampaikannya usai pansus melakukan pertemuan perdana bersama instansi terkait, Senin (26/5/2025) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

“Target kita dua bulan menyelesaikan Reviews pasal per pasal l, kunjungan ke daerah pembentukan perda kepemudaan dan terakhir melakukan FGD atau uji publik dengan mengundang organisasi kepemudaan dan juga akan melakukan konsultasi ke Kemendagri,” ujar Aldo.

Aldo menjelaskan terkait tujuan pembentukan Ranperda Kepemudaan.
“Tujuan pembentukan perda ini untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pemberdayaan perlindungan serta peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

“Pansus akan merivews pasal per pasal perda kepemudaan. Karena memang tim pansus kali ini baru semua,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2024 Cindy Wurangian turut menanyakan soal sampah medis pada saat rapat pansus LKPJ Gubernur 2024.

“Saya ingin bertanya kepada semua yang terkait tentang penanganan sampah medis ini. Rumah Sakit ini kan menyembuhkan, jangan sampai Rumah Sakit ini justru menjadi biang dari penyebaran penyakit melalui sampah-sampah ini terutama sampah medis.

“Mohon ada penjelasan singkat dari setiap kepala Rumah Sakit, termasuk juga dari kadis kesehatan bagaimana penanganan sampah-sampah medis ini,” ucap Cindy.

Legislator dapil Bitung-Minut ini juga mencontohkan, dimana sampah medis yang ada di Kota Bitung dan ditangani salah satu perusahaan, sesuai informasi hanya ditampung di salah satu gudang yang tidak memenuhi standar.

“Penyakit ini menyebar lewat udara, tidak harus disentuh. Mohon penjelasan dari kepala-kepala Rumah Sakit,” ujar Cindy.

Cindy pun menanyakan anggaran yang disiapkan dalam APBD untuk penanganan sampah medis tersebut.

“Berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah medis ini yang begitu penting. Memang penyebaran penyakit itu tidak kelihatan tapi mana tahu banyaknya orang sakit ini karena penanganan sampah medis ini belum sesuai standar. Jadi mohon informasi,” tutup Cindy.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr Rima F Lolong,MKes mengatakan bahwa semua penanganan sampah medis itu jadi perhatian. “Karena ada konsekuensi kalau tidak dilaksanakan,” tutup Kadis Kesehatan. (sisco)

Sulut,GN – Rapat bersama Dinas Pendidikan Sulut, Legislator Eldo Wongkar angkat bicara Soal Program Indonesia Pintar (PIP).

Eldo mengatakan, rekomendasi Pansus tahun 2024 yaitu pemerataan pendidikan di Sulut. Diantaranya penyaluran dana Program Indonesia Pintar.

“Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak penerima PIP yang ada di Sulut. Tolong diberi penjelasan, ” ungkapnya.

Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, untuk PIP ada dua jalur yang pertama, jalur reguler. Dimana penerima adalah usulan dari sekolah, diperiksa sesuai kriteria dan kemudian divalidasi.

Sedangkan PIP jalur aspirasi, terbuka sesuai dengan usulan dari anggota legislatif yang memberikan program.

Femmy Suluh pun menguraikan penerima PIP untuk tingkatan SMA terdiri dari; SMA 19.384, SMK 17.834 dan SLB 90 dengan total siswa SMA, sebanyak 105.000 orang.

“Kalau di presentasi sekitar 40 persen siswa yang menerima PIP di Sulut. Dan besaran dana yang diterima per tahun Rp 1. 800.000 per anak,” ucapnya. (sisco)