Sulut,GN- Ketua Pansus RTRW, Henry Walukow kepada sejumlah media, memastikan bahwa Ranperda RTRW tinggal selangkah lagi yakni pada tahap Linsek(Pembahasan Lintas Sektor).

” Pembahasan Lintas Sektor ini sempat tertunda sebelumnya ditetapkan tanggal 11 September kemudian ditunda pada 16 September pekan depan.” ujar Hendri usai rapat fraksi dikantor DPRD Sulut, Selasa (9/9/2025).

Dia meyakini bahwa pembahasan lintas sektor tak akan lama, paling lama satu bulan sudah selesai, dan akan keluar persetujuan substansi(Persub).

” jika tak ada masalah Persub ini selesai dalam tempo 2 bulan kedepan maka dipastikan Ranperda RTRW tersebut segera diketuk atau diparipurnakan menjadi Peraturan Daerah(Perda),” ucap politisi muda Demokrat Sulut itu.

Terinformasi pada tahap pembahasan pekan lalu 30 blok namun saat ini ternyata masih dalam kajian sebanyak 141 blok wilayah pertambangan rakyat di Sulut dan hal tersebut sudah kami bahas bersama dan kini sedang diusulkan ke pemerintah pusat guna mendapat pengesahan.

” Ada 141 blok Wilayah Pertambangan Rakyat(WPR) yang kini sementara dikaji pemerintah pusat dan 141 blok ini sudah dikunci untuk menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat, jadi tak ada lagi perusahan yang akan kelola jika sudah berstatus WPR.” pungkasnya.

Diketahui Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) Rencana Tata Ruang(RTRW) Provinsi Sulawesi Utara, kini masuk pada tahap Finalisasi Lintas Sektor dimana Ranperda RTRW tersebut masih akan dikaji oleh lembaga vertikal.(sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD menghadiri acara resepsi pernikahan Crhisly Paransi,SH dan Blessy Pusung,SKM, Jumat (5/9/2025) tadi malam.

Acara resepsi pernikahan di langsungkan di Manado Grand Palace (MGP) Kairagi Manado. Sebelumnya, ibadah pemberkatan nikah Kudus dilaksanakan di GMIM El Manibang Malalayang satu Barat.

Ketua DPRD Sulut dalam sambutannya menyampaikan bahwa kitab suci Alkitab harus di baca dan direnungkan setiap hari. “Seperti yang dikatakan dalam kitab Yosua 1:8, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung,” kata Silangen

Lebih jauh, Ketua DPRD mengatakan Kasih Kristus adalah dasar dari keluarga kristen seperti di tulis dalam kitab efesus 5:22-33.

Silangen menjelaskan ada tiga hal dalam pernikahan kristen yang ditulis dalam Alkitab.  “Pertama, pernikahan adalah rencana Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah punya agenda untuk membentuk keluarga (kejadian 2:18). Kedua bahwa agenda Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia (Matius 19:6) dan agenda ketiga adalah untuk kemuliaan Tuhan (Roma 11:36),” ujar Silangen.

“Ketiga agenda ini menjadi dasar kehidupan dalam menjalani bahtera rumah tangga ke depannya untuk kedua mempelai yang terkasih,” sambungnya.

“Percayalah yang menjadi centre adalah Tuhan Yesus Kristus, dan waktu pernikahan kalian berdua percayalah juga rencana Tuhan untuk kebahagian. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus Kristus memberkati,” tutup ketua DPRD Sulut.

Sementara itu, diakhir acara resepsi pernikahan, Keluarga besar Paransi – Manossoh dan Keluarga besar Pusung – Kumaunang melalui kedua mempelai, keluarga yang baru terbentuk Keluarga Paransi – Pusung ( Crhisly-Blessy ) menyampaikan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah menghadiri acara resepsi pernikahan malam ini.

Turut hadir dalam resepsi pernikahan ini, yakni Walikota Tomohon Karel Senduk, Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen,S.Sos, M.Si, para dosen fakultas hukum Unsrat Manado, para advokat, kerabat,saudara dan tamu undangan. (sisco)

Sulut,GN- Sejumlah organisasi mahasiswa yakni HMI, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, dan masyarakat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (1/9/2025).

Massa aksi demo mahasiswa dan masyarakat di temui oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD bersama Wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di depan gerbang kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut juga mendoakan masa aksi demo agar mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Sulut menunda kegiatan reses DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat ini. Sehingga saya berharap dapat dilakukan dengan tertib, aman, dan damai,” kata Silangen di depan masa aksi, Senin (1/9/2025) tadi.

Silangen menjelaskan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, diatur dalam undang-undang bahkan dalam aturan di tingkat internasional.

Dia juga meminta kepada masa aksi demo dapat menyampaikan aspirasi masyarakat oleh para perwakilan masa aksi dan akan diterima dalam ruangan rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan oleh perwakilan karena anggota DPRD ini hadir semua agar lebih terarah dalam kita berdialog,” ucapnya.

Proses negosiasi terkait perwakilan penyampaian aspirasi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (sisco)

Sulut,GN – Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan kegiatan reses kedua tahun 2025. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, kegiatan reses dimulai 30 Agustus sampai 6 September 2025 selama delapan (8) hari.

Ini dikatakan oleh Plt Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos,M.Si ketika di wawancarai media Gemparnews.com diruangan kerjanya, Kamis (28/08/2025).

“Sesuai dengan hasil Badan Musyawarah mulai 30 Agustus sampai 6 September 2025, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut akan turun melakukan reses ke daerah pemilihan masing – masing,” kata Sekwan .

Lanjut Sekwan menjelaskan, sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses tersebut.

“Kami dari sekretariat juga menugaskan staf untuk mendampingi, dalam rangka memfasilitasi kegiatan reses pimpinan maupun anggota DPRD Sulut saat menyerap aspirasi warga masyarakat di dapil masing – masing,” jelas Sekwan.

Terkait besaran anggaran untuk menunjang kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, Sekwan mengatakan setiap anggota mendapatkan 42 juta rupiah.

“Jadi anggaran reses untuk anggota DPRD Sulut per orang sebanyak 42 juta rupiah, dengan rincian 36 juta rupiah untuk biaya makan minum dan 6 juta rupiah untuk sewa tempat, kursi, tenda dan sound sistem,” ujarnya.

“Untuk biaya makan minum anggarannya langsung di transfer ke pihak penyedia dan begitu juga biaya sewa tempat dan lainnya,” sambung Sekwan.

Sementara, pimpinan dan anggota DPRD kata Sekwan menerima uang perjalanan dinas selama melaksanakan kegiatan reses.

“Untuk perjalan dinas langsung di terima oleh pimpinan dan anggota DPRD selama kegiatan reses. Begitu juga staf pendamping, mereka juga mendapatkan anggaran perjalanan dinas karena ada pimpinan dan anggota DPRD yang akan melakukan kegiatan reses di daerah Bolmong Raya dan Kepulauan Nusa Utara,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN– Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (15/08/2025) disiarkan secara langsung di seluruh Indonesia. Dewan Perwakilan Sulawesi Utara (DPRD) Sulawesi Utara menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden RI Ke- 8, dilaksanakan di ruang rapat Paripurna.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi oleh Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Stella Runtuwene dan Royke Anter serta dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.SE dan Wakil Gubernur DR J Viktor Mailangkay.

Ketua MPR RI H Ahmad Muzani, membuka sidang paripurna dilanjutkan dengan Sambutan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Puan mengatakan Permasalahan dan tantangan yang harus kita selesaikan bukanlah pekerjaan rumah yang menyangkut administrasi melainkan pekerjaan rumah yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Penguatan Kedaulatan Nasional.

Selain itu, Puan juga mengatakan Situasi Bangsa dan Negara telah berubah sehingga pendekatan pembangunan harus menjawab realitas jaman ,satu hal yang tidak berubah adalah Tujuan Akhirnya.Rakyat harus hidup lebih layak, lebih Sejahterah, lebih bermanfaat.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyentil Rancang Bangun yang digagas Presiden Soekarno dan Bung Hatta serta generasi 45 yang masih relevan untuk menghadapi tantangan abad 21 sangat esplisit menjelaskan bagaimana menjalankan ekonomi dan demokrasi kita.

“Saya berkeyakinan apabila kita menjalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat sebab satu negara akan kuat adalah bagaimana negara itu menguasai dan mengelola kekayaan yang dimiliki,” kata Presiden.

Presiden menyentil keanehan yang terjadi dimana Indonesia dengan produksi kelapa sawit terbesar didunia pernah mengalami kelangkaan Minyak Goreng, dan melakukan Subsidi Pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi Pestisida, Subsidi Irigasi Waduk, Subsidi beras tapi kadang kadang harga pakan tidak terjangkau oleh sebagian rakyat, keanehan keanehan ini bisa terjadi karna ada distorsi dan keanehan dalam sistim ekonomi.

“Sistim ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 adalah benteng pertahanan ekonomi kita,” ungkap Presiden.

Presiden juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan.

Dalam program nyata saat ini Presiden juga menyentil program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil memberi dampak bagi 82 juta anak di 38 Provinsi. Juga pemerintah sementara mengembangkan laporan soal banyaknya tambang ilegal yang sangat meresahkan masyarakat.

Sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI Prabowo Subianto dihadiri oleh Anggota DPRD, Sulut, Forkopimda, SKPD, Pejabat Struktural dan Fungsional, Tokoh Masyarakat serta tokoh Agama. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di ruangan Rapat Paripurna Senin (11/08/2025), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dihadiri langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Sulut, Jajaran SKPD dan Undangan lainnya.

Diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2025 mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangan mengatakan, berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan anggaran DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati.

Untuk pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp3.772.280.953.160 setelah perubahan menjadi Rp 3.789.780.953.160. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000

Untuk anggaran belanja daerah lanjut Silangen mengatakan dianggarkan sebesar Rp3.618.482.939.686.
“Setelah perubahan menjadi Rp3.635.982.939.686. Mengalami penambahan sebesar Rp17.500.000.000,” kata Ketua DPRD Sulut.

Sementara Gubernur Sulut menyampaikan terimakasih sekaligus apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut atas dedikasi dan komitmen yang telah ditunjukan selama ini, khususnya dalam membahas dan mendukung setiap tahapan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

“Sinergi dan kerjasama yang terjalin dengan baik ini tentunya merupakan cerminan komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Gubernur.

Gubernur berharap kolaborasi yang harmonis ini dapat terus berlanjut dalam setiap agenda pembangunan daerah di waktu dan kesempatan selanjutnya. (sisco)

Sulut,GN- Jeane Laluyan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut),kembali menyoroti masalah pangan (beras red) yang belum terselesaikan. Sorotan ini disampaikan Laluyan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Bulog, Senin (14/7/2025).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang cepat merespon keluhan masyarakat melalui Dinas Pangan dan Bulog,” ujar Laluyan.

Namun, Dia menegaskan bahwa semua yang disampaikan masih sebatas rencana di atas kertas. Menurutnya, PR besar justru ada di Dinas Pertanian.

“Saya minta tolong, kalau bisa dijelaskan berapa total luas sawah yang ditanami padi di Sulut? Ini penting, agar tidak menunggu terlalu lama dan supaya pembahasan lebih fokus,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Sulut, Patris Saroinsong, Carol E. Sumilat, dan Nova Hisamraini menyampaikan bahwa berdasarkan LBS (Lahan Baku Sawah)  nasional tahun 2024, luas lahan sawah yang ditanami di Sulut mencapai 39.768 hektar.

Setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pertanian, Laluyan kembali menanggapi data tersebut. Dirinya mempertanyakan apakah Dinas Pertanian juga memiliki angka panen terbaru. “Karena menurut informasi, panen berikutnya baru akan berlangsung pada November 2025,” ujarnya. (sisco)

Sulut,GN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter memberikan apresiasi atas langkah cepat Menteri Kesehatan (Menkes) RI melantik Direksi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.

Anter menilai, ini merupakan langkah cepat yang sudah diambil oleh kementerian Kesehatan RI untuk memajukan pelayanan kesehatan di rumah sakit bumi nyiur melambai.

“Tentu saya mengapresiasi langkah cepat Menkes untuk memajukan pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara,” kata Anter, Senin (23/06/2025) diruangan kerjanya.

“Saya berharap untuk Direksi yang sudah dilantik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkap Koordinator Komisi I DPRD Sulut itu. (sisco/*)

Sulut,GN- Setelah dilantik Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado Rabu, (18/06/2025) kemarin, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Priscilia Wurangian angkat bicara.

Menurut Cindy, pelantikan Direksi baru di RSUP Kandou Manado menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan berintegritas.

“Pergantian ini menjadi momentum penting. Kami menyambut dengan penuh harapan kehadiran direksi baru di RUSP Prof Dr RD Kandou Manado,” ucap Cindy kepada media Gemparnews.com Kamis (19/06/2025).

Selain itu kata Cindy, RSUP Kandou Manado kini saatnya kembali menjadi rumah sakit rujukan kebanggaan Sulawesi Utara yang benar-benar melayani dengan hati.

“Kami berharap direksi yang baru dapat membawa semangat transparansi, memperbaiki sistem manajerial yang selama ini dinilai bermasalah, serta membangun budaya kerja yang berfokus pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Untuk itu, kami menyampaikan banyak Selamat kepada jajaran Direksi yang baru di lantik,” tandasnya.

Berikut ini Direksi RSUP Prof Dr RD Kandou Manado yang di lantik Menteri Kesehatan RI.
1.STARRY H RAMPENGAN sebagai Direktur Utama RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
2.WEGA SUKANTO sebagai Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
3.YUNE LAUKATI sebagai Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
4.EKWANTO sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUP Prof Dr RD Kandou Manado;
5.ERWIN SONDANG S sebagai Direktur Layanan Operasional RSUP Prof Dr RD Kandou Manado.
(sisco)