Sulut,GN- Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene memimpin rapat paripurna dalam rangka penandatanganan KAU PPAS APBD tahun 2026.

Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruangan rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025) dan dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH, anggota DPRD, Forkopimda serta Kepala SKPD bersama jajarannya.

Setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026 selesai, Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk menyampaikan sambutannya.

Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang sudah menyelesaikan pembahasan KUA PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

“Sekali lagi Saya menyampaikan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, atas penyelenggaraan Rapat Paripurna ini, sekaligus atas perkenaannya melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, serta bersama menetapkan Perubahan PROPEMPERDA Tahun 2025,” kata Gubernur.

Lanjut Gubernur mengatakan sejak diajukannya KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, pihaknya berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat, di dalamnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Menjadi syukur, komitmen ini di sambut baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang kemudian telah memberikan masukan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun, dan bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026, sehingga beberapa tahapan, dan pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” ujarnya.

“Melalui proses pembahasan intensif dan sinergis bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara, skema KUA dan PPAS Tahun 2026 telah kita sesuaikan lagi, namun tetap proporsional dan realistis, serta mempertimbangkan seluruh dinamika penerimaan, tekanan fiskal, dan kebutuhan belanja prioritas daerah,” sambungnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan Penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap KUA dan PPAS Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026, yang sudah disinkronkan dengan Kebijakan Nasional, serta di sesuaikan dengan kondisi fiskal.

KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini kata Gubernur, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap Perangkat Daerah pada Tahun 2026, termasuk sebagai acuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

“Terkait dengan itu, maka perlu kembali disampaikan bahwa arah kebijakan Pembangunan Daerah kita di Tahun 2026 adalah Penguatan-Sumber Daya Manusia, Agro bisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasidan Inovasi,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut diakhir rapat paripurna menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) Selasa, (18/11/2025) bersama Pemerintah Provinsi Sulut melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Tahun 2026.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD didampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella E Runtuwene. Sementara dari Pemerintah Provinsi dihadiri langsung Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay,SH,MH.

Usai penandatanganan nota kesepakatan, Ketua DPRD Sulut menyampaikan harapan agar KUA PPAS APBD Tahun 2026 dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kami berharap KUA dan PPAS APBD Tahun 2026 yang telah ditetapkan, dapat dirasakan manfaatnya secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat serta dapat memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ucap Silangen.

Silangen menegaskan keputusan ini tentunya berpihak kepada kepentingan rakyat. “Semoga keputusan yang kokoh bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah provinsi yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sejalan dengan prinsip ini, lanjut Silangen menjelaskan, kita di ingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 6 “Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga”.

“Kita tahu bersama Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Victor Mailangkay,SH,MH telah banyak menabur di Sulawesi Utara. Semoga ini menjadi pengikat bagi kita semua, bahwa setiap usaha dedikasi dalam pengabdian kita, baik dalam penganggaran dan pelayanan publik akan mendatangkan manfaat yang melimpah bagi masyarakat dan daerah yang tercinta Sulawesi Utara,” tandas Ketua DPRD Sulut.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Anggota DPRD Sulut, Forkopimda, Sekretaris Provinsi Sulut bersama jajaran SKPD serta undangan lainnya. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Henry Walukow menyebutkan bahwa laporan neraca bank SulutGo bukan segalanya. Alasan Henry menyebutkan hal itu, saat mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, perkiraan 92 persen disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif.

“Kenapa saya katakan neraca bukan segalanya, karena ketika mencermati total kredit bank SulutGo disepanjang tahun lalu kurang lebih 15 triliun, yang 92 persen ini disalurkan kepada ASN lewat kredit konsumtif,” ujarnya saat rapat banggar DPRD Sulut dan bank SulutGo bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (17/11/2025) di ruangan paripurna.

Lanjut kata Henry, sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang salah, tapi masalahnya ketika mencermati struktur dana pihak ketiga dana simpanan nasabah, misalnya kita bisa melihat bahwa disepanjang 2024, 15 triliun dana masyarakat 11 triliun berasal dari dana deposito jangka pendek baik trensed 3 bulan maupun 12 bulan.

“Nah ini sesuatu bisa saya katakan bom waktu, ketika 3 bulan dan sepanjang 12 bulan ini akan di tagih kurang lebih 11 triliun, yang ini menurut saya mengancam likuiditas bank BSG itu sendiri,” kata Henry.

Terkait itu, Henry pun melontarkan pertanyaan kepada direksi bank SulutGo bersama komisaris, kebijakan dan arah apa saja yang akan dilakukan.

“Saya akan bertanya apa kebijakan atau arah seperti apa yang akan dilakukan, ini menurut saya sesuatu bom waktu. Saya ingin mendengarkan kebijakan dan langkah – langkah apa yang akan diambil oleh BSG sepanjang tahun 2025 dan awal tahun 2026,” tanya Henry lagi.

Menanggapi itu, Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, malah memuji pertanyaan anggota DPRD Sulut tersebut. “Ini bagus dan pertanyaan bankir,” ucap Pepah.

Pepah menjelaskan struktur dana tadi didominasi oleh dana jangka pendek yaitu deposito satu bulan dan tiga bulan. Dia mengakui tetap ada resiko namun menurut Pepah ini terjadi pada semua bank.

“Memang betul dana jangka pendek ini berasal dari dana pihak ketiga yaitu deposito, rata – rata deposito kita 1-3 bulan dan juga 6- satu tahun yang mirip institusi di jakarta sampai satu tahun. Tetapi masyarakat pada umumnya satu bulan rool over atau tiga bulan rool over. Kalau di kaji dari aspek manajemen dana maka ini ada Miss match antara pemberian kredit dan penghimpunan dana,” terangnya.

“Dananya kita brandit, jadi kita sudah melaksanakan beberapa tahun. Kita mengambil dana tidak bersumber dari dana pihak ketiga. Contoh kami emisi obligasi, kita emisi obligasi jangka waktunya lima tahun. Jadi kalau kita melihat di neraca ada obligasi kita 750 miliar itu selama lima tahun. Jadi bisa kita atur bahwa kita juga memiliki sumber dana jangka panjang dan pinjaman kita tarik di lembaga keuangan pemerintah. Jadi itu bisa juga kita ambil tiga sampai lima tahun. Ini kalau kita brandit maka struktur dana jangka pendek bisa kita jaga dalam jangkah menegah dan jangka panjang,” sambungnya.

Untuk yang kedua kata Pepah, pihaknya mengimbangi dan mitigasi resiko likuiditas. Kata Pepah, resiko mitigasi likuiditas dengan Many Market Line (MML). ” Jadi kita kerja sama Many Market Line dengan bank Mandiri, BNI, dan lain – lain apabila jangka pendek kita mengalami Maslah likuiditas maka kita dapat menarik dana dari mereka dalam bentuk Many Market Line untuk kita talangi likuiditas. Jadi punya manajemen seperti itu,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Seperti biasanya kegiatan DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Sekretariat dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat Minggu berjalan. Kegiatan DPRD Sulut ini menandakan betapa pedulinya anggota DPRD Sulut terhadap kemajuan di bumi nyiur melambai ini.

Berikut Update Info Agenda DPRD dan Sekretariat Dewan Senin, 17 November 2025.

1. Ibadah Rutin Pimpinan/Anggota DPRD, Sekretariat dan Forum Wartawan DPRD
Pukul : 08.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna

2. Rapat Fraksi Partai Nasdem
Pukul : 08.30 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi

3. Rapat Lanjutan Pembahasan KUA dan PPAS APBD T.A 2026 Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Serta Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank SulutGo
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna.

4. Rapat Fraksi PDIP
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Fraksi
(sisco)

Sulut,GN- Memasuki bulan November tahun 2025 ini, sejumlah agenda DPRD Sulawesi Utara (Sulut) yang masih berproses. Seperti Agenda penetapan APBD induk tahun 2026, yang saat ini sementara menyelesaikan tahap pembahasan.

Ini dikatakan Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos, M.Si di dampingi Kasub Analis Kebijakan Muda Justman Etjaurau, ST,MAP kepada sejumlah media saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (4/11/2025) sore tadi.

“Kemarin penyampaian sudah dilaksanakan, masih ada agenda penandatanganan kesepakatan kemudian pembahasan banggar dan TAPD lalu penetapan. Yang jelas ini dilaksanakan sebelum 30 November,” kata Sekwan Niklas Silangen.

Lanjut, kata Sekwan walaupun ini masih akan di bahas dan dijadwalkan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) ada agenda Reses anggota DPRD Sulut.

“Kemungkinan agenda Reses ini dilaksanakan pada Minggu pertama awal bulan Desember,” jelas Sekwan.

Selain itu, ada beberapa agenda perda – perda yang sementara dibahas seperti penanggulangan bencana, perumda, RTRW juga yang sementara berproses.

“Perda Pemuda masih menunggu dari kementerian. Dan juga di Bapemperda sudah dijadwalkan kemarin, Ranperda retribusi daerah, kemudian perubahan nama membangun Sulut hebat menjadi membangun Sulut maju. Jadi itu yang akan di pacu untuk selesai tahun ini,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Cindy Wurangian mengingatkan semua SKPD mitra komisi IV agar bicara apa adanya.

Hal itu, dikatakan Cindy, ketika melakukan rapat dengar pendapat, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat komisi IV DPRD Sulut.

Cindy mengatakan ketika pihaknya saat melakukan pertemuan dengan gubernur Sulut, ada beberapa informasi kepada gubernur dari salah satu SKPD menyampaikan terkait salah satu ranperda,di tolak oleh DPRD.

“Ketika Gubernur mengkonfirmasi, dan kami menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, sehingga Gubernur memanggil salah satu SKPD tersebut untuk memberikan penjelasannya dan ternyata tidak ada drafnya, bukan DPRD menolak,” kata Cindy

Lanjut Cindy menegaskan agar semua SKPD mitra komisi IV untuk memperhatikan.

“Hal seperti itu menjadi atensi dan perhatian kita bersama ketika melaporkan sesuatu kepada pak Gubernur baik dari sisi perangkat daerah maupun dari sisi kami legislatif ketika kami melakukan rapat – rapat koordinasi, kita sampaikanlah apa adanya. Jangan untuk membela diri, mengkambinghitamkan orang lain pada hal tidak demikian ceritanya,” tegas Cindy.

“Jadi ini saya memberikan informasi supaya kedepan, semakin baik hubungan eksekutif Dan legislatif. Dengan demikian seharusnya kemitraan kita untuk kerjasama lebih baik,” sambungnya.

Cindy menjelaskan komunikasi yang baik dan transparan perlu dilakukan agar pihaknya dapat membantu menyampaikan kepada Gubernur untuk kepentingan dan keperluan perangkat daerah.

“Karena komunikasinya kita baik, transparan apa yang diperlukan oleh perangkat daerah ketika di komunikasikan kepada kami, dan kami akan bisa membantu menyampaikan kepada pak Gubernur sehingga bisa menjadi perhatian,” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Ketua Komisi IV Vonny Paat, Wakil Ketua Komisi IV Louis Cramm dan SKPD mitra komisi IV DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut),Kamis (30/10/2025).

Kedatangan DPRD Bolmut komisi III di sambut oleh personil komisi III DPRD Sulut yakni Berty Kapojos, Amir Liputo, Yongkie Limen, Tonny Supit, Haslinda Rotinsulu, Nick A Lomban, Capt Remly Kandoli.

Sementara DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi III Zamad Lauma,SIP bersama anggota lainnya.

Pertemuan dilakukan di ruang rapat komisi III DPRD Sulut. Pada kesempatan tersebut, sebelum menyampaikan aspirasi dan keluhan warga masyarakat Bolmut, Ketua komisi III DPRD Bolmut memperkenalkan personilnya satu persatu.

Lanjut, ketua komisi III DPRD Bolmut menjelaskan kehadiran dan kedatangan mereka di di DPRD Sulut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut.

” Kami berharap DPRD Sulut melalui komisi III dan meneruskan dan memperjuangkan ke pemerintah, agar supaya keluhan dan aspirasi masyarakat Bolmut mendapat perhatian,” kata Zamad.

Mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat Bolmut yang disampaikan oleh komisi III, salah satu anggota DPRD Sulut selaku sekretaris komisi III Hj Amir Liputo merespon dengan baik.

“Kami akan tindaklanjuti dan menjadwalkan untuk turun ke lapangan,” ucap Liputo ditimpali semua anggota komisi III DPRD Sulut yang turut hadir.

Usai pertemuan, Zamad Lauma menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas dukungan DPRD Sulut.

” Komisi III DPRD Sulut merespon baik aspirasi kami. Sehingga kami sangat puas dan merasa senang mendengar dukungan yang disampaikan oleh DPRD Sulut,” tandas Zamad kepada sejumlah media saat di wawancarai. (sisco)

Sulut,GN – Berbagai keluhan warga masyarakat BolaangMongondow Utara (BolMut) telah disampaikan kepada DPRD Sulawesi Utara khususnya Komisi III.

Dalam tetap muka komisi III DPRD Bolmut di pimpin oleh Ketua Komisi, Sayyid Gusti Abd Zamad Lauma,Sip. bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025) di ruangan rapat, keluhan tersebut di terima dan disambut dengan baik.

Usai pertemuan, Ketua Komisi Zamad Lauma kepada sejumlah media mengatakan bahwa aspirasi warga di sambut baik oleh DPRD Sulut khususnya komisi III.

” Keluhan kami warga Bolmut disambut dengan baik, Mereka akan ikut menyampaikan keluhan ini kepada pemerintah Sulawesi Utara. Bahkan akan melakukan peninjauan atau turun langsung kelapangan menindaklanjuti keluhan warga masyarakat Bolmut,” kata Zamad.

Zamad menegaskan hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara provinsi Sulut dengan provinsi Gorontalo.

” Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” ucapnya.

“Jadi respon Komisi III DPRD Sulut sangat baik sekali dan kami merasa senang dan puas. Kami terus berjuang sampai ke pemerintah Gubernur agar supaya Bolmut ini tidak dipandang sebelah mata,” tegasnya.

Saat menyampaikan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Sayid Gusti Abdul Zamat Lauma mengungkapkan masalah infrastruktur terkait penanganan Sungai Andagile di perbatasan antara Provinsi Sulawesi Sulut dan Provinsi Gorontalo yang butuh perhatian serius pemerintah Provinsi.

“Separuh Sungai Andagile telah dibangun Bronjong oleh Pemerintah Gorontalo. Sehingga jika sungai meluap, airnya masuk ke wilayah Bolmut,” ungkapnya.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah provinsi karena berdampak pada masyarakat Bolmut yang tinggal di sekitar aliran sungai sering mengalami banjir,” imbuhnya.

Selain itu, Politisi PDI-P ini meminta untuk segera dilakukan perbaikan akses jalan provinsi yang menghubungkan Pangkusa-Sidodadi-Sangkub yang rusak parah.

“Selain menghambat aktivitas pertanian, kasihan anak-anak yang pergi ke sekolah, warga dan petani,” ujarnya.

Tak hanya itu, Abdul Samat juga menyampaikan keprihatinannya terhadap Pulau Bongkil yang belum memiliki fasilitas pendukung sebagai salah satu destinasi wisata di Bolmut. Ia juga meminta ditempatkan Polisi Perairan yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah tersebut karena sering terjadi pemboman ikan yang dilakukan masyarakat dari Gorontalo Utara.

“Nasib nelayan kami terkesan terintimidasi dengan proses pemboman ikan di pantai kami. Padahal sangat jelas itu adalah wilayah kami,” ungkapnya.

Ia menegaskan, hal ini penting sekali karena Bolmut merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Sulut dengan Provinsi Gorontalo.

”Sehingga ini penting sekali karena merupakan wilayah perbatasan. Harapan kami, pemerintah Sulawesi Utara tidak melihat sebelah mata, bahwa kami ini bagian dari Sulawesi Utara, anak kandung dari Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Rencana pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III diperkirakan tuntas tiga tahun ke depan.
Hal ini terungkap pada hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulawesi Utara bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Sulawesi, Selasa (21/10/2025).

Ringgo Radetyo selaku Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Utara, mengatakan, pembangunan lanjutan MORR III atau Ring Road III Manado terkendala pembebasan lahan.

Radetyo menjelaskan masih ada 17 bidang lahan untuk Ring Road III tahap ke lima belum dibebaskan. Sedangkan Ring Road III tahap 4 masih ada sembilan bidang yang belum dibebaskan.

“Sehingga total masih 26 bidang yang belum dibebaskan. Meskipun demikian, kami tetap bekerja, pembangunan di lahan yang sudah clear,” kata Radetyo.

Pembangunan tahap 4 dan 5 Ring Road III jelas Radetyo, menyisakan 6,3 km jalan. MORR III berawal di Kalasey, tepat di bibir Teluk Manado dan akan berakhir di Winangun, bertemu dengan Ring Road I.

“Biaya pembangunan sesuai DIPA, total Rp 94 miliar untuk multiyears, tiga tahun hingga 2027,” ujarnya.

Rinciannya, tahun 2025 Rp 24 miliar; tahun 2026 Rp 26 miliar dan sisanya Rp 31 miliar dianggarkan untuk tahun 2027.

Kepala Satker P2JN Sulawesi Utara, Bayu Idiajir mengungkapkan, titik pertemuan antara Ring Road I dan III di Winangun, Manado.

“Nantinya titik ini akan dibangun Simpang Winangun yang mempertemukan arus kendaraan dari empat arah, yakni dari Ring Road I, Manado, Tomohon dan Kalasey. Nantinya akan ada underpass dari arah Ring Road I dan III,” ungkapnya.

Selain itu, akan ada juga dua jembatan, yakni Pineleng I dan Pineleng II di Ring Road III ini. Satu di antaranya panjangnya hingga 50 meter karena besarnya cekungan daratan yang dilalui.
Dirinya memastikan, pembangunan tahun ini belum maksimal, dan akan dilanjutkan tahun depan lagi. (sisco)