DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Tahun 2025

Sulut,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara tahun 2025 Rabu (25/03/2026).

Rapat paripurna di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Michaela E Paruntu, Royke Anter dan Stella Runtuwene.

Turut hadir Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr Viktor Mailangkay,SH.MH dan anggota DPRD Sulut serta jajaran SKPD Sulut

Gubernur menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase krusial dalam meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang menuju Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Momentum LKPJ ini, menurutnya, bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi ruang evaluasi bersama terhadap capaian program pemerintah daerah.

“Ini adalah momentum untuk mengukur sejauh mana implementasi RKPD berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Dalam laporan tersebut, Pemprov Sulut mencatat kinerja keuangan yang solid. Dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,78 triliun, realisasi mencapai 96,38 persen atau Rp3,65 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 91,36 persen dari total alokasi Rp3,63 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada sektor prioritas, terutama pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Di sektor infrastruktur, pemerintah berhasil menghadirkan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau, sebagai wujud pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Di bidang pendidikan, pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan menjadi tonggak penting peningkatan kualitas SDM, disertai revitalisasi 50 sekolah di berbagai wilayah Sulawesi Utara.

Tak hanya itu, penguatan konektivitas internasional turut menjadi perhatian. Dibukanya rute penerbangan langsung Manado–Seoul dan Manado–Taipei mempertegas posisi Sulut sebagai gerbang logistik dan destinasi wisata strategis di kawasan timur Indonesia.

Dalam sektor ketahanan pangan, pemerintah mengoptimalkan lahan padi seluas 2.000 hektare serta menggencarkan program Gerakan Pangan Murah di 190 titik.

Program ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di tengah dinamika ekonomi global.

Menghadapi berbagai tantangan fiskal, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap bekerja dengan prinsip satu komando, integritas, dan semangat melayani.

Gubernur juga mengapresiasi sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, serta Forkopimda yang dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan di Sulawesi Utara. (sisco)

Bahas Tata Tertib DPRD Sulut, Berikut Nama Personel Pansus

Sulut,GN- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (02/03/2026) resmi menetapkan personel Panitia Khusus (Pansus) pembahas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD Memimpin Jalannya Rapat Paripurna (Foto: Gemparnews)

Adapun daftar nama anggota Pansus dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dalam agenda penyampaian dan penjelasan pimpinan DPRD terhadap Peraturan DPRD Provinsi Sulut tentang Tata Tertib DPRD.

“Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sulut telah mengusulkan nama-nama pansus,” kata Silangen.

Berikut susunan pansus pembahas tata tertib DPRD Sulut. Koordinator pansus yakni Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen (PDIP), Wakil Ketua Royke Anter (Demokrat), Michaela Paruntu (Golkar), serta Stela Runtuwene (NasDem).

Fraksi PDIP yakni Royke Roring, Abdul Gani, Amir Liputo, Eugenie Mantiri, Irene Pinontoan, Feramitha Mokodompit, dan Piere Makisanti. Fraksi Golkar mengutus Vionita Kuera dan Yongki Limen. Fraksi Demokrat menugaskan Roger Mamesah dan Angel Wenas. Fraksi NasDem mengirim Seska Budiman dan Braien Waworuntu. Fraksi Gerindra diwakili Gracia Oroh dan Normans Luntungan.

Dengan dibacakannya susunan personel tersebut, maka Pansus pembahasan Tata Tertib DPRD Sulut resmi ditetapkan dan sah.

“Dengan demikian Pansus DPRD pembahasan tentang Peraturan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini dan dinyatakan sah serta akan dituangkan dalam keputusan DPRD. Selanjutnya petugas pansus mulai bertugas hari ini,” tandas Silangen.

Pembentukan Pansus Tata Tertib ini menjadi langkah penting dalam memastikan regulasi internal DPRD Sulut diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan serta dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sisco)

Pembahasan Ranperda RTRW Rampung, Henry Walukow : RTRW Jadi Kompas dan Parameter

Sulut,GN- Selama kurang lebih enam (6) bulan tim panitia khusus pembahas ranperda RTRW melakukan pertemuan untuk merampungkan ranperda tersebut.

Finalisasi sekaligus pendapat akhir fraksi pembahasan ranperda RTRW dilaksanakan Senin (23/02/2026) di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Rapat finalisasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD, Wakil Ketua Royke Anter, Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow, Sekretaris Pansus Berty Kapojos dan anggota pansus serta instansi terkait.

Usai finalisasi kepada awak media Ketua Pansus Ranperda RTRW Henry Walukow menjelaskan segala yang mengatur tata ruang, mengatur hutan lindung, mengatur zonasi dan mengatur perijinan itu semua parameternya adalah RTRW.

” Jadi saya bersyukur pada Tuhan pembahasan ranperda RTRW sudah selesai hari ini ditingkat pansus dan pengusul eksekutif,” kata Henry.

Dia menjelaskan sesudah finalisasi akan dilaksanakan paripurna . ” Mudah – mudahan besok lancar paripurna penetapan ranperda RTRW menjadi perda,” jelas Henry.

Langkah selanjutnya Kata Henry, akan menyambangi Kemendagri di jakarta untuk melakukan evaluasi. “Untuk tahapan selanjutnya kami akan evaluasi di Kemendagri,” pungkasnya. (sisco)

Komisi I DPRD Sulut Panggil Hearing Dinas PMD, Braien “Warning” Kadis dan Jajaran

Sulut, GN- Guna memaksimalkan kinerja mitra kerja, komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Hearing Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut, Senin (19/01/2026) bertempat diruangan rapat komisi I lantai dua.

Rapat Hearing Komisi I DPRD Bersama Dinas PMD Provinsi Sulut (foto: Gemparnews)

Rapat Hearing komisi I di pimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu,SE di dampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota komisi I DPRD Sulut. Sementara dari dinas PMD Provinsi Sulut dihadiri langsung Kepala Dinas Bersama jajarannya.

Usai kepala Dinas (Kadis) PMD Sulut Darwin Muksin, S.Sos, M.M., dan jajarannya memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun direncanakan kedepan, Ketua Komisi I mengingatkan agar kepala dinas PMD Sulut bersama jajarannya jangan lama bergerak namun harus aktif mendampingi kegiatan program kemasyarakatan.

‘Tentunya kami mengharapkan kerja – kerja harus di dampingi juga, jangan sampai pak Kadis dan jajaran lama gerak. Kami mengharapkan agar segala kegiatan ini pak kadis mensuport program – program kemasyarakatan bisa menyentuh langsung bagi masyarakat,” tegas Braien.

Lanjut Braien mengatakan dinas PMD Sulut harus pro aktif melakukan sosialisasi ke desa – desa menyangkut anggaran dana desa.

“Dan yang kedua disampaikan tadi aspirasi terkait dana desa, hukumtua – hukumtua. Nah,sekarang dana desa dari satu miliar turun hingga dua ratus juta sampai tiga ratus juta. Jadi apa langkah – langkah pemerintah daerah khususnya dari pak kadis supaya kumtua – kumtua ini tidak salah gunakan anggaran dana ini. Jadi butuh sosialisasi dari pak kadis dan jajaran karena dinas ini menyangkut desa – desa di Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

Sekretariat DPRD Sulut Serahkan Bantuan Kemanusiaan Melalui Posko Terpadu Penanganan Bencana Korban Banjir Bandang di Pulau Siau

Sulut,GN- Jajaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Kamis (8/1/2026), menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Pulau Siau yang terdampak bencana banjir bandang.

Penyaluran bantuan dilaksanakan di Posko Terpadu Penanganan Bencana yang berlokasi di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan DPRD Sulut, Menli Menajang, SE, mewakili Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Sulut, William Niklas Silangen.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut, Faldy Tumarah, menerima bantuan kemanusiaan dari sekretariat DPRD Sulut. Bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di wilayah terdampak.

Menli Menajang menyampaikan, bantuan tersebut merupakan hasil kepedulian dan solidaritas seluruh pimpinan serta staf di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut terhadap musibah yang menimpa masyarakat Siau.

“Ini adalah wujud empati dan kepedulian keluarga besar Sekretariat DPRD Sulut kepada saudara-saudara kita di Siau yang sedang mengalami masa sulit akibat banjir bandang. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” kata Menli.

Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok yang bersifat mendesak, antara lain beras dan mie instan. Bantuan tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh para korban, khususnya yang berada di lokasi pengungsian dan wilayah terdampak terparah.

Sementara, BPBD Sulut mengapresiasi langkah cepat dan kepedulian berbagai pihak, termasuk Sekretariat DPRD Sulut, yang turut berkontribusi dalam penanganan logistik pascabencana.

Bantuan yang masuk akan dikoordinasikan secara terpadu agar penyalurannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. (sisco)

Pimpin Rapat Paripurna, Silangen : Ratusan Poin Aspirasi Hasil Reses Akan di Serahkan ke Pemprov Sulut

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD dan penyampaian laporan hasil reses masa sidang pertama tahun 2025.

Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr Fransiscus Silangen,SpB-KBD memimpin rapat paripurna yang berlangsung Selasa (6/01/ 2026) didampingi para wakil ketua, Royke Anter dan Stella Rondonuwu.

Turut hadir Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johanes Victor Mailangkay juga didampingi Plt Sekprov, Tahlis Galang ikut dalam rapat paripurna tersebut.

Diawali dengan laporan hasil reses yang dibacakan oleh anggota DPRD Sulut dari perwakilan tiap dapil masing – masing.

Politisi PKS, Amir Liputo menyampaikan hasil reses dari Dapil Manado, Capt Remly Kandoli dari PDIP membacakan hasil reses di Dapil Minsel Mitra, Toni Supit membacakan hasil reses masyarakat Kepulauan Nusa Utara dan aspirasi dari masyarakat Minut Bitung dibacakan Nick Lomban dari Nasdem.

Selanjutnya, Seska Ervina Budiman menyampaikan hasil reses dapil Bolmong Raya, politisi Gerindra, Gracia Oroh membacakan hasil reses Dapil Tomohon Minahasa.

Secara umum, aspirasi masyarakat di enam dapil meliputi berbagai bidang Terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur hingga pelayanan publik lainnya.

Di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan juga menjadi aspirasi masyarakat. Dibidang pertanian para Petani meminta bantuan benih berkualitas serta alokasi pupuk subsidi. Sementara nelayan meminta bantuan mesin tempel serta akses ke KUR.

Ketua DPRD, dr Fransiscus Silangen mengungkapkan, reses terakhir tahun 2025 dilaksanakan pada 28 November hingga 2 Desember 2025. Hasil reses yang dilaporkan meliputi ratusan poin aspirasi.

“Rangkuman aspirasi ini kita serahkan ke eksekutif Pemprov Sulawesi Utara. Dalam reses juga kami menerima aspirasi yang menjadi tupoksi pemerintah kabupaten kota dan sudah diteruskan,” ujar Ketua DPRD Sulut. (sisco)

Pansus DPRD Bahas Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sulut,GN- Panitia Khusus DPRD Sulut melakukan pertemuan secara marathon bersama instansi terkait Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini dalam rangka menggenjot pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini terlihat pada rapat lanjutan pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Dra Vonny Paat di dampingi Wakil Ketua Louis Schramm bersama sejumlah anggota Pansus dan perangkat daerah terkait di Ruangan Serbaguna DPRD Sulut meringankan, Selasa (9/12/2025).

Ketua Pansus Dra Vonny Paat secara langsung membuka diskusi dengan mengarahkan pembahasan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut untuk memberikan penjelasan terkait distribusi bagi penambang rakyat.

Royke Roring selaku anggota pansus menyoroti perlunya kejelasan mengenai jumlah blok tambang rakyat yang telah beroperasi. “Sebelum menetapkan distribusi, kami perlu mengetahui berapa blok yang berjalan hingga saat ini,” katanya.

Anggota Pansus lainnya yakni Henry Walukow memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi nyata biaya produksi penambang rakyat. Ia menegaskan bahwa simulasi pendapatan yang sering disebutkan, misalnya Rp100 juta, itu tidak mencerminkan keuntungan bersih.

“Biaya produksi bisa mencapai 70–75 persen. Jadi keuntungan bersih penambang hanya sekitar 25–30 persen,” ujar Henry.

Henry menekankan pentingnya sosialisasi sebelum menetapkan angka distribusi. Tanpa sosialisasi yang memadai, ia khawatir kebijakan ini justru memicu penolakan. “Di Blok 2 Talawaan Tatelu saja ada sekitar 5.000 pekerja. Belum lagi wilayah Bolmong Raya. Dan 80 persen penambang rakyat di Sulut belum memiliki izin. Jika distribusi terlalu tinggi, dikhawatirkan mereka memilih tetap ilegal,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs Fransicsus Mandoka, menjelaskan bahwa blok tambang rakyat berada di tiga kabupaten: Boltim, Mitra, dan Minut.

Dia menambahkan sosialisasi kepada penambang akan dilakukan setelah Perda ditetapkan. Terkait usulan distribusi, Maindoka menyebut gagasan awal muncul dari mantan anggota DPRD James Tuuk, namun implementasinya ternyata lebih kompleks. “Distribusi perlu dibahas bersama hingga mencapai angka paling tepat,” terangnya.

Diakhir pembahasan rapat tersebut, Ketua Pansus Vonny Paat menegaskan bahwa Pansus sepakat penambang rakyat bersedia membayar distribusi, tetapi besaran final belum ditentukan.

“Kita akan turun lapangan pada hari Sabtu untuk melihat kondisi riil. Senin kita lakukan uji publik, setelah itu baru kita tetapkan persentasenya,” tutupnya.

Untuk diketahui dalam rapat pembahasan tersebut dihadiri Ketua Pansus Vonny Paat, Wakil Ketua Pansus Louis Schramm serta anggota yakni Remly Kandoli, Nick Adicipta Lomban, Hendry Walukow, ketua Vonny Paat, Royke Roring, Seska Budiman dan Berty Kapojos.

Dari pihak eksekutif, dihadiri Karo Hukum Flora Krisen, Kepala Bapenda Provinsi Sulut June Silangen, Kadis Perkimtan Provinsi Sulut Alexander Watimena.serta Perwakilan Dinas Kesehatan Sulut. (Adve)

Anggota DPRD Sulut Piere Makisanti Gelar Reses

Sulut,GN- Masa reses adalah periode waktu bagi anggota legislatif (DPRD) untuk bekerja di luar gedung, kembali ke daerah pemilihannya untuk bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat.

Masa ini merupakan bagian dari kegiatan persidangan, tetapi dilaksanakan di luar gedung dewan dan berfungsi sebagai komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat yang mereka wakili.

Tujuan utama masa reses Menampung aspirasi. Anggota dewan menjaring dan menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masa reses juga digunakan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap kondisi di lapangan.

Masa reses juga merupakan Tanggung jawab moral dan politis. Kegiatan masa reses ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban moral dan politis anggota dewan kepada pemilihnya.
Aspirasi yang terkumpul akan dilaporkan dalam sidang paripurna dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran oleh pemerintah.

Terkait dengan itu, Selasa (02/12/2025) Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Pierre Makisanti Menggelar masa reses ketiga tahun 2025. Makisanti turun langsung menemui dan menyerap aspirasi konstituen dari daerah pemilihannya yakni Kecamatan Tombuluan dan Kecamatan Tondano Timur.

Di Kecamatan Tombuluan, Masyarakat menyampaikan berbagai macam usulan kepada anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti. Masyarkat Kecamatan tombuluan menyampaikan aspirasinya terkait penerangan lampu jalan dan air bersih.

Selain itu, Masalah tapal batas Kabupaten Minahasa dan Kota manado, yang berbatasan Desa Koka Minahasa dan Kelurahan Winangun juga menjadi hal penting disampaikan kepada anggota DPRD Sulut. Kemudian masyarakat mengusulkan jalan alternatif dari Desa Koka menuju Desa Kali dan juga Desa Koka menuju Desa Pineleng. Jalan alternatif ini menurut warga masyarakat untuk bisa mengatasi kemacetan jalan Tomohon menuju Kota Manado.

Sementara masyarakat Kecamatan Tondano Timur juga mengusulkan penerangan lampu jalan, perbaikan saluran air dan trotoar. Ada pula masyarakat lainnya menyampaikan aspirasinya terkait irigasi, jalan paving di perumahan serta, rehab balai pertemuan.

Usai mendengar aspirasi warga masyarakat, anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menyampaikan bahwa semua aspirasi tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada pemerintah provinsi Sulut. ” Aspirasi ini akan saya perjuangkan dan tentunya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi,” tandasnya. (advetorial)

DPRD Sulut Hanya Bahas 4 Ranperda Prakarsa Gubernur Tahun 2026, Cindy Wurangian Ingatkan Pembahasan Running Januari

Sulut,GN- Tidak seperti tahun sebelumnya DPRD Sulawesi Utara banyak membahas Ranperda – Ranperda baik Prakarsa Gubernur maupun DPRD, Tahun 2026 mendatang DPRD Sulut sudah mematok 4 buah Ranperda Prakarsa Gubernur yang akan di bahas.

Hal ini disampaikan oleh anggota Banggar DPRD Sulut Cindy Wurangian ketika membahas anggaran APBD tahun 2026 bersama TAPD Provinsi Sulut, Selasa (25/11/2025) di ruang rapat paripurna.

“Saya juga ingin menyampaikan kepada pak sekprov selaku pimpinan TAPD, berkaitan dengan propemperda 2026. Kemarin dalam rapat Bapemperda sudah disodorkan ada 8 Ranperda yang menjadi prakarsa dari Gubernur. Nah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan anggaran yang sudah disepakati dalam nota kesepakatan APBD 2026, anggaran yang di alokasikan untuk pembahasan Ranperda di DPRD adalah 5 Pansus, termasuk dengan 1 Ranperda yang akan menjadi Perda Prakarsa DPRD,” kata Cindy.

“Oleh karena itu, dalam penetapan Propemperda nanti kami berembuk dan berdiskusi untuk menerima 4 buah Rancangan Perda Prakarsa Gubernur untuk kita bahas di tahun 2026. Dan hal itu sudah sesuai dengan tata tertib di DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang mana dalam waktu yang bersamaan maksimal jumlah pansus hanya bisa maksimal sejumlah komisi yaitu 4 komisi maka harus empat pansus yang berjalan bersamaan,” sambung Cindy.

Lanjut Cindy mengatakan jika ada tambahan – tambahan maka akan disesuaikan dalam APBD perubahan. “Mungkin kalau ada tambahan – tambahan akan disesuaikan dalam APBD Perubahan di 2026,” ucapnya.

Cindy juga mengingatkan agar Ranperda tersebut dibahas Januari 2026 agar supaya cukup waktu untuk membahasnya.

“Juga saya mengingatkan agar penyampaian Ranperda – ranperda tersebut tidak lagi terjadi seperti tahun ini, karena banyak kesibukan sehingga tertumpuk di penghujung tahun, kiranya Ranperda – ranperda yang di usulkan dari perangkat daerah dari masing – masing bisa running dari bulan Januari 2026, agar supaya kita waktu yang cukup untuk membahas Ranperda yang berkualitas,” tandasnya. (sisco)

Besok DPRD Sulut Kembali Menggelar Rapat Paripurna

Sulut,GN- Berdasarkan surat edaran perihal undangan nomor 800/Set.DPRD/619.1/202 tertanggal 21 November 2025 yang ditandatangani Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si, maka DPRD Sulut akan melaksanakan rapat paripurna.

Sekretaris DPRD Sulut Wiliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si (foto : Gemparnews)

Rapat tersebut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Ranperda tentang PT. Membangun Sulut Maju Perseroan Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum fraksi- fraksi.

Rapat Paripurna tersebut akan di laksanakan Senin, 24 November 2025 pada pukul 14.00 wita, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut. (sisco)