Sulut,GN- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiskus A Silangen, SpB-KBD menerima Kunjungan kerja (Kunker) Danrem 131/Santiago Manado, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi pada Senin (22/6/2026).

Kunjungan kerja Danrem 131 Santiago Manado kali ini untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin baik selama ini lewat pimpinan sebelumnya.

Kunjungan Danrem ini adalah kunjungan Perdana setelah di lantik beberapa waktu lalu oleh pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus. Mengawali tugas perdana Danrem bertandang ke DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk sinergitas.

Turut hadir mendampingi Ketua DPRD Sulut yakni Plt Sekwan Wiliam Niklas Silangen, SSos, MSi.

Pertemuan tersebut berjalan dengan baik, dan sebagai bentuk mempererat kerjasama dan dukungan antar lembaga. (sisco)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Wiliam Niklas Silangen S.Sos, M.Si memimpin secara langsung pelaksanaan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Sub Bagian (Kasubag) Administrasi Umum Sekretariat DPRD Sulut. Agenda tersebut digelar di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Kamis (18/6/2026).

Pada kesempatan itu, Sekwan Niklas menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian yang telah diberikan oleh ibu Menly Manajang selama menjalankan tugas selaku Kasubag Administrasi Kesekretariatan.

“Kontribusi dan Kerja keras yang telah ditunjukan menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sulut,” kata sekwan Niklas.

Lanjut kata Sekwan Niklas, dan kepada Ibu Karen Truly Sanger, saya ucapkan selamat atas amanah yang telah dipercayakan. Sekwan Niklas berharap kepercayaan yang sudah di berikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan semangat pelayanan yang tinggi demi kemajuan organisasi.

“Serah terima jabatan bukan sekedar pergantian tugas, tetapi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja, dan kualitas pelayanan,” terangnya.

“Oleh karena itu mari kita terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan memberikan yang terbaik bagi Sekretariat DPRD Sulut,” tambah Sekwan Niklas.

Diakhir sambutannya,Sekwan Niklas menyampaikan terimakasih atas pengabdian selama menjalankan sebagai kasubag.

“Terima Kasih kepada Ibu Menly Manajang atas pengabdiannya, dan selamat bertugas kepada Ibu Truly Sanger, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan hikmat, kesehatan dan penyertaan Nya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan,” tutupnya. (sisco/*)

Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1448 Hijriyah, Selasa (16/06/2026) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.

Momentum Pergantian Tahun Baru Hijriyah ini, melalui Platform Media Sosial Facebook milik Ketua Dewan Andi Silangen menyampaikan ucapan selamat kepada segenap warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Diketahui Peringatan Tahun Baru 1 Hijriyah adalah awal memperkuat komitmen dalam menjaga kebersamaan, toleransi, dan semangat gotong-royong, demi kemajuan daerah.

Sementara, respon dan tanggapan dari masyarakat pada linimasa juga memberikan apresiasi, serta berharap Tahun Baru Hijriyah membawa keberkahan, kedamaian, serta keselamatan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Utara. (sisco)

Sulut,GN- Humas Polda Sulut – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara semakin diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi membahas persoalan antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi, di Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).

Fokus utama adalah pengawasan penggunaan barcode subsidi yang masih ditemukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pricylia Rondo menyampaikan apresiasi kepada Polda Sulut yang dinilai proaktif menginisiasi langkah-langkah pengawasan bersama demi memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

Menurutnya, kehadiran seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” kata Pricylia.

Dalam rapat tersebut disepakati pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga mendukung rencana operasi gabungan yang akan dilakukan untuk mengecek langsung kondisi distribusi BBM subsidi di lapangan.

Pricylia menegaskan, DPRD Sulut mengapresiasi komitmen aparat kepolisian yang menyatakan siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,”ucapnya.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut FX Winardi Prabowo menegaskan bahwa pengawasan akan diperkuat melalui keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat.

Dia mengungkapkan masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, mulai dari praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang terdaftar.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, diharapkan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/sisco)

Sulut,GN- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut Vionita Kuera memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) didampingi anggota diantaranya Roy Roring, Feramitha Mokodompit, dan Nona Mantiri, Senin (8/6/2024).

Rapat Koordinasi ini terkait dengan hasil penyempurnaan naskah akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul prakarsa DPRD tentang Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Salah satu Alat Kelengkapan Dewan ini, bersama dengan Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah terkait menggelar rapat di Ruang Rapat Bapemperda, Kantor DPRD Sulut.

Adapun Ranperda usul prakarsa DPRD mengenai Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) merupakan legislasi inisiatif yang diajukan oleh Alat Kelengkapan Dewan (Komisi ysng membidangi) untuk memperkuat payung hukum, perlindungan hak, serta pecegahan diskriminasi dan kekerasan. (sisco/*)

Sulut,GN- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Ini disampaikan Kepala badan pembinaan dan pengembangan hukum Achmad Anang Henardy, Selasa (02/06/2026) dalam rapat paripurna DPRD Sulut, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Penilaian (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut tahun anggaran 2025.

Penilaian WTP ini menjadi torehan penghargaan ke-12 berturut sejak 2014 sampai dengan 2025.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor mengapresiasi atas prestasi Pemprov Sulut.

“Apresiasi keberhasilan Pemprov Sulut meraih WTP ke-12, ini juga kesuksesan atas kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus di tahun 2025,”ungkap Rocky Wowor kepada Jurnalis sesuai memimpin rapat fraksi.

Hasil WTP ini menurut Wowor menjadi pembuktian atas capaian kinerja disepanjang tahun 2025.

“Seperti yang disampaikan Gubernur Yulius Selvanus, Sulut mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah dan jaminan sosial ketenagakerjaan,”ucap Wowor.

Kebijakan ini menuryr Wowor, menunjukkan keperpihakan pemerintah daerah yang memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan penguatan sistem jaminan sosial bagi masyarakat.

Lanjut Wowor, juga menyampaikan apresiasi bagi Sulut berhasil meraih penghargaan terbaik I tingkat provinsi kategori penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan stanting. (*/sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengan Pendapat (RDP) DPRD Sulawesi Utara menghadirkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, KSBSI, para tenaga kerja, manajemen PT HTR, PT BMI, dan RSUP Kandou Manado, Senin (18/05/2026).

Rapat dipimpin anggota DPRD Lois Schram SH MH dari Fraksi Gerindra, bersama Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar, Prof Paula Runtuwene dari Nasdem, dan Vionita Kuerah Golkar dan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi menyampaikan bahwa DPRD dapat menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat. Ia menyebut ada 15 orang pekerja eks cleaning service RS Kandouw yang dialihkan melalui sistem outsourcing. Persoalan muncul saat mereka bekerja di PT HTR dan PT BMI periode 2020 hingga 2025.

Menurut Andalangi, terdapat indikasi upah yang dibayarkan dua perusahaan berada di bawah Upah Minimum Provinsi. Selain itu ada selisih upah, pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetor, serta lembur yang tidak dibayar sesuai ketentuan. Pemotongan BPJS disebut dibebankan sepenuhnya kepada pekerja, sementara porsi pengusaha tidak disetorkan.

“Kami berharap ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD sebagai fungsi mediasi bisa mencegah persoalan berlarut. Jika tercapai kesepakatan, laporan di Polda bisa ditarik,” kata Jack.

Sementara pihak PT HTR membantah adanya pemaksaan. Pihal perusahaan menyebut pemotongan dan sistem kerja merupakan hasil kesepakatan bersama yang dikonsultasikan ke Disnakertrans. Perusahaan mengklaim ada surat persetujuan dari pekerja. Sementara terkait lembur, perusahaan mengatakan tidak dibayar tetapi diganti dengan jadwal libur. Kenaikan upah tidak dilakukan karena kontrak dengan RSUP Kandou tidak memungkinkan.

Dialin pihak, manajer PT BMI Rafika Hasan menjelaskan kontrak 2025 dari perusahaan memberikan dua pilihan, melanjutkan atau mengurangi personel. Dari 140 personel, anggaran hanya cukup untuk 120 orang, namun perusahaan tetap mempertahankan semuanya. Hal ini, katanya, tidak dicantumkan dalam kontrak.

Terkait persoalan ini, Plt Kepala Disnakertrans Sulut Noldy Salindeho menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran UMP.

“Kalau kesepakatan itu diberikan kepada kami, akan kami minta pihak pihak terkait untuk meninjau kembali. Aturan yang ada wajib diikuti, baik melalui Disnaker Manado maupun provinsi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, DPRD Sulut mendorong agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah agar tidak berlarut dan merugikan pekerja. Mediasi yang dilakukan diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi pekerja, perusahaan, dan pihak rumah sakit. (sisco)

Sulut,GN- Plt Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Weliam Niklas Silangen S.Sos,M.Si Rabu (13/05/2026) menerima kedatangan puluhan Siswa-siswi dari Manado Independent School (MIS) yang melakukan kunjungan lapangan (field trip) di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut.

Kunjungan puluhan siswa – siswi MIS di kantor DPRD Sulut kali ini, selain merupakan Karya Wisata juga sebagai wadah edukasi untuk memberikan wawasan langsung mengenai tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan fungsi legislatif.

Untuk diketahui, MIS berlokasi di Jalan Walanda Maramis Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, melalui Koordinator Rombongan Berry Havelaar, S.Pd., menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh Pihak Sekretariat DPRD kepada Siswa-siswi peserta didiknya.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Sekwan dan jajaran yang telah menerima Kami dengan sangat dengan sangat baik,” ujar Havelaar.

“Kesempatan ini sangat berharga bagi siswa – siswi untuk belajar langsung dilapangan,”tambahnya. (sisco)