Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Nick A Lomban menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh dalam penambahan anggaran di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) guna mendorong perekonomian rakyat akibat dampak pandemi covid 19.

Legislator dapil Bitung-Minut ini menjelaskan untuk tetap concern memperjuangkan keberlangsungan UMKM di Sulut. ” Terkiat aspirasi dimana sektor UMKM banyak yang terdampak akibat Pandemi covid 19 itu juga yang menjadi concern kami komisi II memperjuangkan keberlangsungan di sektor usaha ekonomi produktif tersebut.” tegas politisi muda partai NasDem ini saat menerima aspirasi masyarakat di kantor DPRD Kamis, (19/8/21).

Ditambahkanya, dalam penyusunan RPJMD Fraksinya juga ikut mendorong pemerintah untuk memberi perhatian khusus di sektor tersebut. ” Pada saat penyusunan RPJMD Fraksi NasDem juga menyampaikan bahwa RPJMD seperti yang disampaikan pak Wakil Gubernur harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi.APBD Perubahan ini juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Begitupun APBD 2022 harus berpihak di sektor ekonomi kerakyatan tidak hanya di sektor Kesehatan dan penanggulangan covid 19 tetapi kami akan dorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” tandas ketua fraksi NasDem itu. (sisco)

Sulut,GN- Kalau ada yang mengatakan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut sengaja mengcovidkan, saya sampaikan bahwa di Dinas Kesehatan tidak pernah ada. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), Dinas kesehatan tidak di ijinkan menerima insentif. Jadi gaji dan TKD cukup, meskipun Kerja full setiap hari dan harus datang di dinas kesehatan melakukan tresing, testing sampai memakai APD tapi tidak bisa menerima insentif. Sampai hari ini tidak di ijinkan, tidak ada istilahnya sengaja memperpanjang masa pandemi agar supaya menerima insentif, sekali lagi di dinas kesehatan tidak ada insentif.

Hal itu disampaikan oleh dr Steaven Dandel, MPH mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut ketika di undang bersama anggota DPRD Sulut menerima sekaligus menjelaskan kepada sejumlah masyarakat saat menyampaikan aspirasinya di Kantor DPRD Sulut, Kamis (19/8/2021) siang tadi.

Dokter Steaven menjelaskan kecuali teman-teman yang bekerja di Faskes yang dibperkenankan untuk menerima insentif itupun flat. ” Saya sampaikan dokter spesialis di bayar sekian juta yang merawat pasien misalnya sepuluh atau seratus pasien, jumlah jumlah yang dibayarkan tetap sama. Demikian juga dengan perawat, dibayar sebulan hanya empat belas hari, tidak bisa di bayar sebulan, bayarannya setiap hari, kalau lewat empat belas hari tidak boleh karena kemungkinan bisa terpapar sangat tinggi, kalaupun terpaksa dia masuk kerja lebih dari empat belas hari, tetap di bayarkan hanya empat belas hari flat setiap bulan,” tandasnya.(sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026, selasa (10/8/2021) bertempat diruang paripurna DPRD Sulut.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay,SH MH dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw.

Ketua DPRD Sulut mengawali pertemuan itu mengatakan ditengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik Indonesia ke-76 tahun, 17 Agustus 2021, kiranya semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap menjadi bagian kita sekalian.

“Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” kata Silangen.

Lanjut Ketua DPRD Sulut mengatakan Pembahas Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai.”Maka hari ini adalah rapat paripurna tingkat dua,” ujarnya.

Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini. Adapun pendapat akhir Fraksi-fraksi yang telah dirangkum oleh pansus RPJMD yakni:

1. Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.

2. Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.

3. Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

4. RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.

5. Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.

6. Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.

7. Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.

8. Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.

9. Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

10. Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.

11. Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.

12. Adanya pengembangan dibidang peternakan.

13. Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.

14. Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.

“Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” ungkap Vonny Paat.

Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.” Ada 14 poin yang disampaikan oleh anggota DPRD Sulut Vonny Paat dengan menyebutkan ada pemulihan ekonomi. Syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Wagub.

Pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabub menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.

” Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan. Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. 3 hal ini yang terus saya lihat bermunculan di medsos, pastinya hal ini menjadi perhatian bapak gubernur,” Terangnya.

Untuk Pariwisata, Wagub menyampaikan bahwa hal ini (Pariwisata) yang menjadi unggulan di Sulut, tentunya kita harus persiapkan dengan baik. “Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” tandasnya.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Para Assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, Tokoh Masyarakat, Undangan dan Insan Pers yang hadir secara fisik maupun virtual.

Diketahui Rapat Paripurna ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat guna meminimalisir penyebaran covid-19. (Advetorial)

Sulut,GN- DPRD Sulut kembali menggelar, rapat Paripurna Kamis, (5/8/2021) sesuai Nomor surat 005/DPRD/388/2021 di ruang paripurna DPRD Sulut sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut serta Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun
Anggaran 2022.

Agenda rapat Paripurna DPRD Sulut tersebut dilaksanakan secara fisik dan virtual melalui aplikasi zoom cloud meeting.
Terpantau awak media ini, rapat Paripurna DPRD Sulut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. “Khusus paripurna tanggal 16 Agustus 2021, kami mengikuti panduan dari pusat 25% kapasitas ruangan. Dengan tamu yang terundang secara fisik disiapkan pintu utama, ada juga melalui lift, untuk mengurangi aktivitas berkerumunan,” tandas Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu. (sisco)

Sulut,GN- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mulai besok Kamis 15 Sampai 19 Juli 2021 kembali menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Hal ini berdasarkan surat edaran dan pengumuman Sekretariat DPRD Sulut dengan alamat kantor jalan raya Manado-Bitung Kairagi Satu Manado dengan surat nomor 800/Set DPRD/363/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu.

Surat edaran ini untuk menindaklanjuti petunjuk pimpinan dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Kantor DPRD provinsi Sulut.kegiatan WFH berlaku besok Kamis 15 sampai 19 Juli 2021 dan aktivitas kegiatan pelayanan di kantor DPRD Sulut akan dilaksanakan kembali tanggal 21 Juli 2021.

Berikut isi surat edaran pengumuman dari sekretariat DPRD Sulut.

(sisco)

 

Sulut,GN- Lembaga Anti Rasuah Indonesia (KPK RI) Rabu, (16/6/2021) menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Kedatangan KPK RI dlam rangka Audiensi Dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan korupsi Wilayah IV KPK RI yang di hadiri oleh Devisi Direktorat Wilayah IV KPK RI Andi Puwarna di dampingi Sekretaris Rusdian.

Acara di buka oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB-KBD. Dalam kesempatan itu Silangen menyampaikan apresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi dari KPK RI bidang pencegahan wilayah IV. ” Untuk itu kami mengapresiasi atas kegiatan audiensi dan sosialisasi ini,” kata Silangen.

Sementara, Andi Puwarna dalam kesempatan itu memaparkan beberapa materi yang disosialisasikan termasuk 281 data laporan dari masyarakat.

Selain itu, Andi juga menyampaikan sesuai data yang ada, 8 personil anggota DPRD Sulut yang belum memasukan LHKPN. “Secara detilnya kami akan menyurat ke pimpinan DPRD Sulut terkait 8 orang personil yang belum memasukan LHKPN,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu dan anggota DPRD Sulut. (sisco)