Sulut,GN- Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ke asrama mahasiswa Sam Ratulangi yang terletak di daerah di Bogor Baru I dan Bogor Baru II, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (17/3/2021) didampingi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Kunker Komisi IV tersebut dalam rangka memantau keberadaan mahasiswa yang melanjutkan studi di Provinsi Jawa Barat. Personel Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam kunjungannya berdiskusi dan menerima aspirasi mahasiswa Sulawesi Utara yang menuntut ilmu di Jawa Barat.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menjelaskan bahwa Komisi IV berkomitmen, menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait kondisi bangunan asrama yang rusak atau tidak layak ditempati, serta aspirasi soal beasiswa dan bantuan studi akhir buat mahasiswa.

“Komisi IV prihatin dengan kondisi beberapa ruangan (kamar/kamar mandi) yang tidak layak digunakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan peserta didik yang tinggal di asrama. Komisi IV akan berjuang maksimal dengan mendorong Pemerintah Provinsi Utara agar mengalokasikan anggaran beasiswa dan bantuan studi akhir bagi mahasiswa serta anggaran perbaikan atau renovasi asrama mahasiswa dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Sekretaris Bapemperda DPRD Sulut ini.

Selain itu MJP mengatakan Komisi IV DPRD mengingatkan kepada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara agar rutin mengawasi aktivitas di setiap asrama milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dia mengharapkan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut, untuk menjaga dan memelihara aset daerah yang ditempati oleh mahasiswa asal Sulawesi Utara.

Hadir dalam kunker Komisi IV DPRD Sulut diantaranya Yusra Alhabsyi, Hilman Firmansyah Idrus, dan Melisa Gerungan berserta Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun data dan aspirasi yang dirangkum dari hasil kunker Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara di asrama mahasiswa Sam Ratulagi Bogor :

– Penghuni Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru II berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 19 kamar, 18 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Ruangan kamar yang masih layak untuk ditinggali berjumlah 8 kamar. Sedangkan 9 kamar sudah tidak layak atau rusak parah.
Penghuni asrama mahasiswa Sam Ratulangi Bogor Baru I berjumlah 4 orang. Total kamar yang tersedia di asrama 11 kamar, 10 kamar untuk peserta didik dan 1 kamar tamu.
– Kondisi ruang tamu memprihatinkan (atap bocor) dan 5 kamar mandi yang tersedia, semuanya dalam kondisi tidak layak. Beberapa kamar peserta didik juga dalam kondisi rusak ringan.
– Mahasiswa berharap ada perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apalagi ditengah kondisi pandemi buat keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengambil studi diluar Sulawesi Utara.
Bantuan berupa pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa atau bantuan studi akhir saat menyusun skripsi, tesis dan disertasi. (sisco/*)

Sulut,GN- Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu melalui Kepala Bagian (Kabag) Umum John Paerunan menyampaikan bahwa, Senin (8/3/2021) hari ini, akan dilaksanakan vaksinasi covid-19.

Jadwal vaksinasi ini bukan hanya anggota DPRD Sulut akan tetapi berlaku juga bagi ASN,THl yang bekerja dilingkup DPRD dan juga Wartawan yang melakukan peliputan dikantor DPRD Sulut.

“Berdasarkan penyampaian dari dokter Steaven Dinkes Sulut, bahwa vaksinasi akan dilaksanakan di ruang Paripurna Hari Senin tgl 8 Maret 2021, di mulai jam 10.00 hingga sore. Pelaksanaan vaksinasi ini untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang belum di vaksin, seluruh ASN, THL jajaran Setwan, dan juga wartawan yang meliput di DPRD Sulut,” kata Paerunan.

Sementara untuk keluarga kata paerunan belum ada jadwal vaksinasi. ” Bagi keluarga belum ada jadwal vaksinasi,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sebagaimana jadwal yang telah disampaikan oleh pihak sekretariat DPRD Sulut bahwa Selasa 02 Maret 2021 hari ini anggota DPRD akan menerima vaksin covid-19 langsung ditindak lanjuti.

Tim Vaksinasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut langsung melakukan vaksinasi kepada 14 anggota DPRD Sulut bertempat dirungan sidang peripurna. Jenis vaksin yang di terima oleh anggota DPRD adalah vaksin sinovac.

Anggota DPRD yang ambil bagian menerima vaksinasi yakni Agustine Kambey, Berty Kapojos, Arthur Kotambunan, Melky Jakhin Pangemanan, Melissa Gerungan, Henry Walukow, Ilham Idrus, Johny Panambunan, Imelda Novita Rewah, Muslimah Mongilong, Amir Liputo, Ronald Sampel, Fanny Legoh dan I Nyoman Sarwa.

Glady Kawatu selaku Sekretaris DPRD Sulut
mengatakan, usai menerima vaksinasi covid-19, diharapkan para anggota DPRD akan relatif lebih aman. “Anggota DPRD rasanya akan relatif lebih aman kalau sudah divaksin, tentu kita berharap pandemi ini segera berlalu,” terangnya.

Lebih jauh, Sekretaris DPRD Sulut menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi Sulut telah memfasilitasi penyaluran vaksin.

“ Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Sulut, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wagub dan Sekprov serta dinas kesehatan sudah memfasilitasi vaksinasi di kantor DPRD Sulut,” ungkapnya.

Kawatu berharap vaksinasi bagi anggota DPRD Sulut bisa tuntas pada hari ini.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Henry Walukow mengatakan bahwa efek setelah 20 menit dirinya menerima vaksin, merasa mengantuk. “Setelah divaksin, sekitar 20 menit berdiam saya merasa ngantuk dan badan malas untuk digerakkan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Sulut, dr Steaven Dandel,MPH menjelaskan, rasa mengantuk adalah efek yang paling banyak dirasakan setelah divaksin. “Itu efek yang normal dan biasanya disampaikan oleh orang yang sudah menerima vaksin,” pungkas Dandel.(sisco)

Sulut,GN- DPRD Sulut Selasa (16/2/2021) menggelar rapat paripurna, terkait kasus Viralnya Video salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Konjongian (JAK) bulan lalu. Rapat Paripurna tersebut untuk merekomendasikan keputusan Badan Kehormatan (BK) dalam mengambil keputusan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Kehormatan Sandra Rondonuwu membacakan tahapan pemeriksaan terkait video viral salah satu pimpinan dewan sekaligus menyampaikan hasil keputusan BK. Dimana berdasarkan Peraturan DPRD Sulut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Sulut serta Peraturan DPRD Sulut Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Sulut, BK DPRD Sulut memberikan rekomendasi dengan mengusulkan pemberhentian James Arthur Kojongian dari jabatan Wakil Ketua DPRD Sulut dan pemberhentian JAK dari Anggota DPRD Sulut sesuai mekanisme diserahkan ke partai Golkar.

Diakhir sidang paripurna, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen pun membacakan kembali hasil keputusan DPRD Sulut.

“Pertama, mengusulkan pemberhentian JAK dari jabatan wakil ketua Dewan. Kedua, pemberhentian JAK dari anggota DPRD Sulut sesuai mekanisme diserahkan ke partai Golkar. Menindaklanjuti keputusan BK DPRD Sulut no.1 tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 dimana mengusulkan JAK dari jabatan Wakil ketua DPRD Sulut maka sesuai dengan pasal 37 ayat 1,2 dan 3, PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi kabupaten/kota serta pasal 41 ayat 1, 2 dan 3, peraturan DPRD Sulut nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib mengamanatkan antara lain bahwa pimpinan DPRD melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan DPRD,” Jelasnya.

“Pimpinan DPRD akan menyampaikan keputusan DPRD tentang usul pemberhentian DPRD kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk peresmian pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Silangen sambil mengetuk palu. (sisco)

Sulut,GN- Gerak cepat yang dilakukan oleh tim Bapemperda DPRD Sulut dalam membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Disabilitas terus di genjot. Kali ini, tim Bapemperda DPRD Sulut bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay menyambangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Pemerintah Kota Bitung Kamis, (28/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, tim Bapemperda DPRD Sulut meminta masukan dari Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung.

Ketua Bapemperda DPRD Sulut Winsulangi Salindeho kepada media ini menjelaskan inti pertemuan tersebut. ” Kami meminta masukan kepada Pemda melalui Dinsos Minut tentang Disabilitas. Saat ini Bapemperda sementara menggenjot Raperda inisiatif DPRD Sulut tentang penyandang disabilitas,” jelasnya.

Dari hasil diskusi tersebut lanjut Salindeho, ada hal yang menarik yang kami dapatkan dan pasti akan ditindak lanjuti melalui diskusi-diskusi di internal Bapemperda bersama para Tim Ahli, Akademisi di Provinsi Sulut terkait penyusunan ranperda penyandang disabilitas.

Sementara itu, Cindy Wurangian menyebutkan Intinya perhatian pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota dengan adanya ranperda tentang penyandang disabilitas perlu di dorong karena belum maksimal bahkan ada kabupaten yang tidak menganggarkan sama sekali.

“Ranperda untuk melindungi hak hak penyandang disabilitas ini juga perlu di pertimbangkan dengan matang untuk masuk atau tidaknya poin-poin terkait lansia,” pungkasnya. (sisco)

Sulut,GN- Dengan di lockdownnya kantor Dewan Provinsi (Deprov) Sulut untuk sementara waktu, tidak membuat anggota DPRD Sulut ini tinggal diam di rumah. Buktinya, Senin (18/01/2021)siang tadi Anggota DPRD Sulut menggelar rapat sinkronisasi penyempurnaan draft Ranperda Fakir Miskin dan Anak Terlantar hasil Fasilitasi Kemendagri RI secara virtual melalui Video Conference Zoom Cloud Meeting antara Komisi 4 DPRD dengan instansi terkait lainnya.

Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Careigh Runtu juga dihadiri Anggota Komisi 4, Sekretaris DPRD Provinsi Sulut, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut dan Tim Ahli DPRD.
Rapat tersebut juga telah menyepakati poin-poin substansi perbaikan yang disarankan oleh Kemendagri RI akan disinkronkan untuk penyempurnaan draft Ranperda.
Selain itu,draft Ranperda ini juga telah disetujui untuk dibahas pada tingkatan pembahasan dan selanjutnya penetapan Ranperda.

Perlu diketahui, penerapan “Work from home” yang dilakukan ini adalah bentuk tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi eskalasi penyebaran Covid 19 di lingkungan kantor DPRD Sulut tanpa mengurangi intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. (*/sisco)

Sulut,GN- Setelah dilantik oleh ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD, tiga legislator ini yakni Herry Rotinsulu, Hendry Walukow, dan Herol Presly Kaawoan melengkapi personel DPRD Sulut.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pergantian antar waktu tiga anggota DPRD Sulut dilaksanakan di ruangan paripurna Kamis (14/1/21) sekira pukul 11:00 wita dihadiri langsung Wakil Gubernur Steven Kandouw, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Billy Lombok, serta sejumlah Anggota Dewan. Sementara pejabat dan lainnya menyaksikan pelaksanaan paripurna pengambilan janji lewat virtual.

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah,dilanjutkan penyematan PIN Anggota DPRD Sulut kepada ketiga anggota DPRD Sulut serta penandatanganan berita acara pelantikan.

Wakil Gubernur sulut Steven Kandouw dalam penyampaiannya mengatakan sebagai anggota dewan harus aktif bicara. ” Tentunya bicara yang substansial dan kondusif,” kata Kandouw.

Wakil Gubernur Sulut juga mengapresiasi Pimpinan Dewan yang sudah menjalankan perintah Undang-Undang dengan melantik ketiga Anggota Dewan yang baru.
“Bersyukur karena pimpinan dewan melaksanakan acara pelantikan walauoun ditengah masa Pandemi,” pungkas Kandouw. (sisco/*)

Sulut,GN- Dua puluh satu (21) calon KPID Sulut yang lolos  telah di umumkan tim seleksi. Pengumuman tersebut di lakukan di kantor DPRD Sulut Senin (14/12/2020).

Sebelum pengumuman, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen mengatakan bahwa proses seleksi ini telah melalui tahapan sesuai perintah UU. “Dan tidak ada titipan-titipan nama, 21 nama yang lolos itu murni,” ujarnya.

Ditempat yang sama,Ketua Komisi I DPRD Sulut langsung mengumumkan dan membacakan 21 nama yang lolos seleksi. Dikatakannya, nama yang sudah di bacakan yakni 21 nama yang lolos seleksi,akan mengikuti FPT dengan komisi Satu DPRD Sulut. “ Selanjutnya 21 nama yang lolos akan mengikuti FPT bersama komisi I,” terangnya.

Hadir juga Ketua tim seleksi KPID Vrekee Runtu, Sekretaris Komisi I Mohammad Wongso dan Sektertaris DPRD Sulut Glady Kawatu, SH, M.Si dalam pengumuman seleksi KPID. (sisco/*)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen, diruang rapat paripurna Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memimpin jalannya pengambilan sumpah janji Anggota DPRD Sulut Hilman Idrus Senin (7/11/2020).

Pengambilan sumpah janji Hilman Idrus sebagai Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masa jabatan periode 2020-2024, dilakukan Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen,dan turut disaksikan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw.

Politisi PDIP ini mengatakan, sebagai kader merasa bersyukur sekaligus berterima kasih kepada Olly Dondokambey,Steven Kandouw serta Ketua DPRD Sulut serta dokter Richard Sualang.

Pergantian Antar Waktu Hilman Idrus menggantikan dokter Richard Sualang yang mengundurkan diri karena maju sebagai Wakil Walikota Manado dari partai PDIP. (sisco)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsy melayangkan protes “keras” yang disinyalir telah melecehkan leluhur Bolaang Mongondow Raja Doloda Mokoago pasca pementasan theater, pekan lalu.

Protes keras ini disampaikan Alhabsy di sela-sela DPRD Sulut saat menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2021 antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut Kamis,(12/11/2020) diruangan paripurna DPRD. ” Kami berharap dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, karena cerita ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Bolmong,” ujar Alhabsy.

Lanjut, Alhabsy menegaskan dengan cerita pementasan theater ini, telah melecehkan derajat masyarakat Bolmong. ” Pada kesempatan ini,saya mengajukan protes kepada Kementerian Pariwisata yang ada di pusat, karena ini akan menimbulkan hal yang tidak baik dalam keberagaman di Sulawesi Utara,”ungkapnya.

Selain itu, Alhabsy  sangat menyayangkan Dinas Pariwisata Sulut tidak memberikan klarifikasi atas issue yang telah beredar dimasyarakat khususnya Bolaang Mongondow pasca pementasan theater Bidadari dari Minahasa Pingkan Matindas dan Raja Doloda Mokoagow. ” Pjs Gubernur Memberikan penegasan sekaligus teguran kepada Kepala Dinas Pariwisata Sulut yang tidak memberikan klarifikasi pasca pementasan theater cerita ini,” pungkasnya. (sisco)