Sulut,GN- Sekretariat DPRD Gorontalo mengunjungi DPRD Sulut. Kedatangan rombongan diterima Kepala Bagian Persidangan, Jerry Hamosina, SSTP Kamis (09/03/2023).

Dalam pertemuan ini membahas  e-aspirasi. Jerry pun menguraikan mengenai teknis e-aspirasi bahkan
Ia juga menjelaskan ada sembikan aplikasi juga yang sudah digunakan antar lain; surat masuk dan keluar, pokok pikiran, e-risala serta aplikasi lainnya yang akan menunjang kinerja.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kominfo menanyakan perihal jalur pelaporan aspirasi dari masyarakat. “Contohnya ada
masalah sampah, apakah untuk memasukkan dalam aplikasi harus lapor ke Kominfo dan akan dimasukkan dalam aplikasi atau dengan cara bagaimana?, ” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Umum DPRD Gorontalo menanyakan perihal perekaman yang direkam dalam bentuk tertulis, dan direkam dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. “Aplikasi bagaimana yang digunakan agar tepat sasaran, “ungkapnya.

Jerry pun mengemukakan, mengenai
aplikasi e-aspirasi pihaknya hanya penggunaannya secara internal di DPRD Sulut. “Baru tahun 2022, baru di DPRD Sulut belum terintegrasi secara keseluruhan, ” tuturnya.

Ia menambahkan, untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, perangkat daerah bersangkutan akan di panggil dalam dan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas permasalahan tersebut.

Sementara itu, Jerry pun menanggapi pertanyaan Kabag Umum DPRD Gorontalo mengenai fitur voice to text merekam dan mencatat semuanya sesuai data yang ada saat rapat. Selesai direkam akan diedit operator dengan bahasa Indonesia yang baik, kemudian akan diverifikasi oleh kepala sub bagian dan dicetak dalam bentuk risala atau kesimpulan rapat.

“Aspirasi yang masuk ke DPRD Sulut akan diselesaikan dengan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan. Apabila ada kewenangan kabupaten/kota maka akan di back up oleh anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Mencermati isu yang dihembuskan oleh oknum tertentu lewat salah satu media online di Sulut bahwa Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) pada Tahun 2021 mencapai Rp 95 miliar.

Terkait pemberitaan itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Ir Sandra Moniaga membantah akan hal itu. Dia menjelaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai data yang akurat dan sah.

Lanjut kata Sandra, adapun data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut.

Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan utk melakukan penghematan untuk menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.

Anggaran tersebut di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692.

“Biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan,” sebutnya.

Selain itu Kata Sandra, pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.

“Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen-dokumen yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas,” jelasnya.

“Mengacu pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax,” sambungnya.

Untuk itu, Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum. (sisco)

Sulut,GN– Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) 13 – 18 Februari 2023, dalam rangka memperkuat nilai empat pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen S.pB, KBD saat menggelar Sosbang di Desa Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemaparannya mengatakan, betapa pentingnya makna dari wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang berdampak adanya komitmen semangat persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia walaupun berbeda agama, suku, ras dan budaya.

Dihadapan jajaran Pemerintah Kecamatan dan para Kapitalaung se- Kecamatan Manganitu, tokoh agama dan masyarakat, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen, S.pB, KBD menjelaskan, untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial, maka para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulut Berty Kapojos, S.Sos yang turun di Desa Kolongan Kecamatan Kalawat dan Desa Likupang 2 Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara mengatakan, tujuan DPRD Provinsi Sulut menggelar kegiatan Sosbang, adalah dalam rangka memperkuat nilai empat pilar kebangsaan pada masyarakat.

Berty Kapojos yang didampingi nara sumber Denny Wowiling menjelaskan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sudah harga mati yang tidak bisa ditawar dan harus diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo, SH saat menggelar sosbang di SD Muhamadiyah 3 Manado pada pemaparannya mengatakan, dalam mencapai tujuan nasional seperti dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang dan kesadaran bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan dengan berlandaskan dan berpedoman pada falsafah idiologi Pancasila, UUD 1945 sebagai dasar negara, dalam wadah NKRI yang Bhineka Tunggal Ika.

Adapun Anggota Komisi III DPRD Sulut, Yongkie Limen menggelar sosbang di Kelurahan Karame Lingkungan II, Kota Manado dalam pemaparannya mengatakan, bersyukur bangsa Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan yang dapat menyatukan perbedaan.

Yongkie Limen yang didampingi nara sumber Toar Palilingan menjelaskan dengan adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika, maka setiap perbedaan yang ada di masyarakat dapat disatukan dengan wawasan kebangsaan sebagai pedoman hidup berdampingan.

Anggota Komisi III DPRD Sulut Arthur Kotambunan saat menggelar Sosbang di Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget dan Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado dalam pemaparannya mengatakan, Sosbang adalah program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD Sulut dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang, bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Arthur Kotambunan yang didampingi nara sumber Lynne Liow, SE menjelaskan, pada masa lalu wawasan kebangsaan di dapat dalam kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), namun sekarang lebih dikenal dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah suatu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Anggota Komisi III DPRD Sulut Ayub Ali SE yang menggelar Sosbang di Desa Binjeita Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolmut dalam pemaparannya mengatakan, empat tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kegiatan Sosbang juga digelar oleh Anggota Komisi III DPRD Sulut Sherly Tjanggulung di Desa Bitunuris dan Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Talaud.

Sherly Tjanggulung yang didampingi nara sumber Elsinta Suyoso dalam pemaparannya mengatakan, tujuan DPRD Sulut menggelar kegiatan Sosbang adalah penting bagi masyarakat untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara, NKRI sebagai suatu wilayah kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu suku bangsa.

Kegiatan Sosbang Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat. (advetorial)

Sulut,GN – Sejak dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, Sekretariat dan Anggota DPRD secara rutin diawal pekan melakukan ibadah bersama, khususnya yang beragama kristen.

Agenda ini rutin dilakukan setiap senin pagi dan telah menjadi agenda tetap.

Pun, mengawali tahun 2023 Pimpinan, Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut menggelar ibadah bersama, Senin (09/01) pukul 09:00 WITA diruang Paripurna.

Ibadah di pimpin oleh Pdt. William Laihan SpAK. Pada ibadah itu, Pdt. william mengangkat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:16-17.

2 Korintus 5:16 (TB) “Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai-Nya demikian,”

2 Korintus 5:17 (TB) “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang,”

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD James Arthur Kojongian dalam sambutannya mengatakan bahwa kembali lagi kita semua di pertemukan di Ibadah Rutin DPRD Sulut.

“Ibu sekwan Sandra Moniaga bersama jajaran struktural Sekretariat DPRD dan Ketua FORWARD bung Resa Sangkoy bersama pengurus serta semuanya yang hadir. Kiranya pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik dan semangat yang baru untuk kita di tahun 2023 ini,” Kata JAK.

Ia mengatakan banyak tugas tanggung jawab yang di emban dari Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut. Tapi dirinya yakin dan percaya semuanya punya motivasi yang sama yakni cari dulu Kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.

“Motivasi di tahun yang baru ini, kita bisa diberkahi oleh Tuhan, kita punya rencana yang besar kedepan, cita-cita yang luar biasa pasti akan terwujud dan kita akan nyatakan kepada Tuhan,” Ucap JAK.

Pada Ibadah itu, Pejabat Struktural dan fungsional, Pimpinan dan Anggota DPRD dan FORWARD Sulut mengambil bagian mengisi puji-pujian. (*/sisco)

Sulut,GN-Mengawali tahun 2023, DPRD Sulut melaksanakan Rapat Paripurna, Jumat (6/1/2023) dengan agenda Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses III Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, sekaligus Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2023.

Paripurna pertama di bulan Januari 2023 kali ini tidak dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey serta Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Pantauan media ini Sekprov Steve H.A Kepel dipercayakan duduk bersama pimpinan dewan. Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Fransiscus A Silangen serta didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James A Kojongian dan Billy Lombok.

Dalam paripurna ini juga ikut disampaikan hasil reses III dari anggota DPRD Sulut dari dapil masing-masing. Kemudian ada Penyampaian laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD.

Sementara, sambutan Gubernur dibacakan oleh Sekprov Steve H.A Kepel mengatakan ,sebagai Pemerintah Daerah dan rakyat Sulut merasa salut melihat Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, senantiasa konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas, peran dan tanggung jawabnya dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di bumi Nyiur Melambai.

Disamping itu kata Sekprov, senantiasa mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, utamanya Pemerintah Provinsi, dalam mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di Sulawesi Utara, termasuk dalam mensolusikan tantangan-tantangan yang ada.

Seiring dengan terlaksananya agenda ini lanjut Kepel, maka sangat diharapkan, hasil kegiatan di beberapa bulan pada tahun 2022 akan menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun langkah strategis, rencana kerja dan rencana kebijakan kedepan, sehingga seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Terkait dengan aspirasi masyarakat, kita sadari dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Sehingga, kemudian senantiasa perlu disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas Pemerintah Daerah untuk memenuhinya.

Dengan komitmen yang sama, serta semangat, kerja keras dan kerja bersama dari kita semua, sangat diyakini secara bertahap seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat kita wujudkan bersama, begitu juga tekad kita mewujudkan
Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Karena itulah, sambil sekali lagi memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Utara, atas upayanya dalam memaksimalkan tugas dan tanggung jawab selama ini, Saya mengharapkan kiranya harmonisasi kerja yang telah tercipta, akan terus teraktualisasi sepanjang tahun 2023 ini, utamanya dalam “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan” sebagaimana tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara, melalui optimalisasi program prioritas, dan secara bersama-sama kita akan mampu mewujudkan visi Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.

Sangat diharapkan kita semua akan senantiasa menjalin sinergitas positif, dalam pelaksanaan program, di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah, termasuk dalam percepatan pemulihan kondisi daerah, bangkit lebih kuat, dan bangkit bersama untuk memacu semua sektor.

Untuk itu, kiranya hubungan kemitraan yang telah terjalin akan terus terjaga, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini, sambil terus menunjukan totalitas kerja dan dedikasi yang tinggi, untuk mengakselerasi pencapaian visi.

Mari mewarnai kerja kita dengan inovasi, yang tidak saja bermanfaat bagi penguatan kapasitas dan pelaksanaan fungsi, namun juga bermuara dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas.

Usai Paripurna,Sekprov Kepel ketika diwawancarai Wartawan, soal baru kali pertamanya dalam rapat Paripurna tidak dihadiri Gubernur dan wagub tapi diwakili oleh Sekprov. Kepel menyatakan, bahwa dirinya dipercayakan mewakili gubernur karena diperintah langsung.

“Pak Gubernur dan Wagub tidak bisa hadir karena mendampingi Menteri pendidikan yang berkunjung ke Sulut. Oleh Pak Gubernur memerintahkan saya untuk hadir,”ujar Kepel.(Advetorial)

Sulut,GN- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat Badan musyawarah (Banmus).

Sekretariat DPRD Sulut dibawah pimpinan Sekretaris Dewan Ir Sandra Moniaga turut hadir dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama Pimpinan DPRD Sulut.

Hasil keputusan dari rapat tersebut adalah menetapkan jadwal rapat paripurna buka tutup sidang Jumat (6/1/2023).

Diagendakan rapat paripurna, digelar pukul 14.00 wita, “Sudah dijalankan undangan ke Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulut. Kehadiran Anggota DPRD Sulut sangat diharapkan,” ucap Moniaga kepada awak media, Kamis 06 Januari 2023 di kantor DPRD Sulut. (sisco)

Sulut ,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, Rabu (21/9/2022).

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Jems Arthur Konjongian dan anggota DPRD Sulut.

Pada kesempatan ini, hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekprov Sulut Praseno Hadi dan jajaran SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Selanjutnya Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Hi Amir Liputo,SH untuk melaporkan hasil pembahasan rapat Banggar dengan TAPD Provinsi Sulut terkait Perubahan APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Sulut yang juga selaku anggota Banggar Hi Amir Liputo,SH dalam laporannya mengatakan penyampaian laporan ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan masukan bagi pemerintah Sulawesi Utara, untuk kemajuan Sulawesi Utara kedepan sekaligus memuat hasil pembahasan antara badan anggaran DPRD Sulut dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulut dan juga pendapat akhir fraksi.

” Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara serta Badan Anggaran, TAPD Pemerintah Sulut sehingga pembahasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati,” kata Liputo.

Lanjut kata Liputo, pihaknya juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk SKPD dan TPAD di bawah pimpinan dan arahan Gubernur Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang selalu responsif dan koperatif telah memberikan masukan bahkan menerima masukan data informasi sehingga Banggar DPRD dan TPAD Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, menangapi hasil laporan Badan Anggaran DPRD Sulut, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw menyatakan dari hati lubuk yang paling dalam menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pembahasan yang singkat tapi substansial.

“Saya mewakili bapak Gubernur justru terbeban dengan pembahasan yang begitu cepat, berarti ekspektasi yang sangat tinggi, untuk itu saya ingatkan kepada SKPD ekspektasi bagi kita sangat tinggi,” ujar Kandouw.

Wagub juga menekankan apa yang di sampaikan oleh Bapak Gubernur agar menjadi penyemangat atas kepercayaan yang di berikan oleh DPRD Sulut.

“Justru pak Gubernur mengingatkan kepada saya, ingatkan bahwa ekspektasi sangat tinggi. Pembahasannya cepat ini justru memberikan kepercayaan kepada kita, supaya betul-betul APBD Perubahan ini sesuai dengan road map visi dan misi bapak Gubernur dan juga disisi lain implementasi harus jelas,” terang Kandouw.

Selanjutnya, di lakukan penandatanganan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, oleh Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Serta Wakil Gubernur Sulut dengan saksikan anggota DPRD Sulut, Seprov Sulut dan jajarannya. (sisco)