Sulut ,GN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, Rabu (21/9/2022).

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Jems Arthur Konjongian dan anggota DPRD Sulut.

Pada kesempatan ini, hadir Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw, Sekprov Sulut Praseno Hadi dan jajaran SKPD Provinsi Sulut dan undangan lainnya.

Selanjutnya Ketua DPRD Sulut memberikan kesempatan kepada anggota DPRD Hi Amir Liputo,SH untuk melaporkan hasil pembahasan rapat Banggar dengan TAPD Provinsi Sulut terkait Perubahan APBD tahun 2022.

Anggota DPRD Sulut yang juga selaku anggota Banggar Hi Amir Liputo,SH dalam laporannya mengatakan penyampaian laporan ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan masukan bagi pemerintah Sulawesi Utara, untuk kemajuan Sulawesi Utara kedepan sekaligus memuat hasil pembahasan antara badan anggaran DPRD Sulut dan tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulut dan juga pendapat akhir fraksi.

” Oleh sebab itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara serta Badan Anggaran, TAPD Pemerintah Sulut sehingga pembahasan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah di sepakati,” kata Liputo.

Lanjut kata Liputo, pihaknya juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk SKPD dan TPAD di bawah pimpinan dan arahan Gubernur Olly Dondokambey,SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw yang selalu responsif dan koperatif telah memberikan masukan bahkan menerima masukan data informasi sehingga Banggar DPRD dan TPAD Sulawesi Utara dapat menyelesaikan pembahasan dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan dan norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, menangapi hasil laporan Badan Anggaran DPRD Sulut, Gubernur Sulut melalui Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw menyatakan dari hati lubuk yang paling dalam menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pembahasan yang singkat tapi substansial.

“Saya mewakili bapak Gubernur justru terbeban dengan pembahasan yang begitu cepat, berarti ekspektasi yang sangat tinggi, untuk itu saya ingatkan kepada SKPD ekspektasi bagi kita sangat tinggi,” ujar Kandouw.

Wagub juga menekankan apa yang di sampaikan oleh Bapak Gubernur agar menjadi penyemangat atas kepercayaan yang di berikan oleh DPRD Sulut.

“Justru pak Gubernur mengingatkan kepada saya, ingatkan bahwa ekspektasi sangat tinggi. Pembahasannya cepat ini justru memberikan kepercayaan kepada kita, supaya betul-betul APBD Perubahan ini sesuai dengan road map visi dan misi bapak Gubernur dan juga disisi lain implementasi harus jelas,” terang Kandouw.

Selanjutnya, di lakukan penandatanganan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, oleh Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Serta Wakil Gubernur Sulut dengan saksikan anggota DPRD Sulut, Seprov Sulut dan jajarannya. (sisco)

Sulut,GN- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengelolaan Keuangan Daerah selesai dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut, Selasa (23/08/2022).

Rapat yang dilaksanakan Diruang rapat Komisi 1, dipimpin Ketua Pansus Nick Lomban dan didampingi Sekretaris Pansus Amir Liputo.

Usai merampungkan pembahasan kepada sejumlah media, Nick Lomban menjelaskan dimana Pansus sudah melakukan pembahasan Ranperda dan selesai dibahas dengan semua instansi yang berkopeten. “Teman-teman anggota Pansus sudah memberikan berbagai usulan dan masukan saat pembahasan berlangsung,” kata Nick.

Nick A Lomban yang adalah Legislator Dapil Bitung Minut mengatakan, secara keseluruhan Ranperda ini memiliki 187 pasal, serta penjelasannya bahkan ada penjelasan tambahan di beberapa pasal, untuk menghasilkan Perda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah.

Lebih jauh Ketua Fraksi Nasdem mengatakan bahwa tahap selanjutnya ialah mendengarkan pendapat akhir dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sulut. “Sudah diagendakan pekan depan akan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi,” jelasnya.

Selanjutnya akan diserahkan ke SKPD sebagai tim penyusun dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulut dan selanjutnya difinalisasi di Kemendagri. “Diharapkan lebih cepat lebih baik dan akan ditetapkan sebagai Perda karena sesuai kebutuhan,” terangnya.

Selain itu, Nick mengatakan agenda pekan depan akan mendengar pendapat fraksi. Kemudian akan disesuaikan dengan waktu untuk konsultasi ke Kemendagri. “Jika direspon dengan cepat September diharapkan sudah selesai,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pansus Amir Liputo menegaskan, peminjaman Pemda harus disetujui DPRD Sulut dan harus diberikan sesuai kemampuan membayar. “Paling Tinggi membayar 30 persen dari pendapatan setiap tahun,” tukasnya.

Liputo memberikan contoh apabila pendapatan Rp1,5 triliun, maka setiap tahun membayar hutang 30 persen dan tidak lebih dari itu. “Kalau lebih banyak berarti harus menambah pendapatan, agar APBD tidak terlalu compang. Kewajiban membayar terlalu tinggi sehingga kewajiban pembangunan lain akan terkendala. Kalau PAD Rp1,2 triliun, bayar hutang Rp300 milliar paling tinggi dalam satu tahun. Jadi, dalam 5 tahun Rp1.5 triliun sehingga dalam 5 tahun tersebut tidak boleh berhutang lebih dari itu, supaya kemampuan viskal kita stabil,” tutup Liputo.

Turut hadir dalam rapat pansus Biro Hukum Provinsi Sulut Flora Krisen, Kepala Badan BPKAD Provinsi Sulut Femy Suluh dan Sekretaris Bapenda Sulut Jun Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jumat, (19/8/2022) kemarin, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang rapat komisi IV.

Rapat tersebut di pimpin langsung ketua komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat di dampingi wakil dan sekretaris serta anggota. Sementara dari DPPA Provinsi Sulut di hadiri Kepala Dinas dr Devy Thanos,MKes Mars bersama jajarannya.

Pada kesempatan itu, Kepala DPPA Provinsi Sulut menjelaskan terkait Laporan Realisasi Anggaran Semester I sampai dengan 31 Juli 2022. Juga berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan oleh DPPA Sulut.

Usai mendengarkan pemaparan dari Kepala DPPA Sulut, Ketua komisi IV DPRD Sulut mengapresiasi kinerja dari DPPA Sulut dibawah pimpinan Kepala Dinas dr Devy Thanos,MKes, Mars.

” Dari sekian SKPD yang kami undang untuk hadir dalam rapat dengar pendapat, hanya Dinas PPA Sulut yang lengkap personilnya. Saya sebagai ketua komisi IV sangat mengapresiasi,” tutup Paat disambut tepuk tangan oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut. (sisco)

Sulut,GN- Setelah melalui mekanisme dan perubahan alat kelengkapan dewan, Fraksi Demokrat DPRD Sulut memberikan kepercayaan kepada Henry Walukow untuk menjabat Ketua Fraksi Demokrat.

Perubahan dan penetapan alat kelengkapan Dewan di bacakan oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay dan Billy Lombok saat Rapat Paripurna DPRD, Selasa (7/6/2022) tadi sore Diruangan Paripurna DPRD Sulut.

Ketua Fraksi Demokrat terpilih Henry Walukow kepada media gemparnews.com menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan oleh partai Demokrat kepada dirinya untuk menjabat Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Sulut. “Saya bersyukur diberikan kepercayaan oleh partai Demokrat dari DPD dan DPP untuk menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat di DPRD Sulut,” kata Walukow.

Lanjut, kata Walukow sebagai kader partai dirinya harus siap. Dia pun menyampaikan terimakasih atas kepercayaan besar ini.”Sebagai kader kami harus siap dan berterimakasih atas kepercayaan yang besar ini,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan oleh partai, Walukow mengatakan bahwa Dia akan berusaha sekuat tenaga menjalankan amanat tugas kelembagaan di DPRD Sulut. “Saya akan berusaha sekuat tenaga menjalankan tugas-tugas kelembagaan di DPRD Sulut, apalagi sudah diperintahkan oleh ketua DPP maupun DPD bahwa kami harus turun dan merangkul masyarakat sekaligus membantu fungsi dari DPRD itu sendiri,” terangnya.

Selain itu, Legislator Partai Demokrat dapil Minut dan Bitung ini menjelaskan terkait persiapan dan rekstrukturisasi membentuk jejaring. “Program kami, juga sementara dalam persiapan rektrukturisasi membentuk jejaring yakni program kepengurusan di tiap-tiap kecamatan maupun Desa. Jadi ini sementara runing dan ketua DPD turun langsung untuk melantik DPC, PAC dan ranting-ranting yang ada,” tukas Walukow.

Sementara untuk target jejaring, Walukow menjelaskan akan di bentuk sampai ke anak ranting. “Dan target kami akan membuat jejaring sampai ke anak ranting dan ini sementara di lakukan oleh DPD Partai Demokrat Sulut,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Penandatanganan kontrak kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Dan Cleaning Service di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Selasa (15/3/2022) dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Kegiatan itu sesuai dengan SK Gubernur nomor 10 tahun 2022 tentang penetapan Tenaga Harian Lepas di DPRD Sulut.

Penandatangan ini di pimpin langsung Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu di dampingi Kabag Umum Jhon Paerunan.

Kawatu menyampaikan, agenda penandatangan kontrak kerja ini adalah komitmen DPRD untuk mengcover para tenaga kerja. “Kenapa tadi, waktu penandatangan tidak saya simboliskan? Karena saya merasa ini agenda penting dan strategis karena dibawah tanggung jawab saya sebagai pengguna anggaran, agar THL dan Cleaning Service menjadi lebih baik,” katanya.

Selain itu kata Kawatu, agenda ini adalah salah satu program strategi DPRD dalam hal pemanfaatan anggaran.

Dia berharap, agar para THL dan Cleaning Service dapat meningkatkan kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. “Ini komitmen saya, karena uang yang dibayarkan kita semua dari pajak rakyat kecil. Jangan banyak mengeluh, mari kita bertanggung jawab,” tutupnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Kegiatan sosialisasi Wawasan Kebangsaan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan Minut-Bitung, Berty Kapojos SSos bertempat di Desa Kolongan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sabtu (26/2/2022).

Kegiatan sosialisasi ini di hadiri puluhan masyarakat yang ada di Desa Kolongan.
Warga begitu antusias mendengarkan pemaparan tentang wawasan kebangsaan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pentingnya masyarakat memahami wawasan kebangsaan, apalagi negara ini memiliki agama yang berbeda, suku dan RAS. “Berbicara wawasan kebangsaan memberikan pengertian tentang kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal lka dan NKRI,” Kata Kapojos.

Kapojos dalam sesi tanya jawab dengan masyarakat menjawab pertanyaan warga tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) sudah mulai dilupakan. “Untuk itu harus dijaga. Kita bersyukur di sulut jadi contoh, betul-betul menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sulut ini.

Kapojos mengingatkan agar masyarakat tetap menunjukan sikap demokrasi. Bahkan Kapojos menyeruhkan bahwa “NKRI” Harga Mati.

Dalam sosialisasi ini, menghadirkan Nara sumber Dr Danny Pinasang yang merupakan Pembantu Dekan (PD) I Fakultas Hukum Unsrat Manado. Dia memaparkan materi terkait Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. ” Sebagai warga negara Indonesia, kita bangga karena kita hidup di negara Indonesia yang punya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” terangnya.

Di tempat terpisah, legislator DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon Herol V Kaawoan juga melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di dua titik, pertama di desa Kaima kecamatan Remboken kabupaten Minahasa yang di hadiri oleh Pemerintah setempat yakni sekretaris desa Army Kindangen dan tokoh Masyarakat serta Tokoh Agama Imam di tiga (3) Masjid yang ada di kecamatan Remboken.

Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk titik ke dua di kelurahan Walian dua kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon yang di hadiri oleh Lurah Samuel Manoppo Ssos, ketua pemuda Gmim Bukit Zaitun Sist Wynie tombuku bersama pemuda dan pemudi serta tokoh Agama, bahkan masyarakat setempat.

HVK saapaan akrabnya dalam penjelasannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka peningkatan pemahaman dan kesamaan pandangan dalam meningkatkan rasa Nasionalisme dan Cinta tanah air. “Hal ini di pandang perlu karena DPRD merupakan salah satu unsur Pemerintahan Daerah, yang juga mempunyai tugas menumbuh kembangkan semangat Nasionalisme dan cintah tanah air,” kata Wakil Ketua Komisi Satu DPRD Sulut ini.

Sementara itu, anggota DPRD Sulut Dapil Minut-Bitung, Fabian Kaloh dalam pemaparannya mengingatkan kembali soal pentingnya para Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memahami wawasan kebangsaan, khususnya dalam melayani masyarakat.

“Birokrasi jangan berbelit, jangan beking susah rakyat,” ucap personil komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Sulut di hadapan para ASN dan aparat desa/Kelurahan.

Lanjut Kaloh mengatakan jika ASN bekerja dengan baik, tanpa membeda-bedakan rakyat itu adalah wujud dari kecintaan ASN kepada 4 pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kalau pelayanan prima, maka rakyat tidak akan ribut,” ucap mantan birokrat senior Pemkot Bitung itu.

Dia mengingatkan kepada para ASN dan aparat Desa yang hadir agar menjadi agen ‘multi level marketing’ tentang nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Saya mengajak kita semua belajar soal hidup rukun dan damai dari wilayah Aertembaga dan Pateten. Aertembaga mayoritasnya Kristen, dan Pateten mayoritas muslim. Mar kalo bakalae nda ja baku tanya agama apa. Torang boleh beda, tapi jangan baku salah,” terangnya.

Sekretaris DPRD Glady Kawatu yang juga turut hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, bahwa tujuan dari sosialiasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh anggota dewan adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat kembali rasa nasionalisme untuk menjaga bangsa ini. “Paham radikalisme, tidak bisa disangkal masih banyak di daerah kita. Lewat Sosbang para anggota dewan ini, kita akan semakin memahami bahwa perbedaan itu adalah kekuatan, dan perbedaan harus kita hargai dengan mencintai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sebut Kawatu.

Kegiatan sosbang ini, turut dihadiri oleh Sekretaris Dewan Glady Kawatu,Kepala Bagian Umum, Jhon Paerunan, SH, Kabag Keuangan, Dammy Tandean, Kasub dan Staf sekretariat Dewan.

Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Jonhy Panambunan menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan di Perumahan Airmadidi Permai Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara (Minut).Selasa (22/2/22).

Johny Panambunan dalam sambutanya mengatakan bahwa pentingnya sosialisasi kebangsaan ini, karena kondisi akhir-akhir ini secara global di Negara Republik Indonesia masih banyak sekali ancaman, seperti radikalisme, terorisme serta ancaman lewat dunia maya (medsos).

” Wawasan kebangsaan bukan hanya bicara ke-Indonesiaan tapi yakni satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Kalau berbicara soal wawasan berarti disatukan dalam sejarah yang sama,” katanya.

Dalam sosialisasi wawasan kebangsaan ini menghadirkan narasumber Euginius Paransi (Dosen Fakultas Hukum Unsrat Manado). Dia menjelaskan soal sejarah terbentuknya empat pilar tersebut. “Kita harus dan perlu tahu sejarah ini demi meningkatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Lanjut kata Dia, jika tidak ada penguatan kepada masyarakat perihal 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pondasi NKRI bisa terpecah bahkan roboh dan  Negeri akan tercerai berai.

“Kita juga harus menjaga kebhinekaan yang ada dengan saling menghargai dan menghormati. Jangan sampai di adu domba oleh orang orang yang ingin menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia,”tandasnya.(Advetorial)

Sulut,GN- Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan penandatanganan Pakta integritas di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut Senin, (10/01/2022) di hadiri langsung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Clay JH Dondokambey,S.STP,MAP.

Acara yang di laksanakan di ruangan paripurna di pimpin langsung Sekretaris DPRD Sulut Gledy Kawatu,SH, MSi dan turut dihadiri jajaran sekretariat.

Untuk diketahui, Sertijab Kabag Persidangan Jerry Harmonsina S.STP menggantikan Kabag sebelumnya Ronny Geruh, Sasis dan Kasub Dormina Takaendengan menggantikan Kasub sebelumnya Glad Taliawo,S.STP.

Usai Sertijab Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu, SH,MSi memberikan apresiasi dan terimakasih kepada segenap pejabat yang baru saja melaksanakan Sertijab di lingkungan DPRD Sulut. ” Saya memberikan apresiasi dan terimakasih kepada pejabat yang baru saja melakukan serah terima jabatan hari ini,” ucapnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala BKD Provinsi Sulut Clay JH Dondokambey, S.STP,MAP menyebutkan bahwa Sertijab ini menjadi motivasi kita untuk bekerja dengan baik. Selain itu, kata Caly bahwa Kita menjadi etalase yang siap di kritik dan mengaktualisasikan diri itu wajar tapi kita punya batasan-batasan.

Clay berharap semua ASN dapat
Jaga etika dan memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. “Ini menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Sesuai keputusan Badan Musyawarah (BanMus) DPRD Sulut bahwa
Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 45 anggota DPRD Sulut direncanakan akan digelar 11-13 November 2021.

Hal ini di sampaikan Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu Jumat (4/11/21) di kantor DPRD Sulut. “Jadwal pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 45 anggota DPRD Sulut direncanakan akan digelar 11-13 November 202,” ujar Kawatu.

Sementara, untuk acara pelaksanaan akan di gelar di Provinsi Bali. “Untuk lokasi kegiatan akan dilaksanakan di Bali, ” ungkap Kawatu singkat.

Di ketahui Bimtek bagi anggota DPRD sangat dibutuhkan guna meningatkan kapasitas fungsi, pengetahuan, wawasan serta keterampilan bagi pimpinan dan anggota dalam tugasnya sebagai wakil rakyat yang profesional.(sisco)