Manado – Legislator DPRD Sulut dari Dapil Minsel-Mitra Stela Marlina Runtuwene mendapat tugas penting sebagai wakil ketua DPRD Sulut periode 2024-2029.

Teka – teki siapa yang akan menempati kursi wakil pimpinan DPRD Sulut dari Fraksi partai NasDem akhirnya terjawab.

Surat keputusan DPP diserahkan ketua Bappilu DPW Partai NasDem Sulut Jakly Sangari Kamis (12/9/24).

“Surat Keputusan DPP Partai NasDem terkait wakil ketua DPRD Sulut dipercayakan kepada kakak Stela Runtuwene dan hari ini sudah diserahkan langsung kepada beliau,”;ujarnya.

Untuk diketahui partai NasDem
merupakan salah satu dari 4 parpol yang meraih kursi terbanyak di DPRD Sulut dengan perolehan enam kursi.

Partai dengan jargon restorasi gerakan perubahan ini berhak menempatkan wakilnya menjadi salah satu pimpinan parlemen gedung DPRD Sulut. (sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut, dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD membacakan laporan kinerja Anggota DPRD Sulut Periode 2019-2024 selang 5 tahun berjalan, pada saat rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD yang baru.

Menurut Silangen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2019 hingga 2024 berhasil menetapkan 32 Peraturan Daerah, Baik Perda inisiatif DPRD Sulut maupun Perda usulan Pemerintah Provinsi ke DPRD.

Lanjut kata Silangen, Selang 5 tahun berjalan, ada 6 Perda yang merupakan Perda Inisiatif DPRD Sulut.

“Mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, pada hakekatnya selama lima tahun ini telah dapat ditunaikan secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai rasa tanggung jawab dan sikap kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan eksekutif, ” ujar Ketua DPRD Sulut.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, secara institusional kata Silangen, DPRD memiliki peran penting diantaranya peran representasi, yaitu mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Peran lainnya adalah advokasi, yang dilaksanakan dengan menampungaspirasi sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat, sedangkan peran yang terkait dengan fungsi legislasi, adalah melakukan penelaahan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Terkait dengan tugas DPRD selaku mitra kerja kepala daerah yang wajib menjalin kerjasama dalam menyusun setiap kebijakan daerah, peraturan daerah serta APBD, yang pada dasarnya merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi. Mengenai fungsi, ini sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ” jelas Silangen.

Lebih jauh Silangen mengatakan, hingga akhir masa jabatan, DPRD Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Peraturan Daerah yang di antaranya merupakan inisiatif DPRD, antara lain:

1. Peraturan Daerah Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar,

2. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas,

3. Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,

4. Peraturan Daerah Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Prov. Sulawesi Utara,

5. Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara,

6. Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Silangen juga menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Gubernur Sulawesi Utara, yang dengan komitmen dan kepemimpinan beliau, telah memfasilitasi proses pembahasan dan finalisasi sejumlah peraturan daerah ini.

“Dukungan Gubernur telah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat sulawesi utara,”pungkasnya. (sisco)

Sulut, GN – Dari 45 anggota DPRD Sulut, hanya 43 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024-2029 resmi dilantik, Senin (9/9/2024).

Sementara dua nama memilih tidak dilantik. Keduanya adalah Melky Jaklin Pangemanan (PSI), dan Yusra Alhabsy (PKB).

Pangemanan hadir dalam pelantikan tapi tidak berdiri di depan untuk dilantik. Sedangkan Yusra tidak terlihat dalam paripurna pelantikan.

Acara pelantikan digelar di ruang paripurna Kantor DPRD Sulut. Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Victor Mailangkay, Raski Mokodompit, dan Billy Lombok.

Sebelum diambil sumpah dan janji, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen membacakan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting memimpin langsung pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD didampingi rohaniawan sesuai agama masing-masing.

Selanjutnya dilakukan penyematan pin anggota DPRD secara simbolis dan dipasangkan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Usai dilantik anggota DPRD langsung menempati tempat duduk.  Pantauan media ini, sejumlah anggota yang baru terpilih mengisi kursi anggota periode sebelumnya yang sudah tidak terpilih.

Setelah itu, Plt Sekretaris DPRD Sulut membacakan pimpinan DPRD sementara. Jabatan pimpinan sementara dijabat oleh satu orang ketua dan satu orang wakil.

Keduanya berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.

Parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Sulut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar.

PDI-P menugaskan Fransiscus Andi Silangen sebagai Ketua DPRD sementara. Sedangkan, Golkar menunjuk Michaela Elsiana Paruntu sebagai Wakil Ketua DPRD sementara.

Rapat paripurna ini dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Hadir juga Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.

Berikut nama-nama anggota DPRD Sulut periode 2024-2029;

Dapil I Kota Manado:

Louis Carl Schramm (Partai Gerindra), perolehan suara sah 3.348

Royke Octavian Roring (PDI-P), perolehan sura sah 15.529

Irene Golda Pinontoan (PDI-P), perolehan suara sah 34.981

Jeane Laluyan (PDI-P), perolehan suara sah 11.015

Yongkie Limen (Partai Golkar), perolehan suara sah 11.530

Julyeta Paulina Amelia Runtuwene (Parta NasDem), perolehan suara sah 9.546

H. Amir Liputo (PKS), perolehan suara sah 12.969

Royke Reynald Anter (Partai Demokrat), perolehan suara sah 18.998

Dapil II Minahasa Utara-Kota Bitung:

Julitje Margareta Maringka (Partai Gerindra), perolehan suara sah 8.581

Berty Kapojos (PDI-P), perolehan suara sah 18.722

Eugenie Nonarine Mantiri (PDI-P), perolehan suara sah 15.945

Ruslan Abdul Gani (PDI-P), perolehan suara sah 11.999

Priscilla Cindy Wurangian (Partai Golkar), perolehan suara sah 17.931

Nick Adicipta Lomban (Partai NasDem), perolehan suara sah 5.976

Henry Walukow (Partai Demokrat), perolehan suara sah 8.658

Melky Jakhin Pangemanan (PSI), perolehan suara sah 12.074

Dapil III Nusa Utara (Sangihe, Talaud, dan Sitaro):

Fransiscus Silangen (PDI-P), perolehan suara sah 23.594

Toni Supit (PDI-P), perolehan suara sah 21.720

Vionita Kuera (Partai Golkar), perolehan suara sah 10.467

Ronald Sampel (Partai Demokrat), perolehan suara sah 10.698

Normans Luntungan (Partai Perindo), perolehan suara sah 11.959

Dapil IV Dapil IV Bolmong Raya (Bolmong Timur, Bolmong Selatan, Bolmong, Bolmong Utara, Kotamobagu):

Yusra Alhabsyi (PKB), perolehan suara sah 16.562

Dhea Eucharisty Lumenta (Partai Gerindra), perolehan suara sah 6.173

Rocky Wowor (PDI-P), perolehan suara sah 38.567

Hj Muslimah Mongilong (PDI-P), perolehan suara sah 19.871

Feramitha Tiffani Mokodompit (PDI-P) perolehan suara sah 36.450

Harry Edward Porung (PDI-P), perolehan suara sah 24.001

I Ketut Sukadi (Partai Golkar), perolehan suara sah 11.085

Seska Ervina Budiman (Partai NasDem), perolehan suara sah 27.544

Haslinda Rotinsulu (Partai NasDem), perolehan suara sah 8.866

Angelia Regina Wenas (Partai Demokrat), perolehan suara sah 11.267

Dapil V Minahasa Selatan-Minahasa Tenggara:

Pricylia Elviera Rondo (PDI-P), perolehan suara sah 14.865

Eldo Wongkar (PDI-P), perolehan suara sah 39.773

Remly Kandoli (PDI-P), perolehan suara sah  20.806

Michaela Elsiana Paruntu (Partai Golkar), perolehan suara sah 31.150

Stela Marlina Runtuwene (Partai NasDem), perolehan suara sah 8.636

Billy Lombok (Partai Demokrat), perolehan suara sah 14.504

Dapil VI Minahasa-Tomohon:

Gracia Yubelinda Oroh (Partai Gerindra), perolehan suara sah 12.912

Robby Dondokambey (PDI-P), perolehan suara sah 28.113

Vonny Jane Paat (PDI-P), perolehan suara sah 16.349

Pierre Johan Sierra Makisanti (PDI-P), perolehan suara sah 13.095

Rhesa Reynard Andreas Waworuntu (PDI-P), perolehan suara sah 15.395

Inggried Jackqueline Nova Novieta Sondakh (Partai Golkar), perolehan suara sah 13.232

Braien Reiner Leonard Waworuntu (Partai NasDem), perolehan suara sah 15.224

Frangky Roger Mamesah (Partai Demokrat), perolehan suara sah 12.288
(sisco)

Sulut,GN- Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB- KBD memimpin jalannya rapat paripurna penjelasan Gubernur terhadap Ranperda APBD Sulut 2025, Rabu (4/9/2024). Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Billy Lombok dan dihadiri anggota DPRD Sulut serta Sekprov bersama jajaran SKPD provinsi Sulut.

Pada kesempatan itu,Wakil Gubernur Steven Kandouw memaparkan delapan (8) prioritas pembangunan daerah. Kandouw membeberkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulut tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah secara holistik dengan tema yaitu Sulawesi Utara sebagai Superhub di kawasan timur Indonesia.

“Pertama, pemerataan pembangunan yang berkualitas dan budaya. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga, peningkatan daya saing perekonomian daerah, keempat, peningkatan daya saing investasi daerah. Kelima, penanggulangan kemiskinan. Keenam, pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, Ketujuh, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan kedelapan, peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kandouw berharap, APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 dapat ditanggapi oleh anggota DPRD yang terhormat, dibahas bersama guna membuat kajian secara komperhensif hingga pada waktunya nanti ranperda dapat diparipurnakan bersama.

“Untuk menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melanjutkan pembangunan daerah mengiringi kemajuan daerah, mengiringi kemajuan bangsa dan membuat masyarakat Sulut sejahtera secara keseluruhan,” kata Kandouw.(sisco)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Amir Liputo, terkejut ketika mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya tidak teranggarkan di sekretariat.

“Saya mendengar penyampaian bahwa anggaran purna bakti tidak teranggarkan di sekretariat dan Teman – teman yang akan berakhir, dana purna bakti tidak teranggarkan, ini sungguh luar biasa,” kata Liputo saat pembahasan KUA PASS APBD Perubahan 2024 bersama Tim TAPD di ruang paripurna, Jumat (9/8/2024).

Legislator DPRD Sulut dapil Kota Manado ini mendorong pemerintah provinsi untuk dapat memikirkan hal tersebut. Liputo menegaskan bahwa dana purna bakti bagi anggota DPRD yang akan berakhir di atur oleh undang – undang.

“Jadi kami mohon dapat di pikirkan, karena ini amanat undang – undang tentang susduk bagi anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatan, di berikan jasa pengabdian sesuai ketentuan,” tegas Liputo.

Selain itu, Liputo juga mengkritisi dana reses anggota DPRD Sulut tahun 2024 hanya satu kali. Pada hal menurut ketentuan lanjut Liputo, dana reses itu ada tiga kali dalam setahun.

“Anggota DPRD melakukan jemput aspirasi masyarakat satu tahun tiga kali sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ketika dilantik, namun tidak teranggarkan,” ungkapnya.

“Reses itu amanat undang – undang dan di APBD 2024 hanya satu kali dianggarkan. Padahal dalam ketentuan itu tiga kali. Nah, ini yang perlu kita diskusi bersama,” ucap Liputo. (sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Rabu, (7/8/2024) Menggelar rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA Dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025 serta penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.

Rapat paripurna di pimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD didampingi wakil ketua Viktor Mailangkay,Raski Mokodompit dan Billy Lombok.

Turut hadir Gubernur Sulut Prof Dr (HC) Olly Dondokambey,SE, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, Sekretaris Provinsi bersama jajaran, anggota DPRD Sulut serta Forkopimda.

Ketua DPRD mengatakan setelah penyampaian KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara oleh Gubernur maka Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2025.

Selanjutnya pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di mana disepakati 15 poin penting diantaranya bahwa untuk pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar 4.282.639. 000 132.
Anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar 3.711.243.884. Penerimaan sebesar 35 miliar rupiah dan pengeluaran sebesar 324.42.600 5. 248.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan pengelolaan yang efektif dan pemantauan yang cermat terhadap sektor-sektor pendapatan yang memiliki potensi besar,” kata Silangen.

Lanjut kata Silangen, hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah disampaikan tadi, menjadi dasar dalam penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Ketua DPRD, Banggar dan anggota telah menyelesaikan pembahasan KUA Dan PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2025 secara marathon, sehingga hari ini boleh di lakukan penandatangan nota kesepakatan bersama.

“Terima kasih kepada ketua para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara atas kerja keras dan dedikasi dalam mengawal jalannya pemerintahan di daerah bumi nyiur melambai ini,” ucapnya.

Gubernur mengatakan pada kesempatan ini kita telah mendatangani kesepakatan kebijakan umum anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2005, dengan menjadi pedoman penyusunan rencana yang telah dijelaskan sebelumnya.

” Tema rencana kerja pemerintah RKPD tahun 2025 adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi industri dan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.

Gubernur berharap dapat berjalan dengan baik dan lancar.” Semoga kerjasama ini bisa berlangsung dengan baik. Mari kita jadikan momen ini sebagai pondasi untuk memperkuat komitmen kita bersama mewujudkan pembangunan daerah dengan semangat kebersamaan,” tutup Gubernur. (sisco)

Sulut,GN- Bertempat di ruang sidang paripurna Rabu (7/8/2024), Banggar DPRD bersama TAPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat pembahasan KUA Dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut di pimpin oleh Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen,SpB-KBD di dampingi Wakil Ketua Viktor Mailangkay, Raski Mokodompit, Billy Lombok dan anggota Banggar lainnya.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulut di hadiri langsung ketua TAPD Steve Kepel, Asisten I dan III bersama jajaran SKPD Provinsi Sulut.

Pantauan media Gemparnews.com pembahasan dimulai sekira pukul 17.00 Wita hingga berakhir pada pukul 20.30 Wita dengan mendapat persetujuan anggota Banggar DPRD.

Akan tetapi ada beberapa poin catatan pada beberapa SKPD nilai anggaran yang akan dilakukan penyesuaian pada besok hari, sebelum penandatanganan nota kesepakatan pada rapat paripurna.

“Jadi akan ada penyesuaian besok hari, dan pelaksanaan paripurna Kamis besok pada jam 14.00 Wita atau jam dua siang,” kata Silangen. (sisco)

Sulut,GN- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Gubernur Olly Dondokambey, saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Sulut Pekan lalu, mengatakan bahwa Bank SulutGo sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus menambah modal saham sebesar 3 triliun agar tidak turun menjadi Bank Pengkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Gubernur Modal Saham BSG saat ini hanya dikisaran 1,7 triliun rupiah. Untuk mencapai angka 3 Triliun tersebut, maka perlu menambah agar BSG sebagai Bank kebanggaan daerah Sulawesi Utara tidak turun level.

Berkaitan itu, DPRD juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah harus memikirkan hal tersebut. Sehingga DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) Kamis, (1/8/2024) mengundang Direksi BSG menjelaskan hal tersebut.

Salah satu anggota Banggar DPRD Sulut Toni Supit angkat bicara. Mantan Bupati Sitaro dua periode ini menanyakan terkait penambahan saham Mega Corporate ke Bank SulutGo.

“Apakah BSG akan merger dengan Bank Mega (Mega Corporate)?. Itu yang pertama dan yang kedua apakah dengan menambah saham dari Mega Corporate itu, akan menjadi pemegang saham pengendali?,” tanya Supit.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Mahmud Turuis di dampingi Direktur Pemasaran Pius Batara menjelaskan terkait penambahan saham Bank Mega atau Mega Corporate.

“Pertama perlu kami sampaikan BSG tidak merger. Yang kedua Mega Corporate tidak menambah saham. Ketiga yang betul adalah Mega Corporate akan menjamin kekurangan modal intim minimum sebanyak tiga triliun. Jadi hanya menjamin saja tidak merger, tidak tambah saham,” jelas Mahmud.

Lanjut kata Mahmud, posisi saham hari ini dapat kita lihat 23,5 persen. Kalau sudah diatas 25,5 persen otomatis itu sudah PSP (Pemenang Saham Pengendali) berarti ada dua PSP. Kami berusaha hanya satu PSP yaitu pemerintah Provinsi ada di tingkat 37,sekian persen.

“Sekali lagi tidak merger dan Mega Corporate tidak tambah saham mereka hanya menjamin kekurangan modal intim minimum sejumlah 1,3 triliun. Hanya menjamin sesuai dengan regulator,” kata Mahmud.

Selain itu, Mahmud mengatakan Mega Corporate tidak membawa uang tunai ke Bank SulutGo tetapi mereka hanya menjamin saja.

“Mereka tidak membawa uang tunai ke BSG tetapi hanya menjamin kelebihan modalnya. khusus Bank Mega akan menjamin kekurangan tersebut,” tandasnya. (sisco)