Ketua Fraksi Demokrat Royke Anter Dorong Anggota Fraksi Harus Aktif

Sulut,GN- Usai melaksanakan rapat fraksi Demokrat Jumat (7/2/2025) di kantor DPRD Sulut kepada sejumlah media, Ketua fraksi Demokrat Royke Anter mendorong semua anggota harus berperan aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang telah ditugaskan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulut Royke Anter Ketika di Wawancarai Sejumlah Media (foto : Gemparnews)

Dorongan ini disampaikan oleh ketua fraksi demokrat untuk mendukung program fraksi yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini.

“Rapat fraksi Demokrat tadi membahas program – program fraksi yang akan dikerjakan di tahun 2025,” kata Anter.

“Semua anggota fraksi demokrat harus aktif di setiap alat kelengkapan dewan yang sudah ditugaskan,” sambungnya.

Selain itu, Anter menegaskan fraksi Demokrat di DPRD Sulut juga mendukung program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat Sulawesi Utara.

“Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih mendukung dalam setiap program dan kerja yang tujuannya mensejaterahkan masyarakat, tidak ada yang lain,” tandasnya. (sisco)




Sah..! Pewarta DPRD Sulut di Deklarasikan

Sulut,GN- Persatuan Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara (Pewarta DPRD Sulut) secara resmi di deklarasikan.

Acara deklarasi dilaksanakan di lantai 3 ruang serbaguna Gedung DPRD Sulut, Senin (09/12/2024) sore. Agenda ini di hadiri oleh Ketua media center YSK Fanny Loupati, Ketua OKK PWI Sulut Jemmy Senduk dan tim pemantau Victor Malonda.

Acara di buka dengan doa dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya agenda pemilihan.untuk memilih secara aklamsi pelaksana tugas (Plt) Ketua Pewarta DPRD Sulut. Dengan kehadiran sekitar 15 wartawan, maka terpilih Remly Sangkoy.

Resa sapaan akrab Plt Pewarta DPRD Sulut menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas perhatian dan kehadiran teman- teman wartawan.dalam agenda deklarasi komunitas Pewarta DPRD Sulut.

“Terimakasih atas kepercayaan teman – teman semua. Kehadiran teman – teman dalam agenda saya sangat mengapresiasi,” ujar Reza.

Setelah dipilih secara aklamasi plt Ketua Pewarta DPRD Sulut, telah di sepakati hal – hal sebagai berikut :
1. Komunitas Pewarta DPRD Sulut secara resmi mulai eksis pada 01 Januari 2025.
2. Akan mengadakan pemilihan kembali untuk menentukan ketua dan struktur kepengurusan Pewarta DPRD Sulut secara definitif.
3. Sambil menunggu kepengurusan yang baru, maka akan dibentuk tim perumus anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Komunitas Pewarta DPRD Sulut.

4. Akan melakukan tatap muka/audiensi ke Sekretaris DPRD, Pimpinan Komisi, Pimpinan fraksi, Pimpinan DPRD Sulut.

Sementara itu, Ketua Media Center YSK, Fanny Loupati menegaskan agar komunitas ini mengedepankan asas kebersamaan. ” Jangan sampai komunitas Pewarta DPRD Sulut so nda ada kebersamaan,” tegasnya.

Maemosa sapaan akrab ketua Media Center YSK ini mengajak untuk terus memajukan komunitas Pewarta DPRD Sulut semakin eksis kedepannya. “Siapa yang menabur pasti akan menuai,” tutup maemosa. (sisco)




Silangen : Dengan Kerjasama Kita Dapat Menciptakan Perubahan Positif

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Jumat, (22/11/2024) menggelar pelantikan pimpinan DPRD Sulut periode 2024 – 2029 di ruangan rapat paripurna.

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus A Silangen,SpB-KBD menyebut bahwa menjadi pimpinan DPRD bukan hanya soal amanah, tetapi juga tantangan besar untuk membawa perubahan.

Dia menegaskan pentingnya kerja sama dan dukungan dari seluruh anggota DPRD untuk menjalankan fungsi legislatif secara maksimal.

“Tugas kita bukan sekadar berbicara, tetapi berbicara dengan bijak, memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, dan menjadi penyambung aspirasi rakyat. Dengan kerja sama, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berarti,” tegasnya.

Selain itu, Dia juga menyoroti tugas utama pimpinan DPRD sebagai koordinator dan pengarah agar anggota DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal, baik dalam membentuk peraturan daerah, menetapkan anggaran, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Usai rapat paripurna pelantikan dan pengucapan sumpah, DPRD Sulut langsung menggelar rapat paripurna internal untuk pembentukan alat kelengkapan dewan. Momen ini menjadi langkah awal yang penting bagi para pimpinan dan anggota DPRD dalam mengemban tugas untuk lima tahun ke depan. (sisco)

 




Niklas Silangen : Pelantikan Pimpinan DPRD Sulut Menunggu SK Kemendagri

Sulut,GN- Pelantikan pimpinan definitif DPRD Sulawesi Utara (Sulut) masa jabatan 2024 – 2029 masih berproses dan menunggu Surat Keputusan (SK) Kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Hal itu disampaikan Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen,S.Sos,M.Si kepada media Gemparnews.com Selasa,(29/10/2024) ketika diwawancarai diruangan kerjanya.

Weliam Niklas Silangen, S.Sos,M.Si selaku Plt Sekretaris DPRD Sulut ( foto : Gemparnews.com)

“Masih berproses di Kemendagri, mudah – mudahan dalam satu atau dua hari ke depan sudah ada, maka akan di agendakan paripurna,” kata Silangen.

Silangen menjelaskan untuk pimpinan definitif DPRD Sulut akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

“Jadi ketika SK pimpinan sudah ada, untuk pimpinan definitif akan dilantik dalam rapat paripurna dan akan melantik Ketua Pengadilan Tinggi,” jelasnya.

Setelah dilantik pimpinan DPRD Sulut, lanjut Silangen mengatakan maka tinggal menunggu pimpinan fraksi untuk pembentukan dan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Setelah itu kita menunggu pimpinan fraksi kapan AKD akan di bentuk dan tetapkan. Jadi AKD merupakan usulan dari fraksi – fraksi, termasuk Pimpinan dan anggota Komisi (1,2,3 dan 4) Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ucap Sekwan Silangen.

Terkait itu, kata Sekwan Silangen sekretariat sudah menyurat ke fraksi – fraksi menyampaikan usulan anggota yang masuk dalam AKD.

“Tinggal fraksi yang akan menyampaikan itu, siapa yang akan masuk dalam pimpinan dan anggota di AKD,” pungkasnya.

Untuk diketahui, yang duduk sebagai pimpinan DPRD Sulut yakni dr Fransiscus A Silangen, SpB-KBD sebagai Ketua daerah pemilihan Nusa Utara, dr Michaela Paruntu sebagai Wakil Ketua daerah pemilihan Minsel – Mitra, Stela Runtuwene,Amd.Sek sebagai Wakil Ketua daerah pemilihan Minsel – Mitra, dan Billy Lombok sebagai Wakil Ketua daerah pemilihan Minsel – Mitra. (sisco)




Ibadah Rutin DPRD Sulut, Pdt Alfrets Daleno Sampaikan Tentang Nazar Yefta

Sulut,GN- Ibadah rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Senin (28/10/2024) dilaksanakan di ruang paripurna kantor DPRD Sulut.

Wakil Sekretaris Tim Kerja Multimedia Sinode GMIM Pdt Dr Alfrets Daleno M.Pd.K memimpin ibadah tersebut. Dalam pelayanan firman, Pdt Alfrets membacakan ayat Alkitab perjanjian lama Hakim-Hakim 11:29-40 tentang Nazar Yefta.

Dalam khotbahnya, Pdt Alfrets mengingatkan beberapa hal. Pertama tentang tepati janjimu.

“Kalau kita sudah bernasar kepada Tuhan, kita harus tepati. Sebagai wakil rakyat harus tahu, mana untuk Tuhan, untuk masyarakat, dan untuk diri sendiri dan keluarga,” kata Alfrets.

Pdt Alfrets juga mengingatkan para anggota DPRD Sulut untuk menjalankan tugas dengan baik.

“Kerjakan tugas kita dengan baik. Kalau kita kerjakan dengan baik kita akan diberkati,” ujarnya.

Pdt Alfrets berpesan kepada para anggota DPRD hingga jajaran Sekretariat DPRD Sulut untuk selalu andalkan Tuhan dalam setiap hidup.

“Kemudian, tetap jadi berkat di manapun kita pergi dan berada. Kita harus jadi panutan bagi sesama. Pasti Tuhan memberkati. Selamat menjalankan tanggung jawab yang besar ini,” terang Pdt Alfrets.

Hadir dalam ibadah ini, Pimpinan Sementara DPRD dr Fransiscus Andi Silangen Sp.B KBD, dan para anggota DPRD lainnya, serta Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen, pegawai, THL, mahasiswa, dan jurnalis yang melakukan peliputan di kantor DPRD Sulut. (sisco)

 




Puluhan Mahasiswa Tuntut DPRD Sulut Lakukan Pengawasan ke  PT JRBM

Sulut,GN- Kantor DPRD Sulut kembali didatangi puluhan mahasiswa, Selasa (15/10/2024) Siang.

Maksud kedatangan mahasiswa tersebut untuk menuntut DPRD untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap PT. JRBM terkait dengan CSR yang mangkrak di kecamatan lolayan yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil panen warga di kawasan lingkar tambang.

Selain itu, puluhan mahasiswa juga menuntut adanya stabilitas harga hasil pertanian serta pembuatan regulasi Perda yang mengatur harga standar pemborong untuk komoditi unggulan.

Dasar tuntutan tersebut, menurut mahasiswa pendemo adalah dampak lingkungan yang dihasilkan perusahaan pertambangan di BMR yang mengakibatkan banjir dan merusak hasil pertanian.

Aksi damai tersebut di terima Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen diwakili oleh kasubag Fabiola Sumampouw.

Sumampouw mengatakan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut sedang melakukan tugas luar.

“Ada baiknya teman-teman mahasiswa menyurat langsung ke kami DPRD Sulut, pasti kami sekretariat akan menyampaikan ke Anggota DPRD,” ujarnya.

Mendengar penyampaian dari sekretariat DPRD Sulut, Mahasiswa menitipkan surat titipan untuk disampaikan ke Pimpinan DPRD Sulut. (sisco)




Pricilia Rondo : Tuntutan dan Aspirasi Akan Kami Teruskan ke Pimpinan

Sulut,GN – Usai menerima masa aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, anggota DPRD Pricilia Rondo kepada sejumlah media mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tentu Wajib menerima aspirasi – aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat di kantor DPRD Sulut.

Pricila Rondo (foto : Gemparnews)

 

Pricilia mengatakan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka, tentunya akan disampaikan kepada pimpinan di DPRD Sulut.

“Kami akan tampung, karena kami ada pimpinan. Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kami teruskan apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi pada saat melakukan aksi damai tadi. Kami akan teruskan kepada pimpinan sesuai mekanisme yang ada,” kata legislator dapil Minsel Mitra itu.

Lanjut Pricilia menjelaskan apabila Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah terbentuk, pihaknya akan membicarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat ini.

“Semua aspirasi mereka akan kami tampung dan bicarakan. Karena belum terbentuk AKD di DPRD Sulut. Dan apabila sudah terbentuk maka kami tentunya akan bicara di komisi – komisi sesuai dengan aspirasi yang mereka sampaikan tadi,” tandasnya. (sisco)




Rondo dan Mokodompit Terima Massa Aksi Damai di DPRD Sulut

Sulut,GN- Ratusan Gabungan Aliansi masyarakat melakukan aksi damai di kantor DPRD Sulut, Jumat (11/10/2024). Mereka masing – masing menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada legislator Sulut sebagai perpanjangan masyarakat untuk dapat di perjuangkan aspirasi di kantor DPRD Sulut.

Aksi damai gabungan aliansi masyarakat di Sulut, di terima anggota DPRD Sulut Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit di ruangan serba guna lantai tiga kantor DPRD Sulut.

Pantauan media ini, sekitar 9 aliansi masyarakat yang hadir. Setiap koordinator lapangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Dari sekian aspirasi ada 18 poin yang menjadi pokok aspirasi dan tuntutan masa aksi damai tersebut.

Setelah menerima aspirasi, anggota DPRD Pricilia Rondo dan Faramitha Mokodompit mengatakan bahwa aspirasi tersebut akan di tampung kemudian diteruskan kepada pimpinan DPRD Sulut. ” Semua aspirasi dari teman – teman akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kami juga ada pimpinan di DPRD Sulut,” kata Rondo di sambut tepuk tangan masa aksi damai.

Setelah selesai menyampaikan aspirasinya, masa aksi damai meninggalkan kantor DPRD Sulut dengan tertib. (sisco)




Terima Aspirasi, Louis Scrham Sebut Fraksi Gerindra Akan Tetap Berpihak Yang Terbaik Buat Masyarakat

Sulut,GN- Legislator DPRD Sulut Louis Schram menegaskan pihaknya akan menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Menolak Reklamasi Pantai Karangria.

Anggota DPRD Sulut Louis Scrham Ketika di Wawancarai Media (foto : Gemparnews)

Hal itu di tegaskannya usai menerima demo damai aliansi masyarakat peduli lingkungan tolak reklamasi pantai Karangria,di gedung DPRD Sulut, Senin (7/10/2024).

“Kita hargai dan hormati apa yang diaspirasikan itu. Kemudian akan kita bahas di dewan dan selanjutnya disampaikan kepada pimpinan dewan,” tegas Politisi Partai Gerindra, kepada sejumlah media.

Terkait sikap fraksi Gerindra atas aspirasi yang disampaikan oleh aliansi masyarakat tersebut, Louis mengatakan bahwa fraksi Gerindra tetap berpihak yang terbaik buat masyarakat.

“Dari fraksi Gerindra sendiri mengenai hal ini akan kita bahas lagi di fraksi Gerindra, karena bagaimana kita harus berpihak kepada rakyat dan lingkungan yang ada. Yang terbaik buat masyarakat, itu yang fraksi akan berpihak,” kata Legislator Dapil Kota Manado.

Diketahui, ada empat legislator DPRD Sulut yang menerima Aksi damai Aliansi masyarakat peduli lingkungan menolak reklamasi pantai karangria. Adapun ke empat anggota DPRD Sulut yakni Pricilia Rondo, Louis Scrham, Jeane Laluyan dan Amir Liputo. (sisco)




Anggota DPRD Sulut Periode 2024-2029 Ikut Orientasi di Jakarta

Jakarta,GN- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan orientasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2024-2029.

Pelaksanaan orientasi ini digelar di Aryaduta Hotel, Jakarta, 30-4 Oktober 2024. Orientasi ini masuk angkatan XIV. Selain DPRD Sulut, DPRD Maluku, dan DPRD Maluku Utara juga ikut orientasi tersebut. Sulut sendiri diikuti 42 anggota DPRD.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono membuka secara resmi kegiatan tersebut. Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono.

Setelah itu foto bersama pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti orientasi.

Laporan BPSDM Kemendagri, ada beberapa hal yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan orientasi.

Yakni UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah, PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tata Tertib DPRD.

Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2024 tetang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas DPRD, dan Surat Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Hal Pelaksanaan Orientasi Bagi Anggota DPRD Provinsi.

Tujuan orientasi adalah proses pengenalan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertujuan, satu meningkatkan pemahaman atas tugas fungsi wewenang DPRD, meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik dan menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas DPRD.

Adapun materi yang diberikan, seperti wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, sistem pemerintahan di Indonesia, penguatan dan penegakan aturan Perundang-undangan, fungsi tugas wewenang serta alat kelengkapan DPRD.

Selain itu, tata tertib DPRD, hak dan kewajiban anggota DPRD, pokok-pokok pikiran yang akuntabel, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, isu-isu aktual mengenai kebijakan berkelanjutan di bidang energi, ekonomi, pangan, serta isu global. (*/sisco)