Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) diketahui tengah mencari referensi perihal Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Untuk itu, mereka mengunjungi DPRD Sulut untuk melakukan konsultasi guna melakukan sinkronisasi terhadap ranperda tersebut.

Anggota DPRD Sulut daerah pemilihan Nusa Utara, Toni Supit menyampaikan  kepada DPRD Sitaro bahwa Ranperda ini bisa jalan jika di dukung dengan anggaran yang mencukupi.

Secara teknis, Supit menyampaikan bahwa harus ada kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pengacara-pengacara yang bermitra dengan Pemkab Sitaro. Itu penting.

“Kalau tidak ada pengacaranya, siapa yang mau kerja untuk itu,” kata Supit.

Legislator PDIP Dapil Nusa Utara juga menuturkan, pada prinsipnya tugas legislasi itu harus dijalankan secara baik dan tentunya sesuai dengan dasar aturan yang berlaku.(sisco)

Sulut,GN- Sekwan Niklas Silangen bersama jajaran Kabag dan Kasubag menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Anggota DPRD Kabupaten Sitaro, Selasa (05/11/2024) di kantor Dewan Sulut.

Maksud kunjungan dari DPRD Sitaro tersebut adalah melakukan konsultasi perihal Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang sementara direncanakan.

Para Anggota DPRD Sitaro yang tergabung dalam Komisi I dan II pun pada kesempatan itu meminta petunjuk dan penjelasan terkait Ranperda tersebut.

Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, S.Sos, M.Si  dalam mengatakan bahwa di DPRD Sulut untuk Ranperda Bantuan Hukum ini telah di sahkan menjadi perda pada 2021 lalu.

“Perda ini atas Inisiatif DPRD Sulut. Tapi untuk teknisnya nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Kasubag hukum dan Perundang-undangan, Fabiola Sumampouw,SH,MH,” kata Sekwan.

Kasubag Fabiola pun menjelaskan berbagai tahapan-tahapan sesuai dengan aturan kemendagri tentang produk hukum daerah.

Di tengah-tengah pertemuan itu, Anggota DPRD Sulut Tony Supit dan Vionita Kuera turut hadir. (sisco)