Sulut,GN- Kepala DKP Sulut melalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya ikan Frans Terok mengatakan, untuk Sulut fokus utama ada di program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) dalam bentuk paket bantuan baik budidaya air tawar, payau, dan air laut. “Di samping ada penangkapan, pengolahan, sertifikat nelayan, dan sebagainya,” ujar Terok.

Lanjutnya, Ada empat program Bidang Budi Daya Ikan guna menunjang program ODSK yakni Peningkatan mutu benih yang di peroleh dan juga memilih keunggulan,kedua Pengadaan pakan murah bermutu, ketiga upaya untuk memodernisasi usaha perikanan budi daya Dan yang Ke empat sistem menejemen sirkulatif akord culture sistim.

Dia menambahkan, program budidaya dari KKP terbagi dua. Ada program peningkatan mutu benih dan unggul kemudian program penyediaan pakan mandiri yang berkualitas. “Jadi ini menjawab berkurangnya benih ikan budi daya unggul di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu,Dia menjelaskan tahun depan semua kelompok yang mendapatkan bantuan dari APBD harus memiliki akta notaris misalnya ada pengukuhan kelompok tersebut dari notaris. ” Ini menjadi syarat bagi kelompok penerima bantuan dana APBD,jika tidak Ada akta notaris,maka kelompok tersebut Tidak akan menerima bantuan,” ungkapnya.

Ditambahkannya,pihaknya saat ini melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan,untuk segera melengkapi dokumennya. ” Setiap turun lapangan kami juga memberitahukan dan mensosialisasikan kepada kelompok nelayan yang menerima bantuan,untuk mengurus akta notarisnya. Karena mulai tahun depan,syaratnya harus memiliki akta notaris kelompoknya,” tambah terok.

Dia berharap, dengan bantuan yang sudah disalurkan dan sementara disiapkan, baik pemerintah pusat dan provinsi untuk pelaku budidaya di kabupaten/kota dapat mengembangkan usahanya. “Berusaha mandiri, itu penting agar tidak hanya berharap pada bantuan saja, tetapi melalui bantuan yang diberikan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada, itu harapan kami,” pungkas Terok. (Sisco)

Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen,SE,MS Saat Memberikan Sambutan Dan Didampingi Kepala DKP Daerah Sulut Ronald Sorongan

Sulut,GN- Serah terima jabatan (Sertijab) pejabat pengawas dan penandatanganan perjanjian kinerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Daerah Provinsi Sulawesi Utara Kamis,(27/9/18) dilaksanakan diruangan aula DKP Sulut.

Sertijab yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen didampingi Kepala Dinas DKP Sulut Ronald Sorongan dan seluruh staf di lingkungan DKP Sulut.

Kepala DKP Daerah Provinsi Sulut Ir Ronald Sorongan,MSi dalam laporannya menyampaikan bahwa sertijab hari ini,tindaklanjut dari pelantikan eselon 3 dan 4 beberapa waktu lalu oleh Gubernur Sulut. ” Kami laporkan bahwa sejak pelantikan 10 September lalu ada beberapa eselon yang dilantik dan juga ada beberapa pegawai yang terjadi penyegaran di dinas. Selanjutnya kami laporkan untuk pegawai tetap di dinas berjumlah 210 orang yang terdiri dari 128 orang aparatursipil negara dan 82 orang tenaga harian lepas yang tersebar dikantor dinas dan UPTD dimana ada ketambahan baru,” terang Kadis DKP Sulut ini.

Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai konsekwensi logis dari rotasi dan mutasi dilingkup pemprov Sulut lebih khusus di lingkup DKP Sulut. “Mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam organisasi, termasuk organisasi pemerintah provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Tujuan dari mutasi dan rotasi ini adalah untuk penyegaran organisasi, penyesuaian organisasi dan kepentingan ASN pejabat struktural yang bersangkutan,” ujar Sekprov Sulut.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa mutasi dan rotasi seperti ini bisa bersifat fertikal dan juga horisontal. Kalau bersifat horisontal itu hanya penyegaran saja sedangkan fertikal bersifat promosi. ” Horisontal itu hanya penyegaran saja sedangkan Fertikal bersifat promosi ke tingkat eselon yang lebih tinggi,” pungkasnya.
Hadir dalam sertijab tersebut,Sekretaris dinas,Kepala Bidang dan kepala UPTD serta seluruh staf dan THL dililngkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Sulut. (adv)