SANGIHE,GN – Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Bupati Michael Thungari,SE,MM dan wakil Bupati Tendris Bulahari menggelar pertemuan dengan Para Wartawan perbatasan di Bumi Tampungang Lawo bertempat di rumah jabatan Bupati jumat, (1/5/2026).

Pertemuan yang dilaksanakan dengan diskusi, Bupati dan wakil Bupati memberikan kesempatan kepada para pemburu berita ini untuk menyampaikan pertanyaan dan saran.beberapa wartawan pun menyampaikan pertanyaan dan memberikan masukan terkait pemerintahan saat ini,kedua pimpinan daerah ini pun menjawab pertanyaan para wartawan dan merespon setiap masukan, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik.

Bupati Michael Thugari, SE,MM menyampaikan agar pertemuan yang digelar punya manfaat, begitu juga Bupati dan wakil Bupati menyampaikan kepada media agar, dalam setiap pemberitaan media selain berita kegiatan Pemerintah Daerah,tetapi juga wartawan dapat mengkritisi jika ada hal-hal yang perlu dikritik melalui pemberitaan sebagai kritik membangun untuk suatu perubahan dalam pemerintahan.

” Melalui pertemuan ini Kami berharap teman-teman media selain memberitakan kegiatan pemerintahan daerah,tetapi kami juga siap menerima kritikan dan masukan dari teman-teman media demi suatu perubahan,”kata Bupati.

Dengan digelarnya diskusi ringan dan santai seperti ini, para pencari berita ini menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan wakil Bupati.

” Dengan diskusi seperti ini,kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan wakil Bupati,Bapak Kadis Kominfo dan Kabag Pro-Kopi sehingga ini dapat menjalin komunikasi dengan Pemerintah daerah,untuk menyampaikan setiap saran dan masukan,” Ucap salah satu Wartawan di Sangihe ini.

Turut hadir Kepala dinas Kominfo Ronal Lumiu, Kabag Pro-Kopi Setda Kabupaten Kabupaten Sangihe Maya Budiman,beberapa pimpinan redaksi media dan para Wartawan.(*).

Jakarta,GN – Tragedi kemanusiaan yang menimpa umat Kristen di Nigeria kembali menjadi sorotan. Dalam sebuah diskusi daring bertajuk “Pembantaian Umat Kristen di Nigeria: Siapa Peduli?” yang digelar Minggu (12/10/2025), sejumlah kalangan dan tokoh agama mendesak gereja dan masyarakat Indonesia untuk membuka mata dan mengambil sikap.

Acara yang digelar Pewarna Indonesia bersama Simposium Setara Menata Bangsa dan Asosiasi Pendeta Indonesia (API) ini menghadirkan Partogi Samosir (mantan diplomat) dan Pdt. Ronny Mandang (Majelis Pertimbangan PGLII) sebagai pembicara kunci. Turut hadir sebagai penanggap Pdt. Yohanis Henock (Ketua STT Pokok Anggur), Hasudungan Manurung (Dewan Pengawas PPHKI), dan Prima Surbakti (Ketua Umum GMKI), dengan Nick Irwan sebagai moderator.

Diskusi dibuka dengan paparan data menohok dari Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED). Nick Irwan, selaku moderator, menegaskan bahwa konflik ini bukanlah isapan jempol belaka.

“Awalnya banyak yang mengira berita ini hoaks. Namun data menunjukkan ribuan korban jiwa telah jatuh, terutama dari komunitas Kristen. Ini bukan lagi isu regional, ini adalah isu kemanusiaan global,” tegas Nick.

Partogi Samosir membahas akar persoalan yang kompleks. Menurutnya, konflik ini berawal dari perebutan sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi, yang kemudian dibumbui dengan politik identitas oleh kelompok ekstremis seperti Boko Haram. Lemahnya perlindungan dari pemerintah setempat menjadi bensin yang memicu kobaran kekerasan.

“Ini bukan sekadar persoalan agama. Ketika sumber daya diperebutkan, politik ikut bermain, dan pemerintah tidak hadir, maka kekerasan akan tumbuh subur. Itulah yang kita saksikan di Nigeria,” papar PaPartogi

Sementara itu, Pdt. Ronny Mandang menyuarakan keprihatinan yang lebih dalam. Ia menilai gelombang kekerasan yang sistematis ini telah berada di ambang genosida atau pemusnahan etnis. Ia mendesak gereja-gereja di Indonesia untuk bergerak, tidak sekadar menjadi penonton yang bisu.

“Kita tidak bisa diam. Gereja harus bersuara. Ini bukan semata soal iman, ini soal nyawa manusia,” serunya.

Para penanggap membawa diskusi ke konteks yang lebih dekat dengan kita. Hasudungan Manurung menyoroti sikap apatis yang kerap melanda masyarakat Indonesia terhadap isu global. Ia mendorong gereja untuk menjadi “suara kenabian” yang aktif mengedukasi jemaat.

“Kita sering apatis terhadap tragedi di luar negeri, padahal solidaritas tidak mengenal batas negara. Gereja harus tampil sebagai suara kenabian, bukan sekadar tempat ritual. Ini saatnya kita berbicara, bukan hanya berdoa,” tandas Hasudungan.

Peringatan serupa disampaikan Prima Surbakti. Ia mengingatkan bahwa benih-benih intoleransi dan kebencian yang sama, jika dibiarkan, bisa memicu konflik serupa di Indonesia. Tragedi Nigeria, katanya, harus menjadi cermin.

“Tragedi di Nigeria adalah cermin bagi kita. Jika kita tidak belajar dari sana, sejarah bisa berulang di sini. Anak muda perlu dibekali dengan empati, bukan hanya informasi,” ujar Prima.

Sementara itu, Pdt. Yohanis Henock menekankan peran gereja sebagai agen perdamaian yang harus meneladani kasih, bahkan kepada mereka yang dianggap musuh.

Sebelum diskusi ditutup, percakapan juga menyentuh situasi di Tanah Air, khususnya Papua dan kebebasan beragama. Partogi Samosir menutup dengan pesan yang menggugah: solidaritas sejati diuji di saat-saat sulit.

“Solidaritas kita diuji bukan saat senang, tapi saat penderitaan menimpa orang lain. Jangan diam, karena diam adalah bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan,” pungkasnya.

Diskusi ini bukan sekadar percakapan virtual, melainkan sebuah panggilan moral. Sebuah seruan bagi semua pihak, dari gereja hingga masyarakat sipil, untuk memperkuat solidaritas, membela keadilan, dan peka terhadap penderitaan sesama manusia di belahan dunia mana pun. (*/red)

Jakarta,GN – Bertempat di Media Center PG, Salemba Raya, diskusi penting mengenai peran pemerintah dalam menangani judi online dan pinjaman online disambut antusiasme oleh peserta.

Acara diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia, menampilkan pembicara yakni Romo Antonius Benny Susetyo, Staff Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Pdm Rosiana Purnomo, Kepala Biro Pemuda dan Remaja PGI.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Harsanto Adi. Dan sebagai moderator Johan Sopahelukan dan Elly Wati Simatupang sebagai koordinator acara.

Diskusi ini dihadiri oleh anggota PEWARNA Indonesia dari berbagai media dan berlangsung dalam nuansa interaktif dan mendalam.

Benny Susetyo dalam pemaparannya menekankan pentingnya rasa keadilan dalam sistem pinjaman online.

“Pinjaman tidak boleh membuat bunga berbunga yang memberatkan rakyat,” ujarnya.

Benny juga menyoroti betapa pentingnya karakter kuat dengan mengutamakan kerja keras dan disiplin.

Sementara itu, Rosiana Purnomo menekankan bahaya psikologis dari judi online.

“Orang yang kecanduan judi online sangat rawan secara psikologis, selalu ingin menang, dan ini bisa berdampak fatal seperti bunuh diri,” ungkapnya.

Dia menyebutkan ada empat kasus bunuh diri yang dilatarbelakangi oleh kecanduan judi online.

Rosiana menyoroti dampak digitalisasi terhadap generasi muda saat ini.

“Anak-anak dan remaja menjadi lebih tertutup dan tegang karena terlalu fokus pada gadget mereka.

Era digital menjadi pintu untuk judi online. Judi online dampaknya bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah psikologis dan sosial,” tambahnya.

Benny Susetyo menambahkan bahwa judi online telah menjadi bagian dari budaya yang merusak, membawa masyarakat ke jurang kemiskinan.

“Bangsa ini, terkadang seperti bermuka dua, di satu sisi menolak judi, namun di sisi lain praktik judi terus berlangsung karena sudah menjadi tradisi, sehingga masyarakat sulit merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya” kata Benny.

Selain itu, Benny menekankan bahwa edukasi literasi digital sangat diperlukan untuk menghambat budaya instan yang dihasilkan oleh teknologi saat ini.

“Lembaga keagamaan dan pendidikan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai dan moralitas,” ujarnya.

Pendidikan holistik yang menggabungkan nilai-nilai etika dan moral harus ditekankan, menurut Rosiana.

“Budaya harus dipandang dari perspektif Alkitabiah sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang tidak benar atau salah,” katanya.

Judi online, menurut Benny, harus diretas dan dihapuskan karena telah meresahkan masyarakat.

“Negara harus membangun proteksi dengan memblokir semua situs judi online dan membuat regulasi yang melindungi masyarakat kecil dan miskin, supaya tidak menjadi korban” tegasnya.

Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan dalam diskusi ini.

“Para bandar judi online harus ditindak tegas, dan pendidikan keluarga harus diperkuat untuk menghilangkan ilusi dari judi,” kata Benny.

“Judi itu sangat menggoda, tetapi kita harus menghadapinya dengan kekuatan moral dan etika yang kuat,” sebutnya.

Diskusi ini menggambarkan betapa mendesaknya peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah judi online dan pinjaman online yang telah meresahkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan masalah ini dapat diatasi dengan baik. (*/redaksi)

Jakarta,GN- Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Indonesia menggelar diskusi terbatas dalam rangka Refleksi Hari Lahir Pancasila,Kamis (6/6/24) berlangsung di Media Center Persekutuan Geraja Gereja di Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat.

Diskusi menghadirkan dua narasumber utama Sahat Sinaga dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan Pendeta. Jimmy Sormin sekretaris eksekutif PGI serta dimoderatori Asiong Munthe Departemen Litbang Pengurus Pusat PEWARNA Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pewarna, Yusuf Mujiono, menegaskan pentingnya refleksi ini untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia dan PEWARNA sendiri sudah mempraktekan dalam setiap kegiatan dengan cara gotong royong ,” ujarnya.

Sementara Sahat Sinaga mantan Sekjen Partai Damai Sejahtera dan seorang notaris dalam paparannya menyoroti relevansi Pancasila di tengah dinamika globalisasi dan tantangan modern.
“Pancasila memberikan kita identitas dan landasan moral. Di era digital ini, kita harus memastikan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan dalam bertindak dan berinteraksi, baik di dunia nyata maupun maya,” tegasnya.

Sahat juga menambahkan bahwa masa kecilnya dulu di Cimahi Bandung dia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa ditanya suku dan agamanya, namun situasi sekarang berbeda orang selalu ditanya suku dan agama, kenapa terjadi karena era keterbukaan dengan media sosial yang sangat terbuka menyebabkan semua ini terjadi.

“Sekalipun demikian kita tetap harus menyatakan iman kita dengan kontek yang sesuai dengan jamannya, tetapi alangkah baiknya setiap kita menunjukkan perilaku yang baik sehingga menjadi teladan orang lain,” katanya.

Sedangkan Pendeta Jimmy Sormin, mengingatkan kembali tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merumuskan Pancasila. “Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan persatuan bangsa harus terus diperjuangkan. Tugas kita saat ini adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara yang relevan dengan zaman kita,” ujar Pdt Sormin.

Acara yang berlangsung selama dua jam ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif. Hadir Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Pdt. Harsanto Adi, Tokoh Dayak Pendeta Timotius Sipur, serta wartawan, aktivis, dan masyarakat umum, di mana mereka berkesempatan mengajukan pertanyaan dan memberikan pandangan mereka tentang bagaimana Pancasila bisa diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.
Diskusi berjalan dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan yang muncul. Banyak peserta yang merasa bahwa implementasi Pancasila harus dimulai dari pendidikan dasar.

“Kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah,” ujar salah satu peserta.

Sebagai penutup, Asiong Munthe sebagai moderator menyampaikan harapannya agar acara refleksi seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin. “Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengamalkan Pancasila demi kemajuan bangsa,” pungkasnya.

Terkait dengan ormas keagamaan yang akan mendapat konsesi pengelolaan tambang Sahat dan Jimmy sama-sama tidak setuju, dikuatirkan ini kan muncul perpecahan di dalam karena urusan ormas itu lebih pada bergerak di bidang sosial kemasyarakatan sedang pengelolaan tambang dibutuhkan tenaga yang profesional dengan orientasi keuntungan.

“Kembalikan peran ormas pada posisinya sebagai penjaga yang bersuara kritis ke pemerintah jangan malah dikooptasi karena diberikan konsensi pengelolaan tambang”, tandas Sahat tegas.

Acara ditutup dengan makan bersama dan foto bersama, menandakan komitmen semua pihak yang hadir untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Refleksi Hari Lahir Pancasila ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.(*/sisco)

Manado,GN–Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado, menggelar diskusi terbuka terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan Tahun 2023,Jumat (06/05/2023) di aula lantai 2 kantor pusat administrasi RSUP Kandou Manado.

Diskusi dibuka langsung Direktur Utama (Dirut) RSUP Prof Dr R.D Kandou Manado, Dr.dr Jimmy Panelewen,SpB-KBD dan di hadiri Direktur SPU, DR.dr Ivonne.E Rotty,M.Kes, Direktur Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Frets Melope,SE,MSi serta jajaran RSUP Kandou Manado

Dirut mengatakan bahwa dinamika perubahan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan sangatlah kuat.
Sehingga RSUP Kandou sebagai UPT pusat Kementerian Kesehatan, menjadi tantangan untuk bisa mencari jalan keluar pemenuhan aspirasi dari semua pihak yang notabene adalah pemerhati atau juga bagian dari tenaga kesehatan, baik itu dilingkungan Kemenkes maupun kementerian lainnya atau di unit unit privat dan swasta.

“Dinamika ini harus dicari jalan keluarnya sehingga persepsi yang kita dapatkan akan sama,” kata Panelewen.

Acara yang mengusung tema Diskusi Terbuka kata Dirut, bertujuan agar semua teman-teman tenaga kesehatan baik itu di Institusi pemerintah atau organisasi, kelompok maupun pribadi bahkan Stakeholder yang berkaitan dengan tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif yang bisa bermuara pada hal positif terhadap upaya-upaya untuk menyelaraskan dalam satu aturan undang-undang kesehatan.

“Rancangan Undang-undang kesehatan saat ini lagi berproses dan sekarang sudah berada di Komisi IX DPR-RI,” ungkapnya

Dijelaskannya bahwa perubahan UU bukan semata-mata karena keinginan dari Kementerian terkait. Penyusunan perubahan UU yang sebelumnya sudah ada tentunya itu berproses dengan adanya masukan dan usulan dari stakeholder kesehatan di Indonesia.

“Dinamika yang ada, saya yakin semua berkeinginan agar supaya undang-undang kesehatan akan lahir dan bisa mengakomodir keinginan yang baik dari kita semua yang bekerja di ruang lingkup kesehatan,” ujar Panelewen.

Lanjut Dirut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dari manajemen agar seluruh tenaga medis di RSUP Kandou bisa mendapatkan pemahaman secara benar dari institusi yang dipercayakan untuk mengolah secara aktif Undang Undang Kesehatan ini.

“Sehingga lewat kegiatan ini diharapkan teman-teman bebas memberikan masukan yang positif dan rasional, agar hasil dari diskusi terbuka yang digelar oleh RSUP Kandou Manado, untuk mewakili Sulawesi Utara dan akan dilaporkan ke pimpinan dalam hal ini Kemenkes,” pungkas Dirut Panelewen

Diakhir sambutannya Dirut berharap diskusi ini bukan menjadi ajang perdebatan tetapi menjadi ajang masukan yang konstruktif dan nantinya dapat memenuhi harapan bagi dunia kesehatan.

Acara dilanjutkan dengan diskusi terbuka dengan menghadirkan Nara sumber yang handal di bidangnya masing-masing. (sisco)