Sulut,GN- Royke Anter selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara,  menyayangkan  aksi demonstrasi gabungan mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor DPRD Sulut, Rabu (17/6/2026). Aksi kericuhan tersebut mengakibatkan  sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan.

Royke Anter mengatakan DPRD sejatinya telah menyiapkan diri untuk menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa. Saat kejadian berlangsung, Royke Anter hadir bersama anggota DPRD Hillary Tuwo dan Jeane Laluyan serta Sekretaris DPRD Niklas Silangen guna memberikan ruang aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi berubah menjadi tindakan yang tidak tertib dan berujung perusakan fasilitas di kantor DPRD Sulut.

“Kami pada prinsipnya ingin menerima adik-adik mahasiswa dan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan atau penyampaian kepada lembaga DPRD. Namun sangat disayangkan, saya sangat sedih ketika penyampaian ini harus dilakukan secara tidak tertib,” kata Anter kepada wartawan.

Keputusan untuk tidak menerima massa masuk ke dalam gedung kata Anter, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman sebelumnya. Dalam koordinasi dengan pihak keamanan, disepakati pertemuan dilakukan di halaman depan pintu gedung demi mengantisipasi kekacauan yang sempat terjadi pada beberapa aksi sebelumnya.

“Memang keinginan mereka diterima di dalam kantor DPRD. Tapi karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima saja di halaman, di depan pintu. Karena sudah pernah terjadi beberapa bulan atau tahun kemarin, ketika diterima di dalam, terjadi aksi-aksi yang tidak tertib. Berangkat dari pengalaman itu, kami tidak menerima di dalam ruangan,” ucapnya.

Dia mengimbau kepada para mahasiswa, sebagai representasi kaum intelektual dan calon penerus bangsa, dapat menyampaikan pendapat dengan lebih bijak dan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Ditegaskannya DPRD Sulut tidak menutup pintu bagi aspirasi masyarakat, asalkan disampaikan melalui mekanisme administrasi dan perwakilan resmi.

“Kalau ada aspirasi, menyurat saja ke lembaga DPRD. Perwakilan dari adik-adik mahasiswa akan diterima secara baik di dalam kantor DPRD. Apa yang menjadi tuntutan, kalau memang menjadi kewenangan kami anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, kami pasti akan tindak lanjuti. Sedangkan apa yang menjadi kewenangan pusat, tentu kami akan teruskan ke pemerintah pusat,”pungkasnya.

Sampai berita ini di publish, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait jumlah kerusakan atau langkah hukum yang akan ditempuh sehubungan dengan insiden tersebut. (sisco)

Sulut,GN- Sejumlah organisasi mahasiswa yakni HMI, LMND, PMII, PMKRI, KAMMI, dan masyarakat menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara, Senin (1/9/2025).

Massa aksi demo mahasiswa dan masyarakat di temui oleh Ketua DPRD dr Fransiscus Andi Silangen, SpB-KBD bersama Wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di depan gerbang kantor DPRD Sulut.

Ketua DPRD Sulut juga mendoakan masa aksi demo agar mendapatkan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan aspirasi sehingga proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan baik.

“Kami pimpinan dan anggota DPRD Sulut menunda kegiatan reses DPRD untuk menerima aspirasi masyarakat ini. Sehingga saya berharap dapat dilakukan dengan tertib, aman, dan damai,” kata Silangen di depan masa aksi, Senin (1/9/2025) tadi.

Silangen menjelaskan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, diatur dalam undang-undang bahkan dalam aturan di tingkat internasional.

Dia juga meminta kepada masa aksi demo dapat menyampaikan aspirasi masyarakat oleh para perwakilan masa aksi dan akan diterima dalam ruangan rapat bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulut.

“Apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan oleh perwakilan karena anggota DPRD ini hadir semua agar lebih terarah dalam kita berdialog,” ucapnya.

Proses negosiasi terkait perwakilan penyampaian aspirasi masih terus berlangsung hingga berita ini diterbitkan. (sisco)

Sulut,GN – Pasca ditetapkannya RUU TNI menjadi Undang – Undang oleh DPR RI Kamis 20 Maret 2025 tadi siang, sejumlah elemen yang menolak RUU TNI melakukan aksi demonstrasi.

Di Sulawesi Utara sekira pukul 15.00 wita, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulut Bergerak juga melakukan aksi demo di gedung DPRD Sulut.

Pantauan media ini, aliansi mahasiswa Sulut bergerak sebelumnya melakukan orasi di depan kantor. Setelah melakukan negosiasi dan dikawal oleh aparat kepolisian, maka puluhan mahasiswa menerobos masuk ke halaman kantor DPRD Sulut,

Sayangnya aksi demo tersebut terjadi kericuhan, dan sejumlah mahasiswa melakukan aksi dengan melakukan pengrusakan fasilitas antara lain memecahkan kaca meja, merusak pagar pembatas, dan melakukan pelemparan kaca samping gedung DPRD Sulut.

Kericuhan juga terjadi di lobi kantor DPRD karena sejumlah mahasiswa memaksa untuk masuk ke dalam sehingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan kepolisian.

Dari kericuhan tersebut, pihak kepolisian mengamankan beberapa mahasiswa yang diduga melakukan aksi pengrusakan fasilitas kantor.

Selain itu, pendemo juga melakukan coretan di dinding dan menempelkan kertas di sepanjang dinding ruang lobi dan dinding dewan lantai dua.

Tidak berhenti sampai di situ,  mahasiswa kembali lagi ke luar halaman kantor DPRD Sulut dan melakukan aksi, naik ke mobil kepolisian yang hendak memasuki gedung kantor DPRD Sulut, sehingga terjadi lagi kericuhan antara pihak pengamanan kepolisian dengan mahasiswa.

Setelah beberapa jam kemudian dan terjadi negosiasi lagi, akhirnya mahasiswa yang diamankan di lepas kembali oleh pihak kepolisian.

Usai aksi demo aliansi mahasiswa sulut bergerak, Sekretaris DPRD Sulut Niklas Silangen, S.Sos, M.Si ketika diwawancarai sejumlah media menjelaskan terkait aksi demo tersebut.

Silangen menjelaskan aksi demo aliansi mahasiswa tersebut telah melakukan pengrusakan fasilitas dikantor DPRD Sulut. ” Kerusakan fasilitas di DPRD Sulut antara lain kaca samping pecah, lalu di di dalam ruangan juga kaca meja pecah, Baliho di sobek, dan mereka melakukan coret di dinding kantor,” jelas Silangen.

Terkait hal ini, Silangen mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan DPRD Sulut. ” Kami sudah melaporkan ini kepada Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut,” kata Silangen.

Untuk kerugian, Silangen menjelaskan belum di lakukan inventarisir terkait kerusakan fasilitas di Kantor DPRD Sulut. “Kami belum bisa menaksir kerugian, karena kami belum melakukan inventarisir kerusakan fasilitas,” tandasnya. (sisco)