Sulut,GN- Kabar mengejutkan dari DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Utara, dimana politisi muda Braien Waworuntu (BW) yang dianggap oleh banyak kalangan, memiliki kontribusi besar dalam pergerakan dan kemajuan partai NasDem di bumi nyiur melambai, kini harus merelakan posisinya sebagai ketua fraksi NasDem di DPRD Sulut dan digantikan oleh sesama kader NasDem Siska Budiman.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (27/10/2025) dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut tahun anggaran 2026.

Dimana Sekretaris DPRD Nilas Silangen membacakan surat masuk dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dengan nomor 071-SU DPWNasDemSulut/VIII/2025, tertanggal 11 Agustus 2025, mengenai usulan pergantian Ketua Fraksi NasDem.

Usai Rapat Paripurna,ketika di konfirmasi Braien Waworuntu menjelaskan dimana pergantian ini adalah bagian dari sebuah dinamika dalam politik.

“Saya hormati keputusan tersebut,” ujar BW kepada sejumlah media di ruangan kerjanya.

BW menegaskan bahwa dirinya tetap fokus bekerja dan tetap satu komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju.

“Saat ini saya fokus bekerja bersama dengan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, bukan yang lain dan terus bekerja secara politik di DPRD Sulut. Tetap Satu Komando untuk kemajuan Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Sulawesi Utara (Sulut) Ir Julius Jems Tuuk meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral (Pol) Idham Asiz untuk mencopot Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe AKBP Tony B Susetyo dari jabatannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua APRI Sulut Ir Julius Jems Tuuk ketika melakukan rapat bersama DPC APRI Selasa, (15/9/2020).

Permintaan pencopotan Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Ketua APRI Sulut ini bukan tidak ada alasan. Pasalnya Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memenjarakan 29 orang dan juga seorang Ibu bersama anaknya beberapa bulan lalu,karena melakukan kegiatan tambang di tanah sendiri tanpa ada izin. ” Kami minta kepada bapak Kapolri Jendral Pol Idham Azis mencopot Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena diduga telah melawan hukum,” tegas ketua APRI Sulut ini.

Jika Kapolri tidak melakukan pencopotan terhadap Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, lanjut Ketua APRI Sulut maka semua elemen pengurus DPC dan DPD APRI Sulut merapatkan barisan untuk datang ke Kantor Polda Sulut. ” Jadi Kita rapatkan barisan untuk bersama-sama datang ke kantor Polda Sulut. Jadi itu sikap APRI Sulut,” terangnya.

Sikap APRI Sulut selanjutnya sambung Tuuk, meminta ke Pemerintah Daerah Provinsi untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat atau yang namanya WPR, ” Jadi kita minta dengan baik-baik. Harusnya pemerintah menyetujui,” ungkapnya.
Selain itu, Tuuk mengatakan APRI Sulut bersama DPC akan melakukan demo besar-besaran di semua DPC kabupaten untuk menyuarakan aspirasi secara serentak.(sisco)