Sulut,GN- Priscillia Cindy Wurangian selaku ketua fraksi Golkar DPRD Sulut, Senin (19/5/2025) di lantai tiga, Kantor DPRD Sulut memimpin jalannya rapat Fraksi.

Ketua fraksi Golkar dalam rapat fraksi tersebut menyampaikan bahwa Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara Christiany E Paruntu (CEP) menginstruksikan kepada seluruh personil Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulut untuk aktif mengawal dan melaksanakan setiap program kerakyatan di lembaga DPRD Sulut.

Menurutnya instruksi berlaku untuk seluruh personil fraksi harus aktif dalam setiap pembahasan dan kritis dalam memberikan masukan pendapat agar setiap Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD benar-benar  berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

“Ibu Ketua DPD I Golkar Sulut menginstruksikan kepada seluruh personil yang ada di DPRD, untuk aktif memberikan pendapat dalam setiap pembahasan dan Kritis terhadap kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Wurangian kepada sejumlah media usai memimpin rapat Fraksi.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai Anggota Dewan khususnya di DPRD Sulut, personil Fraksi Golkar yakni Priscilla Cindy Wurangian (Ketua), Ingrid JNN Sondakh (Wakil Ketua) Michaela Euqinia Paruntu, Yongky Limen, Vionita Kuera Anggota selalu terlibat aktif dalam setiap pembahasan bahkan kritis saat memberikan masukan dan pendapat terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Disampaikan juga perkembangan terhadap proses Pengganti Antar Waktu  (PAW) I Ketut Sukadi yang meninggal dunia, sudah sementara berproses dan tinggal menunggu pengesahan dari Mendagri.

“Kan suratnya sudah dibacakan lewat paripurna jadi tinggal menunggu pengambilan sumpah dan pengucapan janji,” ujar Cindy. (*/sisco)

Sulut,GN- Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2024 Cindy Wurangian turut menanyakan soal sampah medis pada saat rapat pansus LKPJ Gubernur 2024.

“Saya ingin bertanya kepada semua yang terkait tentang penanganan sampah medis ini. Rumah Sakit ini kan menyembuhkan, jangan sampai Rumah Sakit ini justru menjadi biang dari penyebaran penyakit melalui sampah-sampah ini terutama sampah medis.

“Mohon ada penjelasan singkat dari setiap kepala Rumah Sakit, termasuk juga dari kadis kesehatan bagaimana penanganan sampah-sampah medis ini,” ucap Cindy.

Legislator dapil Bitung-Minut ini juga mencontohkan, dimana sampah medis yang ada di Kota Bitung dan ditangani salah satu perusahaan, sesuai informasi hanya ditampung di salah satu gudang yang tidak memenuhi standar.

“Penyakit ini menyebar lewat udara, tidak harus disentuh. Mohon penjelasan dari kepala-kepala Rumah Sakit,” ujar Cindy.

Cindy pun menanyakan anggaran yang disiapkan dalam APBD untuk penanganan sampah medis tersebut.

“Berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah medis ini yang begitu penting. Memang penyebaran penyakit itu tidak kelihatan tapi mana tahu banyaknya orang sakit ini karena penanganan sampah medis ini belum sesuai standar. Jadi mohon informasi,” tutup Cindy.

Menanggapi itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr Rima F Lolong,MKes mengatakan bahwa semua penanganan sampah medis itu jadi perhatian. “Karena ada konsekuensi kalau tidak dilaksanakan,” tutup Kadis Kesehatan. (sisco)

Sulut,GN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2024 Cindy Wurangian menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat yang merupakan salah satu program di Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

“Saya menanyakan terkait bantuan hukum kepada masyarakat, sudah berapa banyak kasus yang ditangani, mohon penjelasan,” kata Wurangian yang juga ketua fraksi Golkar DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025) diruangan rapat paripurna.

menanggapi pertanyaan tersebut Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Dr Flora Krisen menjelaskan pada tahun 2024 sudah ada enam Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi yang sudah bekerjasama dengan Pemprov Sulut.

“Tahun ini sudah ada sembilan yang tersebar di beberapa kabupaten/kota,” ucapnya.

Lebih lanjut Krisen mengatakan sudah ada delapan perkara yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Biro Hukum.

“Memang ada beberapa yang mengajukan tetapi sesuai dengan perda no 9 tahun 2021 ada selektif dan sangat ketat, dimana menyatakan bahwa masyarakat tersebut memang sangat miskin,”terangnya.

Krisen mengatakan program bantuan hukum tersebut di tahun anggaran 2025 ini masih berlangsung dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. (sisco)

Sulut,GN- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Cindy Wurangian mengkritik fasilitas wify yang ada di kantor DPRD. Pasalnya selang beberapa tahun ini wify di kantor DPRD Sulut tidak diperbaiki oleh Dinas Kominfo Sulut.

Menurut Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut ini, informasi yang dia dapat saat menanyakan kepada beberapa staf dan menyampaikan bahwa wify tidak jadi.

“Jadi setiap kali rapat, diruangan rapat manapun di lingkup DPRD ini, selalu signal handphone itu susah. Bukannya torang nda ada kuota, kami banyak kuota cuma signalnya tidak bagus. Jadi mau tidak mau kami harus berharap wify. Nah wify di kantor DPRD ini sudah sekian tahun tidak jadi. Setiap kali kami bertanya kepada staf menangani wify bukan cuman satu orang saja kami bertanya tetapi beberapa orang, namun jawabannya selalu wify tidak jadi,” kata Wurangian saat rapat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2024 di ruangan rapat Paripurna Jumat, (09/8/2024).

Bahkan herannya sambung Wurangian, ketika kami bertanya lagi kepada staf, mereka menjawab bahwa penanganan wify di DPRD Sulut sudah ditangani oleh Dinas Kominfo Sulut. “Bukan torang yang bekeng tetapi so dari Kominfo Sulut,” jelasnya.

Wurangian berharap kepada ketua TAPD Pemprov Sulut Steve Kepel dapat memperhatikan hal tersebut.

“Jadi mohon pak sekprov, di perhatikan wify di kantor DPRD Sulut. Kalo pun jadi wify hanya lima menit kemudian putus lagi. Setiap kali kami rapat Kadang kami membaca berita dari teman media sangat sulit karena tidak ada signal . Wify ini mati hidup kemudian mati hidup lagi lebih banyak mati dan sudah bertahun – tahun. Sekali lagi kiranya ini menjadi perhatian,” harap Wurangian. (sisco)

Sulut,GN- Legislator daerah pemilihan Kota Bitung dan Minahasa Utara Cindy Wurangian mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut) untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut dalam penanganan kesehatan mental siswa di sekolah.

” Kita ketahui banyak kasus yang terjadi di sekolah terkait dengan kesehatan mental para siswa. tetapi kasus ini jarang di publish sehingga kami dorong Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut untuk membuat program penanganan mental health di sekolah,” kata Cindy saat menggelar hearing bersama Dinkes Sulut, Senin (10/6/2024).

Wurangian berharap pihak sekolah atau pemerintah menyiapkan tenaga konsultan, guna menangani masalah siswa terkait mental health.

” Kami berharap ada sosialisasi di sekolah untuk tenaga konsultan yang akan menangani masalah kesehatan mental siswa,” ucap sekretaris komisi IV ini.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulut Dra Vonny Paat sependapat dengan apa yang sudah di sampaikan oleh Sekretaris Komisi terkait penanganan masalah kesehatan mental siswa di sekolah.

” Saya sependapat dengan penyampaian dari ibu Cindy terkait program penanganan masalah mental health. Untuk itu, harapan kami Dinas Kesehatan Sulut untuk melakukan terobosan dalam penanganan kasus seperti mental health dari siswa di sekolah. Atau melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Sulut bersama – sama dalam penanganan kesehatan mental disekolah,” tutupnya.

Hadir dalam hearing tersebut Kepala Dinkes Sulut dr Debby Kalalo, Direktur RS ODSK, direktur RS Manembo-nembo,dan jajaran Dinkes Sulut.(sisco)

Sulut,GN- Hearing komisi IV bidang Kesejahteraan menggelar dengan Dinas Pendidikan Daerah di laksanakan di ruang rapat komisi IV, Senin (6/2/2023) siang tadi.

implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, menjadi pokok pertanyaan anggota komisi IV DPRD Sulut.

Dari implementasi IKM tersebut, ternyata belum dipahami benar oleh sekolah-sekolah, guru dan siswa.

Cindy Wurangian selaku Sekretaris Komisi menyebutkan temuan saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bolmong, beberapa waktu lalu. Saat ditanya, ternyata ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.

“Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa,” kata Wurangian.

Mendengar hal itu, Wurangian pun meminta Dikda untuk memperhatikan temuan tersebut. “Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Vonny Paat mengatakan ada  sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM. “Saya minta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena saat kami kunjungan kerja di Bolmong, kami di antar ke sekolah-sekolah yang tidak tahu IKM, dan belum menerapkan IKM,” terangnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dikda Sulut dr Grace Punuh menjelaskan dan mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.

” Contohnya ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Nanti akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib,” ungkapnya.

Punuh mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM. “Kami akan maksimalkan sosialisasi, sehingga sekolah yang sudah menerapkan IKM akan mengimbas ke sekolah yang belum,” tuturnya. (sisco)

Sulut,GN- Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Senin (29/08/2022) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan rapat komisi IV.

Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian memimpin Rapat Dengar Pendapat dan dihadiri anggota komisi Sjenny Kalangi, Muslimah Mongilong dan Agustien Kambey.

Wurangian menjelaskan dalam RDP yang dilaksanakan menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi IV DPRD Sulut sudah merekomendasikan, agar pada tahun 2023 harus ada program kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

“Kami maksudkan berupa bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat untuk menggairahkan olahraga di tengah masyarakat,” ucapnya.

Srikandi dari Partai Golkar ini menambahkan, Kepala Dispora Sulut sudah menyampaikan bahwa memang ada nomenklaturnya dan sudah dilakukan dan dianggarkan sejak tahun 2019. Namun, setelah itu tidak dianggarkan lagi.

Dalam hasil rekomendasi RDP hari ini kata Wurangian, berapa pun dana yang dialokasikan untuk Dispora harus melaksanakan kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat, dan harus juga mendapat dukungan dari pemerintah.

“Anak-anak yang ada di desa atau kelurahan perlu disupport oleh pemerintah agar supaya mereka bisa terus memupuk bakat yang dimiliki, bahkan yang belum kelihatan bisa digali bakat yang mereka miliki,” katanya.

Sehingga ketika atlet sudah meraih prestasi dan mendapat medali, pemerintah dengan penuh kebanggaan atas pencapaian tersebut, sebab membawa harum nama daerah.

“Kami menginginkan agar dari awal pemerintah sudah bersama-sama dengan mereka para atlet. Sejak awal latihan sampai mendulang prestasi, jangan hanya ketika sudah ada di panggung baru pemerintah menyelip bahwa atlet tersebut membawa nama pemerintah,” tegasnya.

Dia berharap perhatian dari pemerintah sehingga hasil rekomendasi RDP ini dapat direalisasikan dengan baik sehingga atlet yang ada di Sulut semakin diperhatikan.

“Kami berharap, tidak ada lagi atlet Sulut yang tidak diperhatikan sehingga ketika ada kompetisi membawa nama daerah lain, karena mereka sangat diperhatikan daerah tersebut,” tutupnya. (sisco)

Manado,GN- Kesimpulan yang di hasilkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut dengan pihak Pertamina dan Hiswana Migas berdasarkan aspirasi dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Selasa (19/10/2021) telah menemui titik terang.

Hasil dan kesimpulan tersebut di sampaikan oleh Ketua Komisi II Cindy Wurangian.” Kesimpulan, 26 Oktober 2021 tidak ada lagi antrian solar di Sulawesi Utara dengan tidak merugikan pihak manapun berdasarkan pernyataan dari pihak Pertamina,” ujar Wurangian.

Menurut Wurangian, data dari Pertamina dan Hiswana Migas kemudian untuk dapat diberikan secara berkala setiap 3 bulan kepada Pemprov Sulawesi Utara dan DPRD Sulawesi Utara. ” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam hal ini Asisten II Bidang Perekonomian untuk segera menyurat ke BPH Migas untuk penambahan kuota Solar,” kata Politikus Golkar Sulawesi Utara ini.

Selanjutnya Kata Wurangian, data dugaan pemain dari ALFI untuk diberikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Asisten II Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara secara berkala memberikan laporan kepada Komisi II DPRD Sulawesi Utara.

“Pemerintah Provinsi membentuk tim monitoring dan evaluasi melibatkan semua pihak terkait,” ucap Cindy Wurangian Anggota DPRD Dapil Bitung – Minahasa Utara.

Untuk diketahui akibat kelangkaan BBM jenis Solar terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. (sisco)