Sulut,GN– Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Braien R.L Waworuntu ikut mendampingi Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (28/9/2026).

Pertemuan ini membahas Persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Sejumlah persoalan terkait regulasi pertambangan rakyat disampaikan Gubernur Yulius kepada Menteri ESDM. Salah satunya mengenai adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 dengan ketentuan pada kementerian lainnya.

Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk ketentuan mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Gubernur Yulius memaparkan sejumlah poin yang dinilai perlu mendapat perhatian, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan WPR serta skema pemberian IUP dengan cara prioritas.

Selain membahas regulasi, Gubernur juga menyampaikan bahwa Dokumen Pengelolaan WPR Provinsi Sulawesi Utara telah selesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diharapkan dapat segera diproses untuk mendapatkan penetapan dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen), sehingga pengelolaan WPR di Sulawesi Utara memiliki landasan yang lebih jelas.

Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya revisi Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2025. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan untuk mendukung percepatan implementasi WPR sekaligus mendorong peningkatan WPR menjadi wilayah yang dapat dimanfaatkan melalui IPR.

Langkah tersebut berkaitan dengan upaya penataan pertambangan rakyat agar masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses perizinan dan menjalankan kegiatan pertambangan sesuai aturan. Dokumen Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa penerbitan IPR pada WPR didahului dokumen rencana pengelolaan WPR.

Usai mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut, Braien Waworuntu menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah provinsi yang terus mendorong penyelesaian persoalan WPR di Sulawesi Utara.

Braien menilai perjuangan tersebut penting karena berkaitan langsung dengan keberadaan penambang rakyat di Sulawesi Utara.

“Saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras Gubernur YSK dalam memperjuangkan WPR dan para penambang rakyat di Sulut,” ujar Braien.

Menurut Braien, pembahasan mengenai WPR tidak hanya menyangkut persoalan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian pengelolaan pertambangan rakyat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia berharap proses yang sedang diperjuangkan pemerintah provinsi melalui Kementerian ESDM tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya mereka yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan rakyat.

“Harapannya, perjuangan ini bisa membawa warga Sulut, khususnya para penambang rakyat, bisa lebih sejahtera,” kata Braien.

Pertemuan Gubernur Yulius dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan dan persoalan pengelolaan WPR di Sulawesi Utara kepada pemerintah pusat.(*/sisco)

Sulut,GN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan tahunan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut disiarkan secara langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda ini diselenggarakan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merangkaikan penyampaian pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Laporan Kinerja dan Lompatan Kebijakan Strategis Presiden Dalam pidato kenegaraannya, Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan evaluasi capaian kinerja eksekutif selama kurang lebih 21 bulan masa kepemimpinannya. Di hadapan pimpinan lembaga negara, Presiden menyoroti pentingnya akselerasi regulasi untuk menuntaskan berbagai persoalan struktural bangsa. Beberapa capaian vital yang menjadi perhatian utama antara lain keberhasilan Indonesia mencapai swasembada solar terhitung sejak 1 Juli 2026 melalui pemanfaatan bahan bakar berbasis campuran B50. Selain menghemat devisa negara, pemerintah juga sukses membukukan swasembada pada delapan komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, serta cabai rawit. Di sektor transformasi ekonomi, pemerintah terus mendorong restrukturisasi BUMN agar lebih efisien dan kompetitif, serta memacu hilirisasi industri seperti konversi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME), smelter alumina, hingga pengelolaan garam industri. Di samping itu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang beroperasi sejak 1 Juni 2026 sukses mengelola devisa hasil ekspor senilai 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas unggulan.

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Braien R.L. Waworuntu, hadir langsung di lokasi untuk menyimak setiap poin strategis yang disampaikan oleh Kepala Negara.

Menanggapi pemaparan Kepala Negara, Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien R.L. Waworuntu menyampaikan apresiasi tinggi dan menyegarkan komitmen lembaga legislatif daerah untuk siap menyelaraskan arah pembangunan di Sulawesi Utara dengan Rencana APBN TA 2027. Politisi muda tersebut menegaskan bahwa keselarasan visi pembangunan antara pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menyejahterakan rakyat.

“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai mengikuti rapat paripurna.

Braien menegaskan bahwa DPRD Sulut siap membangun kolaborasi lintas sektoral yang solid bersama jajaran eksekutif daerah agar grand design pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara konkret di Bumi Nyiur Melambai.

“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” pungkas Ketua Komisi I DPRD Sulut tersebut.

Diketahui, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, unsur Forkopimda, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti jalannya sidang melalui layar lebar yang disiapkan panitia. (*/SM)

Sulut,GN- Anggota DPRD Sulut Braien Waworuntu memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Braien menilai penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan bersih.

“Capaian ini membuktikan keseriusan Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi melalui modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital,” ujarnya.

Braien menjelaskan pemanfaatan e-Katalog secara maksimal tidak hanya mempercepat proses pengadaan publik, tetapi juga membuka peluang luas bagi pelaku usaha lokal dan UMKM di Sulawesi Utara untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.

“Melalui penghargaan ini, Pemprov Sulut berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola pengadaan berbasis elektronik, demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, efektif, dan berorientasi pada kemajuan daerah,”ucapnya.

Diketahui Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia menganugerahi Pemprov Sulut sebagai provinsi dengan persentase pemanfaatan E-Purchasing Katalog Elektronik tertinggi pada Semester I Tahun 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30 Juli 2026), dan diterima langsung oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE pada kegiatan tersebut. (sisco/*)

Sulut,GN – Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Sulawesi Utara dan menerima mandat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, memantapkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Cara yang familiar dengan melakukan pendekatan yang responsif bahkan turun langsung ke lapangan, dinilai politisi muda ini Braien Waworuntu konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat di Bumi Nyiur Melambai ini.

Braien menegaskan jabatan sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam kapasitas posisi administratif di parlemen, melainkan sebuah amanah untuk memastikan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara nyata dalam kebijakan pemerintah yang ada.

“Tugas seorang wakil rakyat bukan hanya hadir di ruang rapat. Lebih dari itu, kami berkewajiban memastikan suara masyarakat benar-benar didengar, diperjuangkan, dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah,” kata politisi Nasdem Sulut ini kepada media.

Braien secara konsisten menyoroti isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dalam setiap kesempatan reses maupun Rapat Dengar Pendapat.

Beberapa poin utama yang menjadi fokus perhatiannya terutama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dia terus mendorong instansi pemerintah agar lebih cepat dan transparan dalam melayani warga masyarakat bumi nyiur melambai.

Selain itu, dia ingin memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mengawal program-program strategis yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Braien yang dikenal memiliki gaya komunikasi yang luwes, khususnya saat berinteraksi dengan generasi muda di pandang sebagai politisi muda yang berani menyuarakan aspirasi.

Dia mendorong pentingnya sinergi antara DPRD dan eksekutif untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan. Sehingga langkah yang diambilnya di DPRD Sulut dinilai oleh berbagai kalangan sebagai bentuk konkret dari semangat perubahan.

Konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat menjadikannya sosok yang diharapkan mampu membawa warna baru dalam pembangunan Sulawesi Utara yang lebih baik ke depan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi warga. Komitmen ini akan terus saya jaga selama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” tandasnya. (*/sisco)

Sulut,GN- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa 19 Mei 2026 berjalan alot.

Sejumlah pertanyaan yang kritis dilontarkan anggota DPRD Sulut Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum. Hal itu terpantau awak media Gemparnews.com saat RDP berlangsung.

Anggota komisi I DPRD, Mulyadi Paputungan pun menyoroti secara serius terkait pencapaian program dinas PMD Sulut yang di hadiri Kepala Dinas Novita Lumintang.

Muliadi menekankan perlu adanya sistem koordinasi yang baik, sebagaimana program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis, koperasi merah putih, yang berstatus badan hukum. “Itu tolong di perhatikan lahan agar supaya tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat,” ujar Paputungan.

Mulyadi berharap segala kekurangan kiranya ada perbaikan. Dimana program Nasional tersebut sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. “Jadi terkait pengelolaan itu harus ada transparansi agar kami legislatif tidak lagi menemui kejanggalan di lapangan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara Novita Lumintang menginformasikan bahwa pengelolaan lahan itu ada satgasnya. Perlu di informasikan juga kata Novita, bahwa untuk bulan April 2026, di 15 Kabupaten/Kota terdapat aset Desa sudah dalam tahapan pembangunan sebanyak 962 Koperasi Merah Putih. Bolmong yang terdata ada 60 dari 260, Bolsel 81 , Boltim 30 dari 81 Bolmut 79 dari 107. Sangihe 89 dari 107, Sitaro 30 dari 90, Talaud 103 dari 153, Minahasa 129 dari 270, Minsel, 103 dari 177, Minahasa Tenggara 64 dari 164, Minut 43 dari 153, Bitung 46 dari 69, Kotamobagu 29 dari 33, kota Manado 48 dari 57, Kota Tomohon, 27 dari 44 saat ini masih dalam tahapan pembangunan Koperasi Merah Putih, beber Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin oleh ketua komisi 1 Brayen Waworuntu di dampingi Sekretaris  Rhesa Waworuntu, wakil ketua Julitje Margareta Maringka, koordinator komisi I Royke Anter, Anggota Komisi I Hendri Walukow, Mulyadi Paputungan, Hillary Tuwo. (sisco)

Sulut,GN – Langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dalam menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang wilayah. Komitmen tersebut ditandai dengan diterimanya Persetujuan Substansi (Persub) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sulawesi Utara dari pemerintah pusat.

Braien Waworuntu selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut, bersama Panitia Khusus (Pansus) RTRW turut mendampingi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, serta Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, dalam agenda penyerahan Persub di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Kamis (19/02/2026).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan Persetujuan substansi (Persub). Persub menjadi “lampu hijau” dari pemerintah pusat sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Sulawesi Utara 2024–2044 resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Braien menegaskan, momen ini merupakan kabar baik yang telah lama dinantikan masyarakat Bumi Nyiur Melambai. Perda RTRW menurut Braien, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen fundamental yang menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang.

“Tanpa RTRW yang terintegrasi, pembangunan akan kehilangan arah dan rentan terhadap konflik penggunaan lahan. Perda ini adalah komitmen Bapak Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE untuk memastikan pemanfaatan ruang selama 20 tahun ke depan berjalan terkoordinasi dan berlandaskan hukum,” ujarnya. (sisco)

Manado,GN- Legislator DPRD Sulawesi Utara Braien Waworuntu (BW) turut menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-31 Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Dr RD Kandou Manado.

Perayaan HUT Ke-31 RSUP Kandou Manado di bawah kepemimpinan Direktur Utama Prof Dr dr Starry Rampengan, SpJP(K),FIHA,MARS yang mengusung tema One Spirit,One Commitment ” Melayani dengan hati, bertransformasi untuk negeri,” berjalan dengan sukses.

Acara tersebut turut dihadiri orang nomor satu di provinsi Sulut Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE memberikan apresiasi atas keberhasilan RSUP Kandou Manado dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sementara itu, legislator Sulut yang juga selaku Ketua Komisi I DPRD Braien Waworuntu menanggapi positif sekaligus menyampaikan ucapan selamat kepada RSUP Kandou di usia ke-31 tahun.

” Kami menaruh harapan penuh kepada RSUP Kandou Manado untuk melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bumi nyiur melambai. Apresiasi juga kami berikan kepada RSUP Kandou Manado sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, tetap melayani masyarakat dengan hati menuju Indonesia maju,” tandas BW kepada media Gemparnews.com usai menghadiri acara hari ulang tahun ke-31 RSUP Kandou Manado. (sisco)

Sulut, GN- Guna memaksimalkan kinerja mitra kerja, komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut) memanggil Hearing Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulut, Senin (19/01/2026) bertempat diruangan rapat komisi I lantai dua.

Rapat Hearing komisi I di pimpin oleh Ketua Komisi Braien Waworuntu,SE di dampingi Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota komisi I DPRD Sulut. Sementara dari dinas PMD Provinsi Sulut dihadiri langsung Kepala Dinas Bersama jajarannya.

Usai kepala Dinas (Kadis) PMD Sulut Darwin Muksin, S.Sos, M.M., dan jajarannya memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan maupun direncanakan kedepan, Ketua Komisi I mengingatkan agar kepala dinas PMD Sulut bersama jajarannya jangan lama bergerak namun harus aktif mendampingi kegiatan program kemasyarakatan.

‘Tentunya kami mengharapkan kerja – kerja harus di dampingi juga, jangan sampai pak Kadis dan jajaran lama gerak. Kami mengharapkan agar segala kegiatan ini pak kadis mensuport program – program kemasyarakatan bisa menyentuh langsung bagi masyarakat,” tegas Braien.

Lanjut Braien mengatakan dinas PMD Sulut harus pro aktif melakukan sosialisasi ke desa – desa menyangkut anggaran dana desa.

“Dan yang kedua disampaikan tadi aspirasi terkait dana desa, hukumtua – hukumtua. Nah,sekarang dana desa dari satu miliar turun hingga dua ratus juta sampai tiga ratus juta. Jadi apa langkah – langkah pemerintah daerah khususnya dari pak kadis supaya kumtua – kumtua ini tidak salah gunakan anggaran dana ini. Jadi butuh sosialisasi dari pak kadis dan jajaran karena dinas ini menyangkut desa – desa di Sulawesi Utara,” tandasnya. (sisco)

Sulut,GN- Ketua Komisi I DPRD Sulut Braien Waworuntu di hadapan masyarakat saat menggelar kegiatan reses di tiga tempat berbeda kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Kehadirannya ini disambut antusias warga yang datang dari berbagai desa untuk menyampaikan langsung keluhan serta kebutuhan mereka.

Adapun tiga wilayah tersebut yakni Desa Senduk, Desa Borgo dan Desa Mokupa.

Berikut Catatan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan.

Aspirasi Warga Desa Senduk, Kecamatan Tombariri. Dalam dialog terbuka bersama masyarakat Desa Senduk, sejumlah persoalan strategis disampaikan, di antaranya:

– Perbaikan jalan kebun Mawale hingga Ente, yang menjadi jalur vital bagi para petani.

– Kekecewaan warga terkait klaim wilayah teritorial Desa Senduk oleh pihak kehutanan.

– Bantuan pemerintah yang dinilai belum merata di masyarakat.

– Evaluasi mengenai batas usia kepala desa.

– Masalah ketersediaan air bersih.

– Penyediaan alat pengolahan sampah untuk Kecamatan Tombariri.

– Permintaan penambahan penerangan jalan.

Aspirasi Warga Desa Borgo. Dialog berlanjut bersama warga Desa Borgo. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain:

– Keluhan mengenai penutupan jalan utama saat pelaksanaan berbagai acara.

– Permintaan bantuan perahu bagi kelompok nelayan.

– Pembangunan infrastruktur desa yang masih minim.

– Pembuatan tanggul pantai sebagai upaya mengatasi abrasi.

– Distribusi bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk warga miskin yang belum menerima bantuan.

– Bantuan nelayan yang dinilai tidak sesuai peruntukan.

Aspirasi Warga Desa Mokupa. Di Desa Mokupa, sejumlah kebutuhan penting kembali disampaikan, di antaranya:

– Perbaikan infrastruktur jalan kebun.

– Perbaikan jalan kompleks BTN Mokupa Jaga 8.

– Bantuan modal dan peralatan untuk pelaku UMKM, termasuk alat pembuat kue.

– Bantuan kesehatan, terutama kursi roda bagi warga yang membutuhkan.

Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R. Waworuntu, memastikan seluruh masukan warga akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

“Semua aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulut akan saya perjuangkan di lembaga legislatif. Untuk aspirasi yang masuk ranah Pemerintah Kabupaten Minahasa, akan saya teruskan ke fraksi kami di DPRD Kabupaten serta langsung ke pemerintah kabupaten,” kata Ketua Komisi I DPRD Sulut.

Dia menambahkan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana utama untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Berjuang bersama rakyat, mendengar suara rakyat, dan merealisasikannya untuk rakyat. Itu komitmen kami,” tukasnya. (sisco/*)