Sulut,GN- Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melalui Direktur Reserse Kriminal Umum, Senin 19 Juni 2023 menggelar Rapat Koordinasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Rapat Koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Setyo Budiyanto, didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol Gani Fernando Siahaan dan Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag. Rapat Koordinasi ini juga menghadirkan instansi-instansi terkait baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta seluruh Kepolisian Resort se Sulawesi Utara.

Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Tri Brata Polda Sulut, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sulawesi Utara tidak boleh menjadi daerah rekrut para pelaku TPPO.

“Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang penting dan strategis karena TPPO hari ini menjadi perhatian nasional. Jangan sampai Sulawesi Utara menjadi batu loncatan bagi para pelaku TPPO sehingga sangat diharapkan untuk adanya koordinasi berkesinambungan dari masing-masing institusi termasuk mengupayakan ketersediaan anggaran baik APBN maupun APBD. Pencegahan menjadi perhatian khusus tanpa menghilangkan penindakan terhadap pelaku” ucap Kapolda.

Lebih lanjut Kapolda menambahkan bahwa setiap institusi dalam rangka pencegahan agar meningkatkan penyebaran informasi.

“Untuk langkah pencegahan diharapkan agar setiap institusi meningkatkan penyebaran informasi baik dalam bentuk himbauan maupun edukasi baik melalui media cetak, media sosial maupun media elektronik”, lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut Direktur Reserse Kriminal Umum juga menyampaikan terkait pembentukan Satgas di Polda Sulut.

“Satgas yang dibentuk Polda Sulut akan dibagi dalam bidang penindakan dimana Polda Sulut sebagai leading sectornya, bidang pencegahan dengan BP2MI sebagai leading sector serta bidang pemulangan dan rehabilitasi. Tentunya dibutuhkan perhatian khusus dari semua instansi baik pemerintah maupun lembaga kemasayarakatan dalam pelaksanaan aksi-aksi di lapangan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang diberikan, Kepala Balai BP2MI Sulut, menyampaikan bahwa ada beberapa laporan baik dari korban maupun keluarganya yang sudah diterima oleh Balai BP2MI Sulut terkait Pekerja MIgran Indonesia yang diberangkatkan secara unprosedural.

“Saat ini di Balai BP2MI Sulawesi Utara banyak menerima laporan terkait penempatan Pekerja MIgran Indonesia ke luar negeri secara unprosedural. Hal ini merupakan salah satu tindakan perdagangan orang yang berkedok penempatan Pekerja Migran Indonesia sehingga dibutuhkan tindakan tegas terhadap pelaku untuk meminimalisir korban” tutur Hendra.

Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara juga menyampaikan bahwa pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku TPPO membutuhkan kerjasama semua pihak.

“Saat ini Peluang Kerja di luar negeri sangat terbuka luas sehingga kerap kali dimanfaatkan oleh okunum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan dari proses penempatan yang ilegal. Beberapa data laporan sudah kami kantongi dan akan segera kami dorong ke pihak Kepolisian untuk dapat segera memberikan tindakan tegas kepada pelaku karena pencegahan maupun penindakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang membutuhkan sinergitas serta peran aktif dari semua pihak, yang tentunya dibarengi dengan komitmen dalam memaksimalkan pelaksanaan kewenangan masing-masing pihak” kata Hendra.

“BP2MI juga sangat mengapresiasi langkah Polda Sulut dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penindakan TPPO di Wilayah Hukum Sulawesi Utara karena ini merupakan langkah strategis dalam membangun kolaborasi yang kuat dan terstruktur” Tutup Hendra. (*/sisco)

Maluku,GN- BP2MI yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Dr Servulus Bobo Riti (SBR) dan didampingi oleh Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag, melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka pembahasan pembentukan Pos Pelayanan PMI di Provinsi Maluku,Jumat (26/05/ 2023).

Pada Pertemuan tersebut Kepala Biro SDMO BP2MI menyampaikan pendirian Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Provinsi Maluku adalah salah satu langkah BP2MI untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Lebih lanjut SBR menyampaikan bahwa BP2MI sangat mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam rangka implementasi UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“BP2MI membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk pembentukan Pos Pelayanan ini, sehingga sinergitas pemerintah pusat dan daerah ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Maluku dan sangat diharapkan bisa segera terwujud di Semester II Tahun ini” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara juga menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota juga sangat diperlukan. “Untuk membangun sinergi, Balai BP2MI Sulawesi Utara akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di wilayah Provinsi Maluku. Hal ini dilakukan dengan tujuan membuat Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dalam Pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, sebagaimana diamanatkan oleh UU nomor 18 tahun 2017, pasal 40, dan 41yang telah mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” ujarnya.

“Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama BP2MI mensosialisasikan peluang kerja di luar negeri yang sangat terbuka luas ke masyarakatnya, akan berdampak positif bagi Provinsi Maluku dalam segi Pengentasan Pengangguran, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bahkan melalui remitansi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu sinergi antara Pemerintah Daerah dan BP2MI adalah strategi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku, tentunya dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Implementasinya diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi di Provinsi Maluku” lanjut Hendra.

Pemerintah Provinsi Maluku melalui Asisten III Pieterson Rangkoratat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Endang Diponegoro menyampaikan antusiasmenya untuk berkolaborasi dengan BP2MI.

“Pemprov Maluku sangat antusias dan mengapresiasi serta akan memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan pos pelayanan PMI di Provinsi Maluku. Kami juga segera menugaskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera merancang draft MoU antara Pemprov Maluku dan BP2MI agar bisa di tanda tangani bersamaan dengan launching P4MI Maluku” tukas Pieterson.(*/sisco)

Sulut,GN- BP2MI melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembahasan pembentukan Pos Pelayanan PMI di Provinsi Gorontalo,Selasa (23/5/2023).

BP2MI yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Dr Servulus Bobo Riti (SBR), didampingi oleh Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara, Hendra Makalalag, dimana Provinsi Gorontalo merupakan wilayah kerja Balai BP2MI Sulawesi Utara, termasuk Maluku dan Maluku Utara.

Pada Pertemuan tersebut Kepala Biro SDMO BP2MI menyampaikan ikhtiar BP2MI untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo, maka dirasa perlu membentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI).

Pembentukan P4MI merupakan amanat Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Lebih lanjut SBR menyampaikan bahwa BP2MI sangat mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dan Pemerintah Kabupaten / Kota, dalam rangka implementasi UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“BP2MI membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka pembentukan Pos Pelayanan sehingga kolaborasi antar institusi ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Gorontalo dan sangat diharapkan bisa segera terwujud di Semester II Tahun ini” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Balai BP2MI Sulawesi Utara juga menyampaikan bahwa dukungan Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota juga sangat diperlukan. Untuk membangun sinergi Balai BP2MI Sulawesi Utara pada tahun 2022 telah melakukan audiensi dengan Pemerintah Daerah di 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

Hal ini sudah disepakati antara Pemerintah daerah dan BP2MI untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama/Nota Kesepahaman dalam Pelindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya, sebagaimana diamanatkan oleh UU nomor 18 tahun 2017, pasal 40, dan 41yang telah mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Saat ini Peluang Kerja di luar negeri sangat terbuka luas sehingga sangat diharapkan untuk pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo bisa menangkap peluang tersebut yang terntunya dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017. Implementasinya diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pengentasan angka pengangguran yang masih tergolong tinggi di Provinsi Gorontalo” kata Hendra.

“Dengan mendorong keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangkap peluang kerja di luar negeri akan berdampak positif bagi Provinsi Gorontalo dalam segi Pengentasan Pengangguran, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bahkan melalui remitansi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, BP2MI hadir di Provinsi Gorontalo Bangun sinergi melayani PMI” lanjut Hendra.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pangoliu, menyambut baik rencana BP2MI tersebut.

“Kami mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo sangat mengapresiasi rencana pembentukan Pos Pelayanan PMI di Provinsi Gorontalo dan kami akan mengupayakan yang terbaik untuk persiapan dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan terbentuknya Pos Pelayanan tersebut, serta tak lupa kami menyampaikan salam hormat dan salam rindu kami kepada Kepala BP2MI, Bapak Benny Rhamdani, yang sudah peduli dengan Pekerja Migran asal Provinsi Gorontalo,” tutupnya.(*/sisco)

Manado,GN- Rektor Universitas Domuga Kotamobagu (UDK) mengunjungi kantor BP2MI Sulawesi Utara dalam rangka penjajakan kerja sama dengan BP2MI. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Hendra Makalalag pada hari Rabu tanggal 16 November 2022.

“Hari ini Pak rektor mengunjungi kami karena beliau bertujuan untuk berkoordinasi, serta membahas rencana kerja sama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka penyiapan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk penempatan ke beberapa negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia” kata Hendra.

Hendra menyatakan, bahwa saat ini beberapa negara di Eropa dan Asia sedang gencar mencari tenaga kerja dari Indonesia, untuk BP2MI Wilayah Sulut turut gencar melakukan sosialisasi ke beberapa lembaga pendidikan bidang kesehatan, untuk menjalin kerjasama dalam hal penyiapan CPMI untuk di tempatkan di negara-negara yang sedang membutuhkan.

“Saat ini demand atau permintaan pekerja di bidang kesehatan sedang tinggi-tingginya, khususnya di Jepang, Jerman, serta beberapa negara di Timur Tengah, karena di negara mereka sedang terjadi kekurangan tenaga kerja bidang kesehatan ini. Kami rencananya akan berkunjung ke UDK Kotamobagu untuk penjajakan, namun alhamdulilah hari ini ternyata rektornya langsung yang kunjungi kami untuk membahas kerjasama penyiapan CPMI khususnya PMI asal Bolaang Mongondow” jelas Hendra.

Dalam pertemuan, Hendra menjelaskan bahwa saat ini Jepang paling banyak membutuhkan tenaga di beberapa bidang. “Saat ini Jepang paling banyak memiliki demand untuk ditempatkan disana sebagai pekerja melalui program Government to Government ( G to G) Jepang, dan Specified Skilled Worker (SSW). Tetapi salah satu kendala utama penempatan ke Jepang adalah masalah bahasa. Alangkah baiknya CPMI sudah dilatih semenjak masih di bangku kuliah, sehingga ketika para mahasiswa UDK lulus, mereka sudah tidak perlu lagi mencari lembaga pelatihan bahasa, karena mereka telah memiliki skill yang dibutuhkan.” ujar Hendra.

Rektor Universitas UDK Agus Supandi, mengatakan pihaknya sangat antusias dengan kunjungannya kali ini karena pastinya mahasiswa UDK akan tertarik dengan beberapa program kerja luar negeri yang dipaparkan oleh BP2MI.
“Kerjasama ini pastinya menguntungkan semua pihak. Para lulusan dari UDK Kotamobagu dapat terserap dengan baik, dan dapat bekerja di Jepang, Jerman dan negara lainnya dan juga pada saat yang sama dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran .” tutup Agus. (*/sisco)

Sulut,GN- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)  BP2MI dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Senin (15/8/2022).

Acara tersebut dilaksanakan di Aula Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dan dilakukan antara Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag (mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani) dengan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Daniel H Ndahawali disaksikan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Laksamada Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Ditemui di tempat penyelenggaraan acara, kepala BP2MI Sulut Hendra Makalalag menyebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan ini terkait dengan penyiapan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Sulut.

“Penandatanganan kerjasama hari ini berkaitan dengan penyiapan CPMI melalui institusi pendidikan dan berpatokan pada tri dharma perguruan tinggi. Agar nantinya calon-calon pekerja yang akan dikirimkan untuk bekerja ke luar negeri benar-benar sesuai dengan kualifikasi setiap negara penempatan” kata Hendra.

Hendra menambahkan bahwa potensi peluang kerja ke luar negeri di bidang kelautan dan perikanan masih terbuka lebar.

“Hari ini kami melakukan kerjasama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung karena peluang kerja di bidang ini masih banyak. Ada melalui program G to G Korea, atau melalui program P to P ke Taiwan, SSW Jepang dan beberapa program lainnya. Jadi PKS hari ini bertujuan agar para siswa lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan bisa mengisi jabatan-jabatan pada negara-negara yang membuka lowongan di bidang yang sama” jelas Hendra.

“Gaji yang ditawarkan pun lumayan besar ya jadi kami sangat berharap, dengan adanya PKS ini BP2MI bisa mendapatkan calon-calon pekerja yang mumpuni untuk ditempatkan di negara-negara yang membutuhkan” tutup Hendra. (sisco/*)

Manado,GN- Kepala UPT BP2MI SulutGo beserta Staff Khusus Gubernur Sulawesi Utara Helfrits Sendoh dan Olden Kansil, Kamis (2/6/2022) melakukan kunjungan ke Badan Diklat Daerah Provinsi Sulut dalam rangka penguatan program pelatihan bagi calon pekerja migran asal Sulut.

Rombongan disambut langsung oleh Badan Diklat Daerah Provinsi Sulut Roy Tumiwa di ruang kerjanya.

Menurut Hendra Makalalag, kunjungan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang diadakan bulan lalu.

“Hari ini saya ditemani oleh Staff khusus Gubernur Sulut untuk sama-sama berkoordinasi dengan Kepala Badan Diklat Sulut terkait penyiapan sarana prasarana untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Sulut,” kata Hendra.

Hendra menambahkan bahwa selain berkoordinasi mengenai sarpras diklat bagi CPMI, pertemuan hari ini juga membicarakan mengenai ujian bahasa dan skill bagi CPMI yang akan berangkat ke Jepang.

“Selain itu kami juga berkoordinasi dengan Kadiklat terkait penguatan sarpras untuk menghadapi permintaan ujian bahasa dan skill untuk program penempatan ke Jepang. Saat ini banyak sekali permintaan dari masyarakat agar ujian bahasa dan skill program kerja ke Jepang bisa diadakan di Sulut. BP2MI telah berkoordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan Jepang dan telah mendapatkan jawaban positif dari mereka sehingga sarpras harus segera dipersiapkan,” tambah Hendra.

Menurut Hendra, kunjungan hari ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi serius dalam menjalankan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Kunjungan hari ini adalah bukti keseriusan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk menjalankan amanat UU Nomo 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya pasal 40 yang mana jelas menyebutkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi CPMI menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi. Pak Gubernur sampai mengutus staff khusus beliau untuk mengawal hal ini, saya yakin sebentar lagi putra-putri daerah Sulut bisa segera mengenyam pendidikan dan pelatihan sekaligus ujian kerja ke luar negeri di badan diklat ini,” tutup Hendra (*/sisco)

Minsel,GN- UPT BP2MI Manado pimpinan Hendra Makalalag mengadakan pertemuan dengan Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar Rabu,16 Maret 2022.

Dalam pertemuan ini, Hendra memaparkan tentang peluang kerja ke luar negeri terutama ke Jepang dan Jerman sebagai perawat dan perawat lansia melalui program G to G dan Specified Skilled Worker (SSW) yang kini dibuka dan bisa dimanfaatkan oleh putra daerah Minsel. “Peluang kerja ini sepatutnya dimanfaatkan oleh putra-putri Minsel karena dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Minahasa Selatan dan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui remitansi yang akan dikirimkan oleh para pekerja migran ini, karena gaji yang ditawarkan oleh kedua negara ini sangat menggiurkan. Yaitu mulai dari Rp. 21 jutaan untuk Jepang dan mulai dari Rp 38 jutaan untuk Jerman” tukas Hendra.

Selain itu Hendra juga turut mensosialisasikan perihal tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang tercantum dalam UU nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk saat ini di Sulawesi Utara sudah ada beberapa lembaga yang bisa memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa dan skill ini, namun pelatihan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Untuk itu UPT BP2MI Manado mengadakan dialog dengan Bupati Minsel agar dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi calon pekerja asal daerahnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU nomor 18 tahun 2017,” jelas Hendra.

Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan menyambut baik kunjungan ini dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 dan akan menganggarkan dana pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesial (CPMI) asal Minsel pada APBD perubahan tahun ini atau tahun 2023.
“Peluang kerja ke luar negeri merupakan peluang yang sangat bermanfaat bagi daerah Minsel karena selain dapat membantu menambah penghasilan daerah, pekuang ini juga pastinya akan membantu mengurangi tingkat pengangguran di daerah kami.” kata Wongkar.

Sebelum mengakhiri silaturahmi, Hendra Makalalag menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi perjanjian kerja sama antara BP2MI dengan Bupati Minahasa Selatan untuk bersama-sama mewujudkan penempatan PMI asal Minsel ke luar negeri.  “UPT BP2MI Manado akan memfasilitasi perjanjian kerjasama ini, sebagai wujud komitmen kami bersama dengan Bupati Minsel untuk menempatkan PMI asal Minsel pada pekerjaan terampil dan professional di luar negeri” tutup Hendra. (*/sisco)

Manado,GN- UPT BP2MI Manado Senin, (13/12/2021) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan beberapa institusi pendidikan di Sulawesi Utara dalam rangka pembahasan peningkatan kualitas SDM CPMI/PMI asal Sulut.

Dalam sambutannya, kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag menyebutkan bahwa rapat koordinasi yang diadakan hari ini adalah langkah awal persiapan kerjasama yang akan digalang oleh BP2MI dengan institusi pendidikan di Sulut.

“Hari ini kami mengundang beberapa Institusi Pendidikan yang ada di wilayah Sulawesi Utara untuk membicarakan poin-poin yang nantinya akan dibawa pada nota kesepakatan yang akan segera ditandatangani” tukas Hendra.

Lebih lanjut Hendra menyebutkan bahwa saat ini jumlah peluang kerja ke luar negeri untuk pekerja asal Indonesia sedang terbuka lebar.

“Saat ini lowongan kerja ke Jepang dan Jerman sedang terbuka lebar. Khususnya Jepang yang memiliki kuota lowongan sebanyak kurang lebih 70.000 posisi untuk tenaga kesehatan harus segera dimanfaatkan oleh pemerintah untuk ditempati oleh pekerja migran asal Indonesia. Untuk itu UPT BP2MI Manado selaku perpanjangan tangan dari BP2MI pusat ingin melibatkan intitusi pendidikan di Sulut dalam hal pengembangan sumber daya manusia khususnya calon pekerja migran Indonesia (CPMI), untuk membekali mereka dengan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan di negara tujuan penempatan” jelas Hendra.

Hendra juga menambahkan bahwa pendidikan dan pelatihan CPMI adalah kunci awal penting ketika akan ditempatkan sebagai pekerja migran di negara asing.

“Kuota memang banyak namun setiap negara penempatan juga memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja yang akan menduduki posisi yang lowong tersebut. Contohnya Jepang yang mensyaratkan setiap pekerja yang ingin bekerja di negaranya wajib memiliki sertifikat kemampuan bahasa dan skill sesuai dengan bidang yang dilamar. Jadi kerjasama dengan institusi pendidikan adalah salah satu hal yang krusial dalam hal penyiapan calon pekerja migran” tutup Hendra.

Adapun perguruan tinggi yang hadir dalam rapat koordinasi antara lain UNPI Manado, Politeknik Kesehatan Manado dan Akper Rumkit Tkt. III Manado. (*/sisco)

Manado,GN- BP2MI menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara beserta 13 Pemda lain di Aula KH. Abdurrahman Wahid BP2MI, Rabu (8/12/2021).

Kepala BP2MI Benny Ramdhani mengatakan bahwa penandatanganan PKS merupakan bentuk komitmen serius dari daerah untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 Tahun 2017. “Dalam UU nomor 18 Tahun 2017 pasal 41 sudah jelas tercantum bahwa pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia. Dengan ditandatanganinya MoU dan perjanjian kerjasama hari ini, membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berkomitmen serius untuk melaksanakan amanat UU” jelas Benny.

Benny juga menambahkan bahwa dengan adanya PKS ini, pemerintah daerah bisa fokus untuk menggenjot penempatan pada jabatan terampil dan profesional di seluruh dunia. “Dengan adanya MoU dan PKS ini juga, pemda dapat berkolaborasi positif dengan para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan profesional, agar para pekerja kita nantinya dapat ditempatkan pada pengguna berbadan hukum sehingga penghasilan yang akan mereka dapat juga bisa lebih besar” kata Benny.

Menurut Benny, minat pemuda daerah untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi sehingga pemerintah wajib melindungi mereka antara lain dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai, menempatkan sesuai dengan prosedur dan mengawasi proses penempatan mulai dari sebelum ditempatkan, di negara penempatan dan setelah ditempatkan di negara penempatan.

“Beberapa kali saya ke daerah untuk sosialisasi, saya lihat pemuda-pemuda daerah selalu antusias untuk mengikuti sosialisasi dan bertanya peluang kerja apa yang bisa mereka tempati di luar negeri. Artinya minat kerjanya tinggi namun mereka masih ragu dan bingung bagaimana prosedur kerja yang benar. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan agar para pemuda ini dapat ditempatkan disana sesuai prosedur yang berlaku,” terangnya.

Sementara itu ditemui di tempat penyelenggaraan acara, Bupati Bolmong, Bupati Bolmut dan Bupati Mitra sangat antusias untuk berkolaborasi dengan BP2MI. Ketiganya berkomitmen untuk menganggarkan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran pada APBD 2022 masing-masing. (sisco/*)

Manado,GN- UPT BP2MI Manado, Rabu dan Kamis (1-2 Desember 2021) memfasilitasi 4 kandidat yang lolos seleksi berkas program penempatan G to G Jerman. Proses wawancara dilakukan secara online dengan pihak  Bundesagentur fur Arbeit  (Kementerian Ketenagakerjaan Jerman) untuk menseleksi kandidat terbaik yang nantinya akan ditempatkan di Jerman sebagai tenaga kesehatan.

Hendra Makalalag selaku Kepala UPT BP2MI Manado menyebutkan bahwa wawancara ini merupakan bagian dari tahapan seleksi dalam proses perekrutan tenaga kesehatan melalui program G to G Jerman. “BP2MI membuka program G to G Jerman pada bulan Oktober 2021 kemarin dan tahap seleksi wawancara untuk seluruh Indonesia sudah berlangsung mulai tanggal 22 November yang lalu hingga tanggal 7 Desember nanti” kata Hendra.

Lebih lanjut Hendra mengatakan bahwa sebelum wawancara, para kandidat asal Sulawesi Utara sudah dihubungi oleh UPT yang Ia pimpin untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. “Dari Sulawesi Utara kan ada 4 kandidat yang lulus seleksi administrasi untuk wawancara kemarin dan hari ini. Dan dari UPT sudah menghubungi mereka satu persatu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum wawancara karena ini adalah peluang yang sangat baik untuk diambil karena selain dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga sebagai kesempatan untuk pengembangan diri” kata Hendra.

Wawancara ke-4 kandidat telah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Salah satu peserta wawancara Ronald Rasyid mengatakan bahwa kesempatan kerja di Jerman merupakan impian besar yang ingin Ia wujudkan. “Begitu dihubungi oleh pihak UPT BP2MI Manado untuk persiapkan diri karena saya lulus seleksi berkas, rasanya sangat senang sekali karena dari dulu saya memang ingin kerja ke luar negeri utamanya di Jerman. Alhamdulilah wawancara hari ini berjalan lancar. Besar sekali harapan saya agar diterima di program ini karena kesempatan bekerja di Jerman datang sekali seumur hidup.” Kata Ronald.

Pengumuman kelulusan direncanakan satu hingga dua minggu kedepan melalui SISKOP2MI dan website BP2MI. Peserta wawancara diharapkan selalu memantau pengumuman agar tidak ketinggalan informasi. (*/sisco)