Sulut,GN- Komisi III DPRD Sulut, Selasa (27/8/2024) menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah Sulut (Perkimtan), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulut.

Rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dalam rangka terkait relokasi bagi masyarakat pasca erupsi gunung ruang.

Diketahui pemerintah telah menyiapkan lahan untuk relokasi bagi masyarakat yang terkena bencana alam gunung ruang di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa mempertanyakan terkait lahan pasar dan juga lahan pekuburan bagi masyarakat yang nantinya akan menempati lahan relokasi tersebut.

” Kami mau menanyakan, pertanyaan agak sedikit eksrim tapi kami harus menanyakan hal ini. Apakah pemerintah telah menyiapkan lahan pasar atau lahan pekuburan di lokasi tersebut,” tanya Tumiwa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, kepala BP2P Sulawesi I Recky Lahope, ST.MT mengatakan pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya.

” Jadi kita melaksanakan infrastruktur sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terkait lahan pekuburan dan pasar itu menjadi kebijakan dari pemerintah daerah apakah kebijakan dari kabupaten atau provinsi, Jadi bukan menjadi kebijakan kita,” kata Lahope.

Rapat dengar pendapat dilaksanakan di ruangan komisi III dan dipimpin oleh Ketua Komisi III Berty Kapojos di dampingi anggota Toni Supit, Ayub Ali, Boy Tumiwa dan Tonao Jangkobus. (sisco)

 

 

Sulut,GN- Perbaikan ruas jalan dari Ranoyapo, Mopolo, Powalutan sampai Bringin telah masuk dalam anggaran perubahan tahun ini.

Kemudian perbaikan ruas jalan Kalait sampai Tombatu paling tidak masuk pada anggaran tahun 2023 mendatang.
Hal itu, dikatakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Boy Tumiwa,SH kepada media ini Senin, (5/9/2022).

” Itu sudah dianggarkan pada perubahan tahun ini atau paling tidak anggaran induk tahun 2023 mendatang,” kata Tumiwa.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara mengharapkan para kontraktor pelaksana proyek jalan tersebut nantinya memperhatikan mutu dan kualitasnya, jangan sampai pekerjaan jalan baru satu atau dua tahun dikerjakan langsung mengalami kerusakan parah.

” Jadi saya mengharapkan pelaksana pekerjaan jalan nantinya dapat memperhatikan mutunya. Kualitas pekerjaan harus di jaga,” ujarnya.(sisco)

Sulut,GN- Pekan lalu beberapa anggota komisi III DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke perusahaan tambang JRBM yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Maksud yang baik dari komisi III mengunjungi perusahaan tambang tersebut terinformasi tidak di hiraukan oleh management perusahaan JRBM. Pada akhirnya anggota komisi III tidak di ijinkan dan gagal masuk ke lokasi tambang JRBM tersebut.

Terkait hal itu, komisi III DPRD Sulut memanggil hearing Dinas Energi Dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sekretaris komisi III DPRD Sulut Amir Liputo menanyakan hal itu kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut Fransiscus Maindoka. ” Atau so kerjasama Kong Torang datang nda mo terima,bagaimana ngoni pe komunikasi. Trus ngoni kirim tu orang, kalo komisi laeng dorang terima bae. Sabantar tre torang periksa bae-bae,” tegas Liputo kental dengan dialeg Manado.

Sementara Boy Tumiwa anggota komisi III yang turut hadir dalam kunjungan rombongan ke perusahaan tambang JRBM pekan lalu, juga mempertanyakan hal itu. “Jadi terkait itu, torang waktu itu sepakat baleh. Torang mo minta waktu ke pak kadis kapan torang mo ke sana ulang.koordinasi dengan dorang pihak perusahaan tambang JRBM. Jadi torang so nda perlu menyurat, tolong pak kadis koordinasi,” tukas Tumiwa.

Menaggapi itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut berjanji akan melakukan kunjungan kembali ke perusahaan tambang JRBM dalam waktu dekat ini. ” Jadi Minggu depan kita akan ke sana (JRBM) satu Minggu dari saat ini,” kata Maindoka kepada anggota DPRD Sulut dalam hearing Selasa (5/7/2022) sore tadi. (sisco)

Sulut,GN – Harapan masyarakat yang ada di desa Wangga Kabupaten Minahasa Selatan, untuk dapat menikmati air bersih bakal segera terwujud.

Pasalnya alokasi anggaran untuk pengadaan air bersih sudah tertata dalam APBD Sulut tahun 2022 senilai 1.6 Miliard.

Anggota DPRD Sulut yang duduk di Komisi 3 Drs. Boy V.A, Tumiwa SH. MSi saat hearing dengan dinas Pekerjaan Umum, Selasa (08/03/2022) meminta penjelasan terkait progress proyek tersebut.

Kepala Dinas PU Alex Watimena pun memastikan jika saat ini tengah dilakukan proses tender.

Menanggapi hal ini Tumiwa pun berharap agar proses tender dapat berjalan lancar tanpa kendala sehingga pembagunan bisa segera jalan.

“Sebagai anggota DPRD yang berjuang atas aspirasi ini di Komisi 3 tentunya berterima kasih kepada Gubernur dan SKPD terkait yakni Dinas PU karena mampu menjawab harapan masyarakat yang sudah bertahun tahun diaspirasikan,”ungkap Tumiwa Personil Fraksi PDIP.

Mantan Ketua Dekab Minsel 2 Periode ini meminta masyarakat untuk bersabar dan berharap agar pembagunan bisa berjalan tanpa kendala.

“Saya pastikan akan terus mengawal proyek ini, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa segera terwujud,” tegas Tumiwa. (*/sisco)

Sulut,GN- Anggota Komisi III DPRD Sulut Boy Tumiwa,SH menegaskan dua sungai yang ada di wilayah Amurang dan Tanawangko menjadi prioritas masuk dalam anggaran tahun 2021 untuk di lakukan normalisasi sungai. Kedua sungai tersebut yakni Sungai Ranoyapo Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan Sungai Ranowangko yang berada di Tanawangko Kabupaten Minahasa.

Hal itu disampaikan Boy Tumiwa ketika melakukan rapat dengar pendapat bersama mitra kerja Dinas PUPR Sulut dan Dinas Praskimtan Sulut di ruangan rapat komisi III, Rabu (13/10/2021) sore tadi.

Timuwa menyebutkan kedua sungai tersebut harus mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Dinas PUPR. ” Saya cuma mengusulkan kedua sungai ini agar di lakukan normalisasi yakni sungai Ranoyapo Amurang dan sungai Ranowangko,” pungkasnya singkat. (sisco)

Sulut,GN- Pengerjaan akses jalan ke terminal liwas mulai mendapat titik terang. Hearing yang dilaksanakan Komisi 3 bersama instansi terkait yakni Balai Jalan Perhubungan Darat, Dinas Perkimtan Sulut dan Dinas Perhubungan Sulut sepakat melakukan rapat kembali guna mensinkronkan kembali proyek jalan masuk ke terminal Liwas.

Terkait hal tersebut, salah satu anggota DPRD Sulut juga anggota Komisi 3 Boy Tumiwa,SH, MSi angkat bicara. Tumiwa menjelaskan bahwa akses jalan ke terminal liwas sudah ada titik terang. ” Komisi 3 mengundang Balai Jalan Perhubungan Darat dan Dinas Perkimtan Sulut untuk mendengarkan terkait akses jalan ke terminal Liwas,” ujarnya kepada media ini usai hearing di ruangan kerja Senin (8/2/2021).

Lanjutnya mengatakan dalam hearing tersebut telah disepakati untuk melakukan pengerjaan akses jalan menuju terminal liwas. ” bebaskan lahan dulu kemudian akses jalan dikerjakan,” tutupnya. (sisco)

Sulut,GN- Lanjutan pembahasan panitia khusus (Pansus) Tata tertib (Tatib) DPRD Sulut Selasa,(10/03/2020) di pimpin langsung Ketua Pansus Tatib DPRD Sulut Boy Tumiwa dengan di hadiri anggota Pansus Nety Pantouw,Melky Pangemanan,Nick Lomban dan Richard Sualang.

Pantauan media gemparnews.com rapat berjalan dengan lancar,tanpa ada perdebatan sesama anggota pansus.
Usai pembahasan, Ketua Pansus Tatib Boy Tumiwa kepada sejumlah awak media menjelaskan bahwa pembahasan Pansus Tatib berjalan baik bahkan dinamika pasal yang krusial berkurang. “Saya kira, pembahasan berjalan baik dinamika berkurang ternyata pasal yang krusial sudah lewat,” jelasnya.
Lanjut, dikatakannya pembahasan Tatib hingga saat ini sudah pada bab (7) tujuh dimana pada pembahasan sebelumnya pasal (2) dua. “Untuk pasal 3,4,5 dan 6 ternyata sudah tidak krusial,” ujarnya.
Tumiwa berharap,pembahasan Pansus Tatib tidak berlangsung lama. ” Yah,saya berharap pembahasan Pansus Tatib ini secepatnya. Tapi untuk berapa kali pertemuan susah diprediksi,” tutupnya.
Penulis: sisco